SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 44
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Peranserta Ormas dalam Pembangunan
DKI Jakarta dan Menjaga Keutuhan NKRI
PENINGKATAN PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DKI JAKARTA
ANGKATAN I
Hotel Royale Kelapa Gading, 2 Maret 2023
Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
Tenaga Profesional
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
• Dadang Solihin saat ini memperkuat Lemhannas RI sebagai Taprof. Dia adalah seorang
Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan MA in Economics dari
University of Colorado at Denver, USA. Sebagai PNS, Dadang Solihin sudah berkarir lebih dari
33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, dimana ia pernah menjadi Direktur
selama 7 tahun lebih.
• Ia juga pernah menjadi Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-
2018. Jabatan terakhirnya adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan
Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS TMT 1 Desember 2021.
• Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan
Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan
peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga
Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi
Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
dadang-solihin.blogspot.com 2
PENINGKATAN PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DKI JAKARTA ANGKATAN I
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• Pembangunan DKI Jakarta dan Keutuhan NKRI
• Wadah Perwakilan Rakyat
• Modal Demokrasi Indonesia
• Fenomena Stakeholders Pembangunan
• Fenomena Ormas
• Rekomendasi
dadang-solihin.blogspot.com 4
Pembangunan DKI Jakarta
dan Keutuhan NKRI
dadang-solihin.blogspot.com 5
Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 6
Pembangunan adalah:
▪ proses perubahan ke arah
kondisi yang lebih baik
▪ melalui upaya yang dilakukan
secara terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap
orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan,
sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan
tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap
orang.
(Todaro, 2000)
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dadang-solihin.blogspot.com 7
Pasal 1
Keutuhan NKRI
dadang-solihin.blogspot.com 8
Ideologi Politik Ekonomi Sosbud Hankam
Indeks Ancaman (TANNAS) Dalam Negeri
Ketidaktersediaan
Pangan
Ketidaktersediaan
energi dan pengelolaan
sumber daya mineral
Pertanahan dan Alih
Fungsi Lahan
Kehutanan dan
Pembalakan
Ketidakterjangkauan
Pangan
Ketenagakerjaan
Kegagalan
Telekomunikasi
Kejahatan Perdagangan
dan Koperasi
Kegagalan Sektor
Pariwisata
Kekokohan Industri
Indonesia
Ketidaktersediaan dan
ketidakterjangkauan
listrik
Ketidaktahanan fiskal,
moneter, perbankan,
investasi, dan pasar
modal
Kegagalan Daya
Dukung Kegiatan
Ekonomi Maritim
Kependudukan
Kegiatan Intelijen
Asing
Separatisme
Terorisme
Sengketa Wilayah
Transnational
Crime
Ancaman
Geospasial
Anomali dan Kejadian
Siber Nasional
Ancaman Siber
terhadap aset negara
Ancaman Trafik
Siber Nasional
Ancaman peretasan
terhadap monitoring
Peretasan Jaringan
Nasional
Ancaman Data
Nasional
Penyebaran Hoax, Fake
News, dan Konten Negatif
melalui Jaringan internet
Kebocoran Sistem
Keamanan SIber yang
Terenkripsi
Spionase
Infiltrasi dan
Sabotase
Ancaman
Telematika
Ancaman
Surveilans
Ancaman Nubika
Ancaman
Forensik Digital
Jumlah kejadian
Cyber-Terorrism
Konflik sosial berbasis
gerakan buruh
Kejahatan Korupsi oleh aparatur
negara dan non aparatur negara
Konflik sosial
berbasis SARA
Konflik sosial berbasis
lahan, SDA, dan LH
Wabah Penyakit
Nepotisme oleh
aparatur negara
Kolusi oleh aparatur negara
dan non aparatur negara
Arus Ideologi Asing
Pengaruh/opini
aparatur negara dan
non aparatur negara
di media sosial dan
media massa
Ancaman Radikal
Kiri
Ideologi dari aparatur
negara dan non
aparatur negara
Ancaman Radikal
Kanan
Kebijakan
Internasional
Konflik kelompok
kepentingan di luar
partai politik
Konflik antar
pendukung partai
politik terkait pemilu
Sumber: Prof. Ir. Teddy Mantoro, MSc, PhD, SMIEEE, 2022
Generasi
Millenial dan
Z/Linkers:
Menuntut
Fleksibilitas dan
Instan
dadang-solihin.blogspot.com 9
• Kebanyakan millenial menuntut fleksibilitas atas lokasi,
waktu dan pola dalam bekerja.
• Lokasi kerja: Lokasi berpindah-pindah disebut juga
“digital nomad”, “Freelancer”, atau “gig economy”.
• Waktu kerja: Bagi Baby Boomers dan Gen-X bekerja
antara 08 – 17 setiap hari masuk kantor adalah rutinitas.
Namun tidak demikian dengan Millenial, mereka
mencari waktu kerja yang fleksible dengan hasil instan.
• Pola kerja: bekerja dari jarak jauh dan tanpa
pengawasan disebut sebagai “remote working”,
“flexible working schedule”, atau “flexi job”.
• Bekerja dapat dimana saja dan kapan saja, asalkan
kinerja/target tercapai.
Pemilih
Millenial dan
Generasi Z
pada Pemilu
2024
dadang-solihin.blogspot.com 10
• Pemilih millenial dan generasi Z diprediksi akan mendominasi
demografi pemilih pada Pemilu 2024.
• Daftar pemilih tetap (DPT) pemilu serentak 2019 (192.770.611
pemilih), pemilih berusia hingga 20 tahun mencapai 17.501.278 orang,
sedangkan yang berusia 21-30 tahun sebanyak 42.843.792 orang (akan
naik menjadi sekitar 20 juta dan 44 juta orang di tahun 2024 ~ 64 juta
orang (17-30 thn)).
• Jumlah pemilih millenial dan generasi Z pada Pemilu 2024 diperkirakan
menjadi sekitar 60% dari total suara pemilih, sekaligus perlu diedukasi
agar ikut pemilu denganl menggunakan hak politiknya, agar demokrasi
RI tidak rentan.
• Generasi milenial dan generasi Z harus didekati karena merupakan
segment pemilih terbesar. Sifat generasi ini tidak suka dengan retorika,
tapi melihat kepada hal-hal yang nyata dan rasional.
Sumber: Prof. Ir. Teddy Mantoro, MSc, PhD, SMIEEE
Diolah dari Statistik Politik 2019 (BPS) dan https://www.republika.co.id/berita/r0vbx9436/nasdem-bidik-pemilih-milenial-dan-generasi-z-di-pemilu-2024
Pemilih
Millenial dan
Generasi Z DKI
Jakarta
pada Pemilu
2024
dadang-solihin.blogspot.com 11
Sumber: BPS
Millenial 2024: 3.175.300
(38% dari Usia Pemilih)
2024: 2.591.300
Usia Pemilih 2024:
8.371.100
Wadah Perwakilan Rakyat
dadang-solihin.blogspot.com 12
Wadah
Perwakilan
Rakyat
dadang-solihin.blogspot.com 13
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
Kepala Daerah yang dipilih secara
langsung oleh rakyat
DPRD sebagai organisasi politik Negara
yang berpihak dan berjuang untuk
kepentingan rakyat
Berbagai Partai Politik yang
seharusnya menjadi organisasi politik
sipil tertinggi dari rakyat
LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang
menjadi wadah fungsional atas
perjuangan kepentingan tertentu
Berbagai Organisasi Kemasyarakatan
yang dibentuk mulai dari tingkat dusun
sampai tingkat nasional
❑ Mana yang paling dekat
dengan rakyat dan secara
nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
❑ Organisasi mana yang terkait
langsung memperjuangkan
kepentingan rakyat?
❑ Lembaga dan organisasi mana
yang mempunyai sumberdaya
pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
nyata dan cepat memenuhi
kebutuhan hidup rakyat?
❑ Organisasi mana yang
mempunyai dasar pijakan kuat
dan konkrit di lingkungan
rakyat?
Struktur dan
Kompleksitas
Keterwakilan
Kepentingan
Warga dalam
Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 14
Pemda
Kebijakan dan
Program
Pembangunan
DPRD
Produk-produk
Fungsi DPRD
Parpol
Program partai
dan janji
kampanye
LSM
Kebijakan dan
program khusus
LSM
Ormas
Agenda lobi dan
tekanan politik
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda
KDH, Sekda,
SKPD
DPRD
Pimpinan,
Komisi, Fraksi,
Kaukus
Parpol
Pimpinan Partai,
Biro-biro dalam
Partai
LSM
Berbagai bentuk
dan jenis LSM
Ormas
Berbagai bentuk
dan jenis Ormas
Lembaga Intermediary
Gender
Laki
Perempuan
Ekonomi
Kaya
Miskin
Domisili
Tetap
Tidak Tetap
Keamanan
Mapan
Rentan
Organisasi
Kelompok
Individual
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Lingkungan
Lingkungan yang
sehat dan lestari
Arena Pembangunan
Sosial
Kesejahteraan sosial
bagi seluruh warga
Ekonomi
Pertumbuhan dan
pemerataan
Kelembagaan
Pembuatan
keputusan partisipatif
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
Orientasi
Dasar
Ormas
dadang-solihin.blogspot.com 15
Agenda yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
▪ Penanggulangan kemiskinan;
▪ Peningkatan aksesibilitas dan
kualitas pendidikan dan kesehatan;
▪ Pemberantasan korupsi dan
reformasi birokrasi.
Argumentasi
yang dibangun
adalah sangat
mendasar dan
tidak klise.
dadang-solihin.blogspot.com 16
▪ Dengan membawa dukungan nyata
dari warga, Ormas akan dapat
memperkuat pijakan mereka dalam
proses pembangunan.
▪ Dengan informasi dan pengetahuan
yang langsung diperoleh dari warga
masyarakat, Ormas akan mampu
membawakan semua kepentingan
warga ke dalam proses pembangunan.
Pemikiran yang
selalu mencari
upaya
perbaikan.
dadang-solihin.blogspot.com 17
▪ Ormas akan selalu dituntut untuk
berpikir positif dan konstruktif dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
▪ Sering tanpa disadari kebiasaan ini
justru meningkatkan kapasitas modal
sosial yang memang dibutuhkan oleh
Ormas.
Membangun dan
memperkokoh
sistem umpan
balik yang cepat
dan efektif.
dadang-solihin.blogspot.com 18
▪ Ormas dapat selalu melakukan
up-date terhadap informasi dan
program kerjanya.
▪ Ormas juga secara terus
menerus mengevaluasi diri
apakah mereka mempunyai akar
yang kuat di tingkat akar rumput
atau justru berkembang menjadi
Ormas yang mengambang.
Indikator
Pelaksanaan
Mandat yang
Baik
dadang-solihin.blogspot.com 19
❑ Secara substansial
▪ perlindungan hak
▪ peningkatan kesejahteraan dalam berbagai
aspek
❑ Secara prosedural
▪ mengikuti prosedur hukum yang benar
▪ melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
❑ Komunikasi dan hubungan dengan Pemerintah,
mass media, komunitas, dunia usaha, sesama
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
❑ Sistem pendukung (supporting system)
memadai antara lain mencakup anggaran, staf,
riset dan informasi.
dadang-solihin.blogspot.com 20
Sumber: Memperkuat Demokrasi di Indonesia, 2022, Laboratorium Indonesia 2045
Modal Demokrasi Indonesia
Kepercayaan Publik Konstitutionalisme Tidak ada Perang
Sistem Nilai Demokrasi Terbesar Supremasi Sipil Partisipasi Masyarakat
Kepercayaan
Publik
terhadap
Demokrasi
dadang-solihin.blogspot.com 21
• Gagasan tentang demokrasi tertanam sangat kuat dalam alam
sadar elit atau pemimpin dan masyarakat di Indonesia.
• Sejak berabad-abad yang silam, keyakinan terhadap demokrasi
ini dapat ditemukan dalam pemikiran tokoh bangsa, antara lain
seperti pendapat Bung Hatta yang menyatakan bahwa “sejak
berpuluh abad yang silam masyarakat Indonesia berdasar kepada
demokrasi. Segala hal-hal yang mengenai kepentingan hidup
bersama dibicarakan dalam rapat dengan mencari kata mufakat.
Demokrasi adalah dasar hidup bangsa kita!”
• Namun Bung Hatta menyadari perjalanan demokrasi di Indonesia
tidak selalu linier.
• Menurutnya, kemunduran demokrasi tidak akan sampai
membunuh idealisme tentang demokrasi di Indonesia karena
berbeda dari negara-negara lainnya di Asia, demokrasi di
Indonesia mengakar di dalam masyarakat.
1
Konstitusionalisme
(paham yang bertujuan
membatasi kekuasaan
pemerintah)
dadang-solihin.blogspot.com 22
• Kesadaran tentang konstitusionalisme hadir bersamaan dengan lahirnya
Republik Indonesia dan terus berkembang melakukan penyesuaian-
penyesuaian seiring dinamika politik dan perkembangan zaman.
• Konsitusionalisme sebetulnya dapat ditemukan di dalam Penjelasan
UUD 1945 dan memiliki makna historische staatsrecht yang penting
karena di dalamnya dicantumkan, antara lain, nomenklatur sistem
konstitusional dan menunjukkan secara tegas bahwa Republik
Indonesia menganut paham konstitusionalisme.
• Pada Penjelasan tersebut termaktub dua penggalan kata masing-masing
“sistem konstitusional” dan “pemerintahan berdasar atas sistem
konstitusi, tidak bersifat absolutisme”.
• Pasal 1 ayat (2) menetapkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan
rakyat harus merujuk kepada konstitusi. Konstitusionalisme mencegah
the ruling of the mob.
2
Kondisi di Mana
Tidak Ada Perang
dadang-solihin.blogspot.com 23
• Merupakan elemen penting bagi berkembangnya
demokrasi di Indonesia saat ini.
• Indonesia dalam situasi damai, yang dengan situasi itu
berbagai prinsip- prinsip negara demokrasi diperdebatkan
dan dicoba.
• Indonesia sedang tidak dalam posisi berhadap-hadapan
dengan negara lain karena suatu masalah tertentu.
• Ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki permasalahan
dengan negara lain.
• Kita ada masalah dengan beberapa negara tetangga terkait
beberapa hal di antaranya batas wilayah laut dan berbagai
kejahatan nonkonvensional seperti terorisme, perdagangan
manusia, narkotika; namun kesemuannya itu tidak
membawa pada situasi perang antar negara.
3
Sistem Nilai
dadang-solihin.blogspot.com 24
• Indonesia memiliki berbagai nilai yang memperkuat
tumbuh kembangnya demokrasi secara luas, yakni
musyawarah mufakat, gotong-royong, dan toleransi.
• Nilai-nilai tersebut mengakar kuat dan terpelihara dengan
baik sampai dengan saat ini.
• Meskipun tidak dipungkiri adanya pengikisan, secara umum
nilai-nilai yang memperkuat demokrasi itu terus hidup dan
dipertahankan oleh segenap komponen bangsa, yang
tersebar luas tidak hanya secara geografis namun juga
melintasi sekat sosial dan primordial.
4
Indonesia
sebagai Kekuatan
Demokrasi
Elektoral
Terbesar di Dunia
dadang-solihin.blogspot.com 25
• Indonesia merupakan negara terbesar demokrasi elektoral dengan
pemilihan secara langsung dalam sehari.
• Dalam sehari, Indonesia memilih 5 jenis pemilihan (presiden, DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) secara serentak dan
menuntaskan penghitungan di hari yang sama.
• Tidak ada negara lain didunia yang mempraktikkan seperti itu,
termasuk Amerika dan India yang selama ini oleh kebanyakan orang
disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.
• Amerika memakai pemilihan sistem electoral collage dalam pemilihan
Presiden dan hanya memilih Presiden, electoral collage dan senat
dan/atau parlemen.
• India membutuhkan waktu hampir satu bulan dalam pemilihan.
• Dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta dan negara kepulauan,
penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menjadi sesuatu yang kompleks.
Periode waktu pelaksanaan Pemilu juga terlaksana secara rutin.
• Selain itu, beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina juga
menjadikan Indonesia sebagai referensi untuk Pemilu yang transparan.
5
Supremasi Sipil
dadang-solihin.blogspot.com 26
• Relasi sipil-militer menjadi isu sentral dalam pembangunan demokrasi di
seluruh dunia.
• Pada pemerintahan yang demokratis, kendali politik pemerintahan
dibangun atas supremasi sipil, yaitu pemerintahan yang dipilih secara
demokratis dengan kekuasaan mencakup seluruh aspek bernegara.
• Perjalanan demokrasi di Indonesia pernah masuk pada fase pretorianisme
(pengaruh Angkatan Bersenjata yang berlebihan) melalui doktrin dwi fungsi
ABRI, yaitu militer mengurusi urusan pertahanan dan keamanan sekaligus
urusan sosial politik, bahkan meminjam istilah David Jenkins, pada periode
ini ABRI menjalankan segala hal dalam kehidupan bernegara.
• Pretorianisme di antaranya kehadiran perwakilan tentara di parlemen tanpa
melalui Pemilu dan jabatan-jabatan sipil yang diisi oleh tentara. Melalui
amandemen UUD 1945, pretorianisme ini kemudian berakhir setelah
pelaksanaan Pemilu 2004.
• Militer kemudian menjadi profesional, berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004
dengan pengecualian dapat menduduki jabatan di 10 lembaga, yaitu kantor
yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara,
pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi
negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search
and rescue nasional, narkotika nasional dan Mahkamah Agung.
6
Partisipasi
Masyarakat
Sipil
dadang-solihin.blogspot.com 27
• Partisipasi masyarakat sipil sangat baik dalam mendorong penguatan
demokrasi di Indonesia.
• Sekurangnya selama beberapa tahun terakhir kita mencatat
kebangkitan perlawanan masyarakat sipil yang berlangsung tiada henti
dalam setiap serangan terhadap demokrasi.
• Perlawanan masyarakat sipil merentang sepanjang waktu, dari mulai
peristiwa pelemahan KPK tahun 2019, pengesahan RUU cipta kerja
tahun 2020, hingga pelemahan partai politik.
• Partisipasi politik warga juga terwujud dalam berbagai bentuk lain, dari
mulai upaya mengawal persiapan Pemilu, menahan laju involusi
pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi oleh perempuan sebagai
agensi, hingga kebangkitan kewargaan digital.
• Kebangkitan kewargaan digital itu tampak manakala warga negara
sebagai subjek politik melakukan tindakan digital (digital act) di ruang
siber dalam bentuk berpartisipasi, berbagi, menghubungkan, dan
menyaksikan dalam rangka menuntut pemenuhan hak sipil dan politik,
maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.
7
Fenomena Stakeholders
Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 28
Fenomena Pemerintahan
dadang-solihin.blogspot.com 29
Fenomena Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 30
Fenomena Perguruan Tinggi
dadang-solihin.blogspot.com 31
Sumber: Kopertis VII, 2018
Fenomena Mass Media
dadang-solihin.blogspot.com 32
▪ Kekuatan media massa di era konvergensi media saat ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu
untuk mempengaruhi publik atau masyarakat dalam mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.
Oleh karenanya, konvergensi media ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan demokrasi.
▪ Konvergensi media merupakan hasil dari irisan tiga unsur new media yaitu jaringan komunikasi, teknologi
informasi, dan konten media.
▪ Media saat ini dapat dijadikan alat propaganda bahkan media dapat juga dimanipulasi untuk kekuasaan
bahkan kepentingan bisnis pemilik media, yang pada gilirannya dapat mematikan ruang demokrasi di
tanah air ini.
▪ Penerapan demokrasipun tidak sepenuhnya dilakukan oleh media massa sehingga peran media massa
untuk menyalurkan pendapat ataupun pikiran rakyat kian menghilang.
Sumber: Khumairoh, 2021
Fenomena Ormas
dadang-solihin.blogspot.com 33
Posisi Ormas
dadang-solihin.blogspot.com 34
Di negara yang pemerintahnya
lemah dan rakyatnya miskin
• Memainkan peran yang sifatnya praktis.
• Misalnya sebagai penyalur bantuan sosial
bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.
Di negara yang telah lepas dari
sistem pemerintahan yang otoriter
• Sumber penetas ide, gagasan, dan
pemikiran alternatif.
• Lahan rekrutmen bagi pemerintahan di
masa depan.
Konsolidasi Demokrasi
dadang-solihin.blogspot.com 35
• Dari sisi Pemerintah: Dibutuhkan political will yang kuat untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang demokratis.
• Dari sisi Ormas: Harus ada kontribusi signifikan lewat dukungan kepada stabilisasi
politik hingga konflik politik horizontal bisa ditekan.
• Diperlukan formulasi ulang tentang seberapa luas negara boleh mengambil peran
dalam kehidupan masyarakat.
• Diperlukan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan Pemerintah, Dunia Usaha,
Perguruan Tinggi, Komunitas, dan Mass Media.
Perspektif Otosentrisitas
dadang-solihin.blogspot.com 36
• Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (prasyarat untuk
hadirnya demokrasi di sebuah negara).
• Hadirnya checks and balances di seluruh cabang pemerintahan (eksekutif,
legislatif, dan yudikatif), antara lembaga-lembaga politik demokrasi (partai, pers,
pemilu, parlemen), dan antara masyarakat, bangsa, serta konstitusi.
• Setiap unsur dalam sebuah negara bangsa pada umumnya saling menyantuni,
menguntungkan, dan memprivelesekan.
RAKYATLAH YANG HARUS MENJADI
KRITERIA DASAR DEMOKRASI
Ketidakhadiran Otosentrisitas
dadang-solihin.blogspot.com 37
• Masyarakat dan dunia usaha yang
menyantuni negara.
• Pengusaha menjadi pemburu rente.
• Negara menyantuni oknum-oknum tertentu
yang duduk di kekuasaan, tribalisme,
koncoisme, atau kediktatoran.
Potret Umum Ormas di Indonesia
dadang-solihin.blogspot.com 38
• Pergeseran Isu: Dari Pembangunan (Developmentalisme) ke Demokrasi dan HAM
dan ke Partisipasi & Good Governance.
• Densitas Ormas: Pertumbuhan Ormas yang sangat pesat namun tidak merata
(terkonsentrasi di perkotaan).
• Peranan Ormas dalam Tata Pemerintahan:
▪ Secara politik memunculkan daya tawar di kalangan warga negara.
▪ Secara ekonomi membangun kemandirian.
▪ Ormas bisa mengevaluasi dan mengontrol jalannya sebuah kebijakan
Peluang Keterlibatan Ormas
dadang-solihin.blogspot.com 39
• Semakin banyaknya jumlah Ormas di aras lokal. Sekalipun ketimpangan
penyebarannya masih menjadi persoalan, kini praktis Ormas bisa ditemukan di
setiap daerah di Indonesia.
• Ormas mempunyai variasi program yang memungkinkan menjangkau daerah
dengan kultur berbeda-beda.
• Tingkat kepercayaan terhadap Ormas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
tingkat kepercayaan terhadap parlemen dan partai politik (Riset Asia Barometer
2005).
• Ruang bagi keterlibatan masyarakat dan Ormas dalam pengambilan kebijakan
publik semakin terbuka.
Problematika Ormas
dadang-solihin.blogspot.com 40
• Personalisasi
lembaga berkaitan
dengan format
kelembagaan.
• Kejelasan
paradigma dan
metode;
• Kapasitas
teknokratik;
• Sumber-sumber
Pembiayaan.
• Pola hubungan
dengan
sumberdana.
• Proses penentuan
agenda.
• Legitimasi Ormas
diklaim atas nama
dan untuk
kepentingan rakyat,
• tapi dalam
realitasnya, selain
dirinya sendiri Ormas
tidak memiliki basis
konstituen yang jelas.
• Adanya
keterputusan dalam
agenda-agenda
antar Ormas.
• Adanya perbedaan
pandangan tentang
masalah, sasaran
dan juga program.
• Banyak Ormas yang
menekankan
perubahan jangka
pendek,
• melalui keterlibatan
mereka dalam isu-isu
sesaat yang seksi,
• sehingga akhirnya bisa
mendapatkan sumber
pendanaan yang cepat
dan posisi politik yang
menguntungkan.
Kapasitas
Internal Ormas
Representasi
dan Legitimasi
Keberlanjutan
Sumber Keuangan
dan Independensi
Pendanaan
Networking
Perangkap
Orientasi Jangka
Pendek
Relasi Ormas-Pemerintah
dadang-solihin.blogspot.com 41
Pengabaian Jinak
Otonom
• Pemerintah tidak
menganggap posisi
Ormas sebagai
ancaman dan tidak
melakukan
intervensi terhadap
Ormas.
• Ormas dapat
bekerja secara
mandiri dan
independen.
Fasilitasi/promosi
• Pemerintah
menganggap Ormas
sebagai entitas yang
keberadaannya
bersifat
komplementer.
• Tugas pemerintah
untuk menyediakan
kondisi yang
kondusif bagi
beroperasinya
Ormas.
Kolaborasi
kerjasama
• Pemerintah
menganggap
bekerja sama
dengan Ormas lebih
menguntungkan
bagi pencapaian
tujuan pemerintah.
Kooptasi/ penyerapan
• Pemerintah
melakukan kontrol
terhadap Ormas baik
dalam konteks
programatik maupun
ideologis.
• Hal ini dilakukan
dengan adanya
suplai finansial,
penghambatan
terhadap ijin eksekusi
program Ormas, dsb.
Facilitation/
Promotion
Collaboration
Cooperation
Cooptation/
Absorption
Containment/
Sabotage/
Dissolution
Penahanan/Sabotase
/Pembubaran
• Pemerintah melihat
Ormas sebagai
tantangan dan juga
ancaman, sehingga
pemerintah
menghambat kerja
Ormas, dan bahkan
sampai pada
tindakan
pembubaran, jika
melakukan
pelanggaran.
Autonomous
Benign Neglect
Rekomendasi
dadang-solihin.blogspot.com 42
• Perlu penguatan kapasitas kelembagaan Ormas baik dalam sisi kejelasan orientasi
yang ingin diperjuangkan, peningkatan kemampuan manajerial serta ketrampilan
teknis dalam mendukung kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan masyarakat.
• Ormas perlu memiliki sumber pendanaan sendiri yang tidak bergantung pada
lembaga-lembaga donor serta memungkinkan masyarakat bisa ikut terlibat dalam
pembiayaan kerja-kerja Ormas.
• Ormas perlu lebih memelihara kredibilitas sosial mereka di mata kelompok
sasaran dengan lebih berorientasi pada kerja-kerja jangka panjang dan
menempuh metode-metode partisipatif sehingga masyarakat mengambil bagian
yang lebih besar dalam proses-proses politik-kebijakan.
Rekomendasi
dadang-solihin.blogspot.com 43
• Ormas perlu menguatkan modal sosialnya, sehingga bisa terjalin jaringan bersama
antar Ormas dalam memperjuangkan isu-isu bersama.
• Ormas perlu mempertahankan keterlibatan kritis, sehingga Ormas tidak sepenuhnya
bisa ”ditundukkan”oleh kepentingan jangka pendek serta bisa secara substansial
memperjuangkan aspiransi masyarakat.
• Ormas perlu berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan dan menjaga situasi
yang kondusif menghadapi Pemilu 2024
dadang-solihin.blogspot.com
44
Di Antara Dua Benua
Yang Menghubungkan Dua Samudera
Aku Berpijak, Aku Menatap
Keagungan Karya Ciptaan-Nya
Dan di Sana Aku Dilahirkan
Mengarungi Jalan Kehidupan
Aku Berdo'a, Aku Bekerja
Mengisi Kemerdekaan Bangsa
Tenteram Kurasa di Pangkuanmu
O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku
Kan Kupertahankan, Wilayah Negeriku
Bumi Nusantara, Indonesia Raya

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Bimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang TarunaBimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang Tarunaprih wardoyo
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaAhsanul Minan
 
Memori Jabatan Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Memori Jabatan Dr. Dadang Solihin, SE, MAMemori Jabatan Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Memori Jabatan Dr. Dadang Solihin, SE, MADadang Solihin
 
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
Pendaftaran Organisasi KemasyarakatanPendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
Pendaftaran Organisasi KemasyarakatanMassaputro Delly TP
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptxWidhetaJD
 
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan BangsaKilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan BangsaDadang Solihin
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin Kemendesa
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin KemendesaMateri Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin Kemendesa
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin KemendesaTV Desa
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluAhsanul Minan
 
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxPaparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxssuserf5a351
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptCristianoKunto
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 

Was ist angesagt? (20)

Bimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang TarunaBimbingan teknis Karang Taruna
Bimbingan teknis Karang Taruna
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Netralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkadaNetralitas birokrasi dalam pilkada
Netralitas birokrasi dalam pilkada
 
Memori Jabatan Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Memori Jabatan Dr. Dadang Solihin, SE, MAMemori Jabatan Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Memori Jabatan Dr. Dadang Solihin, SE, MA
 
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
Pendaftaran Organisasi KemasyarakatanPendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan BangsaKilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
satpolpp
satpolppsatpolpp
satpolpp
 
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin Kemendesa
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin KemendesaMateri Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin Kemendesa
Materi Kuliah Umum SDGs DESA tentang Survey Desa oleh Kapusdatin Kemendesa
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemilu
 
SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014SOSIALISASI UU ASN 2014
SOSIALISASI UU ASN 2014
 
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptxPaparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
Paparan MUSRENBANG KECAMATAN.pptx
 
6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt6 April Linmas.ppt
6 April Linmas.ppt
 
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.pptMATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
MATERI TAHAPAN PEMILU 2024.ppt
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 

Ähnlich wie Peranserta Ormas dalam Pembangunan DKI Jakarta dan Menjaga Keutuhan NKRI

Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek Pemerintahan
Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek PemerintahanDinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek Pemerintahan
Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek PemerintahanDadang Solihin
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif DaerahKesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif DaerahDadang Solihin
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaTantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaDadang Solihin
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahDadang Solihin
 
Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda
Peranan DPRD dalam Penyusunan PerdaPeranan DPRD dalam Penyusunan Perda
Peranan DPRD dalam Penyusunan PerdaDadang Solihin
 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis Astagatra
Perencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis AstagatraPerencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis Astagatra
Perencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis AstagatraDadang Solihin
 
Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan DKI
Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan DKI Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan DKI
Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan DKI musniumar
 
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]IAIN syekh Nurjati Cirebon
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasDadang Solihin
 
1676615065_Paparan Dir P3IPN-Perencanaan Berbasis Kinerja.pdf
1676615065_Paparan Dir P3IPN-Perencanaan Berbasis Kinerja.pdf1676615065_Paparan Dir P3IPN-Perencanaan Berbasis Kinerja.pdf
1676615065_Paparan Dir P3IPN-Perencanaan Berbasis Kinerja.pdfFajar Baskoro
 
Pentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan Pemerintah
Pentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan PemerintahPentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan Pemerintah
Pentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan PemerintahDadang Solihin
 
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDOptimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDDadang Solihin
 
Presentasi Pengarus Utamaan Gender
Presentasi Pengarus Utamaan GenderPresentasi Pengarus Utamaan Gender
Presentasi Pengarus Utamaan GenderReins Tangkowit
 
Visi Misi Hery Wadu For NTT Hebat
Visi Misi Hery Wadu For NTT HebatVisi Misi Hery Wadu For NTT Hebat
Visi Misi Hery Wadu For NTT HebatVian Hurint
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
 
YFW_SeminarNasional_UTU_160523.pptx
YFW_SeminarNasional_UTU_160523.pptxYFW_SeminarNasional_UTU_160523.pptx
YFW_SeminarNasional_UTU_160523.pptxNajamudin14
 
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...Dadang Solihin
 
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN Times
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN TimesKeren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN Times
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN TimesMudrikan Nacong
 

Ähnlich wie Peranserta Ormas dalam Pembangunan DKI Jakarta dan Menjaga Keutuhan NKRI (20)

Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek Pemerintahan
Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek PemerintahanDinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek Pemerintahan
Dinamika Politik dan Kebijakan dalam Praktek Pemerintahan
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif DaerahKesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Daerah
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaTantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
 
Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda
Peranan DPRD dalam Penyusunan PerdaPeranan DPRD dalam Penyusunan Perda
Peranan DPRD dalam Penyusunan Perda
 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis Astagatra
Perencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis AstagatraPerencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis Astagatra
Perencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis Astagatra
 
Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan DKI
Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan DKI Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan DKI
Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan DKI
 
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]
Mempertegas kepeloporan pemuda [seminar kepemudaan hmi]
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
 
1676615065_Paparan Dir P3IPN-Perencanaan Berbasis Kinerja.pdf
1676615065_Paparan Dir P3IPN-Perencanaan Berbasis Kinerja.pdf1676615065_Paparan Dir P3IPN-Perencanaan Berbasis Kinerja.pdf
1676615065_Paparan Dir P3IPN-Perencanaan Berbasis Kinerja.pdf
 
Pentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan Pemerintah
Pentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan PemerintahPentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan Pemerintah
Pentingnya Aspek Pengawasan dalam Membangun Hubungan antara NGO dan Pemerintah
 
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDOptimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
 
Presentasi Pengarus Utamaan Gender
Presentasi Pengarus Utamaan GenderPresentasi Pengarus Utamaan Gender
Presentasi Pengarus Utamaan Gender
 
Visi Misi Hery Wadu For NTT Hebat
Visi Misi Hery Wadu For NTT HebatVisi Misi Hery Wadu For NTT Hebat
Visi Misi Hery Wadu For NTT Hebat
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
 
YFW_SeminarNasional_UTU_160523.pptx
YFW_SeminarNasional_UTU_160523.pptxYFW_SeminarNasional_UTU_160523.pptx
YFW_SeminarNasional_UTU_160523.pptx
 
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...
 
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN Times
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN TimesKeren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN Times
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN Times
 

Mehr von Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaDadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRADadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ESROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ESDadang Solihin
 

Mehr von Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ESROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
 

Kürzlich hochgeladen

teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMERteknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMERfidzoh
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfLEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfAdelaWintarsana2
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxSuarniSuarni5
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfrizalrulloh1992
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf2210130220024
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxrulimustiyawan37
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptx
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptxBEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptx
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptxmichellesirait1
 

Kürzlich hochgeladen (20)

teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMERteknik coaching dan mentoring dalam KURMER
teknik coaching dan mentoring dalam KURMER
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfLEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptx
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptxBEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptx
BEDAH KISI-KISI SOAL ASESMEN SUMATIF SEKOLAH 2024.pptx
 

Peranserta Ormas dalam Pembangunan DKI Jakarta dan Menjaga Keutuhan NKRI

  • 1. Peranserta Ormas dalam Pembangunan DKI Jakarta dan Menjaga Keutuhan NKRI PENINGKATAN PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DKI JAKARTA ANGKATAN I Hotel Royale Kelapa Gading, 2 Maret 2023 Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional RI
  • 2. Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA • Dadang Solihin saat ini memperkuat Lemhannas RI sebagai Taprof. Dia adalah seorang Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA. Sebagai PNS, Dadang Solihin sudah berkarir lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, dimana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. • Ia juga pernah menjadi Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015- 2018. Jabatan terakhirnya adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS TMT 1 Desember 2021. • Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha. dadang-solihin.blogspot.com 2
  • 3. PENINGKATAN PERAN ORMAS DALAM PEMBANGUNAN DKI JAKARTA ANGKATAN I dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 4. Materi • Pembangunan DKI Jakarta dan Keutuhan NKRI • Wadah Perwakilan Rakyat • Modal Demokrasi Indonesia • Fenomena Stakeholders Pembangunan • Fenomena Ormas • Rekomendasi dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 5. Pembangunan DKI Jakarta dan Keutuhan NKRI dadang-solihin.blogspot.com 5
  • 6. Apa Itu Pembangunan? dadang-solihin.blogspot.com 6 Pembangunan adalah: ▪ proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik ▪ melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1997) Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. (Todaro, 2000)
  • 7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dadang-solihin.blogspot.com 7 Pasal 1
  • 8. Keutuhan NKRI dadang-solihin.blogspot.com 8 Ideologi Politik Ekonomi Sosbud Hankam Indeks Ancaman (TANNAS) Dalam Negeri Ketidaktersediaan Pangan Ketidaktersediaan energi dan pengelolaan sumber daya mineral Pertanahan dan Alih Fungsi Lahan Kehutanan dan Pembalakan Ketidakterjangkauan Pangan Ketenagakerjaan Kegagalan Telekomunikasi Kejahatan Perdagangan dan Koperasi Kegagalan Sektor Pariwisata Kekokohan Industri Indonesia Ketidaktersediaan dan ketidakterjangkauan listrik Ketidaktahanan fiskal, moneter, perbankan, investasi, dan pasar modal Kegagalan Daya Dukung Kegiatan Ekonomi Maritim Kependudukan Kegiatan Intelijen Asing Separatisme Terorisme Sengketa Wilayah Transnational Crime Ancaman Geospasial Anomali dan Kejadian Siber Nasional Ancaman Siber terhadap aset negara Ancaman Trafik Siber Nasional Ancaman peretasan terhadap monitoring Peretasan Jaringan Nasional Ancaman Data Nasional Penyebaran Hoax, Fake News, dan Konten Negatif melalui Jaringan internet Kebocoran Sistem Keamanan SIber yang Terenkripsi Spionase Infiltrasi dan Sabotase Ancaman Telematika Ancaman Surveilans Ancaman Nubika Ancaman Forensik Digital Jumlah kejadian Cyber-Terorrism Konflik sosial berbasis gerakan buruh Kejahatan Korupsi oleh aparatur negara dan non aparatur negara Konflik sosial berbasis SARA Konflik sosial berbasis lahan, SDA, dan LH Wabah Penyakit Nepotisme oleh aparatur negara Kolusi oleh aparatur negara dan non aparatur negara Arus Ideologi Asing Pengaruh/opini aparatur negara dan non aparatur negara di media sosial dan media massa Ancaman Radikal Kiri Ideologi dari aparatur negara dan non aparatur negara Ancaman Radikal Kanan Kebijakan Internasional Konflik kelompok kepentingan di luar partai politik Konflik antar pendukung partai politik terkait pemilu Sumber: Prof. Ir. Teddy Mantoro, MSc, PhD, SMIEEE, 2022
  • 9. Generasi Millenial dan Z/Linkers: Menuntut Fleksibilitas dan Instan dadang-solihin.blogspot.com 9 • Kebanyakan millenial menuntut fleksibilitas atas lokasi, waktu dan pola dalam bekerja. • Lokasi kerja: Lokasi berpindah-pindah disebut juga “digital nomad”, “Freelancer”, atau “gig economy”. • Waktu kerja: Bagi Baby Boomers dan Gen-X bekerja antara 08 – 17 setiap hari masuk kantor adalah rutinitas. Namun tidak demikian dengan Millenial, mereka mencari waktu kerja yang fleksible dengan hasil instan. • Pola kerja: bekerja dari jarak jauh dan tanpa pengawasan disebut sebagai “remote working”, “flexible working schedule”, atau “flexi job”. • Bekerja dapat dimana saja dan kapan saja, asalkan kinerja/target tercapai.
  • 10. Pemilih Millenial dan Generasi Z pada Pemilu 2024 dadang-solihin.blogspot.com 10 • Pemilih millenial dan generasi Z diprediksi akan mendominasi demografi pemilih pada Pemilu 2024. • Daftar pemilih tetap (DPT) pemilu serentak 2019 (192.770.611 pemilih), pemilih berusia hingga 20 tahun mencapai 17.501.278 orang, sedangkan yang berusia 21-30 tahun sebanyak 42.843.792 orang (akan naik menjadi sekitar 20 juta dan 44 juta orang di tahun 2024 ~ 64 juta orang (17-30 thn)). • Jumlah pemilih millenial dan generasi Z pada Pemilu 2024 diperkirakan menjadi sekitar 60% dari total suara pemilih, sekaligus perlu diedukasi agar ikut pemilu denganl menggunakan hak politiknya, agar demokrasi RI tidak rentan. • Generasi milenial dan generasi Z harus didekati karena merupakan segment pemilih terbesar. Sifat generasi ini tidak suka dengan retorika, tapi melihat kepada hal-hal yang nyata dan rasional. Sumber: Prof. Ir. Teddy Mantoro, MSc, PhD, SMIEEE Diolah dari Statistik Politik 2019 (BPS) dan https://www.republika.co.id/berita/r0vbx9436/nasdem-bidik-pemilih-milenial-dan-generasi-z-di-pemilu-2024
  • 11. Pemilih Millenial dan Generasi Z DKI Jakarta pada Pemilu 2024 dadang-solihin.blogspot.com 11 Sumber: BPS Millenial 2024: 3.175.300 (38% dari Usia Pemilih) 2024: 2.591.300 Usia Pemilih 2024: 8.371.100
  • 13. Wadah Perwakilan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 13 Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai Partai Politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu Berbagai Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional ❑ Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? ❑ Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? ❑ Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? ❑ Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?
  • 14. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 14 Pemda Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Produk-produk Fungsi DPRD Parpol Program partai dan janji kampanye LSM Kebijakan dan program khusus LSM Ormas Agenda lobi dan tekanan politik Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan Pemda KDH, Sekda, SKPD DPRD Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus Parpol Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai LSM Berbagai bentuk dan jenis LSM Ormas Berbagai bentuk dan jenis Ormas Lembaga Intermediary Gender Laki Perempuan Ekonomi Kaya Miskin Domisili Tetap Tidak Tetap Keamanan Mapan Rentan Organisasi Kelompok Individual Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya Lingkungan Lingkungan yang sehat dan lestari Arena Pembangunan Sosial Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Ekonomi Pertumbuhan dan pemerataan Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  • 15. Orientasi Dasar Ormas dadang-solihin.blogspot.com 15 Agenda yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga. ▪ Penanggulangan kemiskinan; ▪ Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; ▪ Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
  • 16. Argumentasi yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. dadang-solihin.blogspot.com 16 ▪ Dengan membawa dukungan nyata dari warga, Ormas akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses pembangunan. ▪ Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, Ormas akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembangunan.
  • 17. Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan. dadang-solihin.blogspot.com 17 ▪ Ormas akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. ▪ Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal sosial yang memang dibutuhkan oleh Ormas.
  • 18. Membangun dan memperkokoh sistem umpan balik yang cepat dan efektif. dadang-solihin.blogspot.com 18 ▪ Ormas dapat selalu melakukan up-date terhadap informasi dan program kerjanya. ▪ Ormas juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi Ormas yang mengambang.
  • 19. Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik dadang-solihin.blogspot.com 19 ❑ Secara substansial ▪ perlindungan hak ▪ peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek ❑ Secara prosedural ▪ mengikuti prosedur hukum yang benar ▪ melibatkan masyarakat di dalam prosesnya ❑ Komunikasi dan hubungan dengan Pemerintah, mass media, komunitas, dunia usaha, sesama Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. ❑ Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
  • 20. dadang-solihin.blogspot.com 20 Sumber: Memperkuat Demokrasi di Indonesia, 2022, Laboratorium Indonesia 2045 Modal Demokrasi Indonesia Kepercayaan Publik Konstitutionalisme Tidak ada Perang Sistem Nilai Demokrasi Terbesar Supremasi Sipil Partisipasi Masyarakat
  • 21. Kepercayaan Publik terhadap Demokrasi dadang-solihin.blogspot.com 21 • Gagasan tentang demokrasi tertanam sangat kuat dalam alam sadar elit atau pemimpin dan masyarakat di Indonesia. • Sejak berabad-abad yang silam, keyakinan terhadap demokrasi ini dapat ditemukan dalam pemikiran tokoh bangsa, antara lain seperti pendapat Bung Hatta yang menyatakan bahwa “sejak berpuluh abad yang silam masyarakat Indonesia berdasar kepada demokrasi. Segala hal-hal yang mengenai kepentingan hidup bersama dibicarakan dalam rapat dengan mencari kata mufakat. Demokrasi adalah dasar hidup bangsa kita!” • Namun Bung Hatta menyadari perjalanan demokrasi di Indonesia tidak selalu linier. • Menurutnya, kemunduran demokrasi tidak akan sampai membunuh idealisme tentang demokrasi di Indonesia karena berbeda dari negara-negara lainnya di Asia, demokrasi di Indonesia mengakar di dalam masyarakat. 1
  • 22. Konstitusionalisme (paham yang bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah) dadang-solihin.blogspot.com 22 • Kesadaran tentang konstitusionalisme hadir bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia dan terus berkembang melakukan penyesuaian- penyesuaian seiring dinamika politik dan perkembangan zaman. • Konsitusionalisme sebetulnya dapat ditemukan di dalam Penjelasan UUD 1945 dan memiliki makna historische staatsrecht yang penting karena di dalamnya dicantumkan, antara lain, nomenklatur sistem konstitusional dan menunjukkan secara tegas bahwa Republik Indonesia menganut paham konstitusionalisme. • Pada Penjelasan tersebut termaktub dua penggalan kata masing-masing “sistem konstitusional” dan “pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme”. • Pasal 1 ayat (2) menetapkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus merujuk kepada konstitusi. Konstitusionalisme mencegah the ruling of the mob. 2
  • 23. Kondisi di Mana Tidak Ada Perang dadang-solihin.blogspot.com 23 • Merupakan elemen penting bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia saat ini. • Indonesia dalam situasi damai, yang dengan situasi itu berbagai prinsip- prinsip negara demokrasi diperdebatkan dan dicoba. • Indonesia sedang tidak dalam posisi berhadap-hadapan dengan negara lain karena suatu masalah tertentu. • Ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki permasalahan dengan negara lain. • Kita ada masalah dengan beberapa negara tetangga terkait beberapa hal di antaranya batas wilayah laut dan berbagai kejahatan nonkonvensional seperti terorisme, perdagangan manusia, narkotika; namun kesemuannya itu tidak membawa pada situasi perang antar negara. 3
  • 24. Sistem Nilai dadang-solihin.blogspot.com 24 • Indonesia memiliki berbagai nilai yang memperkuat tumbuh kembangnya demokrasi secara luas, yakni musyawarah mufakat, gotong-royong, dan toleransi. • Nilai-nilai tersebut mengakar kuat dan terpelihara dengan baik sampai dengan saat ini. • Meskipun tidak dipungkiri adanya pengikisan, secara umum nilai-nilai yang memperkuat demokrasi itu terus hidup dan dipertahankan oleh segenap komponen bangsa, yang tersebar luas tidak hanya secara geografis namun juga melintasi sekat sosial dan primordial. 4
  • 25. Indonesia sebagai Kekuatan Demokrasi Elektoral Terbesar di Dunia dadang-solihin.blogspot.com 25 • Indonesia merupakan negara terbesar demokrasi elektoral dengan pemilihan secara langsung dalam sehari. • Dalam sehari, Indonesia memilih 5 jenis pemilihan (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) secara serentak dan menuntaskan penghitungan di hari yang sama. • Tidak ada negara lain didunia yang mempraktikkan seperti itu, termasuk Amerika dan India yang selama ini oleh kebanyakan orang disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. • Amerika memakai pemilihan sistem electoral collage dalam pemilihan Presiden dan hanya memilih Presiden, electoral collage dan senat dan/atau parlemen. • India membutuhkan waktu hampir satu bulan dalam pemilihan. • Dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta dan negara kepulauan, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menjadi sesuatu yang kompleks. Periode waktu pelaksanaan Pemilu juga terlaksana secara rutin. • Selain itu, beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina juga menjadikan Indonesia sebagai referensi untuk Pemilu yang transparan. 5
  • 26. Supremasi Sipil dadang-solihin.blogspot.com 26 • Relasi sipil-militer menjadi isu sentral dalam pembangunan demokrasi di seluruh dunia. • Pada pemerintahan yang demokratis, kendali politik pemerintahan dibangun atas supremasi sipil, yaitu pemerintahan yang dipilih secara demokratis dengan kekuasaan mencakup seluruh aspek bernegara. • Perjalanan demokrasi di Indonesia pernah masuk pada fase pretorianisme (pengaruh Angkatan Bersenjata yang berlebihan) melalui doktrin dwi fungsi ABRI, yaitu militer mengurusi urusan pertahanan dan keamanan sekaligus urusan sosial politik, bahkan meminjam istilah David Jenkins, pada periode ini ABRI menjalankan segala hal dalam kehidupan bernegara. • Pretorianisme di antaranya kehadiran perwakilan tentara di parlemen tanpa melalui Pemilu dan jabatan-jabatan sipil yang diisi oleh tentara. Melalui amandemen UUD 1945, pretorianisme ini kemudian berakhir setelah pelaksanaan Pemilu 2004. • Militer kemudian menjadi profesional, berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 dengan pengecualian dapat menduduki jabatan di 10 lembaga, yaitu kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue nasional, narkotika nasional dan Mahkamah Agung. 6
  • 27. Partisipasi Masyarakat Sipil dadang-solihin.blogspot.com 27 • Partisipasi masyarakat sipil sangat baik dalam mendorong penguatan demokrasi di Indonesia. • Sekurangnya selama beberapa tahun terakhir kita mencatat kebangkitan perlawanan masyarakat sipil yang berlangsung tiada henti dalam setiap serangan terhadap demokrasi. • Perlawanan masyarakat sipil merentang sepanjang waktu, dari mulai peristiwa pelemahan KPK tahun 2019, pengesahan RUU cipta kerja tahun 2020, hingga pelemahan partai politik. • Partisipasi politik warga juga terwujud dalam berbagai bentuk lain, dari mulai upaya mengawal persiapan Pemilu, menahan laju involusi pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi oleh perempuan sebagai agensi, hingga kebangkitan kewargaan digital. • Kebangkitan kewargaan digital itu tampak manakala warga negara sebagai subjek politik melakukan tindakan digital (digital act) di ruang siber dalam bentuk berpartisipasi, berbagi, menghubungkan, dan menyaksikan dalam rangka menuntut pemenuhan hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. 7
  • 32. Fenomena Mass Media dadang-solihin.blogspot.com 32 ▪ Kekuatan media massa di era konvergensi media saat ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mempengaruhi publik atau masyarakat dalam mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Oleh karenanya, konvergensi media ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan demokrasi. ▪ Konvergensi media merupakan hasil dari irisan tiga unsur new media yaitu jaringan komunikasi, teknologi informasi, dan konten media. ▪ Media saat ini dapat dijadikan alat propaganda bahkan media dapat juga dimanipulasi untuk kekuasaan bahkan kepentingan bisnis pemilik media, yang pada gilirannya dapat mematikan ruang demokrasi di tanah air ini. ▪ Penerapan demokrasipun tidak sepenuhnya dilakukan oleh media massa sehingga peran media massa untuk menyalurkan pendapat ataupun pikiran rakyat kian menghilang. Sumber: Khumairoh, 2021
  • 34. Posisi Ormas dadang-solihin.blogspot.com 34 Di negara yang pemerintahnya lemah dan rakyatnya miskin • Memainkan peran yang sifatnya praktis. • Misalnya sebagai penyalur bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan. Di negara yang telah lepas dari sistem pemerintahan yang otoriter • Sumber penetas ide, gagasan, dan pemikiran alternatif. • Lahan rekrutmen bagi pemerintahan di masa depan.
  • 35. Konsolidasi Demokrasi dadang-solihin.blogspot.com 35 • Dari sisi Pemerintah: Dibutuhkan political will yang kuat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. • Dari sisi Ormas: Harus ada kontribusi signifikan lewat dukungan kepada stabilisasi politik hingga konflik politik horizontal bisa ditekan. • Diperlukan formulasi ulang tentang seberapa luas negara boleh mengambil peran dalam kehidupan masyarakat. • Diperlukan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas, dan Mass Media.
  • 36. Perspektif Otosentrisitas dadang-solihin.blogspot.com 36 • Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (prasyarat untuk hadirnya demokrasi di sebuah negara). • Hadirnya checks and balances di seluruh cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), antara lembaga-lembaga politik demokrasi (partai, pers, pemilu, parlemen), dan antara masyarakat, bangsa, serta konstitusi. • Setiap unsur dalam sebuah negara bangsa pada umumnya saling menyantuni, menguntungkan, dan memprivelesekan. RAKYATLAH YANG HARUS MENJADI KRITERIA DASAR DEMOKRASI
  • 37. Ketidakhadiran Otosentrisitas dadang-solihin.blogspot.com 37 • Masyarakat dan dunia usaha yang menyantuni negara. • Pengusaha menjadi pemburu rente. • Negara menyantuni oknum-oknum tertentu yang duduk di kekuasaan, tribalisme, koncoisme, atau kediktatoran.
  • 38. Potret Umum Ormas di Indonesia dadang-solihin.blogspot.com 38 • Pergeseran Isu: Dari Pembangunan (Developmentalisme) ke Demokrasi dan HAM dan ke Partisipasi & Good Governance. • Densitas Ormas: Pertumbuhan Ormas yang sangat pesat namun tidak merata (terkonsentrasi di perkotaan). • Peranan Ormas dalam Tata Pemerintahan: ▪ Secara politik memunculkan daya tawar di kalangan warga negara. ▪ Secara ekonomi membangun kemandirian. ▪ Ormas bisa mengevaluasi dan mengontrol jalannya sebuah kebijakan
  • 39. Peluang Keterlibatan Ormas dadang-solihin.blogspot.com 39 • Semakin banyaknya jumlah Ormas di aras lokal. Sekalipun ketimpangan penyebarannya masih menjadi persoalan, kini praktis Ormas bisa ditemukan di setiap daerah di Indonesia. • Ormas mempunyai variasi program yang memungkinkan menjangkau daerah dengan kultur berbeda-beda. • Tingkat kepercayaan terhadap Ormas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaan terhadap parlemen dan partai politik (Riset Asia Barometer 2005). • Ruang bagi keterlibatan masyarakat dan Ormas dalam pengambilan kebijakan publik semakin terbuka.
  • 40. Problematika Ormas dadang-solihin.blogspot.com 40 • Personalisasi lembaga berkaitan dengan format kelembagaan. • Kejelasan paradigma dan metode; • Kapasitas teknokratik; • Sumber-sumber Pembiayaan. • Pola hubungan dengan sumberdana. • Proses penentuan agenda. • Legitimasi Ormas diklaim atas nama dan untuk kepentingan rakyat, • tapi dalam realitasnya, selain dirinya sendiri Ormas tidak memiliki basis konstituen yang jelas. • Adanya keterputusan dalam agenda-agenda antar Ormas. • Adanya perbedaan pandangan tentang masalah, sasaran dan juga program. • Banyak Ormas yang menekankan perubahan jangka pendek, • melalui keterlibatan mereka dalam isu-isu sesaat yang seksi, • sehingga akhirnya bisa mendapatkan sumber pendanaan yang cepat dan posisi politik yang menguntungkan. Kapasitas Internal Ormas Representasi dan Legitimasi Keberlanjutan Sumber Keuangan dan Independensi Pendanaan Networking Perangkap Orientasi Jangka Pendek
  • 41. Relasi Ormas-Pemerintah dadang-solihin.blogspot.com 41 Pengabaian Jinak Otonom • Pemerintah tidak menganggap posisi Ormas sebagai ancaman dan tidak melakukan intervensi terhadap Ormas. • Ormas dapat bekerja secara mandiri dan independen. Fasilitasi/promosi • Pemerintah menganggap Ormas sebagai entitas yang keberadaannya bersifat komplementer. • Tugas pemerintah untuk menyediakan kondisi yang kondusif bagi beroperasinya Ormas. Kolaborasi kerjasama • Pemerintah menganggap bekerja sama dengan Ormas lebih menguntungkan bagi pencapaian tujuan pemerintah. Kooptasi/ penyerapan • Pemerintah melakukan kontrol terhadap Ormas baik dalam konteks programatik maupun ideologis. • Hal ini dilakukan dengan adanya suplai finansial, penghambatan terhadap ijin eksekusi program Ormas, dsb. Facilitation/ Promotion Collaboration Cooperation Cooptation/ Absorption Containment/ Sabotage/ Dissolution Penahanan/Sabotase /Pembubaran • Pemerintah melihat Ormas sebagai tantangan dan juga ancaman, sehingga pemerintah menghambat kerja Ormas, dan bahkan sampai pada tindakan pembubaran, jika melakukan pelanggaran. Autonomous Benign Neglect
  • 42. Rekomendasi dadang-solihin.blogspot.com 42 • Perlu penguatan kapasitas kelembagaan Ormas baik dalam sisi kejelasan orientasi yang ingin diperjuangkan, peningkatan kemampuan manajerial serta ketrampilan teknis dalam mendukung kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan masyarakat. • Ormas perlu memiliki sumber pendanaan sendiri yang tidak bergantung pada lembaga-lembaga donor serta memungkinkan masyarakat bisa ikut terlibat dalam pembiayaan kerja-kerja Ormas. • Ormas perlu lebih memelihara kredibilitas sosial mereka di mata kelompok sasaran dengan lebih berorientasi pada kerja-kerja jangka panjang dan menempuh metode-metode partisipatif sehingga masyarakat mengambil bagian yang lebih besar dalam proses-proses politik-kebijakan.
  • 43. Rekomendasi dadang-solihin.blogspot.com 43 • Ormas perlu menguatkan modal sosialnya, sehingga bisa terjalin jaringan bersama antar Ormas dalam memperjuangkan isu-isu bersama. • Ormas perlu mempertahankan keterlibatan kritis, sehingga Ormas tidak sepenuhnya bisa ”ditundukkan”oleh kepentingan jangka pendek serta bisa secara substansial memperjuangkan aspiransi masyarakat. • Ormas perlu berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan dan menjaga situasi yang kondusif menghadapi Pemilu 2024
  • 44. dadang-solihin.blogspot.com 44 Di Antara Dua Benua Yang Menghubungkan Dua Samudera Aku Berpijak, Aku Menatap Keagungan Karya Ciptaan-Nya Dan di Sana Aku Dilahirkan Mengarungi Jalan Kehidupan Aku Berdo'a, Aku Bekerja Mengisi Kemerdekaan Bangsa Tenteram Kurasa di Pangkuanmu O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku Kan Kupertahankan, Wilayah Negeriku Bumi Nusantara, Indonesia Raya