-

1. KESIAPAN TANGGAP DARURAT

2. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
Kesiapan dan Tanggap Darurat
• Mencegah timbulnya sumber bahaya
• Mencegah membesarnya menjalarnya bahaya
• Memberikan jalan keluar/ perlindungan terhadap manusia.

3. Kondisi darurat, adalah segala kejadian yang tidak diinginkan yang
dapat menyebabkan kematian atau injury {Iuka-Iuka) yang signifikan
pada para pekerja, pelanggan atau masyarakat umum, dan/atau dapat
menghentikan kegiatan operasional, menyebabkan kerusakan fisik atau
lingkungan atau aset perusahaan dan reputasi perusahaan di mata
masyarakat.
Kategori kondisi darurat adalah :
• Kecelakaan KA
• Kebakaran
• Bencana Alam, dapat berupa Gempa Bumi, Gunung
Meletus, Banjir, Angin Puting Beliung
Lokasi kondisi darurat meliputi :
• Lintas/ Jalur KA
• Stasiun; dan
• Balai Yasa/ Depo
Kondisi darurat pada Pengoperasian Perkeretaapian

4. Sumber LRT Jabodedabek

5. 4 - Elemen Penting
5
1. Kesiapan tanggap darurat (emergency plan) harus
berdasarkan analisa risiko
2. Peralatan, fasilitas, tenaga terampil harus terindentitas,
teruji dan tersedia secara memadai.
3. Semua orang (pekerja, penumpang) mengerti tentang
kesiapan tanggap darurat.
4. Periodik latihan dilaksanakan dan selalu membuat
perubahan perbaikan (continual improvement)

6. INCIDENT COMMAND
SYSTEM
6
Sistem untuk mengorganisasi semua
tindakan yang sistematik, mudah,
sesuai atau mencakup kebutuhan-
kebutuhan dalam upaya kesiapan
tanggap darurat.

7. Incident Commander
Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Tanggap
Darurat,
Melaksanakan administratif program tanggap
darurat, dan
Mengkoordinir pemeliharaan peralatan dan fasilitas
tanggap darurat.
7

8. RENCANA TANGGAP
DARURAT
Membentuk dan melaksanakan pre-emergency
planning
Tugas dan tanggung jawab personil, garis
wewenang, pelatihan dan komunikasi
Pengenalan keadaan darurat dan
pencegahannya
8

9. Pasal. 22
(1) Kereta api berhenti luar biasa apabila kereta api yang menurut gapeka
berjalan langsung karena sesuatu hal harus berhenti.
(2) Hal yang menyebabkan kereta api berhenti luar biasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diantaranya adalah:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 121 TAHUN 2017
TENTANG LALU LINTAS KERETA API
a. perpindahan persilangan atau penyusulan;
b. kerusakan pada prasarana atau sarana perkeretaapian;
c. perawatan prasarana perkeretaapian atau perbaikan perkeretaapian;
d. keadaan yang akan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api;
e. indikasi sabotase;
f. bencana alam;
g. huru-hara; dan
h. adanya sarana perkeretaapian yang tertinggal pada petak blök

10. (1) Perjalanan kereta api dapat dialihkan apabila terjadi rintang jalan pada jalur
kereta api yang akan dilalui dan diperkirakan waktu yang diperlukan untuk
mengatasi rintang jalan melebihi atau sama dengan waktu tempuh perjalanan
kereta api pada jalur kereta api yang akan dialihkan.
(2) Rintang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh :
(3) Sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain peperangan, kerusuhan, revolusi,
pemogokan, kebakaran, atau sabotase.
(4) Dalam hal terjadi rintang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kereta
api tidak dapat melanjutkan perjalanan, penyelenggara sarana perkeretaapian
harus segera:
a. peristiwa alam;
b. kecelakaan;
c. gangguan prasarana perkeretaapian; dan/atau
d. sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api
a. mengumumkan kepada masyarakat dan pengguna jasa; dan
b. memindahkan penumpang, bagasi, dan barang hantaran ke kereta api lain atau
moda angkutanlainnya sesuai dengan ketentuan agar perjalanan penumpang
dan/atau barang tetap lancar.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 121 TAHUN 2017
TENTANG LALU LINTAS KERETA API
Pasal 23

11. Pada saat terjadi kondisi darurat kecelakaan KA
• Awak Sarana KA yang selamat segera melaporkan kejadian kepada Pusat
Kendali dan Stasiun Terdekat, tentang :
1. Letak Km kejadian;
2. Keadaan rangkaian Kereta Api;
3. Perkiraan sementara jumlah dan kondisi korban;
4. Kebutuhan terkait lokomotif penolong ataupun hal lain.
• Awak Sarana KA yang selamat segera mengamankan Sarana sesuai dengan
peraturan dinas yang berlaku agar tidak terjadi kecelakaan lanjutan.
• Awak Sarana KA yang selamat segera mengidentifikasi situasi dan kondisi
untuk upaya evakuasi penumpang
• Awak Sarana KA yang selamat segera menyiapkan jalur evakuasi.

12. Pada saat terjadi kondisi darurat kecelakaan KA
• Awak Sarana KA yang selamat melakukan identifikasi jumlah korban dan kebutuhan
pertolongan lanjutan terhadap korban serta sedapat mungkin memberikan pertolongan
pertama.
• Awak Sarana KA yang selamat bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan pihak
terkait untuk pengaturan penumpang yang selamat menuju stasiun terdekat.
• Awak Sarana KA yang selamat segera melakukan evakuasi penumpang
1. Segera membantu korban yang selamat keluar dari kereta dan menempatkan ke tempat
yang lebih aman untuk dilakukan evakuasi selanjutnya.
2. Melakukan evakuasi korban yang tidak selamat ke tempat yang lebih aman agar lebih
mudah dilakukan evakuasi selanjutnya.
3. Mengamankan barang - barang milik penumpang.
4. Menginformasikan kepada Kepala Stasiun terdekat apabila terdapat korban yang
membutuhkan evakuasi lebih lanjut.

17. Contoh Kasus :
Sarana Terbakar di
Petak Jalan/ lintas
Penumpang
melapor kepada
Awak Sarana
Awak Sarana
Memberikan Instruksi
agar Penumpang
tetap Tenang
Melakukan pemadaman
bagian sarana terbakar
dengan APAR apabila
memungkinkan
Memastikan Evakuasi
Penumpang Aman
Awak Sarana
memberhentikan
kereta dan koordinasi
dengan Pusat Kendali
melakukan evakuasi
penumpang selamat,
pertolongan pertama
bila terdapat korban
Penumpang diarahkan
ke stasiun
Petugas Stasiun
menindaklanjuti dengan
penanganan
penumpang dan korban
Identifikasi jumlah
dan kondisi korban
serta menyiapkan
jalur evakuasi
penumpang
Memindahkan barang
penumpang yang masih
dapat diselamatkan
Penanganan terhadap
korban dan Penanganan
terhadap penumpang
Lanjutan ….

18. Contoh Kasus :
Pusat Kendali
(Setelah Menerima
Laporan)
Melaporkan
Kepada Tim
Tanggap Darurat
Tim Segera
Melakukan koordinasi
terkait, kondisi,
kebutuhan peralatan
dan SDM
Melakukan langkah –
langkah pengamanan
terhadap sarana yang
terbakar agar tidak
berkelanjutan
Melakukan penanganan
terhadap sarana yang
terbakar
Berkoordinasi dengan
Instansi terkait sesuai
dengan kebutuhan
penanganan di
lapangan
Membantu evakuasi
penumpang dan
korban
Berkoordinasi dengan
Tim Pemeriksa /
Investigasi untuk
pengamanan barang
bukti
Menarik Sarana
Terbakar ke
Emplasemen/ Depo/
Balaiyasa
Segera menuju ke
lokasi kejadian
Mengamankan sarana
lain yang tidak terbakar
Penanganan Lanjutan
terhadap sarana yang
terbakar
Lanjutan ….

19. Contoh Kasus :
Pusat Kendali
(Setelah Menerima
Laporan)
Melaporkan
Kepada Tim
Investigasi
Tim Investigasi Segera
Mengirimkan personil
Pusat Kendali (Setelah
Menerima Laporan)
Melakukan
pemeriksaan,
pengamanan barang
bukti, dll
Melaporkan Kepada
Tim Humas dan
Informasi
Melaporkan kepada
Pemerintah, dan kepada
Masyarakat

20. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 121 TAHUN 2017
TENTANG LALU LINTAS KERETA API
Pasal 24
Penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana
perkeretaapian wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai
pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan dan bertanggungjawab atas
keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengoperasian kereta api.
Pasal 25
Penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24,
wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pengoperasian
kereta api sesuai kebutuhan, meliputi:
a. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang tugas dan kewenangan petugas
pengatur dan pengendali perjalanan kereta api;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan kondisi darurat;
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang perjalanan kereta api; dan
d. Standar Operasional Prosedur (SOP) lain - lain.

21. Pasal 27
Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan kondisi
darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
a. penundaan kereta api;
b. pembatalan kereta api;
c. keterlambatan kereta api dan cara mengatasi keterlambatan;
d. pengalihan perjalanan kereta api;
e. penanganan kecelakaan kereta api; dan
f. evakuasi penumpang kereta api
evakuasi penumpang kereta api pada saat terjadi :
 Kecelakaan Kereta Api
 kerusakan pada prasarana atau sarana perkeretaapian
 keadaan yang akan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api
 indikasi sabotase;
 bencana alam;
 huru-hara, dll.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 121 TAHUN 2017
TENTANG LALU LINTAS KERETA API

22. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 121 TAHUN 2017
TENTANG LALU LINTAS KERETA API
Pasal. 31
Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai
pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24, harus diusulkan kepada Direktur
Jenderal.

23. 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA
2. KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I No.KEP.186/MEN/1999 TENTANG UNIT
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DITEMPAT KERJA
3. PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NO.200 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN
TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN
4. PERATURAN TERKAIT LAINNYA
evakuasi pada stasiun pada saat terjadi :
 Kebakaran
 bencana alam;
 indikasi sabotase, huru-hara, dll.
Standar Operasional Prosedur
(SOP)

24. CONTOH PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT PADA
PENGOPERASIAN SARANA DAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN

25. Hal – hal yang harus diperhatikan oleh
penumpang
1.Tetap Tenang;
2.Mendengarkan Instruksi dari Petugas
berwenang;
3.Menjauh dari area bahaya;
4.Membantu anak – anak, lansia dan difabel;
5.Mengevakuasi Menggunakan Jalur yang Aman.

26. Kesiapan Tanggap Darurat
26
Kesiapan ini menyangkut PERALATAN, PELATIHAN dan
TENAGA TERAMPIL guna melindungi penumpang,
pekerja, masyarakat, lingkungan dan reputasi
Perusahaan.
Komitmen dan partisipasi semua fihak sangat diperlukan
dalam kesiapan tanggap darurat.

27. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN