1. Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Alokasi Khusus bidang prasarana pemerintahan tahun 2012, yang bertujuan meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan pemerintah di daerah. 2. Dokumen ini menjelaskan arah kebijakan, landasan hukum, tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, kriteria teknis, prioritas daerah penerima, alokasi anggaran, dan tindak lanjut kegi

1. KEBIJAKAN DAK
BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN
TA. 2012
Oleh
Dr. AFRIADI SJAHBANA HASIBUAN, MPA., Mcom
Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
Dalam Acara
SOSIALISASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2012
Jakarta, 23 November 2011

2. ARAH KEBIJAKAN UMUM
DAK PRASARANA PEMERINTAHAN
Arah Kebijakan DAK TA 2012 Bidang Prasarana Pemerintahan adalah:
1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
pemerintah serta meningkatnya kualitas pelayanan publik di Daerah
Kabupaten/Kota Pemekaran dan Daerah Kabupaten/Kota Non
Pemekaran; dan
2. Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan yang
diprioritaskan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas
pelayanan pemerintah.
DAK Prasarana Pemerintahan merupakan prioritas nasional:
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

3. ARAH KEBIJAKAN UMUM
DAK PRASARANA PEMERINTAHAN
Pembangunan Prasarana Pemerintahan yang layak dan bersifat
fungsional, nyaman, aksesibel, serasi serta mempunyai nilai strategis
sehingga dapat menunjang kinerja aparatur Pemda dalam
mendukung keberhasilan pembangunan daerah
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di daerah;
2. Meningkatnya invenstasi daerah;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Meningkatnya PAD daerah.

4. LANDASAN HUKUM
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kab/Kota;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
4. Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

5. TUJUAN & SASARAN
TUJUAN :
Menunjang pencapaian kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah
khususnya bagi daerah otonom baru/ pemekaran/pasca bencana dan/atau
dampak pemekaran serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya tidak
memadai atau belum memadai untuk memenuhi pelayanan publik.
SASARAN :
Percepatan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui penyediaan
pembangunan dan rehabilitasi kantor pemerintahan di daerah pemekaran dan
daerah yang terkena dampak pemekaran di kabupaten/kota dan non pemekaran di
136 kabupaten/kota.

6. LINGKUP KEGIATAN
DAK PRASPEM TA 2012
1. Pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/
Walikota;
2. Pembangunan gedung kantor Sekretaris Daerah;
3. Pembangunan gedung kantor DPRD;
4. Pembangunan gedung kantor Sekretariat DPRD;
5. Pembangunan gedung kantor Badan/Dinas; dan
6. Pembangunan gedung kantor SKPD lainnya.

7. KRITERIA TEKNIS
DAK PRASARANA PEMERINTAHAN
1. SKPD yang belum memiliki gedung/kantor
sendiri;
2. Kondisi gedung/kantor SKPD yang rusak;
3. Daerah yang pindah ibukota;
4. Luas prasarana pemerintahan yang masih
dibutuhkan daerah.

8. PRIORITAS DAERAH PENERIMA
DAK PRASARANA PEMERINTAHAN
1. Daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonomi baru/hasil pemekaran;
2. Daerah yang terkena dampak pemekaran, pindah ibukotanya
(kabupaten/kota Induk);
3. Daerah yang terkena bencana alam (pasca bencana);
4. Daerah perbatasan antar negara dan daerah terpencil/tertinggal;
5. Daerah yang kapasitas fiskalnya relatif rendah dan secara finansial
tidak mampu untuk membangun prasarana pemerintahan yang baik;
6. Daerah yang sarana dan prasarana pemerintahannya sudah tidak
layak dan/atau masa pakainya telah habis serta tidak mendapat alokasi
pendanaannya pada tahun anggaran sebelumnya (daerah non-
pemekaran)

9. ALOKASI DAK BIDANG
PRASARANA PEMERINTAHAN
TAHUN TARGET PRAKIRAAN
ANGGARAN PENERIMA ALOKASI
2012 136 444,50 M
2013 116 600,00 M
2014 85 390,00 M

10. TINDAK LANJUT KEGIATAN
Sebagai tindak lanjut, akan diadakan kegiatan:
KONSULTASI TEKNIS
Waktu:
Senin s/d Selasa, 28 – 29 November 2011
Lokasi:
Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri.
Peserta:
136 Kabupaten/Kota

11. 136 KABUPATEN/KOTA PENERIMA
DAK PRASPEM 2012
1 Kab. Aceh Selatan 29 Kab. Banyuasin 57 Kab. Bantul 85 Kab. Boolang Mangondow 113 Kab. Flores Timur
2 Kab. Aceh Timur 30 Kab. Empat Lawang 58 Kab. Gunung Kidul 86 Kab. Minahasa 114 Kab. Lembata
3 Kota Lhokseumawe 31 Kab. Bangka Tengah 59 Kab. Kulon Progo 87 Kab. Kepulauan Talaud 115 Kab. Ngada
4 Kab. Aceh Barat Daya 32 Kab. Rejang Lebong 60 Kab. Blitar 88 Kota Tomohon 116 Kab. Timor Tengah Selatan
5 Kab. Aceh Tamiang 33 Kab. Lampung Selatan 61 Kab. Bondowoso 89 Kab. Minahasa Tenggara 117 Kab. Timor Tengah Utara
6 Kota Subulussalam 34 Kab. Lampung Tengah 62 Kab. Jombang 90 Kab. Gorontalo Utara 118 Kab. Nagekeo
7 Kab. Tapanuli Selatan 35 Kab. Tulang Bawang 63 Kab. Kediri 91 Kab. Parigi Moutong 119 Kab. Sumba Tengah
8 Kab. Toba Samosir 36 Kab. Way Kanan 64 Kab. Lumajang 92 Kab. Tojo Una-Una 120 Kab. Manggarai Timur
9 Kab. Padang Lawas 37 Kab. Pesawaran 65 Kab. Magetan 93 Kab. Bantaeng 121 Kab. Seram Bagian Timur
10 Kab. Labuhanbatu Utara 38 Kab. Mesuji 66 Kab. Mojokerto 94 Kab. Enrekang 122 Kab. Maluku Barat Daya
11 Kab. Lima Puluh Kota 39 Kab. Tulang Bawang Barat 67 Kab. Nganjuk 95 Kab. Jeneponto 123 Kota Ternate
12 Kab. Padang Pariaman 40 Kab. Ciamis 68 Kab. Pacitan 96 Kab. Luwu 124 Kab. Halmahera Timur
13 Kab. Solok 41 Kab. Sumedang 69 Kab. Probolinggo 97 Kab. Luwu Utara 125 Kota Tidore Kepulauan
14 Kota Padang 42 Kab. Tasikmalaya 70 Kab. Sampang 98 Kab. Maros 126 Kab. Pulau Morotai
15 Kota Payakumbuh 43 Kab. Lebak 71 Kab. Tulungagung 99 Kab. Sindreng Rappang 127 Kab. Biak Numfor
16 Kota Solok 44 Kab. Pandeglang 72 Kota Blitar 100 Kab. Wajo 128 Kab. Nabire
17 Kota Pariaman 45 Kota Serang 73 Kota Probolinggo 101 Kota Palopo 129 Kab. Paniai
18 Kab. Dharmasraya 46 Kab. Banjarnegara 74 Kab. Sambas 102 Kab. Luwu Timur 130 Kab. Mappi
19 Kab. Solok Selatan 47 Kab. Banyumas 75 Kab. Sanggau 103 Kab. Majene 131 Kab. Dogiyai
20 Kab. Lingga 48 Kab. Blora 76 Kota Singkawang 104 Kab. Polewali Mandar 132 Kota Sorong
21 Kab. Bungo 49 Kab. Boyolali 77 Kab. Kayong Utara 105 Kab. Muna 133 Kab. Sorong Selatan
22 Kab. Kerinci 50 Kab. Rembang 78 Kab. Kubu Raya 106 Kota Kendari 134 Kab. Raja Ampat
23 Kab. Muaro Jambi 51 Kab. Semarang 79 Kab. Barito Selatan 107 Kab. Konawe Utara 135 Kab. Teluk Wondama
24 Kab.Sarolangun 52 Kab. Temanggung 80 Kab. Kapuas 108 Kab. Buleleng 136 Kab. Tambrauw
25 Kota Sungai Penuh 53 Kab. Wonogiri 81 Kota Palangka Raya 109 Kab. Lombok Timur
26 Kab. Muara Enim 54 Kab. Wonosobo 82 Kab. Pulang Pisau 110 Kota Bima
27 Kab. Ogan Komering Ilir 55 Kota Magelang 83 Kab. Gunung Mas 111 Kab. Alor
28 Kab. Ogan Komering Ulu 56 Kota Pekalongan 84 Kab. Tana Tidung 112 Kab. Belu

12. KEBUTUHAN DOKUMEN
KONSULTASI TEKNIS
 Rencana penggunaan DAK Praspem TA 2012
 Draft RKA-SKPD terkait DAK Praspem TA 2012
 SK Kepala Daerah  Penetapan standar harga satuan dan harga standar
bangunan gedung negara tertinggi (HSBGN)
 Surat pernyatan Kepala Daerah (bermaterai)  Penunjukan lokasi
pembangunan kantor/gedung Praspem (didukung dengan sertipikat lahan yg
didanai DAK TA 2012)
 Data prasarana pemerintahan (luas, kondisi, beserta status kepemilikan)
sesuai format Ditjen Bina Bangda.
 Laporan realisasi pelaksanaan DAK Praspem sampai dengan Bulan
November TA 2011 (Bagi daerah yang menerima alokasi DAK Praspem TA
2011)