RPJPD

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN).
• PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Rencana.
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning
Differentiation Brand (PDB)
(PDB).
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah.
• Perencanaan Pembangunan Daerah.
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang
g g j g
Daerah.


Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang jangka
panjang,
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
g
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
daerah


Tujuan SPPN
j
1. Mendukung k di
1 M d k koordinasi antar-pelaku pembangunan.
i t l k b

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, e e t , be ead a , da be e a juta
e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya p j
p g) y penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top down dan bottom-up:
top-down bottom up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah
J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Dari RPJP sampai APBD
p
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL

Pusa
Peme
KL KL APBN

at
erintah
Pedoman Diacu

Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah

Daerah
Peme
Pedoman
P d Diacu
Di

erintah
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN

PP 8/2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1. Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5.
5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD);
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9.
9 Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Pengendalian;
11. Evaluasi;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).


Positioning Differentiation Brand (PDB)
g ( )

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity

p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity

Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Apa Itu Pembangunan?
Tujuan Pembangunan:
Pembangunan adalah:
1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
proses perubahan ke arah of living) setiap orang, baik
kondisi yang lebih baik pendapatannya, tingkat konsumsi
melalui upaya yang
l l i pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
dilakukan secara kesehatan, pendidikan, dll.
terencana. 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam:
p masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Syarat Dokumen Perencanaan
y
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
Achievable:
kapasitas dan sumber daya yang ada;
p y y g ;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond:
5 Ti Bond
B d: Waktu/periode
W kt / i d pencapaian ki j dit t k
i kinerja ditetapkan.


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


1/3
1/3
Apa it RPJPD
itu
• RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam
jangka waktu 20 tahun ke depan.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah D
P i t h Daerah, DPRD d masyarakat memberikan perhatian
h DPRD, dan k t b ik h ti
penting pada:
1.
1 Kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD dan
RPJPD,
2. Monitoring, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.


2/3
Apa it RPJPD
itu
• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi
acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala
yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan
RKPD,
• Oleh k
Ol h karena itu, h l h l b ik t i i akan menentukan k lit
it hal-hal berikut ini k t k kualitas
RPJPD dan dokumen lain dibawahnya:
– Analisis kecenderungan dan perspektif masa depan
depan,
– Pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa
p ,
depan,
– Kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan
pembangunan 20 tahun ke depan.


3/3
Apa it RPJPD
itu
RPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
2. bagaimana mencapainya dan;
3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.


1/6
1/6
Prinsip Penyusunan RPJPD
Pen s nan
Strategic Thinking Process:
St t i Thi ki P
1. Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan masa kini yang
jelas
2. Ada kejelasan status kinerja pembangunan daerah masa kini
3.
3 Ada
Ad analisis t d atau k
li i trend t kecenderungan perkembangan f kt f kt
d k b faktor-faktor
eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah
seperti fisik, sosial, ekonomi, politik, dan teknologi
p , , ,p , g
4. Ada analisis tentang kekuatan dan kelemahan internal dan peluang
dan encaman eksternal pembangunan daerah
5. Ada rumusan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah yang
SMART
6. Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART
(specific, measurable, achievable, reliable, time bound)


2/6
Pen s nan
Strategic Thinking Process:
St t i Thi ki P
7. Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
8. Ada rumusan arah kebijakan untuk masing-masing strategi
9. Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap
perkembangan i t
k b internal d eksternal yang t j di
l dan k t l terjadi
10. Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan
11. Ada k
11 Ad komunikasi dan k
ik i d konsultasi b k l j t d i d k
lt i berkelanjutan dari dokumen yang
dihasilkan
12.
12 Ada instrumen metodologi pendekatan (seperti scenario planning)
instrumen, metodologi,
yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan
p
Demokratis dan Partisipatif


3/6
Pen s nan
Pelibatan M
P lib t Masyarakat (Stakeholders):
k t (St k h ld )
1. Ada identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam
proses pengambilan keputusan perencanaan
2. Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk
mengetahui harapan masyarakat atas masa depan pembangunan
daerahnya
3. Memperhatikan hasil p
p proses musrenbang RPJPD dan kesepakatan
g p
dengan masyarakat tentang arah pembangunan daerah
4. Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholder
dalam pengambilan keputusan
5. Ada transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan


4/6
Pen s nan
Pelibatan M
P lib t Masyarakat (Stakeholders):
k t (St k h ld )
6. Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat,
terutama kaum perempuan dan kelompok marginal dan lembaga
penelitian/perguruan tinggi
7.
7 Ada sense of ownership masyarakat terhadap RPJPD
8. Ada pelibatan dari media
9.
9 Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting
pengambilan keputusan seperti:
Perumusan prioritas isu dan permasalahan,
Perumusan
Perumusan alternatif skenario perjalanan pembangunan daerah,
Perumusan visi, misi, dan arah/kebijakan pembangunan jangka
Perumusan
panjang


5/6
Pen s nan
Konsultasi dengan kekuatan politis terutama KDH dan DPRD:
K lt i d k k t liti t t d DPRD
1. Ada keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJPD
2. Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJPD
3. Ada naskah akademis untuk mendukung proses pengesahan
RPJPD
4. Ada review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJPD
5.
5 Ada
Ad review, saran, dan masukan G b
i d k Gubernur P i i b k it
Provinsi berkaitan
terhadap rancangan RPJPD
6.
6 Ada pembahasan terhadap RANPERDA RPJPD
7. Ada pengesahan RPJPD sebagai Peraturan Daerah yang mengikat
semua pihak untuk melaksanakannya dalam dua puluh tahun ke
depan


6/6
Pen s nan
Sinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen
Si id t t i t d k it
pemerintahan atasan:
1.
1 Ada sinergi dengan RPJP dan RPJM Nasional
2. Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RTRWD Provinsi
3.
3 Ada i
Ad sinergi d k
i dan konsistensi d
i t i dengan RTRWD
4. Ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan
pembangunan global seperti MDG’s Sustainable Development
MDG s, Development,
pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi,
dsb


Tata Cara Penyusunan RPJPD

Saran,, Rumusan
Rancangan
tanggapan, hasil
Visi & Misi Rekomendasi kesepakatan
stakeholders & komitmen

Rancangan
Prediksi Kondisi Akhir RPJPD
Umum Daerah Rancangan RPJP - Visi
Merumuskan - Misi Penetapan
P t
- Geomorfologi & gambaran awal Sosialisasi, Perda ttg
Konsultasi Musrenbang - Arah
lingkungan
- Visi Jangka RPJPD
Publik, dan Pembangunan
- Ekonomi & SDA - Misi jaring Panjang Peraturan
- Arah Pembangunan asmara Daerah ▪ Arahan Daerah ttg
-D
Demografi
fi Umum RPJP Daerah
- Prasarana dan ▪ Fungsi &
sarana peran sub
wilayah/
- dll.
kawasan
Rancangan Arah
Pembangunan
Rencana tata ruang

www.dadangsolihin.com 49

Sistematika Penulisan RPJPD 1/2
Bab I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan 2. Maksud dan Tujuan RPJPD
Jangka Panjang Daerah 3. Landasan Hukum Perlunya Penyusunan
RPJPD
 UU No 25/2004
 UU No 32/2004
 SE Mendagri No 050/2020/SJ
4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
 RPJP Nasional
 RPJP Provinsi
 RTRW Nasional
 RTRW Provinsi
5. Sistematika Penulisan
Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI
KONDISI UMUM DAERAH
1.
1 Profil Kinerja Capaian P b
P fil Ki j C i Pembangunan
Daerah Masa Kini
 Pelayanan umum
 Ketertiban dan keamanan
 Ekonomi
Provinsi/Kabupaten/Kota  Lingkungan hidup
 Perumahan dan fasilitas umum


Sistematika Penulisan RPJPD 1/2
 Kesehatan Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN
 Pariwisata dan budaya DAERAH
 Pendidikan
 Perlindungan sosial 1. Visi
2. Misi
2. Peluang dan Tantangan Pembangunan 3. Arah dan Strategi Pembangunan Daerah
Daerah Jangka Panjang
 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup  Arahan dan Strategi Pembangunan jangka
 Demografi Panjang
 Ekonomi dan Sumber Daya Alam  Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah
 Sosial Budaya dan Politik
 Prasarana dan Sarana Bab IV PENUTUP
 Pemerintahan
Lampiran
L i
3. Implikasi pada Penyelenggaraan
Pembangunan Daerah Masa Depan
 Pelayanan umum
y
 Ketertiban dan keamanan
 Ekonomi
 Lingkungan hidup
 Perumahan dan fasilitas umum
 Kesehatan
 Pariwisata dan budaya
 Pendidikan
 Perlindungan sosial

RPJPD

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie RPJPD

Ähnlich wie RPJPD (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

RPJPD