Capacity Building DPRD Kabupaten Pangkep di Jayakarta Hotel-Jakarta, 6 November 2012

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
P b D h
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Materi
M t i
• Permasalahan dan Tantangan
Kemiskinan di Indonesia
• Program Penurunan Kemiskinan
• Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(Permendagri 42/2010)
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Permasalahan Kemiskinan di Indonesia
Tiga karakteristik kemiskinan
yang menonjol saat ini
1. Jumlah Penduduk miskin masih
cukup besar
2.
2 Ketimpangan kemiskinan antar
wilayah
3.
3 Akses & kualitas pelayanan
dasar penduduk miskin masih
jauh tertinggal.
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. 1/3
1/3
Penyebab
Pen ebab Kemiskinan
Kemiskinan Natural
• Kemiskinan natural adalah kemiskinan karena dari asalnya memang
y g
miskin.
• Kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumberdaya
yang memadai, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia
maupun sumber daya pembangunan lainnya,
• sehingga mereka tidak dapat ikut secara aktif dalam pembangunan
hi k tid k d t ik t ktif d l b
atau kalaupun ikut serta dalam pembangunan mereka mendapatkan
imbalan pendapatan y g amat rendah.
p p yang
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. 2/3
Penyebab
Pen ebab Kemiskinan
Kemiskinan Struktural
• Kemiskinan struktural adalah kemiskinan (baik kemiskinan absolut
(
maupun relatif) yang disebabkan oleh perbedaan struktur
masyarakat yang telah ikut serta dalam proses pembangunan
dengan masih t ti
d ih tertinggal.
l
• Kemiskinan struktural ini dikenal juga dengan kemiskinan yang
disebabkan hasil pembangunan yang belum seimbang
seimbang.
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. 3/3
Penyebab
Pen ebab Kemiskinan
Kemiskinan Kultural
• Kemiskinan kultural mengacu p
g pada sikap seseorang atau
p g
masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan
budidaya, mereka sudah merasa kekurangan.
• Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi
dalam pembangunan, tidak mudah melakukan perubahan, menolak
mengikuti perkembangan dan tidak mau berusaha untuk
perkembangan,
memperbaiki tingkat kehidupannya sehingga menyebabkan
pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang umum dipakai.
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Data Makro Kemiskinan
54,2
• Kemiskinan terus
,
47,9 menurun, namun
e u u , a u
lajunya relatif
40,1 38,4 37,4 39,3 melambat
36,1 37,2
34 35,1 34,9
32,5 31 02
, 31,02
28,6
22,5
21,6 23,4
18,2
18 2 17,4
17 4 17,8
17 8
17,4
1 4 17,3 16,7 15,9 16,6
15,1 13,7 15,4 14,15 13,33
11,3
1976 1980 1984 1987 1990 1993 1996 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
penduduk miskin [juta]
d d k i ki [j t ] % penduduk miskin
d d k i ki
2010
• Pertumbuhan relatif Indikator
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pembangunan APBN-P
stagnan sehingga
tidak signifikan Pertumbuhan 4.1 5.7 5.5 6.3 6.3 4.3 5.8
terhadap penurunan
Inflasi 6.4 17.1 6.6 6.6 12.5 6.2 5,3
kemiskinan
Kemiskinan 16.60 15.97 17.75 16.58 15.42 14.15 13.33
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Sebagian Besar Penduduk Miskin Tinggal di Perdesaan
g gg
• Laju penurunan kemiskinan
Perkembangan Jumlah Penduduk miskin melambat. Dari tahun 2006, rata-
di Perdesaan dan Perkotaan, 2000 - 2010 rata penurunan jumlah penduduk
30,00
,
miskin di perkotaan adalah 0 85
0,85
jt/th dan di perdesaan 1,22 jt/th.
25,00
Garis Kemiskinan Perkotaan & Perdesaan
(Rupiah/kapita/bulan)
20,00 Tahun Kota Desa Kota+Desa
2000 91.632 73.648 80.842
2001 100.011 80.382 88.234
15,00
2002 130.499 96.512 108.889
2003 138.803 105.888 118.554
10,00 2004 143.455 108.725 122.775
2005 165.565 117.365 138.574
2006 175.324 131.256 151.997
5,00
2007 187.942 146.837
187 942 146 837 166.697
166 697
2008 204.896 161.831 182.636
- 2009 222.123 179.835 200.262
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010 232.989 192.354
232 989 192 354 211.726
211 726
Penduduk miskin perkotaan (juta orang)
Penduduk miskin perdesaan (juta orang)
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Data Mikro Kemiskinan
D t Mik K i ki
RUMAH TANGGA 2005 2008
SASARAN (RTS) RIBU RTS % RIBU RTS %
Sangat Miskin 3.894,3 20,4 2.989,9 17,1
Miskin
Mi ki 8.237,0
8 237 0 43,1
43 1 6.828,8
6 828 8 39,1
39 1
Hampir Miskin (Near Poor) 6.969,6 36,5 7.665,3 43,8
Total
T t l 19.100,9
19 100 9 100,0
100 0 17.484,0
17 484 0 100,0
100 0
Sumber: BPS
• Jumlah penduduk yang dekat miskin atau vulnerable/rentan terhadap shock
(krisis ekonomi, bencana, dsb) semakin besar  tidak bisa hanya dengan
strategi penanggulangan kemiskinan yang seragam, perlu i t
t t i l k i ki l intervensi
i
kebijakan yang beragam sesuai dg kelompok sasaran (targeting) yang
tepat.
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Penduduk Miskin Tersebar Tidak Merata
21% tersebar di 3,4% tersebar
Sumatera 7,5% tersebar
di Kalimantan di Sulawesi
4,2%
4 2% tersebar di
Maluku & Papua
57.8% tersebar
6 % te seba di
6.2% tersebar d
di
d Jawa-Bali
l
Nusa Tenggara
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. 0,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
30 00
35,00
40,00
5,00 3,48
DKI Jakarta
Bali
4,88 5,21
K
Kalimantan Selatan
S
Bangka Be
elitung
K
Kalimantan Tengah
T
B
Banten
6,51 6,77 7,16
Sumber: Susenas 2010
K
Kalimantan Timur
7,66 8,05
Kepulauan Riau
Jambi
8,34 8,65
Riau
Kalimantan Barat
n
Sulawesi Utara
i
Maluku Utara
u 9,02 9,10 9,42 9,50
Sumatera Barat
a
11,27
Jawa Barat
a
11,31
Sumatera Utara
a
11,60
Sulawesi Selatan
S
Indonesia
13.33
i
Sulawesi Barat
13,58
Jawa Timur
15,26
dadang-solihin.blogspot.com
Sumatera Selatan
S
15,47
Jawa Tengah
T
16,56
DI Yogy
yakarta
16,83
S
Sulawesi Ten
nggara
17,05
Sulawesi Tengah
T
Ben
ngkulu
18.07 18,30
Lam
mpung
18,94
NAD
Ketimpangan antar Wilayah
20,98
Nu Tenggara Barat
usa a
21,55
Nusa Tenggara Timur
T
23,03
Gor
rontalo
23,19
M
Maluku
27,74
Papua Barat
a
34,88
14
Papua
36,80

15. Kemiskinan dan Pengangguran
di Desa dan Kota
D d K t
URAIAN KEMISKINAN (2010) PENGANGGURAN (2009)
3,81 juta jiwa
DESA 19,93 juta jiwa (64,2%)
(42,5 %)
11,10 juta jiwa 5,15
5,15 juta jiwa
KOTA
(35,8%) (57,5%)
TOTAL 31,02 juta jiwa 8,96 juta jiwa
Catatan:
1. Tidak semua penganggur adalah miskin – Penganggur berkecukupan (discourage
worker)
2. Orang bekerja tapi miskin: underemployed (<35 jam) dan unpaid worker
3. Dari total Angkatan Kerja (2009) sebesar 113.83 juta, hanya 29,11 juta (25.6%) formal
4. Di sektor formal, hanya 4,5 juta tercatat memiliki upah di atas Rp 3 juta.
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Contoh Ketimpangan Akses Pelayanan Dasar
Angka Putus Sekolah Kelompok Usia 13-15 Tahun,
g p ,
Jawa-Bali, 2007
25
21,62
20,1
20
15 13,88
Miskin
Mi ki
Tidak Miskin
9,28
10 Jumlah
7,13
6,41
5 4,05 3,86
3,45
2,93
, 2 49
2,49 2,86
2 28
2,28 1,87 2,21 2
1,77 1,37 1,6
0,95
0,25
0
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.
DI Jawa Timur Banten Bali
Yogyakarta
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Contoh Ketimpangan Akses Pelayanan Dasar
p g y
Persentase Rumah Tangga yang
gg y g
Persentase R
P t Rumah Tangga yang
hT 100
Menggunakan Jamban di Provinsi
Menggunakan Air Bersih
100 Kepulauan Timur, 2007
di Kalimantan, 2007 90
90
73,91
80
71,3
66,83
66,45
80
67,33
62,29
70
0,78
64,48
82
57,14
60
6
6
56,35
5
57,8
70
54,94
53,41
53,35
60
55,14
53,89
48,61
60
50
40,05
50
36,57
40
30,46
33,08
32,66
31,65
40
31,9
24,61
2,78
30
2
22
30
18,41
17,23
16,19
20
20
71
10
6,7
10
0
0 Nusa Nusa Maluku Maluku Irian Jaya Papua
Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Tenggara Tenggara Utara Barat
Barat Tengah Selatan Timur Barat Timur
dadang-solihin.blogspot.com 17 17
Miskin Tidak Miskin Jumlah Miskin Tidak Miskin Jumlah

18. 1/2
1/2
Tantangan Saat Ini
T t S tI i
1. Masih diperlukan pertumbuhan yg cukup tinggi dan konsisten untuk
mempercepat kemiskinan secara signifikan.
• Pertumbuhan saat ini bertumpu pada sektor yang kurang menyerap TK
(a.l. jasa perdagangan dan keuangan), tidak diimbangi oleh peningkatan
kapasitas produksi DN yg menyerap TK besar (seperti pertanian).
• Di perdesaan kurang terjadi perluasan usaha off farm yang memberi
peluang peningkatan pendapatan penduduk perdesaan.
2.
2 Globalisasi meningkatkan kerentanan ekonomi dan masyarakat
miskin.
• Prospek ekonomi dunia membaik, namun masih dibayangi oleh tekanan
inflasi sejalan dengan tingginya harga minyak dan komoditas pangan
dunia
• kerentanan pasar domestik mengakibatkan masyarakat miskin semakin
p g y
terekspos pada fluktuasi harga yang mempengaruhi daya beli dan
tingkat kesejahteraan masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. 2/2
Tantangan Saat Ini
T t S tI i
3. Perubahan iklim
– Masyarakat miskin (termasuk petani, nelayan, dsb) yang paling
menderita akibat dampak musim yg tidak teratur, menurunnya
ketersediaan air, bencana, dan munculnya berbagai penyakit
akibat pemanasan g
p global.
4. Kebijakan perluasan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin
masih belum menjangkau mereka yang tinggal terisolasi di daerah-
daerah terpencil dan tertinggal.
5. Hasil SP 2010 menunjukkan bahwa kelompok penduduk terbesar
adalah usia produktif 25 39 t h
d l h i d ktif 25-39 tahun, yang d l
dalam j
jangka panjang
k j
berkonsekuensi pada kebutuhan perluasan kesempatan kerja,
semakin tingginya p
gg y persaingan memanfaatkan sumber daya, dan
g y ,
beban dari munculnya kemiskinan baru.
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. 1/3
1/3
Tantangan Ke Depan
T t K D
1. Pertumbuhan yg cukup tinggi dan konsisten untuk mendukung
penurunan kemiskinan secara signifikan.
a. Saat ini pertumbuhan tinggi hanya di sektor yang kurang
menyerap TK (jasa perdagangan, sektor keuangan) dan
konsumsi. Tid k dii b
k i Tidak diimbangi peningkatan k
i i k t kapasitas produksi
it d k i
dalam negeri yg menyerap TK besar(sektor informal dan
p
pertanian).)
b. Kegiatan di perdesaan masih didominasi on farm, kurang terjadi
perluasan usaha off farm (jasa perdagangan, pengolahan
hasil/industri) yang memberi peluang peningkatan pendapatan
penduduk perdesaan.
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. 2/3
Tantangan Ke Depan
T t K D
2. Desentralisasi dan demokratisasi yang efektif
a. Kebijakan p
j pusat dan daerah y g pro-poor.
yang p p
b. Peningkatan kapasitas pemda vs. pergantian/rotasi jabatan di
daerah sangat cepat
g p
c. Pemekaran wilayah  kurang kesiapan teknis, administrasi,
finansial & ekonomi
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. 3/3
Tantangan Ke Depan
T t K D
3. Globalisasi yang meningkatkan kerentanan masyarakat miskin:
a. Keterbukaan pasar –kerentanan pasar domestik dan fluktuasi
p p
harga mempengaruhi daya beli kesejahteraan masyarakat
miskin. Masyarakat miskin juga semakin sulit meningkatkan
pendapatannya karena k
d t k kompetisi yang semakin t b k
ti i ki terbuka.
b. Perubahan iklim global (musim yg tidak teratur, menurunnya
ketersediaan air bencana dan munculnya berbagai penyakit)
air, bencana,
membuat masyarakat miskin yang paling menderita.
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Dua Jalur Penurunan K i ki
D J l P Kemiskinan
1. Melalui “Mekanisme Ekonomi”
• Kebijakan ekonomi y g mendukung p
j yang g penciptaan lapangan kerja
p p g j
bagi masyarakat miskin
• Kebijakan ini sangat terkait dengan kebijakan ekonomi makro
yang disusun dalam rangka percepatan dan perluasan
pertumbuhan ekonomi
2. Melalui Fasilitasi & Bantuan Pemerintah
• P l
Perluasan upaya penanggulangan k i ki
l kemiskinan yang i kl if d
inklusif dan
berkeadilan  perluasan sasaran maupun program/kegiatan
melalui kegiatan y g bersifat affirmative.
g yang
• Peningkatan dan perluasan dari 3 klaster program
penanggulangan kemiskinan.
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Tiga Klaster Program Pro-rakyat
g g Pro- y
o Jamkesmas
o Beasiswa Miskin
o BLT *
KLASTER PERTAMA o PKH
Perlindungan Sosial Berbasis o Raskin
Keluarga o Bantuan Sosial
o Bantuan Bencana
KLASTER KEDUA o PNPM Inti Perdesaan &
Perkotaan
Pemberdayaan Masyarakat – o PNPM Penguatan
PNPM Mandiri
o Penyaluran Kur
o Peningkatan Jangkauan
KLASTER KETIGA Pelayanan & Kapasitas
UMKM
Pemberdayaan UMKM
o Revitalisasi S ste Diklat
e ta sas Sistem at
Perkoperasian
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. Direktif Presiden
A. Peningkatan dan Perluasan Program-program Pro-
g g p g
rakyat
6 PROGRAM BARU
1. Program Rumah Sangat Murah
2. Program Kendaraan Angkutan Umum Murah
3. Program Air Bersih Untuk Rakyat
4.
4 Program Listrik Murah & Hemat
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan
B. Pengurangan Pengangguran Melalui Penciptaan
g g g gg p
Lapangan Kerja
Peningkatan dan Perluasan PNPM untuk Penciptaan Lapangan
Kerja
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Program Klaster 4 Program Pro-Rakyat
Pro-
1. Pembangunan rumah murah dan sangat murah bagi masyarakat
sangat miskin dan miskin melalui Program Pengembangan
Perumahan dan Permukiman;
2. Penyediaan angkutan umum murah yang dil k k melalui
2 P di k t h dilakukan l l i
pengembangan mobil perdesaan serta pengembangan industri
kendaraan bermotor roda empat hemat energi, ramah lingkungan, dan
harga terjangkau;
3. Penyediaan air bersih untuk rakyat yang ditekankan untuk daerah
rawan air;
4. Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi masyarakat
miskin;
5. Peningkatan k hid
5 P i k t kehidupan nelayan yang di hk pada 400 P
l diarahkan d Pangkalan
k l
Pendaratan Ikan (PPI);
6. Peningkatan kehidupan masyarakat p gg p
g p y pinggir perkotaan mencakupp
pembangunan rumah murah, pengembangan ekonomi masyarakat
melalui KUR dan UKM juga penyediaan fasilitas khusus sekolah dan
puskesmas.
puskesmas
dadang-solihin.blogspot.com 28

29. Arah Kebijakan Klaster 4
j
• Klaster-4 merupakan p g
p program ppelengkap dari ketiga Klaster
g p g
Program yang sudah ada.
• Dari 6 program yang dicanangkan, 4 program pertama diatas,
ditargetkan untuk mensasar seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS)
yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin
(RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM).
• Sementara itu 2 program lainnya pada klaster-4 ini, yaitu program 5
dan 6, merupakan suatu program yang dikhususkan untuk
menjangkau masyarakat tertentu yaitu nelayan dan masyarakat
pinggir perkotaan. Untuk kelompok ini dimungkinkan untuk
mendapatkan bantuan dari berbagai program yang ada pada
Klaster-4
Klaster 4 dan ketiga klaster lainnya
lainnya.
• Kelompok masyarakat pada program 5 dan 6, pada umumnya
masuk pada 60% masyarakat termiskin, yaitu kelompok RTSM dan
RTM, serta sebagian kecil dari RTHM.
• Secara Makro kebijakan Peningkatan dan Perluasan Program Pro-
Rakyat ini tidak terlepas dari kebijakan dalam Master Plan Ekonomi
Ekonomi.
dadang-solihin.blogspot.com 29

30. dadang-solihin.blogspot.com 30

31. Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
1.
1 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan
di tingkat p
g pusat untuk melakukan p
percepatan p
p penanggulangan
gg g
kemiskinan.
2. TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas
pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di
Provinsi.
3. TKPK Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor
dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan
kemiskinan di k b
k i ki kabupaten/kota.
t /k t
dadang-solihin.blogspot.com 31

32. Strategi
1. Mengurangi beban pengeluaran
masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan
pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin
keberlanjutan Usaha Ekonomi
Mikro dan Kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan
p g
program p
penanggulangan
gg g
kemiskinan
dadang-solihin.blogspot.com 32

33. Program
1. Program B t
1 P Bantuan S i l Terpadu berbasis Keluarga, b t j
Sosial T d b b i K l bertujuan
untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban
hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
p, p p y ;
2. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis
Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan
potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin
untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-
prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, bertujuan
y , j
untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku
usaha berskala mikro dan kecil; dan
4. Program-program Lainnya baik secara langsung ataupun tidak
langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat miskin.
miskin
dadang-solihin.blogspot.com 33

34. TKPK Kabupaten/Kota
Tugas:
1. Melakukan koordinasi
penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten/ Kota.
2. Mengendalikan pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten/ Kota
Kota.
Keanggotaan:
• Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota
terdiri dari unsur pemerintah daerah,
masyarakat, dunia usaha, dan
pemangku kepentingan lainnya dalam
penanggulangan kemiskinan.
dadang-solihin.blogspot.com 34

35. Tugas
T gas Koordinasi
1. Koordinasi penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di bidang
penanggulangan kemiskinan;
2. Koordinasi SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal:
• Penyusunan rencana strategis SKPD;
• Penyusunan rancangan RKPD;
• Penyusunan rencana kerja SKPD;
3. Koordinasi evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana
pembangunan d
b daerah bid
h bidang penanggulangan k i ki
l kemiskinan.
dadang-solihin.blogspot.com 35

36. Tugas
T gas Pengendalian
1. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap
pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar
sesuai d
i dengan k bij k pembangunan d
kebijakan b daerah;
h
2. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program
p
penanggulangan kemiskinan oleh SKPD y g meliputi realisasi p
gg g yang p pencapaian
p
target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
3. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan
program penanggulangan k i ki
l kemiskinan secara periodik;
i dik
4. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan
p
penanggulangan kemiskinan;
gg g ;
5. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang
penanggulangan kemiskinan; dan
6. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan
kemiskinan kepada bupati/walikota dan TKPK provinsi.
dadang-solihin.blogspot.com 36

37. TKPK Kabupaten/Kota
1. Penanggungjawab : Bupati/Walikota
2.
2 Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
3. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
4.
4 Sekretaris : Kepala Bappeda
5. Wakil Sekretaris : Kepala BPMD
6. Sekretariat
Kepala : Sekretaris Bappeda
Wakil Kepala : Sekretaris BPMD
gg
Anggota : Bappeda dan BPMD
dadang-solihin.blogspot.com 37

38. 7. Kelompok Kerja:
1. Pendataan dan Informasi
Ketua : Kepala Bidang di Bappeda
Wakil Ketua : Kepala Bidang di BPS
Anggota : Dinas Kependudukan Kominfo dan Perguruan Tinggi
Kependudukan, Kominfo,
setempat
2. Pengembangan Kemitraan
Ketua : Kepala Bidang di Bappeda
Wakil Ketua : Kepala Bagian di Biro Perekonomian
Anggota : BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta setempat
3. Pengaduan Masyarakat
Ketua
K t : K
Kepala Bid
l Bidang di BPMD
Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah
Anggota : UPM Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
Program Program
dadang-solihin.blogspot.com 38

39. 8. Kelompok Program :
1.
1 Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
Ketua : Asisten Sekda Bidang Kesra
Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial
Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan
lainnya
2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Ketua : Kepala BPMD
Wakil Ketua : Kepala Dinas PU
Anggota : Kepala SKPD masyarakat dunia usaha dan pemangku kepentingan
SKPD, masyarakat, usaha,
lainnya
3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
Ketua : Asisten Sekda Bidang Ekbang
Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan
lainnya
4. Program-program lainnya
Ketua
K t : A i t S kd Bid
Asisten Sekda Bidang P
Pemerintahan
i t h
Wakil Ketua : Kepala Dinas Nakertrans
Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan
lainnya
dadang-solihin.blogspot.com 39

40. Pokja Pendataan dan Sistem
j
Informasi
Tugas:
• Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kabupaten/Kota dalam
g g p
mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
Fungsi:
1. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
2. Pengembangan indikator kemiskinan daerah;
3. Pengembangan sistem informasi kemiskinan;
4. Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan
permasalahan kemiskinan.
dadang-solihin.blogspot.com 40

41. Pokja Pengembangan
j g g
Kemitraan
Tugas:
• Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kabupaten/Kota dalam
g g p
memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam
penanggulangan kemiskinan.
Fungsi:
1. Perumusan pembinaan h b
1 P bi hubungan antara masyarakat d
t k t dengan
pemerintah daerah;
2.
2 Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah
daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 41

42. Pokja Pengaduan Masyarakat
Tugas:
• Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kabupaten/Kota dalam
g g p
memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program
penanggulangan kemiskinan.
Fungsi:
1. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan
masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
2. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi
dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan
kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye
tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian
pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan
kemiskinan.
kemiskinan
dadang-solihin.blogspot.com 42

43. dadang-solihin.blogspot.com 43