Dokumen tersebut memberikan rekomendasi untuk merevisi beberapa pasal dalam UU Mahkamah Agung. Rekomendasi tersebut terkait sistem rekrutmen hakim agung, wewenang penentuan jumlah hakim agung yang dibutuhkan, komposisi Majelis Kehormatan Hakim Agung, serta pembatasan bagi panitera Mahkamah Agung yang sebelumnya pernah menjadi hakim di tingkat pertama.

1. Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Agung
NO. PENGATURAN ISU SUB ISU KETERANGAN REKOMENDASI
1 Pasal 6B: Calon Sistem recruitment a. Syarat materiil Syarat materiil untuk menjadi Sebaiknya perekruitan hakim
Hakim Agung hakim agung hakim agung, dipengaruhi oleh agung menggunakan system
berasal dari sistem (umur minimal pilihan system dalam melakukan terbuka. Setiap calon yang
karier dan non- dan maksimal, rekruitmen hakim agung. Ada memenuhi criteria, diberikan
karier. pendidikan) beberapa pilihan system, kesempatan yang sama untuk
diantaranya: berkompetisi.
System terbuka:
- Persyaratannya tunggal,
kecuali pada hal tertentu
saja.
- Diperlukan upaya afirmasi
bagi calon hakim agung
yang berasal dari hakim
karir, seperti pengaturan
masa kerja (pembedaan
syarat minimal
pengalaman, karir 20, non
karir 25). Upaya afirmasi
lainnya, bisa dilakukan
dengan pembedaan syarat
minimal pendidikan (karir
S2, non karir S3).
System tertutup:
Pengisian jabatan hakim agung,

2. hanya bisa diikuti oleh calon yang
berasal dari hakim karir (hanya
hakim yang dapat mengisi jabatan
hakim agung).
Sistem tertutup dengan
pengecualian:
Posisi hakim agung bisa diisi oleh
hakim, dalam kondisi tertentu
dapat dipilih dari non hakim.
Sistem yang ada di DIM saat ini
tidak jelas, menganut system yang
mana. Pada UUMA 5/2004
menganut system tertutup dengan
pengecualian, hal ini menimbulkan
beberapa masalah, seperti: 1) tidak
adanya penegasan dalam UU,
tentang institusi mana yang
menentukan ada kebutuhan seleksi
hakin non karir, 2) tidak ada
parameter dalam kondisi apa
dibutuhkan hakim non karir di
Mahkamah Agung
b. Kapan Selama ini UU hanya mengatur MA diberi wewenang untuk
recruitment rekruitmen hakim dilakukan oleh menentukan kebutuhan jumlah
hakim KY ketika ada hakim agung yang hakim agung, yang akan direkrut
dilakukan berakhir masa jabatannya, tidak oleh KY
mengakomodir jika ada hakim
agung yang meninggal dunia,
pindah jabatan, atau kondisi
lainnya yang mempengaruhi kinerja
MA (adanya tumpukan perkara
yang berakibat dibutuhkannya

3. jumlah hakim agung dalam julmlah
banyak). Dari persoalan tersebut,
kemudian muncul pertanyaan,
sebenarnya institusi mana yang
berwenang menentukan kebutuhan
hakim agung?
c. Siapa yang Dalam RUU MA tidak diatur Syarat dan tata cara
melakukan mengenai siapa yang berwenang pengangakatan hakim diatur
proses melakukan proses rekruitmen dalam UUMA dan UUKY
rekruitment hakim agung, dengan alasan sudah
diatur di UUKY.
Catatannya, Pasal 6 ayat (2) UU
14/1985 tentang MA, menyatakan
syarat dan tata cara pengangkatan
hakim agung diatur di UUMA.
Perlu dilakukan perubahan
terhadap ketentuan di atas, karena
syarat dan tata cara pengangkatan
hakim sudah diatur di UUKY
d. Sistem Selama ini seleksi hakim agung
rekruitment menggunakan system tertutup,
yang kemudian menimbulkan
beberapa permasalahan
2 Pasal 12 ayat (2): Pemberhentian a. Keberadaan Majelis MKHA merupakan forum
Pengusulan hakim agung Kehormatan Hakim pembelaan diri bagi hakim agung
pemberhentian Agung (MKHA) yang diancam akan dikenai sanksi
tidak dengan pemberhentian
hormat dengan
alasan Perubahan penggunaan istilah dari

4. sebagaimana badan kehormatan MA menjadi
dimaksud pada Majelis Kehormatan Hakim Agung
ayat (1) dilakukan
setelah yang
bersangkutan
diberi kesempatan
secukupnya untuk
membela diri di
hadapan Badan
Kehormatan
Mahkamah Agung.
b. Komposisi MKHA Ada beberapa alternative untuk Paling mudah dilakukan, efisien,
komposisi MKHA: serta relative bisa
Alternative 1 (rumusan RUU): 3 KY, dipertanggungjawabakan adalah
3 MA, 3 Akademisi pilihan ke 4, dengan komposisi 1
KY, 1 MA, dan 1 perwakilan dari
Alternatif 2: 1 KY, 1 MA, 1 organisasi profesi advokat
Akademisi
Alternatif 3: 1 kY, 1 MA, 1 MK
Alternatif 4: 1 KY, 1 MA, 1
Organisasi profesi advokat
MA memegang kekuasaan
Pengawasan tertinggi berada pada tertinggi pengawasan terhadap
siapa? hakim agung
Siapa yang harus berinisiatif Inisiatif pembentukan MKHA bisa
membentuk MKH? berasal dari KY atau MA
3 Pasal 20 Syarat Panitera Dengan dibukanya kesempatan Pada tingkat kasasi, Panitera MA
MAhkamah Agung bagi hakim tingkat pertama, untuk tidak boleh menjadi panitera
menjadi panitera MA, membuka pengganti atas perkara yang

5. kemungkinan hakim tersebut akan telah diputusnya pada
menjadi panitera pengganti atas pengadilan tingkat pertama.
perkara yang diputusnya pada
pengadilan tingkat pertama,
sehingga dimungkinkan muncul
konflik kepentingan (conflict of
interest).
Klausula Pasal 41 ayat (4) UUMA,
yang mengatur bahwa seorang
hakim yang telah menduduki
jabatan hakim agung, tidak boleh
menangani perkara yang
diputusnya pada pengadilan tingkat
pertama atau tingkat banding
(mutatis mutandis), seharusnya
juga berlaku bagi panitera MA