1. KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
1. E-GOVERNMENT
Kondisi perkembangan yang sangat cepat dari teknologi informasi memberikan pengaruh yang besar dalam
tata kelola badan-badan pemerintahan. Suatu sistem informasi yang disebut Government Online
(EGovernment) dapat memberikan suatu sumbangan bagi terciptanya pemerintahan yang baik.
E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov,
pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya
untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system
manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah
untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan
dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi
publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses
kepemerintahan yang demokratis.
Dalam pengembangannya, E-Government merupakan bagian terpadu dalam membangun struktur, sistem
dan proses kepemerintahan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel seperti harapan masyarakat.
Beberapa lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah telah mengembangkan E-Government,
sehingga Pemetaan E-Government di Indonesia menjadi suatu hal yang diperlukan untuk mengetahui
kondisi dan kesiapan dari lembaga-lembaga pemerintahan dalam mendukung transparansi.
 JENIS E-GOVERNMENT
E-Government mempunyai 4 jenis penyampaian, yaitu :
1) G2C (Government to Customer)
Merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan
menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki
hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya
aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya
melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau
pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya
adalah sebagai berikut:
 Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
(SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk
mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan
bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah
datang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan.
 Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk
melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat
mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.
 Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat untuk mencari pekerjaan di luar
negeri (menjadi Tenaga Kerja Indonesia), maka yang bersangkutan dapat dengan mudah
mendaftarkan diri dari Warnet (Warung Internet) terdekat ke Departemen Tenaga Kerja
secara gratis); dan lain sebagainya.
2) G2B (Government to Business)
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis
yang kondusif agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan
banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan
juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan
kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik
antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi

2. bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat
menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri
swasta. Contoh aplikasinya adalah:
 Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi web untuk
menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran
melalui internet.
 Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat
dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai
dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR
(Term of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir
dengan pengumuman pemenang tender.
3) G2G (Government to Governments)
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling
berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu
pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau
diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan
kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam
melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses -proses politik,
mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-Government
bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor
pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk
membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing
yang sedang berada di tanah air;
2. APLIKASI KOMPUTER YANG DITERAPKAN PADA BADAN PEMERINTAHAN
Pemerintah di negara manapun di dunia ini, merupakan administrator data yang besar. Data merupakan
salah satu bagian yang amat penting dalam administrasi pemerintahan. Lancarnya pelayanan amat
tergantung dari kelengkapan data. Berbagai jenis data seperti data kependudukan,perdagangan, kesehatan,
industri, pegawai negeri, angkatan bersenjata, dll membuat pemerintah merupakan pemakai komputer
terbesar. Berbagai aplikasi komputer digunakan untuk menunjang administasi pemerintahan, seperti:
aplikasi kepegawaian, aplikasi di pemerintahan daerah, aplikasi STNK, aplikasi perpajakan, aplikasi
pertanian, dan lain-lain.
Berikut ini adalah jenis –jenis aplikasi yang penting yang menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan
secara langsung baik yang bersifat operasional maupun yang mengarah kepada terciptanya kebijakan -
kebijakan dalam masalah kenegaraan,
1) Aplikasi kepegawaian
Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) adalah badan yang mengadministrasikan seluruh
data kepegawaian. Aplikasi pengolahan datanya meliputi : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
mutasi pegawai, penentuan masa pensiun.
2) Aplikasi di pemerintahan daerah
Aplikasi komputer yang digunakan meliputi : bidang kependudukan (KTP), kepegawaian tingkat
daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas. Contohnya :
a) Pelayanan KTP Online
Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara
online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan.
Dengan Aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan peromohonanya secra langsung, dengan
mengklik menu yang tersedia pada website. Aplikasi Pelayanan KTP online ini mempunyai
beberapa tugas sebagai berikut:
o Menyimpan biodata Penduduk
o Menyimpan data Kecamatan
o Menyimpan data permohonan
o Menyimpan data masa berlaku

3. b) Pelayanan Izin Gangguan(HO) Online
Aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan
sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah
habis masa berlakunya. Pada Aplikasi ini masyarakat yang akan memohon izin gangguan (HO)
tinggal memilih layanan yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha baru atau perepanjangan izin
gangguan lama. Dengan Aplikasi ini setiap pemohon dapat mengajukan permohonan dan mengisi
formulir permohonan kapanpun dan dimana pun, selagi masih terhubung dengan internet. Dengan
begitu, pemohon tidak perlu mewakilkan ke orang lain untuk pengurusan izin.
3) Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
Pengolahan STNK di DKI Jakarta sudah lama dilaksanakan dengan bantuan komputer. Basis data
STNK disimpan di Pemda DKI Jakarta dan melalui jalur komunikasi data dan dapat dimanfaatkan
secara langsung dari kantor Polda Metro Jaya. Dengan ini pelayanan pembaharuan STNK dapat
dilakukan dengan cepat dan efisien.
3. ISU SOSIAL DAN MASALAH KOMPUTER DALAM PEMERINTAHAN
Kemajuan teknologi komputer selain memberi dampak positif juga menimbulkan dampak negatif yang
kurang diperhitungkan sebelumnnya. Teknologi memberikan banyak keuntungan pada masyarakat seperti
komunikasi yang lebih baik, transportasi yang lebih cepat dan lebih aman, penyelesaian pekerjaan yang
lebih cepat dan akurat serta efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja.
Walaupun tidak terungkap secara terbuka selalu ada perasaan takut di kalangan masyarakat bahwa akhirnya
manusia menjadi budak dari mesin yang diciptakannya sendiri karena banyak posisi penting dalam
pekerjaan yang diambil alih oleh mesin dengan alasan biaya, kecepatan kerja dan ketelitian
Banyak kalangan yang berpendapat bahwa mesin pandai akan terwujud dan memasyarakat. Mereka percaya
bahwa keberadaan mesin ini akan amat bermanfaat yang akan menindih dampak negatifnya.
 Robot dan Otomasi Industri
Integrasi komputer dengan lengan elektromekanis untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jalur
perakitan otomatis (otomasi industri). Robot sering kali digunakan untuk bertugas pada daerah kerja
yang berbahaya seperti pengelasan, pengecatan, pekerjaan bawah laut, di tambang maupun di luar
angkasa.
 Otomasi Perkantoran
Integrasi berbagai jenis komputer dari mulai komputer besar sampai komputer pribadi melalui jaringan
komputer dengan mesin facsimili dan pencetak, pengolahan kata, arsip elektronik, surat elektronik,
pengaturan jadwal rapat otomatis, sistem informasi manajemen, pemasukan data jarak jauh dan
pemrograman, merupakan salah satu bentuk dari fasilitas otomasi perkantoran.
 Telekomunikasi
Interkoneksi komputer dengan jaringan telekomunikasi membuka peluang untuk distribusi pengolahan
data, distribusi pekerjaan dan jaringan informasi yang ampuh baik untuk dunia usaha maupun
pemerintahan.
 Peraturan Pemerintah
Fasilitas layanan baru dengan adanya jaringan komputer memaksa pemerintah untuk mempersiapkan
aturan-aturan baru dalam bidang telekomunikasi. Di satu pihak pemerintah harus mendukung
perkembangan teknologi ini, dilain pihak pembakuan terhadap norma layanan dan norma teknis
hubungan perlu segera diatur. Adanya kebebasan untuk melakukan akses pada berbagai macamsumber
informasi dapat menyebabkan sifat keterbukaan yang berlebihan yang mungkin akan merugikan negara
itu sendiri.