Penyusunan Dokumen RPJP Daerah

PENYUSUNAN DOKUMEN
RPJP DAERAH

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Pelatihan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) untuk DPRD Kota Depok
Hotel Sangga Buana-Cipanas, 19 – 21 Juli 2006

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202

Rencana Pembangunan Jangka
g g
Panjang (RPJP) Daerah


Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

 RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka
waktu 5 tahunan.
 RPJP Daerah bersifat makro yang memuat visi, misi,
dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan
p
proses p y
penyusunannya harus dilakukan secara
y
partisipasif dengan melibatkan seluruh stakeholders
pembangunan.
 RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional
Nasional.
 RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP
Daerah Provinsi.
 M
Memperhatikan seluruh aspirasi stakeholders
h tik l h i i t k h ld
pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang
RPJP Daerah.


 Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka
penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan atau RPJP
Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan dan
terkoordinasi.
 Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah
Provinsi dilakukan, selambatnya 3 bulan setelah
penetapan RPJP Nasional
Nasional.
Kabupaten/Kota dilakukan, selambatnya 3 bulan setelah
penetapan RPJP Daerah P i i
t D h Provinsi.
 Bagi Daerah yang belum dapat menyelesaikan
penyusunan dan atau penetapan RPJP Daerah, maka
Kepala Daerah terpilih berkewajiban melanjutkan
penyelesaiannya.



 Khusus bagi daerah-daerah yang sedang
mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Langsung
Langsung,
kegiatan penyusunan Rancangan RPJP Daerah dapat
dilaksanakan oleh penjabat (caretaker) Kepala Daerah.
 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah
Provinsi dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri
p g
cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum
ditetapkan.
 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah
Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq.
Bappeda,
Bappeda sebelum ditetapkan.
ditetapkan


Sistematika Penulisan RPJP Daerah

Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi
Umum Daerah
Bab III Visi, Misi, dan Arah Pembangunan
Daerah
Bab IV Penutup



Bab I
Pendahuluan
P d h l
1.1
1 1 Latar Belakang
 Latar belakang pembentukan Daerah.
 pengertian RPJP Daerah. dan
 proses penyusunan RPJP Daerah
Daerah.
1.2 Maksud dan Tujuan
 Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP
Daerah,
 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan
j g
jangka menengah daerah, dan
g ,
 menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah
Kabupaten/Kota.



1.3 Landasan Hukum
Undang-Undang,
Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan peraturan
Pemerintah,
perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan
daerah dan rencana tata ruang wilayah.
1.4
1 4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
 Mengacu p
g pada arah p
pembangunan p
g pada RPJP
Nasional/Provinsi,
 memperhatikan tujuan dibentuknya daerah,
 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Tata Ruang Pulau.
1.5 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini.



Bab II
Kondisi, Analisis dan
Prediksi Kondisi Umum Daerah
2.1. Kondisi dan Analisis
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
2.1.2 Demografi
2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2.1.4 Sosial Budaya dan Politik
2.1.5 Prasarana dan sarana
2.1.6
6 Pemerintahan
e e ta a
2.1.7 Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap
penting.
2.2.
2 2 Prediksi Kondisi Umum Daerah
Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan
selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis.



2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
Input:
• Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke
belakang):
g)
– permasalahan
– capaian/keberhasilan
Analisis:
A li i
• proyeksi peluang
• proyeksi ancaman
• proyeksi permasalahan
• proyeksi keberhasilan
Output
• Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup


2.1.2 Demografi
Input:
belakang):
g)
– permasalahan
Analisis:
A li i
Output
• Prediksi Kondisi Demografi


2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Input:
belakang):
g)
– permasalahan
Analisis:
A li i
Output
• Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam


Bab III
Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah
3.1
3 1 Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran
yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu Visi bukan
tertentu.
merupakan jargon dan atau motto.
3.2 Misi
Misi d l h
Mi i adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
i k
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
3.3 Arah Pembangunan Daerah
Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan
pembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi: Arahan
Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah
dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan
dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah
DaerahPeran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang
mengacu p
g pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
g y


Bab IV
Penutup
 RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh
stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah
daerah,
 sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan
program calon Kepala Daerah dan
Daerah,
 pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah


Tahapan Penyusunan RPJP Daerah

1. Penyiapan Rancangan RPJP Daerah.
2.
2 Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang
Daerah.
3.
3 Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah
Daerah.
4. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah.


Tahapan Penulisan RPJP Daerah

Tahap 1: Penyiapan Rancangan RPJP Daerah

 P
Penyiapan rancangan RPJP D
i Daerah untuk
h t k
mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah
p
pembangunan daerah y g merupakan tanggung
g yang p gg g
jawab Kepala Bappeda, dan selanjutnya menjadi
bahan bahasan dalam Musrenbang Jangka Panjang
Daerah.
Daerah
 Rancangan RPJP Daerah dimaksud dilampiri dengan
hasil analisis yang menggambarkan kondisi u u
as a a s s ya g e gga ba a o d s umum
daerah dalam periode perencanaan 20 tahun ke
depan, sebagai bahan masukan bagi para
stakeholders pembangunan merumuskan dan
menyepakati visi, misi, dan arah pembangunan
daerah.


Langkah-langkah:
1. Membentuk Tim Fasilitasi RPJP Daerah untuk semua tahapan
perencanaan,
perencanaan dengan komposisi mempertimbangkan lingkup
bidang yang akan dianalisis.
2. Menyusun rencana kerja penyiapan dokumen RPJP Daerah.
3. Menyiapkan Daftar Isi RPJP Daerah.
4. Menyiapkan data kondisi umum daerah dan melakukan analisis
dalam menyusun prediksi kondisi umum daerah ke depan
depan.
5. Menyusun rancangan Visi dan Misi Daerah.
6. Menyusun rancangan Arah Pembangunan Daerah.
7. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan
aspirasi stakeholders pembangunan atas rancangan RPJP Daerah.


Tahap 2:
p Penyelenggaraan
y gg
Musrenbang Jangka Panjang Daerah

 Musrenbang Jangka Panjang Daerah merupakan forum
konsultasi dengan p
g para stakeholders pembangunan
p g
untuk membahas rancangan visi, misi dan arah
pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi
Kepala B
K l Bappeda.
d
 Mendapatkan komitmen para stakeholders
pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam
penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.


Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community based
Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Public service Professional Associations
Military Religious groups
e g ous g oups
Police Women’s groups
Media
BUSINESS
Small/medium/large enterprises
Multinational Corporations
p
Financial institutions
Stock exchange



STAKEHOLDERS

PEMDA



Langkah-langkah:
1. Dokumen yang disiapkan :
a. RPJP Nasional/Provinsi dan analisisnya yang akan digunakan dalam
pembahasan rancangan RPJP Daerah.
b. Rancangan RPJP Daerah serta data dan hasil analisis kondisi umum
daerah.
c. Dokumen hasil sosialisasi, konsultasi, dan penjaringan aspirasi dari
para pemangku-kepentingan pembangunan terhadap rancangan RPJP
Daerah.
2. Persiapan:
a
a. Panduan pe a sa aa ya g memuat du as , ta gga / a tu
a dua pelaksanaan yang e uat durasi, tanggal/waktu
pelaksanaan, mekanisme, dan susunan acara dengan kelompok
bahasan sebagai berikut:
 Pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum daerah.
 Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah
daerah.
 Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah.
b. Mengirim surat undangan kepada peserta.



3.
3 Pelaksanaan:
a. Pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya, serta
penyepakatan prediksi daerah.
b. Pemaparan dan penyepakatan visi d misi d
b P d k t i i dan i i daerah.
h
c. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah.
d. Merumuskan hasil kesepakatan p
p para stakeholders
pembangunan.
e. Membacakan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda.
4. Keluaran:
4 K l
Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka
Panjang Daerah sebagai bahan utama penyempurnaan
rancangan RPJP Daerah.



5. Peserta:
a. Para Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD,
instansi/lembaga daerah, TNI dan POLRI Pengadilan d K j k
i i/l b d h d POLRI, P dil dan Kejaksaan,
para stakeholders pembangunan daerah lainnya, serta wakil
Kementerian/Lembaga yang terkait.
b. Bagi daerah provinsi selain unsur-unsur terkait di atas, berkewajiban
unsur unsur
mengikutsertakan wakil Bappeda Kabupaten/Kota di wilayahnya.
c. Bagi daerah kabupaten/kota selain unsur-unsur terkait di atas,
berkewajiban mengikutsertakan wakil Bappeda Provinsi.
d.
d Selain
S l i unsur-unsur peserta di atas, d
t t dapat j
t juga diik t t k pihak-
diikutsertakan ih k
pihak lain yang dianggap penting.
6. Nara Sumber:
a. Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJP Daerah.
b. Fasilitator/Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan
RPJP Daerah.
c.
c Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan
pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah.


Tahap 3: Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah

 Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah merupakan tanggung
jawab Kepala Bappeda, dengan bahan masukan utama hasil
kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
 Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, dan
g p p p ,
selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 Langkah-langkah:
1. Menyusun rancangan akhir RPJP D
1 M khi Daerah d
h dengan memuatt
kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah dibantu Tim
Fasiltasi.
2. Menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang
y g g
RPJP Daerah dibantu Tim Fasilitasi dan Kepala SKPD yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum.
3. Menyampaikan rancangan akhir RPJP Daerah beserta naskah
akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka
Panjang Daerah kepada Kepala Daerah.


Tahap 4:
p Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP
p g
Daerah
 Untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku, maka RPJP
Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah
selambatnya 3 bulan setelah penetapan RPJP Nasional.
kabupaten/kota dilakukan selambatnya 3 bulan setelah p
p y penetapan
p
RPJP Daerah provinsi.
 Langkah-langkah:
1.
1 Menyiapkan Surat Kepala Daerah perihal penyampaian
Daerah,
naskah rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah
oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap
p
pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta lampirannya
g g p y
kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah.
2. Sebelum RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
perlu:
a. Melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen
Bina Pembangunan Daerah untuk RPJP Daerah provinsi.
b. Melakukan konsultasi dengan Gubernur cq. Bappeda Provinsi
untuk RPJP Daerah kabupaten/kota
kabupaten/kota.

Terima Kasih


Prediksi Kondisi U
ed s o d s Umum
Daerah


 Teknik Proyeksi adalah metoda untuk mendapatkan prediksi masa
depan.
 Analisis secara kuantitatif dapat menggunakan metoda regresi yaitu
regresi li i atau b
i linier t berganda.
d
 Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan
logika teknik proyeksi secara matematis dengan memenuhi prinsip-
prinsip:
1. Menentukan objek yang akan diproyeksi secara utuh, merupakan
suatu entitas yang independen, dapat dikenali kecenderungannya
sepanjang waktu
waktu.
2. Melakukan pengamatan runtun waktu (time-series) minimal sama
dengan 10 tahun atau lebih besar.
3. Mengamati kecenderungan atau faktor pengubah secara kualitatif
maupun k kuantitatif.
tit tif
4. Melakukan ekstrapolasi atau prediksi ke depan, untuk mendapatkan
proyeksi kondisi masa depan.
5.
5 Melakukan prediksi kondisi masa depan yang berkaitan dengan objek-
objek amatan.



Langkah-langkah
1. Menentukan objek yang akan di
1 M t k bj k k diproyeksi secara utuh,
k i t h
yaitu suatu entitas yang dapat dikenali kecenderungan
(trend) perkembangannya sepanjang waktu. Untuk
kepentingan analisis, minimal objek amatan adalah:
k ti li i i i l bj k t d l h
a. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup.
b. Demografi.
g
c. Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
d. Sosial Budaya dan Politik.
e. Prasarana dan sarana.
f. Pemerintahan.
2. Melakukan pengamatan runtun waktu (time-series)
terhadap objek amatan tersebut di atas minimal sama
atas,
dengan 10 tahun atau lebih besar.



3. Analisis Kuantitatif
3 A li i K tit tif
a. Menentukan (beberapa) sub-objek amatan.
b. Menentukan besaran k
b M t k b kuantitatif yang dapat
tit tif d t
digunakan (a.l. metoda regresi dalam melakukan
p
prediksi kondisi objek amatan tersebut).
j )
c. Melakukan analisis regresi untuk memproyeksikan
untuk 20 tahun ke depan dengan selang amatan
tiap tahun.
ti 5 t h
d. Memprediksi kondisi masa depan dengan cara
melakukan ekstrapolasi
ekstrapolasi.
e. Melakukan kajian korelasi antar objek amatan.



4. Analisis Kualitatif:
a.
a Menentukan sub-objek amatan yang dianggap
sub objek
penting, diperlukan keberadaannya, dan atau
diperkirakan akan tetap ada (exist) hingga akhir
tahun rencana.
b. Mengkaji kecenderungan setiap sub-objek amatan,
di mana sepanjang waktu pengamatan dapat:
 menjadi lebih besar atau lebih kecil.
 menjadi lebih baik atau lebih buruk
buruk.
 jenisnya menjadi semakin bervariasi atau berkurang
variasinya.
 Semakin terkendali (dapat dikelola) atau semakin tidak
terkendali (tidak dapat dikelola).



c. Memprediksi kondisi di masa depan, dengan cara:
 melakukan perbandingan (comparation) dengan daerah lain
yang bertipologi sama dan tahapan perkembangannya sudah
lebih maju.
 mengamati kecenderungan yang ada sepanjang waktu, dan
melakukan ekstrapolasi (
p (memperpanjang kecenderungan
p p j g g
tersebut ke masa depan melampaui tahun pengamatan dan
memprediksi akibatnya pada objek amatan).
 mempertajam ekstrapolasi dengan pertanyaan:
• apakah di akhir tahun proyeksi (setelah 20 tahun) objek amatan
masih ada?.
• apakah objek amatan semakin terkendali atau sebaliknya?.
• apakah faktor pengubah yang membuat kecenderungan bekerja
secara konsisten?.
• tindakan apa yang diperlukan agar faktor penentu kecenderungan
atau faktor pengubah tersebut dapat dikelola?.
d. Melakukan analisis keterkaitan antar objek amatan
dan melakukan analisis sebab akibat antar objek
amatan tersebut.

5. Sintesa Analisis Kuantitatif dan Kualitatif
 Membuat kesimpulan:
Prediksi kondisi masing-masing objek amatan untuk 20 tahun
masing masing
ke depan, dengan mengupayakan kesiapan SDM, khususnya
di pihak Pemerintah Daerah untuk menanggulangi masalah
dan mencapai visi yang dituju.
 Melakukan sintesa prediksi Kondisi Umum Daerah 20 tahun
ke depan.
Catatan:
 Metoda sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu
metode mendapatkan gambaran kondisi daerah di masa depan,
untuk memudahkan para stakeholders menyepakati arah
pembangunan yang akan dirumuskan dalam RPJP Daerah.
 Maka dari itu daerah dapat menggunakan metoda pendekatan
lain sepanjang dalam analisisnya menggambarkan asumsi dan
kondisi masa depan yang terukur, terarah dan dapat
dipertanggungjawabkan.


Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan internal Daerah
 Lingkungan internal dapat terdiri dari kekuatan
(Strengths) d k l
(St th ) dan kelemahan (W k
h (Weaknesses). A li i i i
) Analisis ini
diarahkan pada:
1.
1 Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan Daerah
Daerah.
2. Proses atau strategi pengolahan ataupun pemanfaatan input
tersebut.
3. Hasil yang diperoleh selama ini. dan
4. Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil.



Analisis lingkungan eksternal Daerah
 Lingkungan eksternal terdiri dari peluang (Opportunities)
maupun ancaman (Threaths). Umumnya, peluang dan
ancaman sebagai elemen lingkungan eksternal meliputi:
1. Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, fisik dan
pendidikan.
2. Peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang dapat diajak
bekerja sama (collaborators) dan pihak-pihak yang menjadi
p gg gg (competitors). serta
pengganggu ( p )
3. Dukungan pihak- pihak yang memberikan atau menyediakan
sumber daya yang dibutuhkan (suppliers).



Isu-Isu
Isu Isu Strategis Daerah
 Isu-isu
Isu isu strategis Daerah pada hakikatnya merupakan
masalah atau persoalan atau agenda yang perlu atau
harus atau dapat dilakukan atau dikerjakan Daerah
yang muncul sebagai k
l b i konsekuensi d i i t k i antara
k i dari interaksi t
faktor-faktor internal dengan faktor-faktor eksternal
Daerah sehubungan dengan pengembangan misi
Daerah.
D h
 Strategis tidaknya suatu isu tentunya juga harus dinilai
da e a g a urgensitas dan e e a s
dari kerangka u ge s as da relevansi
penanganannya sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan Daerah.



Matrik SWOT

Lingkungan
Internal
Kekuatan/ Kelemahan/
Strengths
g Weaknesses
(S) (W)
Peluang/
g Strategi
g Strategi
g
Lingku
L

Opportunities S-O W-O
Ekste

(O)
ungan
ernal

Ancaman/ Strategi Strategi
Threaths S-T W-T
(T)


Penentuan Isu-Isu Strategis Daerah

No.
No Interaksi Prinsip
1 S–O Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2 S–T Gunakan kekuatan untuk menghindari atau
mengatasi ancaman.
3 W–O  Atasi kelemahan dengan memanfaatkan
peluang, atau
l t
 Manfaatkan peluang dengan meminimalkan
kelemahan.
4 W-T Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman.



Pengelompokan Isu-Isu Strategis Daerah
No. I
N Interaksi
k i Strategi
S i Isu-Isu S
I I Strategis
i
1 S–O agresif keunggulan Daerah bersangkutan dibandingkan
dengan Daerah lain (keunggulan komparatif)
g ( gg p )
2 S–T diversifikasi mobilisasi atas kekuatan yang dimiliki Daerah.
tindakan
3 W–O stabilisasi  melakukan sesuatu (investasi) atau
atau
 tidak melakukan apa-apa dalam arti memilih
rasionalisasi
untuk tidak melakukan sesuatu (divestasi).
4 W-T defensif  mengendalikan kerugian ataupun
atau menghindari kemungkinan kehancuran,
survival  umumnya dilakukan dalam rangka
mempertahankan status quo.


Terima Kasih


Perumusan Visi
e sa s


Strategy Map Pemerintah Kota ILUSTRASI
Pembangunan berkelanjutan
untuk menciptakan nilai
Stakeholder tambah bagi stakeholder
Perspective
Pembangunan Peningkatan
ekonomi Penguatan kepemerintahan p y
pelayanan p
publik

Customer Iklim usaha Ekonomi
Perspective kondusif kerakyatan Organisasi dan
Akuntabilitas Pemukiman dengan
manajemen
j
• P bli service
Public
• Commercial
i
Infrastruktur penunjang
+ sistem manajemen
kepemerintahan
keuangan &
sumberdaya
+ kelestarian lingkungan
Sarana & prasarana
pelayanan publik
kegiatan usaha

Relationship Management Operational Excellent Innovation
• Membangun jejaring bagi pembangunan • Membangun sarana dan prasarana • Penataan mekanisme perencanaan,
ekonomi daerah kepemerintahan evaluasi dan monitoring, serta sistem
Internal • Restrukturisasi regulasi dan administrasi • Fokus pada penyelsaian masalah pelaporan
Process pelayanan publik dan dunia usaha customer (
(bisnis & publik) secara efektif
) f f • Kerjasama antar daerah dalam
pembangunan wilayah
Perspective • Membangun iklim Komunikasi
• Penyiapan layanan berbasis informat
• Senantiasa meningkatkan kualitas layanan
prima dgn membangun sikap & perilaku
RPJM ion, communication, technology ( ICT).
profesional • Penawaran atraktif bagi calon investor
RPJP

1. Penataan organisasi, sistem 1. Peningkatan potensi SDM dari 1. Menyiapkan dukungan sarana dan
Learning manajemen kepemerintahan
sisi IPTEK dan IMTAQ
IMTAQ, prasarana kegiatan kepemerintahan
And 2. Restrukturisasi Perda, SOP, dan hal lain
2. Membangun sikap dan perilaku 2. Memanfaatkan semua aset dan
Growth yg bertentangan dgn nilai-nilai reformasi
fasilitas Pemerintah Kota secara
3. Menjalankan good governance dadang-solihin.blogspot.com budaya
secara yg dilandasi nilai-nilai inti 45
konsisten Pemerintah Kota efektif dan efisien.

Perumusan Visi

1.
1 Visi disusun d
Vi i di dengan cara mempertimbangkan sintesa
ti b k i t
kondisi umum daerah dan arah pembangunan dalam
RPJP Nasional/Provinsi.
2. Visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan
peran daerah dalam konteks pembangunan daerah/
wilayah.
il h
 Fungsi:
kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah
berlangsung efektif.
 Peran:
kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung
kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.


Perumusan Visi

Karakteristik Vi i
K kt i tik Visi
1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginable)
2.
2 Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita citakan
dicita-citakan
(desirable)
3. Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi,
kondisi dan kapasitas yang ada (feasible)
4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama
daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat
beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan
p gg ,
berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa
depan (focused)
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman
(flexible)
(fl ibl )
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku
(communicable)
7.
7 Dapat di
D t dirumuskan d dit li d
k dan ditulis dengan suatu pernyataan yang
t t
singkat, jelas dan padat. walaupun tidak tertutup kemungkinan
rumusan visi tesebut dilengkapi dengan uraian singkat yang
menjelaskan maksud kata kalimat dan atau anak kalimat
kata, kalimat.

Perumusan Visi
Langkah-langkah
Langkah langkah
1. Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk
merumuskan visi, antara lain:
a. Informasi Normatif, berupa:
• rumusan visi daerah yang sudah p
y g pernah disusun.
• nilai-nilai lokal yang masih didukung/dianut dan relevan untuk
menjadi visi RPJP Daerah.
• peran dan fungsi daerah sebagaimana disebutkan dalam RPJP
Nasional/Provinsi,
Nasional/Provinsi atau sementara RPJP Nasional/Provinsi belum
memberikan arahan, dimungkinkan penyepakatan secara lokal.
dan
• informasi lainnya berupa nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan
visi daerah.
b. Informasi Teknis, berupa:
• Kondisi umum daerah masa kini. dan
• Prediksi kondisi
P dik i k di i umum d
daerah k d
h ke depan.
c. Informasi visioner, berupa pandangan para tokoh masyarakat,
pakar, dan atau akademisi, tentang rumusan gambaran
daerah masa depan
depan.

Perumusan Visi

2. Merumuskan beberapa pilihan visi dengan
dengan pendekatan:
a. singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti.
b. melihat kesesuaian dengan potensi dan
kecenderungan pertumbuhan daerah.
c. melihat kesesuaian dengan peran dan fungsi
daerah.
d h
d. mencerminkan kondisi yang realistis, dapat dicapai
dan terukur
terukur.


Perumusan Visi

3. Menentukan visi d
3 M t k i i daerah, d
h dengan cara:
a. membuat pembobotan atau skoring terhadap setiap
visi dengan kriteria dalam butir b tersebut di atas
b. atas.
dan atau
b. ditentukan dengan p
g pemilihan suara terbanyak dari
y
perumus/peserta yang ada.
4. Bila diperlukan, menambahkan penjelasan
atas rumusan visi daerah yang sudah disusun
secara singkat dan padat tersebut.


Perumusan Misi
1.
1 Misi disusun untuk mencapai visi d
Mi i di t k i i i dengan cara
memperhatikan visi, kondisi umum daerah, dan arah
p
pembangunan dalam RPJP Nasional/Provinsi.
g
2. Misi mencerminkan upaya-upaya menjalankan fungsi
dan peran daerah.
 Fungsi:
kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah
berlangsung efektif.
g g
 Peran :
kegiatan Daerah yang memiliki pengaruh dan turut
mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang
lebih luas.


Perumusan Misi
Langkah-langkah
g g
1. Mengkaji visi yang telah ditetapkan.
2. Menyiapkan misi dalam beberapa bentuk uraian untuk
mencapai visi.
i i i
3. Memastikan misi merupakan sekumpulan kegiatan
yang menjadi prasyarat dalam mewujudkan visi.
4. Mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan misi, dengan memperhatikan hasil analisis
prediksi kondisi umum daerah ke depan
depan.
5. Menjaring aspirasi dari semua pelaku pembangunan.
6. Merumuskan misi dalam beberapa bentuk dan p
p pilihan,
,
dalam ungkapan yang singkat, padat, dan didahului
dengan kata kerja.
7.
7 Memperhatikan hasil kajian dan menilai misi daerah
tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal
dan atau eksternal.
8. Menyepakati r m san
8 Men epakati rumusan misi yang dipilih.
ang dipilih

Perumusan Misi

Karakteristik Misi
1.
1 Pernyataan hendaknya tidak terlampau umum atau terlalu samar
yang berakibat pada ketidakefektifan pernyataan tersebut
memberi arahan bagi pengembangan strategi.
2.
2 Pernyataan hendaknya tidak terlampau khusus sehingga tidak
perlu berubah terlalu cepat.
3. Pernyataan tidak sekedar sebuah daftar keinginan.
4.
4 Pernyataan tidak seharusnya tenggelam dalam teknologi
teknologi.
5. Pernyataan harus dapat dikembangkan.
6. Pernyataan harus dapat diterima dan didukung oleh seluruh
komponen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah
daerah.
7. Pernyataan bukan merupakan sebuah daftar penilaian kinerja.
8. Misi harus dapat dicapai.


VISI-MISI Kota Depok ILUSTRASI

VISI
Depok Kota Pendidikan, Pemukiman, Perdagangan dan Jasa yang
Religius dan Berwawasan Lingkungan

MISI
1. Meningkatkan Kualitas Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
2. M i k tk Pelayanan S
2 Meningkatkan P l Sarana d P
dan Prasarana P k t
Perkotaan t t
terutama
dalam bidang Pendidikan, Perdagangan dan Jasa.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah
4 Pemerintah.
5. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Secara berkelanjutan dan
Berwawasan Lingkungan


Perumusan Misi

Enam Komponen Visi, Misi dan Hasil
Visi Misi,
Motivasi
Rancangan SDM & Keterampilan
Visi Misi
Kerja Modal Profesional
dan
Insentif
Hasil
H il
Pengembangan perubahan
     
dan keberhasilan

X      Pengembangan tanpa arah

Pengembangan tersendat
tersendat-

X    
sendat

 
X    Tidak efektif (pemborosan)

  
X   Frustrasi

Perkembangan lambat dan
g
   
X 
tidak kompetitif

    
X Keragu-raguan


Perumusan Arah Pembangunan Daerah

 Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk
mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah
daerah,
sebagai pengejawantahan misi yang disepakati oleh
seluruh stakeholders pembangunan daerah untuk
menjadi k id pembangunan d l
j di koridor b dalam jjangka waktu 20
k kt
tahun, meliputi:
1.
1 Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang utamanya
Panjang,
memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan
dan pelayanan sosial dasar yang menjadi tanggung jawab dan
kewajiban Pemerintah Daerah
Daerah.
2. Fungsi dan Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya
yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.


Perumusan Arah Pembangunan Daerah
Langkah-langkah
Langkah langkah
1. Mengidentifikasikan objek pembangunan dalam
rumusan misi.
misi
2. Mengelompokkan objek pembangunan berdasarkan
kesamaan karakter dan keterkaitannya.
y
3. Merumuskan pilihan arah pembangunan untuk setiap
kelompok objek pembangunan untuk mewujudkan misi
dan visi.
visi
4. Menentukan arah pembangunan masing-masing
kelompok objek pembangunan.
5. Menyepakati arah pembangunan untuk setiap k l
5 M k ti h b t k ti kelompok
k
objek pembangunan.
6. Menyepakati pembagian sub-wilayah/kawasan sesuai
sub wilayah/kawasan
arahan rencana tata ruang wilayah.
7. Menjabarkan arah pembangunan ke dalam sub
wilayah/kawasan.
wilayah/kawasan

Terima Kasih


Analisis Keuangan Daerah
a s s e a ga ae a



 Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah kebijakan
penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada
pengelolaan pendapatan d b l j d
l l d t dan belanja daerah secara
h
efektif dan efisien.
 Untuk memenuhi kebutuhan uraian Arah Kebijakan
Keuangan Daerah tersebut maka data yang diperlukan,
antara lain mengenai:
1. Sumber pendapatan daerah dan sejarah
perkembangannya.
Data Sumber pendapatan daerah terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah maupun Dana
Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Pajak,
DAU, DAK), Bantuan Luar Negeri, Penjualan
Obligasi, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
g g


2.
2 Alokasi belanja daerah dan sejarah
perkembangannya.
Data Alokasi Belanja Daerah berupa belanja wajib
yaitu pengeluaran-pengeluaran biaya yang harus
dilakukan dan tidak bisa dihindari, terdiri dari
a) belanja operasi dan pemeliharaan dan
pemeliharaan,
b) belanja modal yang dianggap prioritas.
3. Kebijakan umum anggaran.
Data kebijakan umum anggaran, meliputi informasi
mengenai upaya pengembangan pendapatan daerah
dan alokasi belanja yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah daerah.


Tahap 1:
p Analisis dalam Penentuan Kebijakan
j
Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.
1 Melakukan Analisis Pengembangan Sumber Pendapatan
Daerah
a. Menentukan asumsi atau perkiraan pertumbuhan
p
perekonomian y g mempengaruhi p g
yang p g pengembangan sumber
g
pendapatan, melalui:
• Pengumpulan data/informasi minimal 5 tahun terakhir mengenai:
- Data Sensus Penduduk
- Kabupaten/Kota Dalam A k
K b t /K t D l Angka
- Indeks Harga Konsumen
- PDRB
- Propeda
- Data-data statistik resmi lainnya.
• Proyeksi lima tahun ke depan untuk memperkirakan laju
pertumbuhan penduduk, inflasi, laju pertumbuhan perekonomian
menurut sektor primer, sekunder dan tersier dan tingkat suku
primer sekunder, tersier,
bunga daerah.
• Menetapkan parameter/variabel mengenai proyeksi jumlah
p
penduduk, laju inflasi, laju p
j j pertumbuhan ekonomi daerah menurut
sektor primer, sekunder dan tersier, income per capita dalam
menentukan kewajaran.


b. Pengembangan S b P d
b P b Sumber Pendapatan D
t Daerah.
h
 Membuat daftar sumber pendapatan daerah dalam periode lima
tahun terakhir
terakhir.
 Mengidentifikasi hasil temuan bentuk-bentuk sumber
pendapatan baru, dengan menggunakan asumsi pertumbuhan
pada angka 1 di atas
atas.
 Melakukan kajian dan analisis terhadap bentuk-bentuk sumber
pendapatan yang baru dan dianggap potensial dikembangkan.
 Merumuskan jenis-jenis k bij k yang perlu dit bitk serta
M k j i j i kebijakan l diterbitkan t
menyusun program dan indikasi kegiatan guna merealisasikan
pengembangan sumber pendapatan baru daerah, berikut
pembiayaan pelaksanaannya
pelaksanaannya.



2. Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah
a. Mengetahui seluruh beban/kewajiban pinjaman,
dilakukan dengan cara:
dil k k d
 Membuat daftar pinjaman daerah yang masih wajib
dibayar, dirinci menurut:
– jenis-jenis i j
j i j i pinjaman.
– tujuan penggunaan pinjaman.
– nama lembaga pemberi pinjaman.
– jangka waktu dan masa t
j k kt d tenggang.
– besaran kewajiban (angsuran pokok dan bunga pinjaman),
dan biaya lainnya.
 Membuat prakiraan besaran kewajiban dari seluruh
pinjaman dalam bentuk perhitungan besaran kewajiban
dan biaya lainnya.
 Merumuskan kebijakan p y
j penyelesaian terhadap
p
beban/kewajiban pinjaman melalui konsultasi dengan
instansi/lembaga terkait, dan lembaga pemberi pinjaman.


b.
b Menentukan DSCR (Debt Service Covarage Ratio) untuk mengetahui
peluang Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pinjaman baru,
dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan daerah terhadap
seluruh besaran kewajiban pinjaman dan biaya lainnya setiap tahun
anggaran,
anggaran melalui rumusan:

Y = P + M - OM

Y = Pendapatan Daerah.
P = Pendapatan Asli Daerah.
M = Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan penerimaan
Daerah, Bangunan,
SDA, dan bagian daerah lainnya.
OM = Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal yang harus
dipenuhi/ tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran ybs
ybs.

DSCR = Y/C
DSCR = D bt S i C
Debt Service Covarage R ti
Ratio
Y = Pendapatan Daerah.
C = Besaran kewajiban pinjaman ditambah biaya lainnya.



c. Merumuskan arah kebijakan kemampuan
pinjaman daerah, sebagai berikut.
 DSCR > 2,5. Daerah dapat melakukan pinjaman
baru.
 DSCR = 2,5. Daerah dapat melakukan pinjaman
baru, dengan syarat untuk proyek/kegiatan yang
dapat menghasilkan pendapatan (cost recovery).
 DSCR < 2,5. Daerah tidak dapat melakukan
pinjaman baru.
 P
Prasyarat tersebut di atas wajib dil k k d
tt b t t jib dilakukan daerahh
pada setiap tahun ingin melakukan pinjaman baru.
 Merumuskan arah kebijakan kemampuan p j
j p pinjaman
daerah, program dan indikasi kegiatannya.



3. Alternatif sumber pembiayaan dari
penjualan/penerbitan obligasi.
a. Menentukan jumlah pendanaan yang diperlukan melalui
skema obligasi.
b. Melakukan perbaikan kinerja dan laporan keuangan daerah
melalui pembenahan administrasi pengelolaan keuangan
daerah untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan
d h k hi d
dalam penerbitan obligasi, dengan pilihan jenis obligasi:
• Obligasi Umum (General Bond).
• Obligasi P d
Obli i Pendapatan (R
t (Revenue B d)
Bond).
• Obligasi Campuran (Double Barreled Bond).
c. Melakukan perhitungan nilai dan komposisi obligasi yang akan
diterbitkan.
diterbitkan
d. Menjalankan prosedur yang ditentukan untuk menerbitkan
obligasi pemerintah daerah.
e.
e Menginventarisasi kebijakan program dan indikasi kegiatan
kebijakan, program,
yang diperlukan untuk lima tahun ke depan, sebagai masukan
untuk arah kebijakan keuangan daerah.


Tahap 2: Analisis dalam Penentuan Kebijakan Arah Belanja
Daerah

1. Melakukan Analisis Belanja
a. Menganalisis proporsi belanja wajib, dilakukan dengan:
 P
Pengumpulan d t APBD periode li
l data i d lima t h t khi
tahun terakhir.
 Menyiapkan informasi/data proporsi komponen belanja
antara belanja operasional dan pemeliharaan dengan
belanja modal, dengan rincian program dan kegiatannya
untuk setiap tahun anggaran.
 Melakukan estimasi belanja lima tahun ke depan, dengan
j p g
menggunakan parameter/variabel yang sudah ditentukan
pada Tahap Pertama butir a.1) di atas.
 Merumuskan arah kebijakan, konfigurasi program, dan
indikasi kegiatan belanja jangka menengah yang
dituangkan dalam RPJM Daerah.



b. Menyusun unit h
b M it harga satuan, serta arah k bij k
t t h kebijakan
dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan
dengan:
 Melakukan analisis unit harga satuan dari tahun ke tahun
dengan memperhatikan tingkat inflasi.
 Mengkaji dampak kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi
terhadap beban keuangan daerah (misal: kenaikan BBM,
perubahan struktur gaji pegawai, dan lainnya).
 M
Mengestimasi unit h
ti i it harga satuan d
t dengan melakukan proyeksi,
l k k k i
menggunakan parameter/variabel yang sudah ditentukan pada
Tahap Pertama butir a.1) untuk lima tahun ke depan.
 M
Menentukan deviasi unit h
t k d i i it harga satuan untuk setiap t h
t t k ti tahun
estimasi.
 Merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan
digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.


2.
2 Pengembangan Ekonomi Lokal
a. Analisis Kebijakan Fasilitasi Ekonomi Lokal
• Memetakan sumber daya daerah yang potensial untuk dapat
dikembangkan berdasarkan hasil analisis kondisi umum daerah
daerah.
• Mengidentifikasi program pengembangan ekonomi lokal yang
telah dikembangkan oleh masyarakat beserta bentuk
kegiatannya.
kegiatannya
• Menyusun rencana tindak untuk merealisasikan program
pengembangan ekonomi lokal yang telah berkembang maupun
y g potensial untuk dapat dikembangkan berupa:
yang p p g p
– Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang telah
berkembang, terdiri dari bidang produksi, bidang distribusi, bidang
pemasaran, bidang teknologi, bidang permodalan, dan bidang
lainnya.
lainnya
– Bentuk-bentuk program pengembangan ekonomi lokal yang potensial
untuk dapat berkembang, terdiri dari bentuk pengelolaan, bentuk
kegiatan usaha, permodalan, peluang pasar, penyerapan tenaga
kerja, dan lain b
k j d l i sebagainya. i
• Merumuskan arah kebijakan keuangan daerah untuk mendukung
pelaksanaan fasilitasi ekonomi lokal.



b. Kemitraan P
b K it Pemerintah dan Swasta
i t hd S t
 Menginventarisasi potensi unggulan sumber daya daerah yang
dapat dikerjasamakan dengan swasta sebagai asset daerah
p j g g
yang terdiri dari asset yang belum disewa, asset yang
dipisahkan dari BUMD, dan asset yang sudah dikerjasamakan
dengan swasta.
 Mengidentifikasi rencana usaha yang akan dibangun dilengkapi
dengan studi kelayakannya.
 Menginventarisasi bentuk kemitraan atau kerja sama usaha
pemerintah–swasta yang dapat dilaksanakan dan tidak
melanggar ketentuan yang berlaku.
 Menetapkan bentuk usaha yang bersifat cost recovery dan non
cost recovery, berdasarkan perhitungan besaran pembiayaan
yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan daerah.
 Merumuskan bentuk kebijakan pelaksanaan kemitraan
Pemerintah-swasta.


Tahap 3:
p Analisis dalam Penentuan Kebijakan Umum
j
Anggaran

1. Menentukan kebijakan arah p g
j pengelolaan p
pendapatan daerah
p
melalui:
 Menetapkan kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah.
 Menetapkan kebijakan rencana pinjaman daerah.
 Menetapkan kebijakan rencana penerbitan obligasi.
2. Menentukan kebijakan arah belanja daerah melalui:
 Menetapkan kebijakan belanja daerah.
 Menetapkan kebijakan fasilitasi ekonomi lokal.
 Menetapkan kebijakan rencana kemitraan pemerintah-swasta.
3. Merumuskan dan menetapkan program dan indikasi kegiatan yang
berkaitan dengan pendapatan d
b k it d d t daerah sebagai penjabaran
h b i j b
kebijakan pada butir a, dan belanja daerah sebagai penjabaran
kebijakan pada butir b, untuk periode 5 tahun dalam bentuk
tahunan.
4. Menerapkan kebijakan pada penyusunan program dan indikasi
kegiatannya untuk pengelolaan pendapatan dan belanja daerah
sehingga efektif dan efisien.


Terima Kasih


Penyusunan Dokumen RPJP Daerah

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (16)

Ähnlich wie Penyusunan Dokumen RPJP Daerah

Ähnlich wie Penyusunan Dokumen RPJP Daerah (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Penyusunan Dokumen RPJP Daerah