Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA

1. HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM,
APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN
FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
OLEH :
AGUSTINA RHISTIA
DANDY ANANDA P.W.
ERWIN GALVANI
FRANKLYN SAMUEL
ISKA PUSPALALITA
RAMA DHANY P.
YESSICA ELVARIN
KELOMPOK : 2

2. Hakekat Penegakkan
Hukum

3. Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan
manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya
orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan
pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati,
dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.
Soerjono Soekanto mengatakan :
Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan
nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang
mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagi
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan memperyahankan kedamaian
pergaulan hidup.

4. 1. Kepastian Hukum
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap
orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap
peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah
yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi.

5. 2. Kemanfaatan Hukum
Pelaksanaan dan penegakan hukum juga
harus memperhatikan kemanfaatannya dan
kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru
dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia).
Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum
harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan
sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum
merugikan masyarakat, yang pada akhirnya akan
menimbulkan keresahan.

6. 3. Keadilan Hukum
Menurut Jhon Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang
mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan,
antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama yang mengandung dua
makna. Pertama, prinsip kesamaan, pada dasarnya menuntut adanya
pembagian secara merata dan proporsional. Kedua, prinsip
ketidaksamaan, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan
sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang
paling lemah, dengan syarat :
• Situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimorum. Artinya
situasi masyarakat harus sedemikian sehingga dihasilkan untung
paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang
kecil.
• Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan terbuka. Artinya kepada
semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidupnya.
Perbedaan berdasarkan ras,kulit, agama, dan lainnya ditolak.

7. “Peraturan hukum yang bersifat umum dan
mengikat setiap orang, penerapannya harus
mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan.”

8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum

9. Penegakan Hukum
Soetjipto Rahardjo
Penegakan Hukum  Proses Sosial
Proses yang melibatkan lingkungan
manusia
sosial
budaya
politik
dsb
Jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan
keadaan yang terjadi dalam masyarakat

10. Adanya ketidakserasian anatara
“tritunggal”, yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.
ketidakserasian antara nilai-nilai
kaidah-kaidah yang simpang siur
pola perilaku tidak terarah
mengganggu kedamaian pergaulan hidup.
Gangguan Penegakan Hukum

11. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
menurut Soerjono Soekanto

12. Semakin baik suatu peraturan hukum (UU) -- semakin
memungkinkan penegakan hukum.
Peraturan hukum yang baik adalah yang memenuhi
konsep pemberlakuan sbb :
1)Berlaku secara yuridis
2)Berlaku secara sosiologis
3)Berlaku secara filosofis
4)Berlaku secara futuristic (menjangkau masa depan
1. Faktor Hukum itu sendiri

13. 2. Faktor Penegak Hukum
Penegak Hukum
Pembuat Hukum
yang Menerapkan
Hukum
• Badan Legislatif
• Pemerintah
Kepolisian
Kejaksaan
Kehakiman
Kepengacaraan
Masyarakat

14. Peranan penegak hukum sangatlah penting, karena penegak hukum lebih
banyak tertuju pada diskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak
sangat terikat pada hukum saja tetapi penilaian pribadi juga memegang
peranan. Pertimbangan tersebut diberlakukan karena :
2. Faktor Penegak Hukum
Tidak ada perundang-undangan yang lengkap dan sempurna, sehingga
dapat mengatur semua perilaku manusia
Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-
undangan dengan perkembangan dalam masyarakat, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum
Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara
khusus

15. Sarana atau fasilitas tersebt antara lain mencakup tenaga manusia
yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan
yang memadai, keuangan yang cukup, dst. Mustahil penegakan
hukum akan mencapai tujuan jika fasilitas atau sarana tidak
terpenuhi.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas

16. Faktor Kebudayaan

17. Lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat,
dan bertujuan untuk mencapai kedamaian
dalam masyarakat
Faktor Masyarakat

18. Bagian terpenting dari
masyarakat yang menentukan
penegakan hukum adalah kesadaran
hukum, yang meliputi :
1. Adanya pengetahuan tentang
hukum
2. Adanya penghayatan fungsi
hukum
3. Adanya ketaatan terhadap hukum

19. APARAT PENEGAKAN
HUKUM

20. PENGADILAN UMUM
Diatur dalam UU no. 2 tahun 1986 yang telah
diubah dengan UU no. 8 Tahun 2004 tentang
perubahan atas UU no. 2 tahun 1986 Peradilan
umum
Menurut pasal 2 UU No. 8 Tahun 2004, “ Peradilan
Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada
umumnya”
Wewenangnya, menerima memeriksa, dan mengadili
serta menyelesaikan perkara-perkara perdata dan
pidana sipil untuk semua golongan penduduk.

21. Terdiri dari, pengadilan negeri yang memeriksa
dan memutuskan perkara pada tingkat pertama,
pengadilan tinggi yang memeriksa dan
memutuskan perkara pada tingkat banding,
pengadilan negeri berkedudukan di kotamadya,
atau ibukota kabupaten, dan pengadilan tinggi
berkedudukan di ibukota propinsi.

22. PERADILAN AGAMA
• Peradilan Agama dibentuk dengan UU no. 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006
jo terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas UU Peradilan Agama,
• Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang
beragama Islam,
• Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama
• Dalam lingkungan peradilan agama dapat dibentuk
pengadilan khusus.

23. Tugas dan Wewenang PengadilanAgama
Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang:
a. Perkawinan f. Zakat
b. Waris g. Infaq
c. Wasiat h. Sadaqoh
d. Hibah i. Ekonomi Syariah
e. Wakaf

24. Peradilan Militer
• Pasal 10 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan
bahwa peradilan militer merupakan badan peradilan di bawah
MA. Tugas dan wewenangnya adalah mengadili prajurit TNI
• UU No. 32 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan
bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan
kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berpuncak
pada MA.
• Prajurit tunduk kpd kekuasaan peradilan militer dalam hal
pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kpd peradilan
umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang
diatur dengan UU.
• Dengan UU no. 2 Th 2002, Kepolisian Negara tidak lagi
tunduk kepada Peradilan Militer.

25. PERADILAN TATA USAHA NEGARA
• Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam UU No. 5
Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9
tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009.
• Dalam pasal 4 UU Peradilan Tata Usaha Negara
disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah
satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan terhadap sengketa tata usaha negara yang
dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

26. lanjutan.......
• Peratun merupakan pengadilan tingkat pertama pada sengketa Tata
Usaha Negara, dibentuk dengan Kepres dan berkedudukan di Ibukota
Kabupaten/Kota yg daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/Kota.
• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat banding
yg berkedudukan di ibu kota provinsi.
• Psl 48 UU Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: (1) Dalam hal
suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara
administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata
Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif
yang tersedia, (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ayat (1)
jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

27. Hakim
• Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan.
Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab (hakima)
yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah".
• Tugas pokok dari badan-badan peradilan (hakim) adalah
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan
setia perkara yang diajukan kepadanya. (Pasal 2 ayat (1)
UU No. 14 tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
kehakiman.
SALAH!!

28. • Tiga tindakan yang harus dilakukan hakim dalam mengadili
suatu perkara :
• Melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa
yang diajukan (mengkonstantir)
• Menemukan hukum yang sesuai tentang peristiwa yang telah
dianggap (mengkualifikasi)
• Menentukan hukumnya (mengkonstituir)
• Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (judge-made-law)
• Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan sampai
dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi (res judicate
veritate habetur)

29. Jaksa
• Kejaksaan diberikan kewenangan melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain
yang ditetapkan oleh undang-undang.
• Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara
proses penyidikan dan proses pemeriksaan di
persidangan, di samping sebagai pelaksana penetapan dan
putusan pengadilan
• Secara khusus tugas jaksa diatur dalam pasal 10 s.d 13
UU No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan
pokok Kejaksaan RI yang telah diubah melalui UU No.
16 Tahun 2004

30. • Tugas pokok dari kejaksaan
• Mengadakan enuntutan dalam perkara-perkara pidana pada
pengadilan yang berwenang
• Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana
• Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan
pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat
penyelidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang
hukum acara pidana dll, peraturan negara
• Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara
• Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh
peraturan negara

31. Polisi
• Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2
Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan
pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai
penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal
16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di
atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

32. • Fungsi dan Tugas pokok :
• Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
• Menegakkan hukum
• Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat
• Di bidang penegakan hukum secara khusus kepolisian
bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan
terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana
dan peraturan perundang-undangan

33. • Tugas secara khusus
• Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli
terhadap kegiaan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
• Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
• Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
• Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
• Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

34. • melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;
• melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya;
• menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan
tugas kepolisian;
• melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia;
• melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
• memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
• melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

35. Pengacara (Advokat)
• Merupakan salah satu pilar dalam menegakkan
suprmasi hukum dan hak asasi manusia
• Pengacara adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi
bantuan di bidang hukm baik perdata atau pidana kepada
yang memerlukannya, baik berupa nasehat maupun
bantuan hukum aktif, baik di dalam maupun di luar
pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi,
membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum kliennya. UU No. 18 Tahun 2003
tentang Advokat serta Kode Etik

36. • Tugas secara khusus :
• Membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan,
sangkalan
• Memberi pembuktian
• Membuat pembelaan
• Mendesak segera disidangkan atau diputuskannya perkara
• Bertugas membantu hakim mencari kebenaran
• Syarat formil untuk bertindak sebagai pengacara :
• Peraturan Menkeh No. 1 Tahun 1965
• Keputusan Menkeh No. JP.14/2/11
• UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik

37. Komisi Pemberantasan
Korupsi
• Tugas KPK :
• Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi.
• Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana
korupsi; dan
• Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan negara.

38. • Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang :
• Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
tindak pidana korupsi;
• Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan
tindak pidana korupsi;
• Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana
korupsi kepada instansi yang terkait;
• Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi
yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
dan
• Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak
pidana korupsi.

39. Mahkamah Agung
• FUNGSI PERADILAN
• a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan
kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui
putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-
undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
• sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan
memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
• semua sengketa tentang kewenangan mengadili. - permohonan peninjauan
kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
(Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun
1985)
• semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh
kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33
dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
• Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang
menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang
tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan
dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang
Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

40. • FUNGSI PENGAWASAN
• Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya
peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan
yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama
dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam
memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-
undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
• Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
- terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan
perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam
hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang
bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran
dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim
(Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
• Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut
peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun
1985).

41. • FUNGSI MENGATUR
• Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang
tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi
kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang
No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
• Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri
bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang
sudah diatur Undang-undang.

42. • FUNGSI NASEHAT
• Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain
(Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).
Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala
Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-
undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan
Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1),
Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan
pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga
rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum
mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaannya.
• Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi
petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka
pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38
Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

43. • FUNGSI ADMINISTRATIF
• Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana
dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970
secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini
masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun
menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999
sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
• Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung
jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan
(Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman).

44. • FUNGSI LAIN-LAIN Selain tugas pokok untuk menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas
dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

45. Mahkamah Konstitusi
• Sesuai dengan Pasal 24 (c) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK)
tidak berwenang mengadili orang/badan seperti mahkamah agung
(MA). Melainkan, tugas MK adalah mengadili sistem dan institusi
negara. Cermin dari sistem kenegaraan, terwujud dalam bentuk
undang-undang. Sedangkan institusi negara menurut UUD 1945
disebut dengan lembaga negara. Maka dari itu, selain bertugas dan
berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
MK juga bertugas menguji sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
• Memutus pembubaran partai politik
• Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
• MK berwenang menggelar forum previligeatum (pengadilan
khusus) bagi presiden dan wapresnya

46. Pelaksanaan
Penegakan Hukum
Pelaksanaan pengekan hukum dalam masyarakat haruslah
memperhatikan beberapa hal, antara lain :
(1) Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat
(2) Mencapai nilai keadilan
(3) Mengandung nilai-nilai keadilan
Secara Universal kegiatan-kegiatan penegakan hukum
dapat berupa : pencegahan (preventif) dan represif.

47. Tindakan Pencegahan (preventif)
Preventif yaitu segala usaha atau tindakan untuk mencegah
terjadinya pelanggaran hukum. Usaha ini dapat berupa :
• Peningkatan kesadaran hukum bagi warga Negara sendiri
• Tindakan patrol atau pengamanan kebijakan penegak hukum
• Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan,penilitaian,
dan pengembangan statistic criminal.

48. Tindakan Represif
Yaitu tindakan yang harus dilakukan aparat Negara tertentu
seseuai dengan ketentuan-ketentuan acara yang berlaku bila
terjadi suatu pelanggaran hukum bentuk-bentuk dari pada
tindakan represif dapat berupa :
a. Tindakan administrasi
b. Tindakan yuridis atau tindakan hukum, yang meliputi antara
lain (1)penyelidikan; (2) penuntutan; (3) pemeriksaan oleh
pengadilan; (4) pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.