1. ( NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035 )
Jl. Mampang Prapatan XI No. 23, Jakarta 12790- Indonesia *
Phone (62-21) 79196721, 79196722, 7901950 * Fax (62-21) 7941577 * E-mail: infid@infid.org * www.infid.org
Batalkan Utang Pembelian Kapal Perang dari Jerman
Pada tahun 1993 Pemerintah Indonesai dan pemerintah Jerman mengadakan kontrak
pembelian 39 kapal perang yang berasal dari Angkatan Laut Eks- Jerman Timur, dengan
nilai total 442 Juta dollar Amerika dan nilai pembukuan sebesar 466 juta dollar Amerika
setelah dijamin dengan kredit ekspor.
Ke-39 kapal perang Jerman tersebut mencakup:
1) 16 kapal jenis Parchim corvettes
2) 14 kapal jenis Frosch Troop Landing Ship Tanks (LSTs)
3) 9 kapal jenis Condor Penyapu Ranjau.
Pada tahun 2001 – 2003 pemerintah Indonesia menerima pinjaman baru dari pemerintah
Jerman untuk memperbaiki dan maintenance serta bongkar-pasang (overhaul) kapal-
kapal tersebut dengan nilai 65,641, 808 Euro.
Keseluruhan proses sejak awal kontrak, penggunaan dana pinjaman dan penggunaan
kapal-kapal, yang sejak awal bermasalah baik secara hukum maupun politik dan
kemanusiaan, tersebut telah mendapat sorotan dari masyarakat sipil Indonesia dan
Jerman, dan media nasional Indonesia dan Jerman. Dari studi yang dilakukan INFID
bekerjasama dengan AFRODAD dan EURODAD, utang-utang tersebut termasuk
illegitimate dan karena itu pembayarannya harus dibatalkan, dan jika sudah dibayarkan
maka pemerintah Jerman mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut.
Demikian pun kajian hukum yang dilakukan oleh Professor August Reinisch, seorang
pakar hukum dari Universitas Vienna (2008), Austria yang disajikannya dalam sebuah
paper berjudul “Analysis of the Export of Warships from the Former GDR Navy to
Indonesia between 1992 – 2004 in Terms of Legitimacy of the German Entitlement to
Payment”. Professor Reinisch menyimpulkan bahwa pemerintah Jerman tidak berhak
untuk menerima pembayaran dari hasil penjualan kapal-kapal tersebut dari pemerintah
dan rakyat Indonesia.
Karena itu kami mendesak agar:
(1) Utang untuk pembelian dan perbaikan kapal-kapal tersebut dibatalkan karena
bertentangan dengan hukum dan rasa kemanusiaan dan keadilan.

2. (2) Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Departemen Keuangan) untuk segera
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk penghapusan utang pembelian dan
perbaikan kapal-kapal tersebut.
Jakarta, 25 November 2008
Donatus K. Marut
Executive Director
Didukung oleh:
Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:
1. Organisasi
No Nama Organisasi Alamat
1 Perkumpulan INFID Jl. Mampang Prapatan XI No. 23, Jakarta
12790
2 Jaringan Baileo Maluku Jl. Inatuni No. 9, Karangpanjang, Ambon,
Maluku

3. 2. Parlemen:
No Nama Partai Alamat

4. 3. Pemerintah Daerah:
No Nama Daerah Alamat

5. 4. Individu:
No Nama Alamat
1. Patrick Alexander Marut
(Murid Kelas III SD Star Kids,
Sentul City)
Jl. Puncak Rinjani No. 63, Sentul City,
BOGOR 16810
2. Fransiska SP Djemarut (Ibu
Rumah Tangga)
Jl. Puncak Rinjani No. 63, Sentul City,
BOGOR 16810

6. 4. Individu:
No Nama Alamat
1. Patrick Alexander Marut
(Murid Kelas III SD Star Kids,
Sentul City)
Jl. Puncak Rinjani No. 63, Sentul City,
BOGOR 16810
2. Fransiska SP Djemarut (Ibu
Rumah Tangga)
Jl. Puncak Rinjani No. 63, Sentul City,
BOGOR 16810