Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Kontekstual

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi
• Tupoksi DPRD
• Best Practices
• Orientasi Dasar Politik DPRD
– Agenda Politik Nyata
– Argumentasi Politik Mendasar
– P iki
Pemikiran yang S l l M
Selalu Mencarii
Upaya Perbaikan
– Membangun Sistem Umpan Balik
g p
• Perumusan Positioning Differentiation
Brand (PDB)
• Penyusunan Peraturan
Pen s nan Perat ran Daerah yang ang
Kontekstual


Wadah Perwakilan Rakyat
Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekat dengan
M li d k d
oleh Kepala Daerah yang dipilih rakyat dan secara nyata sering
secara langsung oleh rakyat memperjuangkan kepentingan
rakyat?
y
DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi
yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?
p j
perjuangan kepentingan tertentu
g p g
 Organisasi mana yang mempunyai
Organisasi mana yang mempunyai
Berbagai organisasi kemasyarakatan dasar pijakan kuat dan konkrit di
yang dibentuk mulai dari tingkat lingkungan rakyat?
dusun sampai tingkat nasional


Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
Kebijakan dan Produk‐produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program Fungsi DPRD dan janji program khusus tekanan politik
Pembangunan
g kampanye
p y LSM

Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang sehat Pembuatan keputusan
bagi seluruh warga pemerataan dan lestari partisipatif

Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, SKPD Pimpinan, Komisi, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
Fraksi, Kaukus
F ki K k Biro‐biro dalam
Bi bi d l dan jenis LSM
d j i LSM dan jenis Ormas
d j i O
Partai

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

Warga Negara dan Kepentingan‐kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya Tetap Mapan Kelompok

Perempuan Miskin Tidak Tetap
dadang-solihin.blogspot.com Rentan Individual 6
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1. Legislasi

2. Anggaran

3. Pengawasan


Fungsi Legislasi
Fungsi Legislasi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda),
l d l hk b h( d )
yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan
juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh
eksekutif.
• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi
P d j di d h k ti d k i t h k li j di
instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.
p g g p g


Fungsi Anggaran
Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak dan
menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah
k d l l b h h
Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala
daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui
model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan
pemerintah daerah.
pemerintah daerah
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata
terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun
anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran
daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada kelompok mana
, y g p p p
pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”.


Fungsi Pengawasan
Fungsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
d l hk d k l k k
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya
Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya
kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah,
DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas
DPRD dih k d d i k k li
pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
g p p , p
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan
pelayanan publik di daerah.


Peran dan Fungsi DPRD (1966‐1998)
Peran dan Fungsi DPRD (1966
Peran dan Fungsi DPRD (1966‐
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
DPRD h t j ik k k tif k k it d
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai
eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari
masyarakat.
masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan
mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran
pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen.
i t hd ht l h i k i it k tit
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota
DPRD yang loyal pada rezim.


Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu.
DPRD t i i l bih d d k t dib di k di l l
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah ,
tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan
memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan‐
keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil
keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil
bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan
masyarakat di daerahnya.
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih
representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat memiliki
harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


1/2
Tantangan bagi DPRD yang Efektif
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat
S ti di b kt t l i di d i liti i i k li t lih t
sebagai orang‐orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan
mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan
kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari‐hari di
Indonesia.
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa
Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa
bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama
masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian
menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
menjauhkan diri dari masyarakat biasa


2/2
• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus
T d h k id l h b d blik t
menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan
publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari
1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan
karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui
satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk
membuat lebih banyak lagi.
b t l bih b kl i
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk
menyetujuinya.


Mengapa Hal Ini Terjadi?
Mengapa Hal Ini Terjadi?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih
Si t t i t t b t t DPR/D j di l bih
berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada
pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana
untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD
memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada
memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada
partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat
lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali.
li t h k li b i b i d i k ilih k b li
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
seringkali melibatkan uang.


Kemauan untuk Mereformasi
Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar
A t DPRD if d b iki f i ki d
bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi
selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari‐hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para
politisi.
politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan transparansi.


1/4
Best Practices
Best Practices
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
P t D ht t T i d P ti i i
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan
memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam
proses pembuatan keputusan.

Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
P M R B k
• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk melakukan
konsultasi dengan para konsituennya.
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,
misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing‐masing.


2/4
Best Practices
Best Practices
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
K t lib t P blik d l P P t D h
• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari
kelompok‐kelompok masyarakat sipil.
• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal
untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan
peraturan daerah.
peraturan daerah
• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses
pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap
dan mudah dilaksanakan.


3/4
Best Practices
Best Practices
Dengar Pendapat Publik
D P d t P blik
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat
melalui dengar pendapat publik.
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu
arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah
• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna
meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun
difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.


4/4
Best Practices
Best Practices
Transparansi Anggaran
T iA
• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada
publik dalam bentuk poster.
• Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program radio
untuk membicarakan anggaran daerah.
untuk membicarakan anggaran daerah

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.
Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD


Agenda Politik Nyata
Agenda Politik Nyata

Agenda politik yang sangat nyata dan langsung
memenuhi kebutuhan warga.
 Penanggulangan kemiskinan;
 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
didik d k h t
 Pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi.


Argumentasi Politik Mendasar
g
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
mendasar dan tidak klise.
 Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
pijakan mereka dalam proses politik yang
ij k k d l li ik
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
 Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung
g p g y g g g
diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD
akan mampu membawakan semua kepentingan
warga ke dalam proses pembuatan Peraturan
warga ke dalam proses pembuatan Peraturan
Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.


Pemikiran y
Pemikiran yang Selalu
Mencari Upaya Perbaikan
.
 Anggota DPRD akan selalu dituntut
k l l d
untuk berpikir positif dan konstruktif
dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
 Sering tanpa disadari kebiasaan ini
justru meningkatkan kapasitas modal
justru meningkatkan kapasitas modal
politik yang memang dibutuhkan oleh
anggota DPRD dan struktur politik
pendukungnya.
pendukungnya


Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
umpanbalik yang cepat dan efektif.
umpanbalik yang cepat dan efektif
 Para anggota DPRD dan partai politiknya
dapat selalu melakukan up‐date terhadap
informasi dan program kerjanya.
 Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus menerus
DPRD tersebut juga secara terus menerus
mengevaluasi diri apakah mereka
mempunyai akar yang kuat di tingkat akar
rumput atau justru berkembang menjadi
rumput atau justru berkembang menjadi
partai politik yang mengambang.


Siklus Representasi Wakil Rakyat
 Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat
M d t litik b if t t d ti b h k t
hanya memberikan sebagian hak‐haknya untuk diwakili oleh anggota
DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
 Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
 Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang
memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para
pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
 Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil
rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara
p
politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.
y g g g g p


RAKYAT

PEMILU

Representasi Rakyat
(keterwakilan)

Hubungan dengan DPRD Fungsi Legislasi
Pemilih

Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
kepentingan POLITIK

Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)

Perlindungan hak‐
Peningkatan Kesejahteraan
hak Individu dan
hak Individu dan
Individu dan Masyarakat
I di id d M k
masyarakat
Sumber: NDI, LGSP dadang-solihin.blogspot.com 28

1/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

 Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
D l l k d t k t d l k d t
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif
melalui instrumen fungsi‐fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan,
yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai
dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok‐
d k h d k k di ik l ik l l i k l k
kelompok dalam masyarakat maupun individu‐invidu warga negara.


2/2

 Secara substansial
S bt i l
 perlindungan hak
 peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
 Secara prosedural
 mengikuti prosedur hukum yang benar
 melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
 Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media, serikat, ormas,
LSM, perguruan tinggi, dan lain‐lain.
LSM i i d l i l i
 Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup
anggaran, staf, riset dan informasi.
gg , ,


Positioning Differentiation Brand (PDB)

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
Brand Integrity

Provinsi Jagung Agro Bisnis Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
Brand Integrity
Kabupaten dengan
Pelajaran Bahasa
pemerintahan
Mandarin di Sekolah dan
entrepreneurship untuk
entrepreneurship untuk
Pesantren
mendukung TTI

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
Brand Integrity

Kota Pariwisata Budaya Lokasi Historis Kuno,
Pertambangan DaerahPertambangan
DaerahPertambangan
Batu Bara, Lahan Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah Produk Hukum seperti:
Hukum,

• Perda tentang RPJPD • Perda tentang Pajak Daerah
• Perda tentang RPJMD
P d t t • Perda tentang Retribusi
P d t t R t ib i
• Perda tentang APBD Daerah,
• Dll


Tata Urutan Hukum
(UU 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan PerUU)

No Produk Hukum Penetapan Oleh Fungsi
1. UUD 1945 MPR Sumber hukum Tertinggi dari segala
hukum
2.
2 UU DPR ddan Pelaksana k
P l k konstitusi (UUD 1945)
tit i
ditandatangani oleh
Presiden
3.
3 Peraturan
Perat ran Presiden  Setingkat dengan undang-undang
ndang ndang
Pemerintah  Selanjutnya harus diserahkan
Pengganti Undang- kepada DPR untuk ditetapkan atau
Undang (
g (PERPU)) ditolak menjadi undang-undang
j g g
4. Peraturan Presiden setelah Pelaksanaan undang-undang
Pemerintah disetujui oleh
Menteri
5. Peraturan Daerah DPRD Penyelesaian tugas, kewajiban dan
hak pemerintah daerah


Apa itu Hukum?
Hukum?
Hukum adalah keseluruhan dari alat yang mengatur kehidupan Negara
y g g p g
dan Warga Negara termasuk seluruh peraturan dan kebijakan
pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis dan penegakan hukum
oleh aparat penegak hukum

Hukum juga bisa
Hukum bisa menjadi alat
Hukum bisa menjadi alat
menjelma dalam
sah suatu rezim yang
menciptakan keadilan di
otoriter untuk mengatur
masyarakat dan
masyarakat secara
y
membatasi penguasa
b t i
semena‐mena dan tidak
agar tidak semena‐
adil.
mena.


Bentuk Hukum
Hukum Tertulis (hukum formil)
• Salah satu ciri dari konsepsi hukum
modern yang harus mengatur serta
melayani k hid
l i kehidupan modern.
d

Hukum Tidak Tertulis (hukum materiil)
• Perkembangan budaya dan masyarakat.
g y y
• Saat ini tradisi, kebiasaan, kepercayaan
atau budaya tidak dapat diandalkan lagi.


Asas Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
Perundang-

1. Asas Kejelasan Tujuan:
Harus mempunyai tujuan yang jelas dan yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat:
 Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan
perundang-undangan yang berwenang.
 Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:
Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
dengan jenis peraturan perundang-undangannya.


4. Asas Dapat Dilaksanakan:
Karena benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
benar-benar
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Asas Kejelasan Rumusan:
 Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan
perundang-undangan,
perundang undangan sistematika dan pilihan kata atau
terminologi,
 Bahasa hukumnya j
y jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
g gg
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.

6. Asas Keterbukaan:
Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan
pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan
yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan
dalam proses p
p pembuatan p
peraturan p
perundang-undangan.
g g


7. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex
superior derogate lex inferiori:
Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

8.
8 Asas l specialis derogate lex generalis:
A lex i li d t l li
Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus
mengenyampingkan p
g y p g peraturan p
perundang-undangan y g lebih
g g yang
umum.

9.
9 Asas l posterior derogate lex priori:
A lex t i d t l i i
Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian
mengenyampingkan p
g y p g peraturan p
perundang-undangan y g lahir
g g yang
terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-
undangan tersebut sama.


10. Asas Keadilan:
Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali
terkecuali.

11.
11 Asas kepastian hukum:
Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin
kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam
masyarakat.

12 Asas pengayoman:
12.
Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi
memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan
ketentraman masyarakat.
k k


13. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:
g p g
Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan
mengutamakan kepentingan umum
umum.

14. Asas Kenusantaraan:
Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari
sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia
atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-
perundang
undangan.

15 Asas Kebhinekatunggalikaan:
15.
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah
khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif
dalam kehidupan masyarakat.
p y


Syarat Penyusunan Perda
1. Hindari pemberian kewenangan y g
p g yang
berlebihan;
2. Hindari pengaturan dan persyaratan
yang tidak perlu berlebihan dan sulit
perlu, berlebihan,
diterapkan;
3. Akomodasi ketetapan yang bersifat
transparan, akuntabel, dan melewati
proses pengambilan keputusan yang
benar;;
4. Libatkan tokoh masyarakat setempat;
5. Gunakan proses pelibatan publik
yang l
luas;
6. Tingkatkan efektivitas mekanisme
penegakan hukum.


Prinsip Dasar 1/3
Proses Penyusunan Perda
1. Transparansi/keterbukaan.
 Informasi tentang akan
ditetapkannya suatu kebijakan,
 Peluang bagi masyarakat
untuk memberikan masukan
dan melakukan pengawasan
terhadap pemerintah.


Prinsip Dasar 2/3
2. Partisipasi:
2 P i i i
 Mendorong terciptanya komunikasi publik untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses
pengambilan keputusan pemerintah,
 Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih
baik t k kemudian menyediakan gagasan b
b ik untuk k di di k baru d l
dalam
memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu
isu.
 Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam
menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan
akuntabilitas.
akuntabilitas


Prinsip Dasar 3/3
3. Koordinasi dan Keterpaduan.
 Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan
hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam
pemerintah.
 Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam
y y g
pengambilan keputusan secara utuh.
 Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara
wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik membatasi
koordinasi konflik,
ketidakefektifan, dan yang terpenting membatasi jumlah
produk hukum.


1/3
Prinsip Dasar Perumusan Substansi
p

1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi
Sosial Ekonomi.
 Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian
keilmuan di dalamnya.
 Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan
juga harus mencerminkan isu dan permasalahan
sebenarnya, berikut strategi pemecahan y g dibutuhkan
y , g p yang
masyarakat.
 Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari
para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis
kepentingan
terhadap peraturan yang tengah dirancang atau ditetapkan
perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah,
sosial, d ekonomi di d l
i l dan k i dalamnya.


2/3
p

2. Pendanaan Berkelanjutan.
Berkelanjutan
 Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk
mengimplementasikan suatu peraturan.
 Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan
administrasi dan operasional, dan hanya sebagian kecil
y g g
yang digunakan untuk ppelaksanaan p g
program dan
pembangunan.
 Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan
merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan
hukum di Indonesia.


3/3
p

3. Kejelasan
Kejelasan.
 Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan
dengan baik hanya apabila memiliki kejelasan dan dapat
dipahami l h
di h i oleh masyarakat.k t
 Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan
dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan y g
y g g yang
terdapat di dalamnya.


1/2
Prinsip dalam Penerapan Hukum
1. Akuntabilitas
 Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
prosedur pelaksanaan;
 Ad
Adanya sanksi yang dit t k atas k
k i ditetapkan t kesalahan atau k l l i
l h t kelalaian
dalam pelaksanaan kegiatan;
 Adanya output dan outcome y g terukur.
y p yang
2. Kepastian Hukum
 Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan
konsisten;
 Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;
 Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
 Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.


2/2
Prinsip dalam Penerapan Hukum
3. Keleluasaan Aministratif
 Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi
semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan.
 K l l
Keleluasaan d
dapat dit
t dituangkan secara eksplisit d i li it
k k li it dan implisit
dalam suatu peraturan.
4. Keadilan
 Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan
hukum dan berhak mendapatkan keadilan.
 Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan
ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi
tegaknya keadilan.
g y
 Keadilan harus didukung oleh keberadaan institusi hukum dan
aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak
terpengaruh oleh golongan manapun
manapun.


Tahapan Penyusunan Perda
p y

2 3
1 Identifikasi legal baseline atau Penyusunan
Identifikasi landasan hukum, dan bagaimana Naskah
isu & masalah Perda baru dapat memecahkan
Perda baru dapat memecahkan Akademik
masalah

5
6 Penyelenggaraan Konsultasi Publik: 4
Pembahasan di  Revisi Rancangan Perda; Penulisan
DPRD  Apabila diperlukan, melakukan
pab a d pe u a , e a u a Raperda
konsultasi publik tambahan

7
Penetapan Perda


1.
1 Identifikasi isu & masalah

1. Identikasi isu dan masalah.
2. Identikasi i
2 Id tik i siapa yang t k it dengan masalah.
terkait d l h
3. Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai.
4.
4 Identikasi dampak pemecahan masalah
masalah.
5. Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi.


Metode M4E
M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment

 Men (manusia)
 Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek
hukum) melaksanakan atau bertindak sehingga timbul
masalah;
 Money (uang/anggaran)
 Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana
g j g g g
kedudukan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga
menimbulkan masalah;


 Managerial
 Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari
sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak
terhadap aturan-aturan yang ada.
 Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan
yang baru.
 Method (metode)
 Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan
obyek hukum,
 Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam
sebuah metode
metode.
 Environment (lingkungan)
 Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya p
g g g p g p y persoalan
yang terjadi.
 Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).


2.
2 Identifikasi legal baseline (1)

1. Identikasi l h
1 Id ik i seluruh peraturan perundang-undangan yang ada
d d d
terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai
dengan peraturan perundang-undangan terbawah.
2. Identikasi instansi pelaksana.
3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
dengan mempertimbangkan penulisannya:
d ti b k li
a. Kejelasan pasal dan ayat; dan
b.
b Kepastian preskripsi hukum
hukum.


2.
2 Identifikasi legal baseline (2)

4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
4 E l i f ki i d d d
dengan mempertimbangkan pelaksanaannya:
a. Ketersediaan dana pelaksanaan;
b. Kapasitas administrasi; dan
c. Penegakan hukum.
5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi
untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya
ditingkatkan atau dibuat revisi
revisi.
6. Identikasi macam-macam instrumen hukum yang mungkin dapat
memecahkan masalah.


3. Penyusunan Naskah Akademik (1)

1. Bentuk tim penyusun secara resmi.
a. Keanggotaan tidak terlalu besar
b.
b Masukkan wakil wakil stakeholders
wakil-wakil
c. Penuhi kebutuhan wakil-wakil
d.
d Identifikasi staf pendukung
e. Formalkan dengan Surat Keputusan
2. Komitmen tim penyusun.
a. Komitmen waktu memadai
b. Ruangan – satu ruangan pertemuan
c. Anggaran – jasa-jasa pendukung
3. Aturan prosedural tim penyusun.



4. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah.
a. Identifikasi pakar
b. Identifikasi stakeholders
c. Tentukan cara komunikasi teratur
5. Susun j d l penyelesaian pekerjaan.
5 S jadwal l i k j
6. Mulai penyusunan (drafting)
a.
a Identifikasi isu dan masalah
b. Buat sistematika, tulis teks
c. Perbaiki terus
d. Buat notulensi setiap pertemuan



7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk
membahas draft dan memperoleh masukan:
a. Ki i salinan (
Kirim li (copy) d ft sebelum pertemuan
) draft b l t
b. Sediakan data pendukung sebelum pertemuan
8.
8 Revisi dan finalisasi.
finalisasi


4.
4 Penulisan Raperda

1. Penamaan (Judul)
– jenis peraturan;
– teritorial/wilayah h k / idik i (
t it i l/ il h hukum/yuridiksi (negara, d
daerah, d
h desa d b)
dsb);
– nomor peraturan;
– tahun pembuatan;
– nama peraturan.

Contoh:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GIANYAR
A A A A GA A

2.
2 Frase/Klausul Permanen
Contoh:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

3. Pembukaan
terdiri atas konsiderans atau dasar pemikiran, dasar hukum
pembentukannya dan judul
judul.
4. Batang Tubuh
1. Ketentuan Umum
2. Ketentuan Substansi
3. Ketentuan Sanksi
5. Penutup
6. Lampiran/Penjelasan


5.
5 Penyelenggaraan Konsultasi Publik

• Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur,
dan harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan
rancangan Perda.
• Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling
mengisi dan mempengaruhi.


6.
6 Pembahasan di DPRD

• Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari
dilaksanakannya konsultasi publik.
• Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata,
melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang
diamanatkan d l
di tk dalam UU N Nomor 10 T h 2004 t t
Tahun tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


7.
7 Penetapan Perda
• Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah
Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai
diberlakukannya Perda baru.
• Sebuah Perda baru sebaiknya ada t
S b hP d b b ik d tenggang waktu antara
kt t
disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai
diberlakukannya.
• Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait
dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang
memadai untuk pelaksanaan secara efektif
efektif.
• Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran
masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru,
serta penyelenggaraan pendidikan d pelatihan b i i
l didik dan l ih bagi instansii
pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-
ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut.


Terima Kasih


Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan
P k j : Di kt E l
Direktur Evaluasi Kinerja
i Ki j
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor
p : (021) 392 6248
( )
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Kontekstual

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Kontekstual

Ähnlich wie Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Kontekstual (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Penguatan Tupoksi dan Mekanisme Kerja DPRD dalam Penetapan Perda yang Kontekstual