1. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2020 mengatur penguatan regulasi pengawasan koperasi dan penerapan pendekatan berbasis risiko serta sanksi administratif.

1. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM
NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG PENGAWASAN KOPERASI
Banyuwangi , 29-30 Agustus
2022
“MENDORONG TUMBUH KEMBANGNYA KOPERASI SEHAT DAN
TERPERCAYA SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEREKONOMIAN NASIONAL”
BANGGA
BUATAN
INDONESIA

2. OUTLINE
04
02
01 PENDAHULUAN – TEMUAN HASIL IDENTIFIKASI PENGAWASAN KOPERASI
PENGUATAN REGULASI
PERUBAHAN SEBAGAI KONSEKUENSI PENGUATAN REGULASI
STRATEGI PENGAWASAN KOPERASI – PROSES BISNIS PENGAWASAN
OUTLINE PERMENKOP UKM TENTANG PENGAWASAN KOPERASI
05
2
03

3. Adanya masalah dalam kelembagaan
Koperasi yaitu:
• Data yang tidak valid (terutama
alamat)
• Izin Usah Simpan Pinjam
• Izin Pembukaan Kantor Cabang
• Koperasi tidak melaksanakan RAT
• Belum memiliki peraturan khusus
SOM/SOP
Penipuan Investasi Bodong/Ilegal
berkedok Koperasi
KSP lebih banyak melayani bukan
anggota atau “calon anggota” dan
menggunakan nama nasabah dengan
memberikan bunga tinggi
Simpanan Pokok yang tinggi dengan
tujuan agar tidak semua orang dapat
menjadi anggota
Koperasi dipailitkan oleh
anggotanya dan pihak ketiga
Penyajian Laporan Keuangan
belum sesuai peraturan
(standar)
Koperasi Simpan Pinjam
dengan volume pinjaman
diatas 2,5 Milyar belum di audit
oleh Akuntan Publik
Masih terbatasnya jumlah
Dewan Pengawas Syariah untuk
KSP berbasis Syariah
KSPPS belum memiliki Unit
Kegiatan Sosial (maal) yang
terpisah dengan unit kegiatan
bisnis (tamwil)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01 PENDAHULUAN – TEMUAN HASIL IDENTIFIKASI PENGAWASAN KOPERASI
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
INTERNAL
Terbatasnya jumlah SDM/PNS
pengawas koperasi, baik secara
kuantitas maupun kualitas
1
Tingginya tingkat mutasi pejabat
PNS daerah (sangat dinamis)
Minimnya dukungan APBD untuk
pengawasan koperasi khususnya
di Kabupaten/kota
Kendala koordinasi Provinsi,
Kabupaten/Kota dengan
Kementerian Koperasi dan UKM
2
3
4
EKSTERNAL
3

4. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
02 ARAH KEBIJAKAN – PENGUATAN REGULASI
Regrouping regulasi terkait kelembagaan dan pengawasan koperasi
• 6 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
(2 terkait USP/USPPS Koperasi, 2 terkait Kelembagaan,
dan 2 terkait pengawasan koperasi dan penerapan PMPJ)
• 7 Peraturan Deputi Pengawasan
(1 NSPK, 1 Penkes, 1 Penerapan Sanksi dan 3 terkait
Pemeriksaan : Kepatuhan, Kelembagaan dan Usaha
Simpan Pinjam)
• 1 Keputusan Deputi Pengawasan tentang
Petunjuk Teknis Pemeriksaan USP.
• Simplikasi regulasi
• Upgrade regulasi (perdep menjadi
permen)
• Integrasi pengawasan dalam
perspektif penilaian kesehatan
koperasi: Kepatuhan, Kelembagaan
dan Usaha Simpan Pinjam
• Pemisahan antara peraturan dan
petunjuk teknis (kertas kerja
pemeriksaan terkait Usaha Simpan
Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan
pembiayaan pola Syariah)
Eksisting
Regulasi
Karakteristik
Perubahan
2
4

5. Pemeriksaan Koperasi menggunakan
pendekatan nomenklatur Eselon II sehingga
pemeriksaan dilakukan secara parsial, dengan
output pengawasan berupa laporan hasil
pemeriksaan kepatuhan, kelembagaan, usaha
simpan pinjam dan penilaian kesehatan
Terdapat 4 (empat) kertas kerja untuk
pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi
Terdapat 1 (satu) kertas kerja pemeriksaan kesehatan
koperasi.
Pemeriksaan Koperasi dilaksanakan secara terintegrasi
dengan output Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
dan/atau Penerapan Sanksi
PENGAWASAN KOPERASI KEMUDIAN
KONDISI SAAT INI
Pemeriksaan Koperasi dilakukan secara
langsung ke lapangan (onsite)
Pemeriksaan Koperasi dilakukan secara offsite dengan
memanfaatkan sistem pengawasan Koperasi berbasis
digital, lapangan (onsite) , dan Pemeriksaan Khusus
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi belum
berbasis risiko sehingga penanganan antara
koperasi kecil dan koperasi besar yang sama.
Pengawasan dan Pemeriksaan menggunakan standar
yang sama (Peraturan Menteri) berbasis potensi risiko
(KUK 1, 2, 3, 4). Bagi KUK 3 dan 4 dilakukan fit and
proper test
Sanksi diberikan secara bertahap yaitu berupa :
teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali,
larangan untuk menjalankan fungsi sebagai
pengurus atau pengawas koperasi, pencabutan
izin usaha simpan pinjam; dan/atau
pembubaran koperasi oleh Menteri.
Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Fungsional
Pengawas Koperasi yang telah lulus Uji Kompetensi
Teknis
Belum adanya profesi Fungsional Pengawas
Koperasi
Sanksi administratif diberikan sesuai tingkat masalah
atau pelanggaran berupa surat teguran, penurunan
tingkat kesehatan, pembatasan kegiatan usaha,
pembekuan izin, pencabutan izin dan pembubaran.
Pelaporan pengawasan koperasi dilakukan
secara manual
Pelaporan pengawasan koperasi dapat dilakukan
melalui teknologi informasi
03 PERUBAHAN SEBAGAI KONSEKUENSI PENGUATAN REGULASI
5

6. INPUT Menyediakan data
dan informasi
terhadap kinerja
Keuangan
Laporan Keuangan
Menyediakan data
dan informasi
Kepatuhan
terhadap prinsip-
prinsip Koperasi
Laporan Keragaan
Menyediakan informasi
terhadap prinsip-prinsip bisnis
dan prinsip ke-hati-hatian
(prudential)
Laporan Manajemen
ProfilRisiko.
KinerjaUsaha
GCG
PROSES
OUTPUT
Kinerja
GCG
Risiko
CAMEL +
OUTCOME
Koperasi yang Sehat
Kepatuh
an
Kelembag
aan
Usaha
Simpan
Pinjam
Penke
s
Sanksi
04. STRATEGI PENGAWASAN KOPERASI – PROSES BISNIS PENGAWASAN
6

7. Kewenangan Pengawasan Koperasi
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Pengawasan Koperasi memuat beberapa hal, diantaranya :
01
Pelaksanaan Pengawasan Koperasi
03
Objek Pengawasan Koperasi
02
05. OUTLINE PERMENKOP DAN UKM TENTANG PENGAWASAN KOPERASI
Tim Pengawas dan Kertas Kerja Pemeriksaan
Koperasi
04
Hasil Pengawasan Koperasi dan Koordinasi
dengan pihak terkait
05
Tahapan Pengawasan dan Sanksi Administratif
06
07 Pelaporan, Ketentuan Peralihan dan Penutup
7

8. 1
2
KEWENANGAN
PENGAWASAN KOPERASI Ketentuan Pengawas Koperasi
01
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
bertanggungjawab menyelenggarakan
Pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah
keanggotaan Koperasi.
Wilayah keanggotaan Koperasi lintas daerah
provinsi oleh Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.
3
Wilayah keanggotaan Koperasi lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi oleh Pemerintah daerah provinsi.
Wilayah keanggotaan Koperasi dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota oleh Pemerintah
daerah Kabupaten/Kota.
4
5 Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat
Fungsional Pengawas Koperasi dalam lingkup
Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
1. Dalam hal belum terpenuhinya Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi
di lingkungan instansi pemerintah, penyelenggaraan tugas Pengawasan
Koperasi ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di
bidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. PNS yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi
dapat melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu
tertentu setelah mendapatkan penugasan dari Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. PNS di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang bukan merupakan
Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dapat melaksanakan tugas
Pengawasan Koperasi untuk jangka waktu tertentu dari Perangkat
Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Masa pelaksanaan tugas Pengawasan Koperasi oleh Pengawas Koperasi
yang bukan merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi paling
lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
5. Setelah berakhirnya masa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Pengawasan Koperasi wajib dilakukan oleh Pejabat Fungsional
Pengawas Koperasi.
8

9. • Anggota < 5.000
• Modal Sendiri < 250
juta
• Aset < 2,5 Miliar
 Objek Pengawasan Koperasi : Koperasi Primer
dan Koperasi Sekunder meliputi usaha simpan
pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan
wilayah keanggotaan Koperasi.
 Objek Pengawasan Koperasi dibagi dalam 4
(empat) tingkat Klasifikasi Usaha Koperasi
(KUK).
 Penentuan tingkat KUK berdasarkan jumlah
anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang
dicapai Koperasi yang bersangkutan.
 Bupati/Walikota berkewajiban memantau dan
mengevaluasi Kantor Cabang, KCP, dan Kantor
Kas yang berkedudukan di wilayahnya.
 Hasil pemantauan tsb dilaporkan kepada:
- Menteri untuk koperasi wilayah keanggotaan
lintas provinsi
- Gubernur untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas kab/kota dalam 1 provinsi
OBJEK PENGAWASAN KOPERASI
KUK I
02
• Anggota 5.001 – 9.000
• Modal Sendiri > 250 juta
s.d 15 Miliar
• Aset > 2,5 Miliar – 100
Miliar
KUK II
• Anggota 9.001 – 35.000
• Modal Sendiri > 15 Miliar
- 40 Miliar
• Aset > 100 Miliar - 500
Miliar
KUK III
• Anggota > 35.000
• Modal Sendiri > 40 Miliar,
• Aset > 500 Miliar
KUK IV
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Cat :
Pengelompokan berdasarkan tingkat tertinggi yang dicapai
diantara 3 kriteria. (jumlah anggota, Modal Sendiri dan
Asset Koperasi)
9

10. Tugas pelaksanaan pengawasan koperasi :
PELAKSANAAN PENGAWASAN
KOPERASI
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
03
a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana
dan prasarana Koperasi.
b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi
dokumen
c. permintaan keterangan dari anggota, pengurus,
pengawas, dewan pengawas syariah,
pengelola/manajemen, karyawan, kreditor,
investor dan mitra kerja Koperasi.
d. penyusunan BAPK dan LHPKK.
e. pelaporan hasil pemeriksaan.
f. pemantauan penerapan sanksi administratif.
Jenis pengawasan koperasi
 Pengawasan rutin
 Pengawasan sewaktu-waktu.
Pelaksanaan Pengawasan Koperasi dapat dilakukan
dengan menggunakan media teknologi informasi
Pengawasan Rutin
Onsite
Offsite
Mencari, mengumpulkan, mengolah, dan
mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai
Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di
tempat lain yang terkait langsung maupun tidak
langsung dengan kegiatan Koperasi.
Menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan
tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh
Koperasi kepada Deputi/Kepala Perangkat Daerah.
Pengawasan Sewaktu-Waktu
Dilakukan atas dasar :
a. perintah dari pejabat yang berwenang
b. laporan dari masyarakat, dan/atau
c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan
khusus dan melibatkan instansi terkait.
10

11. Tim Pengawas dan Kertas Kerja Pemeriksaan
Kesehatan Koperasi
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
04
 Tim Pengawas Koperasi bertanggung jawab kepada:
a. Deputi untuk Pengawasan Koperasi yang menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
b. Kepala Perangkat Daerah provinsi untuk Pengawasan Koperasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
provinsi;
c. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk Pengawasan Koperasi yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.
Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK)
Tim Pengawas koperasi
 Pelaksanaan Pengawasan Koperasi dapat dilakukan oleh Tim Pengawas Koperasi yang ditetapkan oleh Deputi/Kepala
Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota.
KKPKK meliputi:
a. tata kelola;
b. profil risiko;
c. kinerja keuangan; dan
d. permodalan.
Bagi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan
syariah/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah
juga meliputi penerapan prinsip syariah
 Dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, Pengawas Koperasi
mempergunakan KKPKK yang ditetapkan oleh Deputi.
11

12. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
05
Hasil Pengawasan Koperasi dan Kerjasama
Pengawasan Koperasi
01 Hasil Pengawasan Koperasi terdiri atas :
a. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (LHPKK)
yang berisi dokumen laporan tertulis hasil Pemeriksaan
Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat
kesehatan Koperasi.
b. Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran.
02 Tingkat kesehatan Koperasi terdiri atas:
a. sehat;
b. cukup sehat;
c. dalam pengawasan; atau
d. dalam pengawasan khusus.
03  Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat
diberikan Sertifikat Kesehatan.
 Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan
atau dalam pengawasan khusus ditindaklanjuti dengan
Sanksi Administratif.
 Sertifikat kesehatan dan sanksi administratif ditetapkan
oleh Deputi/Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/kota
berdasarkan LHPKK
04
Deputi dan Perangkat Daerah provinsi atau
kabupaten/kota dapat mempublikasikan
tingkat kesehatan Koperasi
05 Dalam hal koperasi melakukan kegiatan usaha
yang menjadi objek pengawasan instansi lain,
pengawasan Koperasi dilakukan melalui kerja
sama dengan instansi terkait.
06 Apabila diperlukan, Deputi/Kepala Perangkat
Daerah dapat menunjuk akuntan publik untuk
melakukan audit dengan biaya dibebankan
kepada Koperasi yang bersangkutan.
12

13. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
06 Tahapan Pengawasan dan Sanksi Administratif
01 Tahapan Pengawasan Koperasi meliputi :
02 Persiapan pemeriksaan terdiri atas:
03
04
a. Persiapan pemeriksaan secara langsung;
b. Pelaksanaan pemeriksaan;
c. Pelaporan hasil pemeriksaan, dan/atau
d. Penerapan sanksi administratif.
a. menginventarisasi data dan informasi terkait serta
menyusun rencana kerja Pemeriksaan Koperasi;
b. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan
kepada Koperasi terkait waktu pelaksanaan dan
permintaan data, dokumen, dan keterangan lain paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan
Pemeriksaan; dan
c. mempersiapkan surat tugas yang diterbitkan oleh
Deputi/Kepala Perangkat Daerah
a. Tim Pengawas Koperasi wajib menyerahkan surat
tugas pemeriksaan kepada pengurus Koperasi;
b. pengurus mewakili Koperasi dalam hal pemberian
data, dokumen, dan keterangan lain selama
pelaksanaan pemeriksaan;
c. pertemuan pendahuluan (entry meeting);
d. pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan
KKPKK;
e. melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan
pemeriksaan yang akan dituangkan dalam BAPK; dan
f. pertemuan akhir (exit meeting) untuk
penandatanganan dan penyerahan BAPK.
Pelaksanaan pemeriksaan :
Pelaporan hasil pemeriksaan : Pelaporan hasil
pemeriksaan Koperasi disusun secara obyektif, seimbang,
independen, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan
05 Setiap melakukan pemeriksaan dalam rangka tugas
pengawasan, Pengawas Koperasi harus membuat
BAPK dan melaporkan LHPKK kepada pejabat
pemberi tugas
13

14. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Tahapan Pengawasan dan Sanksi Administratif
---- Lanjutan
07 Mekanisme Sanksi Administratif :
10
08
09
Pemberian Sanksi Administratif dapat dilakukan :
a. surat teguran dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali.
b. Koperasi wajib menindaklanjuti surat teguran paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan.
c. Penurunan tingkat kesehatan koperasi dilakukan tanpa
menunggu periode pemeriksaan koperasi berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya.
d. Pembatasan kegiatan usaha Koperasi : pembatasan
penambahan anggota, penerimaan simpanan, penyaluran
pinjaman baru, pembukaan jaringan pelayanan, perubahan
anggaran dasar, dan/atau pergantian pengurus hingga
jangka waktu yang ditetapkan.
a. berjenjang, secara berurutan mulai dari yang paling ringan
sampai yang paling berat;
b. tidak berjenjang, diberikan sesuai dengan tingkat
kewajaran terhadap pelanggaran yang dilakukan, dan
dampak yang terjadi di masyarakat; atau
c. Secara kumulatif, yang terdiri atas gabungan jenis sanksi
administratif.
Surat keputusan sanksi administratif disampaikan kepada
pengurus Koperasi dan dilengkapi dengan tanda terima
berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik
sebagai dasar melaksanakan sanksi administratif.
Pengurus Koperasi wajib menyelesaikan seluruh sanksi
administratif sesuai dengan jangka waktu yang tercantum
dalam surat keputusan sanksi administratif.
11
1. Pemantauan pelaksanaan sanksi administratif
dilaksanakan oleh Tim Pengawas Koperasi.
2. Tim Pengawas Koperasi wajib membuat Laporan Hasil
Pemantauan (LHP) dan melaporkannya kepada pejabat
yang memberi tugas serta ditindaklanjuti dengan
Keputusan pejabat yang berwenang berupa pernyataan
telah menyelesaikan seluruh sanksi administratif;
3. Dalam hal Koperasi yang terkena sanksi tidak
melaksanakan keputusan sanksi, dikenakan pemberian
sanksi administratif selanjutnya
Pemantauan Sanksi Administratif :
14
Sanksi administratif dikategorikan sebagai berikut:
a. sanksi ringan berupa surat teguran
b. sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan Koperasi, pembatasan kegiatan usaha Koperasi, atau pembekuan izin
usaha Koperasi, dan
c. sanksi berat berupa pencabutan izin usaha Koperasi atau pembubaran Koperasi
06

15. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
07 Pelaporan, Ketentuan Peralihan dan Penutup
Ketentuan Peralihan
Laporan Pengawasan Koperasi terdiri atas :
a. Laporan tim Pengawas Koperasi
• Laporan tim Pengawas Koperasi wajib dibuat oleh tim pengawas koperasi setelah melakukan kegiatan
pemeriksaan dan pemantauan.
b. Laporan unit kerja Pengawasan Koperasi
• Laporan unit kerja pengawasan koperasi disusun oleh unit/satuan kerja yang membidangi Pengawasan
Koperasi setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
• Unit kerja pengawasan koperasi menyampaikan laporan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota
sesuai dengan kewenangannya.
• Tembusan laporan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri c.q Deputi.
Pelaporan dapat dilakukan melalui teknologi informasi
Proses pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi
yang dilaksanakan berdasarkan kertas kerja yang telah
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor
17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi
tetap berlaku sampai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan
Kesehatan Koperasi (KKPKK) ditetapkan paling lama 30
Juni 2021.
15
Penutup
a. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015
tentang Pengawasan Koperasi dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
b. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

16. TERIMA KASIH
@KemenkopUKM KemenkopUKM
KemenkopUKM @KemenkopUKM
16
16