Pengantar apb desa

1. APBDESA
PENGANTAR

2. DASAR HUKUM
PP No.
43/2014
PP No. 60/2014 diubah menjadi PP No.
22/2015
Permendagri No.
113/2014
Perkada ttg Bagi Hasil
Pajak & Retribusi
Perkada ttg ADD
UU No. 6/2014
Perkada ttg Pengadaan
Barang & jasa
Perdes ttg APBDesa
Perdes ttg Dana
Cadangan
Perdes ttg …
Perka LKPP No. 13/2013
Permendes No. 5/2015 ttg Prioritas
Penggunaan DD Tahun 2015
PMK No. 241 & 250/PMK.07/2014
ttg Alokasi/Pelaporan & PJ DD
Pengelolaan Aset
Desa

3.  UU No. 6/2014: Pasal 71 – 75 (Pengertian keuangan desa,
Jenis dan sumber-sumber Pendapatan Desa, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Belanja Desa, dan
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa).
 PP No. 43/2014: Pasal 80 (Penghasilan Pemerintah Desa),
dan Pasal 90 – 106 (tahapan dan ruang lingkup pengelolaan
keuangan desa), Pasal 107-113 (pengelolaan kekayaan milik
desa).
 Permendagri No. 113/2014: Penjabaran detil/teknis
DASAR HUKUM KEUANGAN DESA
Membangun Negara Dari
Desa

4.  Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa (Pasal 71, ayat 1, UU No. 6/2014)
- Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan
Desa. (Pasal 71, ayat 2, UU No. 6/2014)
 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pasal
1, angka 6, Permendagri No. 113/2014)
 Pengelolaan keuangan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember (Pasal 2, ayat 2,, Permendagri No. 113/2014)
PENGERTIAN

5.  Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa,
memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan
pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa
sebagai subjek dari pembangunan.
5
FILOSOFI DANA DESA
Membangun Negara Dari
Desa

6. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
Asas
Transpar
an
Akunt
abel
Partisipa
tif
Tertib
&
Displin
Angga
ran
BERLAKU 1 JANUARI
S/D 31 DESEMBER

7.  Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Asas Penanda
Transparansi ?
Akuntabel ?
Partisipatif ?
Tertib & Disiplin Anggaran ?

8. Skala
Desa
Supra
Desa
Pembangunan
Desa
Membangun Negara Dari
Desa

9. Yang dikelola:
- dana
- kekayaan milik desa (aset)
Perencanaan Pembangunan Desa
&
Perencanaan Kawasan Pedesaan
Membangun Negara Dari
Desa

10. MONEY FOLLOWS FUNCTION SKALA DESA
Kewenangan
berdasarkan hak asal
usul
Kewenangan lokal
berskala Desa
Kewenangan yg
ditugaskan Pemerintah,
Pemda Provinsi atau
Pemda Kab./Kota
Kewenangan lain yg
ditugaskan Pemerintah,
Pemda Provinsi atau
Pemda Kab./Kota
sesuai ketentuan
1
2
3
4
Kewenangan
Diatur dan
diurus oleh
Desa
Pelaksanaan
Diurus oleh
Desa
(berdasarkan
penugasan
dari
Pemerintah,
Pemda
Provinsi atau
Pemda
Kab./Kota
1. Pendapatan Asli Desa,
terdiri atas hasil
usaha, hasil aset,
swadaya dan
partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain
pendapatan asli Desa;
2. Alokasi APBN;
3. Bagian dari hasil
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Kab./Kota;
4. Alokasi Dana Desa
yang merupakan
bagian dari dana
perimbangan yang
diterima Kab./Kota;
5. Bantuan keuangan
dari APBD Provinsi
dan APBD Kab./Kota;
6. Hibah dan sumbangan
yang tidak mengikat
dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan
Desa yang sah.
Hak asal-usul : merupakan warisan yg
masih hidup dan prakarsa Desa atau
prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan
masyarakat
Kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh
Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakarsa
masyarakat Desa
Cakupan Kewenangan
• Penugasan meliputi penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
• Penugasan disertai biaya:
Pemerintah
Pemda Prov
Pemda Kab/kota
Pendanaan

11. PTPKD
Kepala Desa
PKPKD
(Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa)
Sekdes
(Koordinat
or)
Kasi
(Pelaksan
a
Kegiatan)
Staf
Kaur
(Bendah
KEKUASAAN
PENGELOLAAN

12. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa dan mewakili
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik
desa yang dipisahkan
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa
Wewenang Kades selaku PKPKDesa
 menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 menetapkan PTPKD;
 menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa;
KEKUASAAN
PENGELOLAAN

13. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan
keuangan desa, dibantu oleh PTPKD
 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu
Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
 PTPKD, terdiri dari unsur
 Sekretaris desa sebagai koordinator
 Kepala Seksi/ Urusan
 Bendahara
Tugas Koordinator PTPKD :
 menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan
APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APB Desa;
 menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa; dan
PTPKD

14. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan
sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas :
 menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;
 melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB
Desa;
 melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan;
 mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada
Kepala Desa; dan
 menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan,
bertugas:
PTPKD

15.  APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
 APB Desa,terdiri atas:
 Pendapatan Desa;
 Belanja Desa; dan
 Pembiayaan Desa.
 Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
 Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan
jenis.
 Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
APB DESA
Membangun Negara Dari
Desa

16. PENDAPATAN
1. Pendapatan Asli Desa
(PADesa);
2. Bagi Hasil Pajak
Kabupaten/Kota;
3. Bagian dari Retribusi
Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Bantuan Keuangan dari
Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan
Desa lainnya;
6. Hibah;
7. Sumbangan Pihak Ketiga
 PADes;
Hasil usaha, hasil aset,
swadaya & partisipasi,
Gotro & dll PADesa;
 Transfer;
APBN, APBD
 Lain-lainPendapatan
Hibah, sumbangan pihak
ketiga, Hasil Kerjsama,
bantuan Perusahaan
Permendagri 113 Thn 2014Permendagri 37 thn 2007

17. BELANJA
A. BELANJA LANGSUNG
1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja modal.
A. B. BELANJA TIDAK
LANGSUNG
1.Belanja
pegawai/penghasilan
tetap;
2.Belanja subsidi;
3.Belanja hibah;
4.Belanja bantuan sosial;
5.Belanja bantuan
keuangan; dan
6.Belanja tak terduga
 Klasifikasi kel.Belanja, Bid
:
2.1. Penyelenggaran
Pemdes
2.2. Bangdes;
2.3. Kemasyarakatan;
2.4. Pemberdayaan Masy.
;
2.5. Tak terduga.
 Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD);
 Keg. dibagi, jenis belanja :
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/jasa;
3. Belanja Modal.
Permendagri 113 Thn 2014Permendagri 37 thn 2007

18. PEMBIAYAAN
Permendagri 113 Thn 2014Permendagri 37 thn 2007
Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA )
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
Penerimaa Pinjaman Desa
Pencairan Dana Cadangan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembantukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Desa
Pembayaran Utang
3. Pembiayaan
 3.1. Penerimaan
• 3.1.1 Silpa;
• 3.1.2.Pencairan Dana
cadangan;
• 3.1.3 Hasil kekayaan
Desa yang dipisahkan.
 3.2. Pengeluaran
• 3.2.1.Pembentukan
Dana Cadangan;
• 3.2.2.Penyertaan
Modal.

19. RKA RINCIAN
APBDes
RINGKASAN
APBDes
DPA
RINCIAN
APBDESA
RAB
PROSES
Membangun Negara Dari
Desa

20. TERIMA KASIH

21. TERIMA KASIH