pembangunan ekonomi daerah

1. PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH
Bahan Kuliah
Perekonomian Indonesia
Dosen Pj : Darwin Damanik, SE, MSE
Pertemuan Ke - 9

2. PENDAHULUAN
• Ancaman Disintegrasi
– Kesenjangan Antardaerah  ketimpangan di
daerah-daerah yang semakin mencolok (PDRB dan
indikator kesejahteraan)
– Trend Desentralisasi
Lalu memunculkan Undang-Undang:
• UU No.22 Tahun 1999 tentang Pembagian Kekuasaan antara
Pusat dan Daerah.
• UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah.

3. OTONOMI DAERAH  2001
Hakikat Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia
Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi
terkuakna potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap
individu secara optimal.
OTONOMI DAERAH : hak, wewenang, dan kewajiban daerah
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku
(Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia).
Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan
daerah dapat mengaktualisasi segala potensi terbaik yang
dimilikinya secara optimal (Faisal Basri)

4. PENGERTIAN
• Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses
dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya
mengelola sumber daya-sumber daya yang ada
dan membentuk suatu pola kemitraan antara
pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi
(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.
(Arsyad, 1999)

5. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Menurut Arsyad, Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat
dikelompokkan empat kelompok besar yaitu :
1.Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas
Secara khusus tujuan strategi pembangunan fisik/lokalitas ini dalah
untuk menciptakan identitas daerah, memperbaiki basis pesona (amenity
base) atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota
(civic center) dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah.
2.Strategi Pengembangan Dunia Usaha
Kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan
perekonomian daerah yang sehat. Beberapa alat untuk mengembangkan
dunia usaha ini, yaitu:
 Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan
yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha
 Pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia
usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam
kepentingan

6.  Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil
 Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang
tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap
produk-produk impor dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama
pelaku bisnis.
 Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan.
3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam
proses pembangunan ekonomi. Oleh karena peningkatan kualitas dan
ketrampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan
4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat ini merupakan kegiatan yang
ditujukan untuk pengembangan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu
daerah. Dalam bahasa populer sekarang sering juga dikenal dengan istilah
pemberdayaan (empowerment) masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini
berkembang marak di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum
ekonomi yang ada tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok
masyarakat tertentu.

7. MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
YANG PRO BISNIS
• Prinsip-prinsip manajemen pembangunan
yang pro-bisnis adalah antara lain sebagai
berikut:
– Menyediakan Informasi kepada Pengusaha
– Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan
– Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan
– Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah
– Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan
Ekonomi

8. 1. Menyediakan Informasi
kepada Pengusaha
Pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada para
pelaku ekonomi di daerahnya ataupun di luar daerahnya kapan,
dimana, dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan
kebutuhan pembangunan yang akan datang.
Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah
kebijakan pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah
daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan
dalam menentukan dalam kegiatan apa usahanya akan perlu
dikembangkan.
Pemerintah daerah perlu terbuka mengenai kebijakan
pembangunannya, dan informasi yang diterima publik perlu
diupayakan sesuai dengan yang diinginkan.

9. 2. Memberikan Kepastian dan
Kejelasan Kebijakan
• Perhatian utama calon penanam modal adalah masalah kepastian kebijakan.
Pemerintah daerah akan harus menghindari adanya tumpang tindih kebijakan
jika menghargai peran pengusaha dalam membangun ekonomi daerah. Ini menuntut
adanya saling komunikasi diantara instansi-instansi penentu perkembangan
ekonomi daerah. Dengan cara ini, suatu instansi dapat mengetahui apa yang sedang
dan akan dilakukan instansi lain, sehingga dapat mengurangi terjadinya kemiripan
kegiatan atau ketiadaan dukungan yang diperlukan.
• Pengusaha juga mengharapkan kepastian kebijakan antar waktu. Kebijakan yang
berubah-ubah akan membuat pengusaha kehilangan kepercayaan mengenai
keseriusannya membangun ekonomi daerah. Pengusaha daerah umumnya sangat
jeli dengan perilaku pengambil kebijakan di daerahnya. Kerjasama yang saling
menguntungkan mensyaratkan adanya kepercayaan terhadap mitra usaha.
Membangun kepercayaan perlu dilakukan secara terencana dan merupakan bagian
dari upaya pembangunan daerah.

10. 3. Mendorong Sektor Jasa dan
Perdagangan
• Sektor ekonomi yang umumnya bekembang cepat di kota-kota adalah sektor
perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan tingkat
kepadatan penduduk. Seharusnya pedagang kecil mendapat tempat yang mudah
untuk berusaha, karena telah membantu pemerintah daerah mengurangi
pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil akan membayar pajak kepada
pemerintah daerah. Dengan menstimulir usaha jasa dan perdagangan eceran,
pertukaran ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi sehingga menghasilkan investasi
yang lebih besar. Adanya banyak pusat-pusat pedagang kaki lima yang efisien
dan teratur akan menarik lebih banyak investasi bagi ekonomi daerah dalam
jangka panjang.
• Sebagian besar lapangan kerja yang ada dalam suatu wilayah diciptakan oleh usaha
kecil dan menengah. Namun usaha kecil juga rentan terhadap ketidakstabilan, yang
terutama berkaitan dengan pasar dan modal, walaupun secara umum
dibandingkan sektor skala besar, usaha kecil dan menengah lebih tangguh
menghadapi krisis ekonomi.

11. 4. Meningkatkan Daya Saing
Pengusaha Daerah
• Meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan persaingan
itu sendiri. Ini berarti perlakuan-perlakukan khusus harus ditinggalkan.
Proteksi perlu ditiadakan segera ataupun bertahap.
• Pengembangan produk yang sukses adalah yang berorientasi pasar, ini
berarti pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha untuk selalu
meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis.
• Peraturan perdagangan internasional harus diperkenalkan dan
diterapkan.
• Perlu ada upaya terencana agar setiap pejabat pemerinah daerah
mengerti peraturan-peraturan perdagangan internasional ini, untuk
dapat mendorong pengusaha-pengusaha daerah menjadi pemain-
pemain yang tangguh dalam perdagangan bebas, baik pada lingkup
daerah, nasional maupun internasional.

12. 5. Membentuk Ruang yang
Mendorong Kegiatan Ekonomi
• Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung
menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha
mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-
pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh
ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti
sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan, perikanan; klaster industri, dsb.
• Kawasan cepat tumbuh juga dapat berupa kawasan yang sengaja dibangun untuk
memanfaatkan potensi SDA yang belum diolah, seperti yang dulu dikembangkan
dengan sistim permukiman transmigrasi. Kawasan-kawasan ini perlu dikenali dan
selanjutnya ditumbuhkan dengan berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi,
seperti pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, pelatihan bisnis, promosi
dsb.
• Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh ini perlu dilakukan
bersamaan dengan upaya peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, dan
penguatan keberdayaan masyarakat.

13. Terima Kasih