SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
Downloaden Sie, um offline zu lesen
REPUBUK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
NOMOR 192/PMK.010/2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
193/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA
ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik
dan hasil pengolahan tembakau lainnya telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok
Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang TarifCukai
Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil
Pengolahan Tembakau Lainnya perlu diubah dan
disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum di bidang tarifcukai hasil tembakau;
c. bahwa pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target
penerimaan cukai tahun 2023 pada tanggal 29 September
2022 dan alternatif kebijakan dalam mengoptimalkan
upaya pencapaian target penerimaan tahun 2023 dan
tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2022;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang TarifCukai
Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil
Pengolahan Tembakau Lainnya;
jdih.kemenkeu.go.id
- 2 -
Mengingat
Menetapkan
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 954);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok
Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
193/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL
PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA.
Pasa!I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau
Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1385), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 16, angka 17, dan angka 19 Pasal 1
diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan
pabrik.
jdih.kemenkeu.go.id
- 3 -
3. Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil
Pengolahan Tembakau Lainnya selanjutnya disebut
Hasil Tembakau.
4. Rokok Elektrik adalah Hasil Tembakau berbentuk
cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari
pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara
ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan
teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan
bahan pengganti atau bahan pembantu dalam
pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen
akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang
dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan
alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
5. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang
selanjutnya disingkat HPTL adalah Hasil Tembakau
yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret,
Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, dan
Rokok Elektrik yang dibuat secara lain sesuai dengan
perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa
mengindahkan bahan pengganti atau bahan
pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
6. Rokok Elektrik Padat adalah rokok elektrik berbentuk
padatan yang berasal dari pengolahan daun
tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau
cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan
selera konsumen tanpa mengindahkan bahan
pengganti atau bahan pembantu dalam
pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen
akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang
dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan
alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
7. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah rokok
elektrik berbentuk cairan yang berasal dari
pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara
ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan
teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan
bahan pengganti atau bahan pembantu dalam
pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen
akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang
dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan
alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
8. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup adalah rokok
elektrik berbentuk cairan yang berasal dari
pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara
ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan
teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan
bahan pengganti atau bahan pembantu dalam
pembuatannya, yang terdapat di dalam suatu alat
atau ternpat penampungan dalam satu kesatuan yang
tidak dapat diisi ulang, yang disediakan untuk
konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran,
yang hanya bisa dikonsumsi dengan cara dipanaskan
menggunakan alat pemanas elektrik khusus
kemudian dihisap.
jdih.kemenkeu.go.id
- 4 -
9. Tembakau Molasses adalah hasil pengolahan
tembakau lainnya yang berasal dari pengolahan daun
tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa
sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera
konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti
atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang
dipanaskan menggunakan shisha/hookah (pipa
panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau)
atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan
cara dihisap.
10. Tembakau Hirup (Snuff Tobacco) adalah hasil
pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari
pengolahan daun tembakau yang dibuat dan
dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan
perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa
mengindahkan bahan pengganti atau bahan
pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi
dengan cara dihirup.
11. Tembakau Kunyah (Chewing Tobacco) adalah hasil
pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari
pengolahan daun tembakau yang dibuat dan
dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan
perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa
mengindahkan bahan pengganti atau bahan
pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi
dengan cara dikunyah.
12. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
13. Importir Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau
yang selanjutnya disebut Importir adalah Orang yang
memasukkan barang kena cukai berupa Hasil
Tembakau ke dalam daerah pabean.
14. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan
sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
15. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga
transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat
konsumen akhir.
16. Merek Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan
Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang
selanjutnya disebut Merek Hasil Tembakau adalah
identitas produk berupa susunan huruf dan/atau
angka yang memuat identitas pengusaha pabrik hasil
tembakau/importir dan informasi lain terkait cukai
dan pungutan lainnya dalam rangka penetapan tarif
cukai.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
jdih.kemenkeu.go.id
- 5 -
19. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalamjabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Cukai.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (la), sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Tarif cukai Hasil Tembakau produksi dalam negeri
dan impor ditetapkan dengan menggunakan jumlah
dalam rupiah, untuk setiap:
a. satuan mililiter atas:
1. Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair
Sistem Terbuka; dan
2. cairan yang terdapat di dalam cartridge atas
Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair
Sistem Tertutup; dan
b. satuan gram atas:
1. padatan tembakau yang terdapat di dalam
batang atau kapsul atas Hasil Tembakau
berupa Rokok Elektrik Padat; dan
2. Hasil Tembakau berupa HPTL.
(la) Satuan mililiter atas Hasil Tembakau berupa Rokok
Elektrik Cair Sistem Tertutup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 2 dan satuan gram atas
padatan tembakau yang terdapat di dalam batang
atau kapsul atas Hasil Tembakau berupa Rokok
Elektrik Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 1 dibulatkan ke atas dalam satuan
sepersepuluh.
(2) Besaran tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rincianjenis
Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dan Pasal 3.
(3) Tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan batasan Harga Jual Eceran
minimum per satuan Hasil Tembakau sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pasal 8 dihapus.
4. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 9 diubah, sehingga Pasal
9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal9
(1) Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan
tarif cukai Hasil Tembakau berdasarkan:
a. permohonan pencabutan penetapan tarif cukai
Hasil Tembakau oleh Pengusaha Pabrik atau
Importir;
b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau
jdih.kemenkeu.go.id
- 6 -
c. hasil penelitian lebih lanjut Kepala Kantor,
dalam hal hasil pengawasan di lapangan
ditemukan kemasan Hasil Tembakau yang
bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan
yang mengatur mengenai perdagangan barang
kena cukai.
(2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Kantor menetapkan keputusan
pencabutan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau.
5. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni
Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BABIIIA
MEREK HASIL TEMBAKAU
Pasal9A
(1) Merek Hasil Tembakau diberikan oleh Kepala Kantor
pada saat penetapan tarif cukai Hasil Tembakau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Merek Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat susunan huruf dan/atau angka
yang terdiri dari beberapa karakter yang secara
umum diambil dari nama pabrik/Importir dan
informasi lain terkait cukai dan pungutan lainnya.
(3) Informasi lain terkait cukai dan pungutan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:
a. besaran tarif cukai;
b. Harga Jual Eceran;
c. isi kemasan;
d. tujuan pemasaran; dan
e. bentuk fisik pita cukai,
yang membedakan Merek Hasil Tembakau yang
dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau
Importir.
(4) Tata cara penentuan Merek Hasil Tembakau
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
6. Mengubah Lampiran menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Untuk tahun 2023:
1) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir
mengajukan permohonan penetapan tarif cukai
untuk Merek Hasil Tembakau baru dan mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2023, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) tarif cukai yang diajukan dalam
permohonan sesuai dengan Lampiran huruf
A Peraturan Menteri ini; dan
jdih.kemenkeu.go.id
- 7 -
b) Harga Jual Eceran yang diajukan dalam
permohonan tidak boleh lebih rendah dari
batasan Harga Jual Eceran mm1mum
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf A Peraturan Menteri ini.
2) Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa
Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan
Tembakau Lainnya masih tetap berlaku
untuk dokumen pemesanan pita cukai dan
dokumen pemberitahuan pengeluaran
barang kena cukai yang belum dilunasi
cukainya dari pabrik Hasil Tembakau
untuk tujuan ekspor sampai dengan
tanggal 31 Desember 2022;
b) penetapan tarif cukai untuk Merek Hasil
Tembakau baru sebagaimana dimaksud
pada angka 1) dapat digunakan untuk
kegiatan penyediaan pita cukai yang
dilaksanakan setelah diundangkannya
Peraturan Menteri ini dengan tetap
memperhatikan ketentuan mengenai
penyediaan dan pemesanan pita cukai; dan
c) batas pelekatan pita cukai yang telah
dipesan sampai dengan tanggal 31
Desember 2022 dengan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021
tentangTarif Cukai Hasil Tembakau Berupa
Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan
Tembakau Lainnya paling lambat tanggal 1
Februari 2023.
b. Untuk tahun 2024:
1) Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai
dengan tarif cukai yang berlaku
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf B Peraturan Menteri ini;
b) Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali
tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual
Eceran mm1mum per satuan Hasil
Tembakau yang berlaku sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf B
Peraturan Menteri ini;
c) penetapan kembali tarif cukai berdasarkan
Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini
mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024;
dan
d) penetapan kembali tarif cukai dilakukan
sejak tanggal 1 November 2023 sampai
dengan tanggal 1 Desember 2023.
jdih.kemenkeu.go.id
- 8 -
2) Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan
berdasarkan Lampiran huruf A Peraturan
Menteri ini masih tetap berlaku untuk
dokumen pemesanan pita cukai dan
dokumen pemberitahuan pengeluaran
barang kena cukai yang belum dilunasi
cukainya dari pabrik Hasil Tembakau
untuk tujuan ekspor sampai dengan
tanggal 31 Desember 2023;
b) penetapan kembali sebagaimana dimaksud
pada angka 1) dapat digunakan untuk
kegiatan penyediaan pita cukai yang
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
ketentuan mengenai penyediaan dan
pemesanan pita cukai; dan
c) batas pelekatan pita cukai yang telah
dipesan sampai dengan tanggal 31
Desember 2023 dengan tarif sebagaimana
dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri
ini dilakukan paling lambat tanggal 1
Februari 2024.
c. Ketentuan mengenai Merek Hasil Tembakau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A untuk
dicantumkan pada kemasan untuk penjualan eceran
sesuai ketentuan mengenai perdagangan barang kena
cukai yang pelunasan cukainya dengan cara
pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda
pelunasan cukai lainnya, mulai berlaku sejak tanggal
1 April 2023.
2. Ketentuan mengenai:
a. Tarif cukai Hasil Tembakau dan batasan Harga Jual
Eceran minimum per satuan Hasil Tembakau, untuk
setiap jenis Hasil Tembakau buatan dalam negeri dan
yang diimpor sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini mulai
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2023; dan
b. Tarif cukai Hasil Tembakau dan batasan Harga Jual
Eceran minimum per satuan Hasil Tembakau, untuk
setiap jenis Hasil Tembakau buatan dalam negeri dan
yang diimpor sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini mulai
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.
3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id
sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
Administrasi Kementerian
'
o'Y
199001 1 001
Salinan
· o Umum

ARTO r
- 9 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 2022
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1274
Salinan sesuai dengan aslinya
NIP 19690922 199001 1 001
jdih.kemenkeu.go.id
- 10 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192/PMK.010/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
193/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN
TEMBAKAU LAINNYA
A. HARGA JUAL ECERAN MINIMUM DAN TARIF CUKAI ROKOK ELEKTRIK
DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA TAHUN 2023
No.
Urut
1.
2.
Jenis Hasil
Tembakau
Rokok Elektrik,
berupa
a. Rokok Elektrik
Padat
b. Rokok Elektrik
Cair Sistem
Terbuka
c. Rokok Elektrik
Cair Sistem
Tertutup
Hasil Pengolahan
Tembakau
Lainnya, berupa
a. Tembakau
Molasses
b. Tembakau Hirup
c. Tembakau
Kunyah
Harga Jual Eceran
'.farif Cukai
Minimum
Satuan
Besaran
Besaran Satuan
Rp 5.527,00 Per gram
Rp 938,00 Per
mililiter
Rp 37.365,00 Per
cartridge
Rp 228,00 Per gram
Rp 2.886,00
Rp 532,00
Per
gram
Per
mililiter
Rp 6.392,00 Per
mililiter
Rp 127,00 Per
gram
Rp 228,00 Per gram Rp 127,00 Per
gram
Rp 228,00 Per gram Rp 127,00 Per
gram
jdih.kemenkeu.go.id
sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK lNDO ESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Administrasi Kementerian
- 11 -
8. HARGA JUAL ECERAN MINIMUM DAN TARIF CUKAI ROKOK ELEKTRIK
DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA TAHUN 2024
No.
Urut
Jenis Hasil
Tembakau
Harga Jual Eceran
Minimum
Besaran Satuan
Tarif Cukai
Besaran Satuan
1. Rokok Elektrik,
berupa
a. Rokok Elektrik Rp 5.886,00 Per gram Rp 3.074,00 Per
Padat gram
b. Rokok Elektrik
Cair Sistem
Rp 1.121,00 Per
mililiter
Rp 636,00 Per
mililiter
Terbuka
c. Rokok Elektrik
Cair Sistem
Rp 39.607,00 Per
cartridge
Rp 6.776,00 Per
mililiter
Tertutup
2. Hasil Pengolahan
Tembakau Lainnya,
berupa
a. Tembakau Rp 242,00 Per gram Rp 135,00 Per
Molasses
b. Tembakau Hirup Rp 242,00 Per gram Rp 135,00
gram
Per
gram
c. Tembakau Rp 242,00 Per gram Rp 135,00 Per
Kunyah gram
jdih.kemenkeu.go.id

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie PMK No. 192

Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Ihm Sheva Hambuako
 
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Ihm Sheva Hambuako
 
Bagian 5 selvi
Bagian 5 selviBagian 5 selvi
Bagian 5 selvienjiem
 
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdf
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdfTelaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdf
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdfArhasita
 
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdf
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdfTelaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdf
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdfArhasita
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
 
Teknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokokTeknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokokbeacukaikudus
 
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)AhmadFikriNoor
 
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdfUSER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdfssuser6a5966
 

Ähnlich wie PMK No. 192 (10)

Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
 
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
 
PMK Nomor 62/PMK.011/2010
PMK Nomor 62/PMK.011/2010PMK Nomor 62/PMK.011/2010
PMK Nomor 62/PMK.011/2010
 
Bagian 5 selvi
Bagian 5 selviBagian 5 selvi
Bagian 5 selvi
 
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdf
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdfTelaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdf
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdf
 
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdf
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdfTelaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdf
Telaah pupuk pemerintah Provinsi Jawa Timur_signed (3).pdf
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
 
Teknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokokTeknis pemungutan pajak rokok
Teknis pemungutan pajak rokok
 
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
PMK Nomor 48 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan)
 
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdfUSER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik V.5.0 Penyedia.pdf
 

Mehr von CIkumparan

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfCIkumparan
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfCIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfCIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxxCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxCIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxCIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfCIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
 
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdfCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfCIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfCIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranCIkumparan
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXCIkumparan
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMCIkumparan
 

Mehr von CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
1822 - SK WAKIL KETUA - PENONAKTIFAN SEMENTARA.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 

PMK No. 192

  • 1. REPUBUK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOMOR 192/PMK.010/2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 193/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang TarifCukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarifcukai hasil tembakau; c. bahwa pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2023 pada tanggal 29 September 2022 dan alternatif kebijakan dalam mengoptimalkan upaya pencapaian target penerimaan tahun 2023 dan tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2022; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang TarifCukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya; jdih.kemenkeu.go.id
  • 2. - 2 - Mengingat Menetapkan 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 193/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA. Pasa!I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 16, angka 17, dan angka 19 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 2. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik. jdih.kemenkeu.go.id
  • 3. - 3 - 3. Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya selanjutnya disebut Hasil Tembakau. 4. Rokok Elektrik adalah Hasil Tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap. 5. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, dan Rokok Elektrik yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. 6. Rokok Elektrik Padat adalah rokok elektrik berbentuk padatan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap. 7. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap. 8. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup adalah rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang terdapat di dalam suatu alat atau ternpat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang hanya bisa dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik khusus kemudian dihisap. jdih.kemenkeu.go.id
  • 4. - 4 - 9. Tembakau Molasses adalah hasil pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan shisha/hookah (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap. 10. Tembakau Hirup (Snuff Tobacco) adalah hasil pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup. 11. Tembakau Kunyah (Chewing Tobacco) adalah hasil pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah. 12. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 13. Importir Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai berupa Hasil Tembakau ke dalam daerah pabean. 14. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai. 15. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir. 16. Merek Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disebut Merek Hasil Tembakau adalah identitas produk berupa susunan huruf dan/atau angka yang memuat identitas pengusaha pabrik hasil tembakau/importir dan informasi lain terkait cukai dan pungutan lainnya dalam rangka penetapan tarif cukai. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. jdih.kemenkeu.go.id
  • 5. - 5 - 19. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalamjabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Tarif cukai Hasil Tembakau produksi dalam negeri dan impor ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah, untuk setiap: a. satuan mililiter atas: 1. Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka; dan 2. cairan yang terdapat di dalam cartridge atas Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup; dan b. satuan gram atas: 1. padatan tembakau yang terdapat di dalam batang atau kapsul atas Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat; dan 2. Hasil Tembakau berupa HPTL. (la) Satuan mililiter atas Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan satuan gram atas padatan tembakau yang terdapat di dalam batang atau kapsul atas Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh. (2) Besaran tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rincianjenis Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. (3) Tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batasan Harga Jual Eceran minimum per satuan Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Pasal 8 dihapus. 4. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal9 (1) Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau berdasarkan: a. permohonan pencabutan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau oleh Pengusaha Pabrik atau Importir; b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau jdih.kemenkeu.go.id
  • 6. - 6 - c. hasil penelitian lebih lanjut Kepala Kantor, dalam hal hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan Hasil Tembakau yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai. (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menetapkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau. 5. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BABIIIA MEREK HASIL TEMBAKAU Pasal9A (1) Merek Hasil Tembakau diberikan oleh Kepala Kantor pada saat penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Merek Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat susunan huruf dan/atau angka yang terdiri dari beberapa karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik/Importir dan informasi lain terkait cukai dan pungutan lainnya. (3) Informasi lain terkait cukai dan pungutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. besaran tarif cukai; b. Harga Jual Eceran; c. isi kemasan; d. tujuan pemasaran; dan e. bentuk fisik pita cukai, yang membedakan Merek Hasil Tembakau yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir. (4) Tata cara penentuan Merek Hasil Tembakau ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 6. Mengubah Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Untuk tahun 2023: 1) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir mengajukan permohonan penetapan tarif cukai untuk Merek Hasil Tembakau baru dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023, dengan ketentuan sebagai berikut: a) tarif cukai yang diajukan dalam permohonan sesuai dengan Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini; dan jdih.kemenkeu.go.id
  • 7. - 7 - b) Harga Jual Eceran yang diajukan dalam permohonan tidak boleh lebih rendah dari batasan Harga Jual Eceran mm1mum sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini. 2) Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut: a) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; b) penetapan tarif cukai untuk Merek Hasil Tembakau baru sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai; dan c) batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentangTarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya paling lambat tanggal 1 Februari 2023. b. Untuk tahun 2024: 1) Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut: a) tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai dengan tarif cukai yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini; b) Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran mm1mum per satuan Hasil Tembakau yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini; c) penetapan kembali tarif cukai berdasarkan Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024; dan d) penetapan kembali tarif cukai dilakukan sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023. jdih.kemenkeu.go.id
  • 8. - 8 - 2) Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut: a) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; b) penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai; dan c) batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan tarif sebagaimana dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Februari 2024. c. Ketentuan mengenai Merek Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A untuk dicantumkan pada kemasan untuk penjualan eceran sesuai ketentuan mengenai perdagangan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023. 2. Ketentuan mengenai: a. Tarif cukai Hasil Tembakau dan batasan Harga Jual Eceran minimum per satuan Hasil Tembakau, untuk setiap jenis Hasil Tembakau buatan dalam negeri dan yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; dan b. Tarif cukai Hasil Tembakau dan batasan Harga Jual Eceran minimum per satuan Hasil Tembakau, untuk setiap jenis Hasil Tembakau buatan dalam negeri dan yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id
  • 9. sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Administrasi Kementerian ' o'Y 199001 1 001 Salinan · o Umum ARTO r - 9 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1274 Salinan sesuai dengan aslinya NIP 19690922 199001 1 001 jdih.kemenkeu.go.id
  • 10. - 10 - LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 193/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA A. HARGA JUAL ECERAN MINIMUM DAN TARIF CUKAI ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA TAHUN 2023 No. Urut 1. 2. Jenis Hasil Tembakau Rokok Elektrik, berupa a. Rokok Elektrik Padat b. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka c. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, berupa a. Tembakau Molasses b. Tembakau Hirup c. Tembakau Kunyah Harga Jual Eceran '.farif Cukai Minimum Satuan Besaran Besaran Satuan Rp 5.527,00 Per gram Rp 938,00 Per mililiter Rp 37.365,00 Per cartridge Rp 228,00 Per gram Rp 2.886,00 Rp 532,00 Per gram Per mililiter Rp 6.392,00 Per mililiter Rp 127,00 Per gram Rp 228,00 Per gram Rp 127,00 Per gram Rp 228,00 Per gram Rp 127,00 Per gram jdih.kemenkeu.go.id
  • 11. sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum MENTERI KEUANGAN REPUBLIK lNDO ESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Administrasi Kementerian - 11 - 8. HARGA JUAL ECERAN MINIMUM DAN TARIF CUKAI ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA TAHUN 2024 No. Urut Jenis Hasil Tembakau Harga Jual Eceran Minimum Besaran Satuan Tarif Cukai Besaran Satuan 1. Rokok Elektrik, berupa a. Rokok Elektrik Rp 5.886,00 Per gram Rp 3.074,00 Per Padat gram b. Rokok Elektrik Cair Sistem Rp 1.121,00 Per mililiter Rp 636,00 Per mililiter Terbuka c. Rokok Elektrik Cair Sistem Rp 39.607,00 Per cartridge Rp 6.776,00 Per mililiter Tertutup 2. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, berupa a. Tembakau Rp 242,00 Per gram Rp 135,00 Per Molasses b. Tembakau Hirup Rp 242,00 Per gram Rp 135,00 gram Per gram c. Tembakau Rp 242,00 Per gram Rp 135,00 Per Kunyah gram jdih.kemenkeu.go.id