SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 3
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1




      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
                    Nomor 1 Tahun 1992
                         Tentang
            PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA
UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN
                     ANGKUTAN JALAN
           Oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
               Nomor 1 TAHUN 1992 (1/1992)
            Tanggal 11 AGUSTUS 1992 (JAKARTA)

                      Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
a. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
   Jalan yang akan mulai berlaku tanggal 17 September 1992 pada dasarnya
   dimaksudkan untuk memberikan landasan yang lebih kokoh bagi perwujudan
   lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan
   teratur, nyaman dan efisien;
b. bahwa seiring dengan tujuan yang ingin diwujudkan sebagaimana tersebut di
   atas, pelaksanaan Undang-undang tersebut memerlukan berbagai persiapan,
   pemahaman, dan kesiapan, baik di lingkungan segenap aparatur pemerintah
   yang bersangkutan maupun masyarakat pada umumnya;
c. bahwa dengan mcmperhatikan hal-hal di atas dan setelah mem-pertimbangkan
   segala sesuatunya dengan seksama, Pemerintah menilai masih diperlukan
   waktu yang lebih cukup lagi untuk meningkatkan persiapan, kesiapan, dan
   pemahaman tentang Undang-undang tersebut;
d. bahwa sehubungan dengan perfimbangan di atas, dipandang perlu untuk
   menangguhkan saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
   tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selama satu tahun, dan menctapkan
   penangguhan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
   undang;

Mengingat :
1. 1.Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. 2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
   (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
   3480);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
P E R A T U R A N P E M E R I N T A H P E N G G A N T I U N D A N G - UNDANG TENTANG
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992
                                             UNDANG-
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

                                    Pasal 1
Menangguhkan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
2




Lembaran Negara Nomor 3480) selama satu tahun dari tanggal 17 September 1992
sampai tanggal 17 September 1993.

                                 Pasal 2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO

                   PENJELASAN ATAS
    PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
                  NOMOR 1 TAHUN 1992
        TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA
          UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992
        TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

UMUM Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan mempunyai jangkauan dan peranan yang besar dalam usaha mewujudkan lalu
lintas dan angkutan jalan dengan selamat, tertib dan teratur, aman, cepat, lancar,
nyaman dan efisien. Oleh karena besarnya jangkauan dan peranan sebagai yang
disebutkan di atas, maka adalah wajar apabila pelaksanaan sebaik-baiknya dari
Undang-undang tersebut memerlukan persiapan, pemahaman dan kesiapan yang
lebih matang baik di lingkungan segenap aparatur pemerintah yang bersangkutan
dengan lalu lintas dan angkutan jalan maupun masyarakat luas. Hal ini berarti,
bahwa baik segenap jajaran aparat pemerintah yang bersangkutan dengan lalu
lintas dan angkutan jalan maupun masyarakat luas harus benar-benar siap dalam
melaksanakan Undang-undang tersebut. Sejak diundangkannya undang-undang
tersebut pada tanggal 12 Mei 1992, berbagai upaya untuk mempersiapkan
pelaksanaannya telah dilakukan dengan intensif. Namun demikian, berdasarkan
penilaian yang seksama dari Pemerintah terhadap segala usaha dan upaya yang
telah dilakukan selama ini, ternyata bahwa kesiapan, pemahaman, dan persiapan
pelaksanaan undang-undang tersebut pada semua pihak masih perlu lebih
ditingkatkan dan karenanya masih memerlukan waktu yang lebih cukup lagi.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipandang perlu untuk
menetapkan penangguhan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut selama 1 (satu) tahun, yaitu dari
tanggal 17 September 1992 sampai tanggal 17 September 1993. Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung
3




ketentuan dalam dirinya bahwa Undang-undang itu mulai berlaku tanggal 17
September 1992. Dengan demikian, penangguhan mulai berlakunya undang-
undang tersebut juga harus ditetapkan dengan undang-undang. Karena
penyelesaian undang-undang serupa diperkirakan akan memerlukan waktu,
sementara saat mulai berlakunya Undang-undang tersebut, yaitu tanggal 17
September 1992, sudah semakin dekat, maka penangguhan waktu berlakunya
Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ditetapkan dengan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Dengan ketentuan ini, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan mulai berlaku efektif pada tanggal 17
September 1993.
Pasal 2 Cukup jelas

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Pengaturan (Perda dan Perkada)
Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Pengaturan (Perda dan Perkada)Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Pengaturan (Perda dan Perkada)
Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Pengaturan (Perda dan Perkada)Ahmad Medapri
 
1. salinan pp nomor 14 tahun 2021
1. salinan pp nomor 14 tahun 20211. salinan pp nomor 14 tahun 2021
1. salinan pp nomor 14 tahun 2021MoraSAriandi
 
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the real
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the realImplementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the real
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the realSylvester Saragih
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
Kasus proyek abadi pembangunan
Kasus proyek abadi pembangunanKasus proyek abadi pembangunan
Kasus proyek abadi pembangunanSyara Hanjaya
 
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
 
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1Debora Elluisa Manurung
 
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedungKegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedungHerLiana Sidabutar
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016ekho109
 
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
 
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013moliiceman
 
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksiBerita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksiLegal Akses
 
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532merdekacom
 

Was ist angesagt? (20)

Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Pengaturan (Perda dan Perkada)
Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Pengaturan (Perda dan Perkada)Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Pengaturan (Perda dan Perkada)
Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Pengaturan (Perda dan Perkada)
 
1. salinan pp nomor 14 tahun 2021
1. salinan pp nomor 14 tahun 20211. salinan pp nomor 14 tahun 2021
1. salinan pp nomor 14 tahun 2021
 
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the real
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the realImplementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the real
Implementasi uu tambang no 4 tahun 2009 di wilayah kalimantan tenga1 the real
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
Uu no 2_2015
Uu no 2_2015Uu no 2_2015
Uu no 2_2015
 
Kasus proyek abadi pembangunan
Kasus proyek abadi pembangunanKasus proyek abadi pembangunan
Kasus proyek abadi pembangunan
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
 
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
 
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedungKegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
 
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 23 juni 2016-19 agustus 2016
 
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pembagian Hak Bersama | Ricco S. Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
 
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksiBerita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi
Berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi
 
Uu 01 1952
Uu 01 1952Uu 01 1952
Uu 01 1952
 
Uu 28 2000
Uu 28 2000Uu 28 2000
Uu 28 2000
 
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532
 

Andere mochten auch

Pp 34 2002-tata_hutan
Pp 34 2002-tata_hutanPp 34 2002-tata_hutan
Pp 34 2002-tata_hutanPeople Power
 
OnTrade Travel Introduction 04282010
OnTrade Travel Introduction 04282010OnTrade Travel Introduction 04282010
OnTrade Travel Introduction 04282010Rick Still
 
Bien Parametrer Vista
Bien Parametrer VistaBien Parametrer Vista
Bien Parametrer VistaFelixggenest
 
Main iita 072816 webinar 2 ppt
Main iita 072816 webinar 2 pptMain iita 072816 webinar 2 ppt
Main iita 072816 webinar 2 pptRick Still
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPeople Power
 
Ot value proposition 032311
Ot value proposition 032311Ot value proposition 032311
Ot value proposition 032311Rick Still
 

Andere mochten auch (8)

PPT Development
PPT DevelopmentPPT Development
PPT Development
 
Pp 34 2002-tata_hutan
Pp 34 2002-tata_hutanPp 34 2002-tata_hutan
Pp 34 2002-tata_hutan
 
OnTrade Travel Introduction 04282010
OnTrade Travel Introduction 04282010OnTrade Travel Introduction 04282010
OnTrade Travel Introduction 04282010
 
Bien Parametrer Vista
Bien Parametrer VistaBien Parametrer Vista
Bien Parametrer Vista
 
Main iita 072816 webinar 2 ppt
Main iita 072816 webinar 2 pptMain iita 072816 webinar 2 ppt
Main iita 072816 webinar 2 ppt
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
 
Ot value proposition 032311
Ot value proposition 032311Ot value proposition 032311
Ot value proposition 032311
 
Who Is Daragh O Brien Online Cv
Who Is Daragh O Brien Online CvWho Is Daragh O Brien Online Cv
Who Is Daragh O Brien Online Cv
 

Mehr von People Power

Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by TyaPeople Power
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninPeople Power
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013People Power
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...People Power
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012People Power
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASIPeople Power
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
 
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORRekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORPeople Power
 

Mehr von People Power (20)

Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tya
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORRekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
 

Kürzlich hochgeladen

Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekajohan effendi
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiHaseebBashir5
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxEndah261450
 
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxAnalisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxEvita50
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelHaseebBashir5
 
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptxSahlimaHutagalung
 
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwdfurinews
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"HaseebBashir5
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88KangGunawan2
 
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikHaseebBashir5
 

Kürzlich hochgeladen (10)

Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdekaLaporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
Laporan Aksi Nyata.docx kurikulum merdeka
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
 
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
 
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptxAnalisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
Analisa_data_berkala_dengan_metode_semi.pptx
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
 
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
381311118-Contoh-biodata-diri-PowerPoint.pptx
 
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
1000 hari alm KUSWADI aslkdjalksjdlkajdqwd
 
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online""Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
"Skintoto: Destinasi Utama bagi Pecinta Judi Online"
 
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
Pelajari Marketing Plan dari Bisnis JKS88
 
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang MenarikSkintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
Skintoto: Mengeksplorasi Dunia Judi Online yang Menarik
 

Perpu 01 1992

  • 1. 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 TAHUN 1992 (1/1992) Tanggal 11 AGUSTUS 1992 (JAKARTA) Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan mulai berlaku tanggal 17 September 1992 pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan landasan yang lebih kokoh bagi perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien; b. bahwa seiring dengan tujuan yang ingin diwujudkan sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan Undang-undang tersebut memerlukan berbagai persiapan, pemahaman, dan kesiapan, baik di lingkungan segenap aparatur pemerintah yang bersangkutan maupun masyarakat pada umumnya; c. bahwa dengan mcmperhatikan hal-hal di atas dan setelah mem-pertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama, Pemerintah menilai masih diperlukan waktu yang lebih cukup lagi untuk meningkatkan persiapan, kesiapan, dan pemahaman tentang Undang-undang tersebut; d. bahwa sehubungan dengan perfimbangan di atas, dipandang perlu untuk menangguhkan saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selama satu tahun, dan menctapkan penangguhan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang; Mengingat : 1. 1.Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); MEMUTUSKAN : Menetapkan : P E R A T U R A N P E M E R I N T A H P E N G G A N T I U N D A N G - UNDANG TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 UNDANG- TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Pasal 1 Menangguhkan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
  • 2. 2 Lembaran Negara Nomor 3480) selama satu tahun dari tanggal 17 September 1992 sampai tanggal 17 September 1993. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1992 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UMUM Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai jangkauan dan peranan yang besar dalam usaha mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, tertib dan teratur, aman, cepat, lancar, nyaman dan efisien. Oleh karena besarnya jangkauan dan peranan sebagai yang disebutkan di atas, maka adalah wajar apabila pelaksanaan sebaik-baiknya dari Undang-undang tersebut memerlukan persiapan, pemahaman dan kesiapan yang lebih matang baik di lingkungan segenap aparatur pemerintah yang bersangkutan dengan lalu lintas dan angkutan jalan maupun masyarakat luas. Hal ini berarti, bahwa baik segenap jajaran aparat pemerintah yang bersangkutan dengan lalu lintas dan angkutan jalan maupun masyarakat luas harus benar-benar siap dalam melaksanakan Undang-undang tersebut. Sejak diundangkannya undang-undang tersebut pada tanggal 12 Mei 1992, berbagai upaya untuk mempersiapkan pelaksanaannya telah dilakukan dengan intensif. Namun demikian, berdasarkan penilaian yang seksama dari Pemerintah terhadap segala usaha dan upaya yang telah dilakukan selama ini, ternyata bahwa kesiapan, pemahaman, dan persiapan pelaksanaan undang-undang tersebut pada semua pihak masih perlu lebih ditingkatkan dan karenanya masih memerlukan waktu yang lebih cukup lagi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan penangguhan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut selama 1 (satu) tahun, yaitu dari tanggal 17 September 1992 sampai tanggal 17 September 1993. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung
  • 3. 3 ketentuan dalam dirinya bahwa Undang-undang itu mulai berlaku tanggal 17 September 1992. Dengan demikian, penangguhan mulai berlakunya undang- undang tersebut juga harus ditetapkan dengan undang-undang. Karena penyelesaian undang-undang serupa diperkirakan akan memerlukan waktu, sementara saat mulai berlakunya Undang-undang tersebut, yaitu tanggal 17 September 1992, sudah semakin dekat, maka penangguhan waktu berlakunya Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Dengan ketentuan ini, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan mulai berlaku efektif pada tanggal 17 September 1993. Pasal 2 Cukup jelas