Pancasila dan Demokrasi Ekonomi Klik for details https://www.masterfair.xyz/ "_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

1. PANCASILA DAN
DEMOKRASI EKONOMI
Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat
Indonesia
Ketuhanan Yang Maha
Esa
Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab
Persatuan
Indonesia
Kerakyatan Yang dipimpin oleh
hikmat kebijakasanaan dalam
permusyawaratan perwakilan

2. Sistem EKONOMI
Sistem Ekonomi?
Seperangkat mekanisme dan lembaga
untuk membuat dan melaksanakan
keputusan mengenai produksi,
pendapatan dan konsumsi di dalam
suatu wilayah tertentu

3. DEMOKRASI EKONOMI?
• Secara harafiah berarti kedaulatan rakyat
di bidang kehidupan ekonomi.
• Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan “dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”
• Kemakmuran masyarakat yang
diutamakan bukan orang-seorang
• Kedaulatan ekonomi rakyat berarti
keadilan ekonomi.

4. Apa itu Keadilan?
Aristoteles:
(1) Keadilan legal: semua orang atau kelompok
masyarakat diperlakukan sama oleh negara
dihadapan dan berdasarkan hukum yang
berlaku;
(2) Keadilan Komulatif: setiap orang
memberikan, menghargai dan menjamin hak
orang lain;
(3) Keadilan distributif: distribusi ekonomi di
dasarkan pada prestasi dalam mengejar tujuan
negara

5. Unsur-unsur Kelembagaan Ekonomi:
(1) Pelaku ekonomi: produsen dan
konsumen
(2) Pasar: merupakan proses interaksi para
pelaku ekonomi dan menentukan
volume produksi barang dan jasa serta
harga menurut permintaan dan
penawaran
(3) Pengatur atau aturannya: pemerintah
bertanggungjawab tercapainya tujuan
nasional.

6. Negara dan Sistem Ekonomi
KRITERIA SISTEM EKONOMI (Grosman)
1. Koordinasi unit ekonomi (KUE)
2. Pemilikan Barang dan Jasa (PBJ)
MODEL SISTEM EKONOMI:
1. Sistem Ekonomi Kapitalis
2. Sistem Ekonomi Komunis
3. Sistem Ekonomi Sosialis

7. Sistem Ekonomi Kapitalis:
1. Koordinasi Unit Ekonomi melalui
mekanisme pasar
2. Pemilikan Barang dan Jasa oleh Swasta
Sistem Ekonomi Komunis:
1. Koordinasi Unit Ekonomi melalui
mekanisme perencanaan terpusat
2. Pemilikan Barang dan Jasa oleh negara

8. Sistem Ekonomi SOSIALIS:
1. Koordinasi Unit Ekonomi melalui
mekanisme pasar dan perencanaan
terpusat
2. Pemilikan Barang dan Jasa oleh
SWASTA dan NEGARA
(Pemilahan Konsep “publik good” dan
“private good”)

9. SISTEM EKONOMI INDONESIA
MENURUT UUD 1945
Bab XIV: KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar besarnya
kemakmuran rakyat

10. Pasal 34 :
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara.

11. Penjelasan atas Pasal 33:
Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi
ekonomi;
Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua
dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-
anggota masyarakat;
Kemakmuran masyarakat yang diutamakan,
bukan kemakmuran orang-seorang;
Perekonomian (dengan ciri-ciri tersebut) disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan
Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu
ialah koperasi.

12. Lanjutan penjelasan
Demokrasi ekonomi dengan tujuan
kemakmuran bagi semua orang, oleh
karenanya maka cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak harus dikuasai
negara, hanya perusahaan yang tidak
menguasai hajat hidup orang banyak
boleh ada di tangan orang-seorang;
Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung dalam bumi adalah pokok-
pokok kemakmuran rakyat.

13. SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT
UUD 1945 AMANDEMEN
Bab XIV: Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial
Pasal 33:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat

14. Lanjutan pasal 33
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pasal ini di atur dalam
undang-undang;

15. Pasal 34 :
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
dipelihara oleh negara;
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan;
(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pasal ini diatur dalam undang-undang.

16. Musuh Demokrasi ekonomi:
(1) Sistem free-fight liberalism = pasar bebas
(murni)-unit unit ekonomi di luar sektor negara-
negara kuat/maju.
(2) Sistem etatisme = negara dominan dalam
ekonomi dan mematikan potensi serta daya
kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara;
(3) Persaingan tidak sehat: terjadi pemusatan
kekuatan ekonomi dalam berbagai bentuk
monopoli yang merugikan masyarakat dan
bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.