Untuk penambahan nilai mapel Ekonomi. Kelompok 6 X.MIA.1 MAN 12 Jakarta

2. Lili Fitriah, S.Pd.

3. 1. Dika Fauziah (Moderator)
2. Fajar Awaluddin Amirullah (Pemakalah)
3. Wahyu Ramadhan (Pemakalah)
4. Wanda Nur Aisyah (Pemakalah)
5. Karina Dwi Sartika (Notulen)
6. Priti Citra Utami (Notulen)
Members Group 6 :

4. Materi yang akan dibahas :
Pengertian Badan Perkreditan
Rakyat
Sejarah, tujuan dan sasaran BPR
Usaha dan produk-produk Bank
Perkreditan Rakyat
Manfaat Produk BPR bagi siswa

5. PEN G ERTI A N BA D A N PERK RED I TA N
RA K YAT
BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima
simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka,
tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersa-
makan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai
usaha BPR.

6. BPR sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang
dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank
Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. BPR
merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur
berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang
tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis
bank, yaitu BANK UMUM dan BPR. Fungsi BPR tidak hanya
sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha
mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima
simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit
kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat
Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses
kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana,
dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah.

7. • Asas BPR
Dalam melaksanakan
usahanya BPR
berasaskan
demokrasi ekonomi
dengan
menggunakan prinsip
kehati-hatian.
Demokrasi ekonomi
adalah sistem
ekonomi Indonesia
yang dijalankan
sesuai dengan pasal
33 UUD 1945 yang
memiliki 8 ciri positif
sebagai pendukung
dan 3 ciri negatif yang
harus dihindari (free
fight liberalism,
etatisme, dan
monopoli).
• Bentuk Hukum BPR
Bentuk hukum BPR dapat
berupa Perusahaan
Daerah (Badan Usaha
Milik Daerah), Koperasi
Perseroan Terbatas
(berupa saham atas
nama), dan bentuk lain
yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

8. Kepemilikan BPR
1. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara
Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga
negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di
antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang
seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.
2. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur
berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian
yang berlaku.
3. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya
hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
4. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank
Indonesia.
5. Merger dan konsolidasi antaraBPR, serta akuisisi BPR wajib
mendapat ijin Merited Keuangan sebelumnya setelah mendengar
pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger,
konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan clengan Peraturan Pemerintah.

9. Pengaturan dan Pembagian Tugas BPR, KUD, dan BRI
1. BPR yang terdapat di daerah pedesaan sebagai pengganti Bank Desa,
kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan
Bank Desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan
kebutuhan kredit keciluntuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, atau
kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut tetapi tidak
atau belum menjadi anggota KUD dan menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
2. KUD bekerja sebagai lembaga perkreditan kecil di desa yang
memberikan pinjaman kepada petani, peternak, dan nelayan yang menjadi
anggotanya. Dana untuk pemberian kredit berasal dari dana yang dihimpun
dari anggota KUD dan kredit yang disalurkan oleh BRI dan BI.
3. BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah Bank Pasar, Bank
Pegawai, atau bank yang sejenis yang melayani kebutuhan kredit
pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Sumber
pembiayaan kredit ini adalah berasal dari dana masyarakat yang dihimpun
dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
4. BRI melayani langsung kredit yang relatif besar atau kredit yang
dipinjamkan kepada pengusaha menengah di pedesaan atau di perkotaan.

10. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya
Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank
milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta
asing.
1 ) Bank Milik Pemerintah
Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun
modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank
dimiliki oleh pemerintah pula.Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI),
Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang
terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh
Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.
2 ) Bank Milik Swasta Nasional
Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun
didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga
dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank
Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.
3 ) Bank Milik Asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik
milik swasta asing atau pemerintah asing.Kepemilikannya dimiliki oleh
pihak luar negeri.Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

11. Masalah yang dihadapi BPR
1. Apakah Bank Desa atau Bank Kredit Desa dalam satu kecamatan
harus merger, apakah Bank Kredit Desa mampu menyesuaikan
permodalannya menjadi Rp50 juta, siapakah yang akan mengelolanya?
2. Apakah ada penampungan bagi lembaga keuangan selain yang
termasuk dalam kategori BPR dan apakah mampu lembaga keuangan
selain yang termasuk dalam BPR menyesuaikan permodalannya menjadi
Rp50 juta?
3. Kesulitan bagi lembaga keuangan selain yang termasuk dalam BPR
dan tidak menjalan-kan fungsinya sebagai BPR, serta tidak mampu
menjadi bank umum apabila harus menciutkan usahanya dan pindah ke
kota lain.
4. Apabila harus pindah ke kota lain maka ada kesulitannya yaitu
terganggunya pangsa pasar dan kemungkinan timbulnya pengangguran
karyawan.
5. Apabila harus pindah ke kota lain maka ada kesulitannya yaitu
dengan adanya BPR milik pemerintah daerah.
6. Adanya pendatang BPR akan menambah persaingan menjadi semakin
ketat.

12. Usaha BPR
Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan
menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan
bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan
prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito,
dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang
ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR
mengalami over likuiditas.

13. usaha seperti yang
dilakukan bank umum
tetapi tidak boleh
dilakukan BPR. Usaha
yang tidak boleh
dilakukan BPR adalah:
1. Menerima simpanan
berupa giro.
2. Melakukan kegiatan
usaha dalam valuta
asing.
3. Melakukan
penyertaan modal
dengan prinsip prudent
banking dan concern ter
hadap layanan
kebutuhan masyarakat
menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha
perasuransian.
5. Melakukan usaha
lain di luar kegiatan
usaha sebagaimana
yang dimaksud dalam
usaha BPR.
Usaha yang tidak boleh
dilakukan BPR :

14.  Tujuan BPR
Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
dalam rangka meningkatkan pemerataan,
penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
 Sasaran BPR
Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan,
pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan
karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank
umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan
layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha,
pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh
ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).

15. Produk-produk BPR Syari’ah
a. Mobilisasi Dana Masyarakat
Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk
seperti menerima simpanan wadi’ah, adanya fasilitas tabungan
dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk
menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji
(ONH), dll.
– Simpanan amanah
Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan
zakat. Akan penerimaan titipan ini adalah wadi’ah yakni titipan
yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar
profit dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada
nasabah.

16. – Tabungan wadi’ah
Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam
bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama
yakni wadi’ah. Bank akan memberikan kadar profit kepada
nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.
– Deposito wadi’ah / deposito mudharabah
Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha.
Akad penerimaannya wadi’ah atau mudharabah, dimana bank
menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara
dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Deposan
yang menggunakan akad wadi’ah mendapat nisbah bagi hasil
keuntungan lebih kecil dari mudharabah bagi hasil yang diterima
dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.

17. b. Penyaluran Dana
– Pembiayaan mudharabah
Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang
keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami
kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung
pelayanan materiil dan kehilangan imbalan kerja.
– Pembiayaan musyarakah
Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan
untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian
ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.
– Pembiayaan bai bitsaman ajil
Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dulu
pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga
dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

18. – Pembiayaan murabahah
Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan
untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah,
yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli
bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo).
– Pembiayaan qardhul hasan
Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan
kebajikan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan
dianjurkan untuk memberikan ZIS.
– Pembiayaan Istishna’
Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang
kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan
menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua
belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme
pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/keuangan
nasabah.
- Pembiayaan Al-Hiwalah
Penggambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh
tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar
tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan
ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini
akan mendapatkan ujroh/ fee dari nasabah yang besar dan cara
pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

19. Alokasi Kredit BPR
Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR,
yaitu:
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia
mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain
yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok
peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok
yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi
30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia
mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain
yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan
keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan
komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya,
serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak
pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor,
anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat
BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

20. Perbedaan Antara Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
Masalah pokok yang paling sering dihadapi oleh setiap
perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak
terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai
usahanya. Dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan
selalu muncul dalam setiap usaha. Usaha keuangan dilaksanakan
oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau yang sering
kita sebut dengan lembaga keuangan, dalam praktiknya lembaga
keuangan digolongkan kedalam dua yaitu pertama lembaga
keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya.
Lembaga keuangan bank atau kita sebut saja bank
merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan
yang paling lengkap, mulai dari menghimpun dana sampai
menyalurkan dana. Sebaliknya lembaga keuangan lainnya atau
lembaga pembiayaan lebih terfokus kepada salah satu bidang saja
apakah penyaluran dana atau penghimpunan dana walaupun ada
juga lembaga keuangan lainnya yang melakukan keduanya.
Keunggulan kelompopok lembaga keuangan bank adalah
memberikan pelayanan keuangan yang paling lengkap diantara
lembaga keuangan yang ada.

21. Lanjutan …
Dalam praktiknya lembaga keuangan
bank terdiri dari : bank sentral, bank umum, dan
bank perkreditan rakyat. Bank sentral di
Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia,
biasanya pelayanan yang diberikan oleh Bank
Indonesia lebih banyak kepada pihak
pemerintahan dan dunia perbankan. Dengan kata
lain nasabah Bank Indonesia lebih banyak kepada
lembaga keuangan. Bank umum merupakan bank
yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa
perbankan dan melayani masyarakat, baik
masyarakat perorangan maupun lembaga-
lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal
dengan bank komersil. Sedangkan bank
perkreditan rakyat merupakan bank yang khusus
melayani masyarakat kecil di kecamatan dan di
pedesaan. Contoh bank perkreditan rakyat adalah
bank desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung
desa, dan bank lainnya.

22. Lanjutan …
Adapun jenis lembaga keangan lainnya adalah : koperasi
simpan pinjam, pegadaian, leasing, asuransi, dan lainnya. Koperasi
siman pinjam merupakan koperasi yang menghimpin dana dari
anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut
kepada anggota koperasi dan masyarakat umum. Pegadaian
merupakan lembaga keuangan yang menyedaiakan fasilitas
pinjaman dengan jaminan tertentu, besarnya nilai jaminan akan
mempengaruhi jumlah pinjaman. Leasing bidang usahanya lebih
ditekankan kepada barang-barang yang ingin dimiliki oleh
nasabah, dalam hal ini leasing lebih banyak bergerak dibidang
pembiayaan barang-barang kebutuhan modal. Asuransi
merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha
pertanggungan, menanggung resiko atau kerugian dan mengganti
kerugian nasabah sesuai dengan kesepakatan. Perusahaan dibagi
kedalam beberapa jenis seperti : asuransi jiwa, asuransi
kebakaran, asuransi hari tua, asuransi kecelakaan, asuransi
kehilangan, dan jenis asuransi lainnya.

23. Manfaat Tabungan Bagi Siswa
a. Tabungan
Siswa dapat menyisihkan sebagian uang jajannya untuk ditabung
dalam ber bagai bentuk tabungan yang ditawarkan oleh bank.
Memanfaatkan produk tabungan ini berarti memupuk sikap hidup
hemat dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu atau kurang
bermanfaat. Di samping itu, siswa juga mendapatkan keuntungan dari
menabung di bank, karena bank memberikan balas jasa berupa bunga
bagi simpanan tersebut.
b. Pengiriman uang atau transfer
Siswa yang tinggal jauh dari orang tua dapat memanfaatkan jasa
transfer yang ditawarkan bank. Tranfer akan memudahkan siswa
dalam memperoleh uang kiriman dari orangtuanya. Pengiriman uang
dengan transfer lebih cepat daripada wesel pos. dengan transfer, uang
kiriman dapat dicairkan langsung pada saat uang tersebut disetorkan
(system on line)

24. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, seilahkan
menyebutkan nama dan kelompoknya!!! 

25. SAMPAI JUMPA DIPRESENTASE
SELANJUTNYA DENGAN KELOMPOK
YANG LAIN 
TERIMA KASIH ATAS
PERHATIAN DAN
KERJASAMANYA KAWAN