KETATANEGARAANKETATANEGARAAN dandan
SISTEM HUKUM NASIONALSISTEM HUKUM NASIONAL
““gagasan bahwa pemerintahangagasan bahwa p...
KONSTITUSI :KONSTITUSI :
Keseluruhan dari peraturan-peraturanKeseluruhan dari peraturan-peraturan
baikbaik tertulistertuli...
Undang Undang Dasar Tertulis :Undang Undang Dasar Tertulis :
ECS Wade :ECS Wade :
““naskah yang memaparkan rangkanaskah ya...
PENGERTIAN UUD 1945 :PENGERTIAN UUD 1945 :
• Keseluruhan Naskah yang terdiri dari :Keseluruhan Naskah yang terdiri dari :
...
CONVENSI :CONVENSI :
““aturan-aturan kenegaraan/aturan-aturan kenegaraan/
kepemerintahan yang tidak tertulis namunkepemeri...
KEDUDUKAN UUD 1945 :KEDUDUKAN UUD 1945 :
• SebagaiSebagai Hukum Dasar TertulisHukum Dasar Tertulis, yang, yang
berisi Norm...
SIFAT UUD 1945 :SIFAT UUD 1945 :
• Singkat & SupelSingkat & Supel, bukan berarti UUD 1945, bukan berarti UUD 1945
tidak le...
FUNGSI UUD 1945:FUNGSI UUD 1945:
• Sebagai alat KontrolSebagai alat Kontrol, apakah penerapan, apakah penerapan
norma huku...
Ketentuan-ketentuan yangKetentuan-ketentuan yang
dimuat dalam UUD:dimuat dalam UUD:
• Organisasi negara, misal: lembaga-le...
KONSTITUSI DEMOKRATIS :KONSTITUSI DEMOKRATIS :
• Menempatkan warga negara sebagaiMenempatkan warga negara sebagai
sumber u...
Lanjutan konstitusi demokratisLanjutan konstitusi demokratis
a. Pemisahan wewenang kekuasaana. Pemisahan wewenang kekuasaa...
PERUBAHAN KONSTITUSI :PERUBAHAN KONSTITUSI :
Dua cara perubahan konstitusi:Dua cara perubahan konstitusi:
1.1. Renewal,Ren...
Prosedure Perubahan Konstitusi :Prosedure Perubahan Konstitusi :
1.1. Sidang badan legislatif dengan ditambahSidang badan ...
Mengapa perubahan konstitusi diaturMengapa perubahan konstitusi diatur
secara khusus dan “ketat”?secara khusus dan “ketat”...
Perkembangan Konstitusi RIPerkembangan Konstitusi RI
• UUD 1945UUD 1945 • 1945 – 1949, secara1945 – 1949, secara dede
fact...
Lanjutan Konstitusi RILanjutan Konstitusi RI
• 1967 – 1998: UUD 19451967 – 1998: UUD 1945
secara murni dansecara murni dan...
Lanjutan Konstitusi RILanjutan Konstitusi RI
• UUDUUD
RepublikRepublik
IndonesiaIndonesia
SerikatSerikat
(RIS)(RIS)
• UUDU...
LEMBAGA LEMBAGA NEGARA :LEMBAGA LEMBAGA NEGARA :
• UUD 1945 (asli)UUD 1945 (asli)
1.1. MPRMPR
2.2. DPRDPR
3.3. PresidenPre...
SISTEM PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA KESATUAN RI :NEGARA KESATUAN RI :
• Sistem Pemerintahan NKRI berdasarkan UUD...
SISTEM PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN
DAERAH – NKRI :DAERAH – NKRI :
• Secara umum Sistem Pemerintahan DaerahSecara umum ...
3.3. Daerah-Daerah tersebut bersifatDaerah-Daerah tersebut bersifat
Otonom, yang pengaturanOtonom, yang pengaturan
pelaksa...
Implementasi dan/atau penjabaran dariImplementasi dan/atau penjabaran dari
Pasal 18 UUD 1945, diatur berdasarkanPasal 18 U...
TUGAS INDIVIDU :TUGAS INDIVIDU :
Buat Tulisan IlmiahBuat Tulisan Ilmiah
Dengan Topik :Dengan Topik :
““Integrasi Bangsa da...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional

322 Aufrufe

Veröffentlicht am

Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
"_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional

  1. 1. KETATANEGARAANKETATANEGARAAN dandan SISTEM HUKUM NASIONALSISTEM HUKUM NASIONAL ““gagasan bahwa pemerintahangagasan bahwa pemerintahan merupakan kumpulan kegiatan yangmerupakan kumpulan kegiatan yang diselenggarakandiselenggarakan oleh, untuk dan atasoleh, untuk dan atas nama rakyat,nama rakyat, tetapi dikenakan beberapatetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akanpembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yangmenjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidakdiperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalah gunakan oleh mereka yangdisalah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.”mendapat tugas untuk memerintah.”
  2. 2. KONSTITUSI :KONSTITUSI : Keseluruhan dari peraturan-peraturanKeseluruhan dari peraturan-peraturan baikbaik tertulistertulis maupunmaupun tidak tertulistidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-yang mengatur secara mengikat cara- cara bagaimana suatu pemerintahancara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dan dijalankandiselenggarakan dan dijalankan dalam mengatur suatu kehidupandalam mengatur suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa &bermasyarakat, berbangsa & bernegara.bernegara.
  3. 3. Undang Undang Dasar Tertulis :Undang Undang Dasar Tertulis : ECS Wade :ECS Wade : ““naskah yang memaparkan rangkanaskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan/dan tugas pokok dari badan-badan/ lembaga-lembaga pemerintahanlembaga-lembaga pemerintahan suatu negara dan menentukansuatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-pokok-pokok cara kerja badan- badan/lembaga-lembagabadan/lembaga-lembaga pemerintahan tersebut”pemerintahan tersebut”
  4. 4. PENGERTIAN UUD 1945 :PENGERTIAN UUD 1945 : • Keseluruhan Naskah yang terdiri dari :Keseluruhan Naskah yang terdiri dari : PembukaanPembukaan berisi 4 Alenia, danberisi 4 Alenia, dan BatangBatang TubuhTubuh berisi 16 Bab, 37 Pasal, 3 Pasalberisi 16 Bab, 37 Pasal, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal AturanAturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.Tambahan.
  5. 5. CONVENSI :CONVENSI : ““aturan-aturan kenegaraan/aturan-aturan kenegaraan/ kepemerintahan yang tidak tertulis namunkepemerintahan yang tidak tertulis namun tetap mengikat”tetap mengikat” Contoh:Contoh: Di InggrisDi Inggris: bila kebijakan kabinet tidak: bila kebijakan kabinet tidak memperoleh dukungan Parlemen makamemperoleh dukungan Parlemen maka kebinet membubarkan diri.kebinet membubarkan diri.
  6. 6. KEDUDUKAN UUD 1945 :KEDUDUKAN UUD 1945 : • SebagaiSebagai Hukum Dasar TertulisHukum Dasar Tertulis, yang, yang berisi Norma, aturan atau ketentuan yangberisi Norma, aturan atau ketentuan yang harus & wajibharus & wajib dilaksanakan, ditaati dandilaksanakan, ditaati dan mengikat seluruh komponen Bangsa (baikmengikat seluruh komponen Bangsa (baik Pemerintah, Lembaga Tinggi Negara,Pemerintah, Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Masyarakat, Warga Negara).Lembaga Masyarakat, Warga Negara). • SebagaiSebagai Sumber Hukum TertinggiSumber Hukum Tertinggi didi Indonesia;Indonesia;
  7. 7. SIFAT UUD 1945 :SIFAT UUD 1945 : • Singkat & SupelSingkat & Supel, bukan berarti UUD 1945, bukan berarti UUD 1945 tidak lengkap, namun dengan keluwesan,tidak lengkap, namun dengan keluwesan, kesingkatan dan kesupelan UUD 1945kesingkatan dan kesupelan UUD 1945 itulah, dapat tetap menjamin kejelasanitulah, dapat tetap menjamin kejelasan dan kepastian hukum, mengingat UUDdan kepastian hukum, mengingat UUD 1945 itu hanya mengatur Pokok-Pokoknya1945 itu hanya mengatur Pokok-Pokoknya sedangkan penjabarannya diserahkansedangkan penjabarannya diserahkan kepada aturan hukum yang beradakepada aturan hukum yang berada diwahnya (UU, PP, Kepres, Kepmen dll).diwahnya (UU, PP, Kepres, Kepmen dll).
  8. 8. FUNGSI UUD 1945:FUNGSI UUD 1945: • Sebagai alat KontrolSebagai alat Kontrol, apakah penerapan, apakah penerapan norma hukum atau aturan hukum yangnorma hukum atau aturan hukum yang lebih rendah di Indonesia itu sudahlebih rendah di Indonesia itu sudah sesuai atau tidak ?, apabila tidak sesuaisesuai atau tidak ?, apabila tidak sesuai dan dia melanggar UUD 1945, makadan dia melanggar UUD 1945, maka norma atau aturan hukum dapatnorma atau aturan hukum dapat dibatalkan (Batal Demi Hukum).dibatalkan (Batal Demi Hukum). • Membatasi KekuasaanMembatasi Kekuasaan sedemikian rupasedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaansehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang”negara tidak bersifat sewenang-wenang”
  9. 9. Ketentuan-ketentuan yangKetentuan-ketentuan yang dimuat dalam UUD:dimuat dalam UUD: • Organisasi negara, misal: lembaga-lembagaOrganisasi negara, misal: lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, hubungan pusat-negara dan pemerintahan, hubungan pusat- daerah, prosedur pengisian jabatandaerah, prosedur pengisian jabatan negara/pemerintahan, hubungan antaranegara/pemerintahan, hubungan antara lembaga negara, hak dan kewajiban wargalembaga negara, hak dan kewajiban warga negaranegara • Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia • Prosedur mengubah UUD;Prosedur mengubah UUD; • Adakalanya mengatur tentang hal-hal khususAdakalanya mengatur tentang hal-hal khusus yang tidak boleh diubah.yang tidak boleh diubah.
  10. 10. KONSTITUSI DEMOKRATIS :KONSTITUSI DEMOKRATIS : • Menempatkan warga negara sebagaiMenempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan;sumber utama kedaulatan; • Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hakMayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas;minoritas; • Pembatasan pemerintahan;Pembatasan pemerintahan; • Pembatasan dan pemisahan kekuasaanPembatasan dan pemisahan kekuasaan negara, meliputi:negara, meliputi:
  11. 11. Lanjutan konstitusi demokratisLanjutan konstitusi demokratis a. Pemisahan wewenang kekuasaana. Pemisahan wewenang kekuasaan b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-b. Kontrol dan keseimbangan lembaga- lembaga pemerintahanlembaga pemerintahan c. Proses hukum; danc. Proses hukum; dan d. Adanya pemilihan umum sebagaid. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.mekanisme peralihan kekuasaan.
  12. 12. PERUBAHAN KONSTITUSI :PERUBAHAN KONSTITUSI : Dua cara perubahan konstitusi:Dua cara perubahan konstitusi: 1.1. Renewal,Renewal, perubahan konstitusi secaraperubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukankeseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi baru (dianut: Belanda,adalah konstitusi baru (dianut: Belanda, Jerman, Perancis dll).Jerman, Perancis dll). 2.2. Amandement,Amandement, perubahan konstitusiperubahan konstitusi secara sebagian-sebagian yang dapatsecara sebagian-sebagian yang dapat dicantumkan dalam (a) pasal-pasalnyadicantumkan dalam (a) pasal-pasalnya atau (b) sebagai lampiran dari yang asli.atau (b) sebagai lampiran dari yang asli.
  13. 13. Prosedure Perubahan Konstitusi :Prosedure Perubahan Konstitusi : 1.1. Sidang badan legislatif dengan ditambahSidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya tentang qourumbeberapa syarat, misalnya tentang qourum dan jumlah minimum anggota badan legislatifdan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya;untuk menerimanya; 2.2. Referendum atau plebisit;Referendum atau plebisit; 3.3. Negara-negara bagian dalam negara federalNegara-negara bagian dalam negara federal (misal AS; ¾ dari 50 negara bagian harus(misal AS; ¾ dari 50 negara bagian harus menyetujuinya)menyetujuinya) 4.4. Musyawarah khususMusyawarah khusus (Sumber: Miriam Budiardjo)(Sumber: Miriam Budiardjo)
  14. 14. Mengapa perubahan konstitusi diaturMengapa perubahan konstitusi diatur secara khusus dan “ketat”?secara khusus dan “ketat”? • Agar perubahan konstitusi dilakukan denganAgar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak/tidak sembarangan;pertimbangan yang masak/tidak sembarangan; • Agar rakyat mendapat kesempatan untukAgar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendangannya sebelummenyampaikan pendangannya sebelum perubahan dilakukan;perubahan dilakukan; • Agar – dan ini berlaku di negara serikat –Agar – dan ini berlaku di negara serikat – kekuasaan negara serikat dan kekuasaankekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-matanegara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secaraoleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiritersendiri • Agar hak-hak perseorangan atau kelompokAgar hak-hak perseorangan atau kelompok (minoritas) mendapat jaminan.(minoritas) mendapat jaminan.
  15. 15. Perkembangan Konstitusi RIPerkembangan Konstitusi RI • UUD 1945UUD 1945 • 1945 – 1949, secara1945 – 1949, secara dede factofacto berlaku di Jawa,berlaku di Jawa, Madura dan SumateraMadura dan Sumatera • 1959 – 1999,1959 – 1999, de factode facto berlaku di seluruhberlaku di seluruh Indonesia:Indonesia: - 1959 – 1967, melalui- 1959 – 1967, melalui Dekrit Presiden 5 JuliDekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan1959 memberlakukan kembali UUD 1945, tahunkembali UUD 1945, tahun 1963 Irian Barat masuk1963 Irian Barat masuk IndonesiaIndonesia
  16. 16. Lanjutan Konstitusi RILanjutan Konstitusi RI • 1967 – 1998: UUD 19451967 – 1998: UUD 1945 secara murni dansecara murni dan konsekuen dan di tahunkonsekuen dan di tahun 1976 Integrasi Timor1976 Integrasi Timor Timur ke IndonesiaTimur ke Indonesia • 1998 – sekarang: UUD1998 – sekarang: UUD 1945 Reformasi.1945 Reformasi. Empat kaliEmpat kali amandemenamandemen:: tahun 1999, 2000, 2001,tahun 1999, 2000, 2001, 20022002..
  17. 17. Lanjutan Konstitusi RILanjutan Konstitusi RI • UUDUUD RepublikRepublik IndonesiaIndonesia SerikatSerikat (RIS)(RIS) • UUDUUD SementaraSementara (1950)(1950) • Susunan negaraSusunan negara serikat/federalserikat/federal • de factode facto berlaku di seluruhberlaku di seluruh Indonesia minus Irian BaratIndonesia minus Irian Barat • Tahun 1949-Tahun 1950Tahun 1949-Tahun 1950 • Susunan negara kesatuanSusunan negara kesatuan • de factode facto berlaku di seluruhberlaku di seluruh Indonesia minus Irian BaratIndonesia minus Irian Barat • Tahun 1950-Tahun 1959Tahun 1950-Tahun 1959
  18. 18. LEMBAGA LEMBAGA NEGARA :LEMBAGA LEMBAGA NEGARA : • UUD 1945 (asli)UUD 1945 (asli) 1.1. MPRMPR 2.2. DPRDPR 3.3. PresidenPresiden 4.4. DPADPA 5.5. BPKBPK 6.6. MAMA • UUD 1945UUD 1945 (amandemen)(amandemen) 1.1. MPR, terdiri dariMPR, terdiri dari DPR dan DPDDPR dan DPD 2.2. PresidenPresiden 3.3. BPKBPK 4.4. MAMA 5.5. MKMK 6.6. KYKY
  19. 19. SISTEM PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN RI :NEGARA KESATUAN RI : • Sistem Pemerintahan NKRI berdasarkan UUD 1945Sistem Pemerintahan NKRI berdasarkan UUD 1945 dinyatakan dengandinyatakan dengan TUCIPOK (Tujuh KunciTUCIPOK (Tujuh Kunci Pokok) :Pokok) : 1.1. Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas hukumIndonesia, ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechts-staat);(rechts-staat); 2.2. Berdasarkan Sistem Konstitusional;Berdasarkan Sistem Konstitusional; 3.3. Kekuasaan Negara Tertinggi di Tangan KedaulatanKekuasaan Negara Tertinggi di Tangan Kedaulatan Rakyat melalui Lembaga MPR;Rakyat melalui Lembaga MPR; 4.4. Presiden sebagai penyelenggara Pemerintah tertinggi;Presiden sebagai penyelenggara Pemerintah tertinggi; 5.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR;Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; 6.6. Menteri-2 Negara adalah Pembantu Presiden, shgMenteri-2 Negara adalah Pembantu Presiden, shg Menteri Negara Bertanggung Jawab kepada Presiden,Menteri Negara Bertanggung Jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR;bukan kepada DPR; 7.7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas;Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas;
  20. 20. SISTEM PEMERINTAHANSISTEM PEMERINTAHAN DAERAH – NKRI :DAERAH – NKRI : • Secara umum Sistem Pemerintahan DaerahSecara umum Sistem Pemerintahan Daerah diatur dalam Bab VI, Pasal 18, Pasal 18 A, &diatur dalam Bab VI, Pasal 18, Pasal 18 A, & Pasal 18 B, UUD 1945, dengan IntisariPasal 18 B, UUD 1945, dengan Intisari pengaturannya sbb :pengaturannya sbb : (MOCIPOK)(MOCIPOK) 1.1. Sebagai Negara Kesatuan, di Indonesia tidakSebagai Negara Kesatuan, di Indonesia tidak akan mempunyai daerah yang bersifat Negara,akan mempunyai daerah yang bersifat Negara, sehingga OTONOMI Daerah di Indonesia tidaksehingga OTONOMI Daerah di Indonesia tidak boleh menjurus kepada Federalisme;boleh menjurus kepada Federalisme; 2.2. NKRI, dibagi kedalam Daerah-DaerahNKRI, dibagi kedalam Daerah-Daerah Propinsi, Daerah Propinsi dibagi pula kedalamPropinsi, Daerah Propinsi dibagi pula kedalam Daerah-Daerah Kabupaten dan Kota;Daerah-Daerah Kabupaten dan Kota;
  21. 21. 3.3. Daerah-Daerah tersebut bersifatDaerah-Daerah tersebut bersifat Otonom, yang pengaturanOtonom, yang pengaturan pelaksanaannya diatur dengan Undang-pelaksanaannya diatur dengan Undang- Undang;Undang; 4.4. Di Daerah-Daerah Otonom tersebut,Di Daerah-Daerah Otonom tersebut, dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyatdibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan azasDaerah berdasarkan azas permusyawaratan;permusyawaratan; 5.5. NKRI tetap menghormati kedudukanNKRI tetap menghormati kedudukan Daerah-Daerah Khusus dan IstimewaDaerah-Daerah Khusus dan Istimewa
  22. 22. Implementasi dan/atau penjabaran dariImplementasi dan/atau penjabaran dari Pasal 18 UUD 1945, diatur berdasarkanPasal 18 UUD 1945, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974,, diperbaiki dan diperbaharui dengandiperbaiki dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya diperbaiki dan diperbaharuiselanjutnya diperbaiki dan diperbaharui dengandengan Undang-Undang Nomor 23Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009Tahun 2009 tentang Pemerintahantentang Pemerintahan Daerah.Daerah.
  23. 23. TUGAS INDIVIDU :TUGAS INDIVIDU : Buat Tulisan IlmiahBuat Tulisan Ilmiah Dengan Topik :Dengan Topik : ““Integrasi Bangsa dan AncamanIntegrasi Bangsa dan Ancaman Disintegrasi Bangsa”Disintegrasi Bangsa”

×