Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Bagaimana cara menghitung uang pesangon
1. 1
Bagaimana Cara Menghitung Uang Pesangon? Cek di Sini
Edited by Siti Hadijah • 28 November 2016
Uang pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai, dengan
nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi
pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian
hak. Pemahaman yang keliru tentang uang pesangon masih banyak terjadi pada pekerja
kita. Seringkali para buruh maupun pegawai berselisih paham dengan pihak perusahaan
(pemberi kerja) tentang pesangon atau bahkan melakukan demo setelah mereka mendapat
PHK atau mengundurkan diri. Sebenarnya Anda tidak perlu pusing mengenai uang
pesangon ini, karena semua ketentuannya sudah diatur dalam undang-undang. Mari kita
simak penjelasan detail di bawah ini mengenai uang pesangon, siapa saja yang berhak
mendapatkan dan cara menghitungnya.
Baca Juga : 9 Cara Negosiasi Gaji untuk Pekerja Baru
Undang-Undang yang Mengatur Tentang Uang Pesangon
Ketentuan pemberian uang pesangon oleh pengusaha kepada karyawannya sehubungan
dengan PHK, penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak diatur dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1) tentang Ketenagakerjaaan yang berbunyi:
“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima.” Selanjutnya segala hal yang berhubungan dengan Pemutusan
Kerja dapat Anda pelajari dalam BAB XII Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Pemutusan Hubungan Kerja.
Perlu diketahui juga, yang dimaksud dengan pengusaha yang memiliki kewajiban untuk
memberikan pesangon kepada karyawan/buruh apabila terjadi pemutusan kerja
sebagaimana yang termuat dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal
150 adalah siapa saja (swasta atau milik negara, perseorangan atau berbentuk badan,
berbadan hukum atau tidak) yang mempunyai pengurus serta mempekerjakan orang lain
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Ketentuan Uang Pesangon dan Cara Menghitungnya
Untuk bisa mengetahui besaran uang pesangon yang akan Anda dapatkan maka hal yang
perlu Anda ketahui adalah alasan pemutusan hubungan kerja. Karena hal ini yang akan
membedakan perhitungan uang pesangon akibat pemutusan hubungan kerja karena
pensiun, mengundurkan diri, atau karena alasan yang lainnya. Kalau melihat aturan dalam
UU di atas maka yang menjadi patokan adalah 3 hal yaitu:
• Uang Pesangon (UP)
• Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
• Uang Penggantian Hak (UPH)
Ingat, tiga poin ini adalah jenis uang yang wajib dibayarkan oleh perusahaan setelah adanya
pemutusan hubungan kerja dan menjadi hak pekerja untuk menerimanya. Kalaupun ada
kejanggalan, maka Anda layak untuk mengkonsultasikannya ke Dinas Tenaga Kerja
setempat untuk mendapatkan penyelesaian yang pasti.
Rincian ketentuan dan besaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang
Penggantian Hak adalah sebagai berikut:
2. 2
Baca Juga : 10 Cara Mudah Mendapat Penghasilan Pasif
1. Uang Pesangon (UP)
Uang Pesangon via 1mhowto.com
Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (2) ketentuan dan cara perhitungan
uang pesangon adalah sebagai berikut:
• Masa kerja < 1 tahun = 1 bulan upah;
• Masa kerja 1 tahun/ lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah;
• Masa kerja 2 tahun/lebih tetapi kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah;
• Masa kerja 3 tahun/ lebih tetapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah;
• Masa kerja 5 tahun/lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 5 bulan upah;
• Masa kerja 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 7 tahun = 6 bulan upah;
• Masa kerja 7 tahun/lebih tetapi kurang dari 8 tahun= 7 bulan upah;
• Masa kerja 8 tahun/lebih = 9 bulan upah.
Upah yang dimaksud disini adalah jumlah gaji pokok setelah ditambah dengan tunjangan
tetap. Perlu diketahui bahwa tunjangan tetap bisa berbeda-beda pada suatu perusahaan.
Kadang kita bingung mengenai istilah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Contoh dari
tunjangan tetap bisa seperti tunjangan transport, kesehatan dan lain sebagainya. Intinya
tunjangan tetap akan selalu dihitung dan dibayarkan meskipun Anda sedang berhalangan
hadir ke kantor/perusahaan.
Ada juga pertanyaan, bagaimana kalau uang pesangon yang didapatkan masih dibawah
standar upah minimum? Sesuai peraturan maka perusahaan terkait harus menentukan nilai
uang pesangon berdasarkan ketentuan upah minimum di daerah tersebut.
2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
Uang Penghargaan Masa Kerja via goodmoneying.com
Orang bekerja bukan hanya soal gaji bulanan, tapi juga perlu mendapatkan penghargaan
atas apa yang dikerjakan. Oleh karena itu kita mesti bersyukur hidup di negeri tercinta ini
karena apa yang kita kerjakan juga dinilai dan dihargai. Minimal setelah 3 (tiga) tahun
bekerja di perusahaan dan apabila terjadi pemutusan hak kerja, kita telah berhak
mendapatkan penghargaan itu dalam bentuk uang. Semua itu juga diatur dalam Undang-
Undang. Berikut ini adalah ketentuan uang penghargaan atas masa kerja seseorang di
perusahaan. Ketentuan ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (3).
Perhitungan uang penghargaan masa kerja mengikuti ketentuan berikut ini:
• Masa kerja 3 tahun/lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah
• Masa kerja 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah
• Masa kerja 9 tahun/lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah
• Masa kerja 12 tahun/lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah
• Masa kerja 15 tahun/lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah
• Masa kerja 18 tahun/lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah
• Masa kerja 21 tahun/lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah
• Masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah
3. Uang Penggantian Hak (UPH)
Uang Penggantian Hak via Huffingpost.com
3. 3
Selain dua komponen diatas setelah adanya pemutusan hubungan kerja mantan karyawan
juga berhak berhak atas uang penggantian hak sebagai pesangon yang harus dibayarkan
oleh perusahaan. Hal ini diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal
156 Ayat (4). Uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh mantan karyawan
tersebut sebagai berikut:
1. Cuti tahunan yang belum sempat diambil atau belum gugur;
2. Biaya transportasi pekerja (termasuk keluarga) ke tempat dimana ia diterima bekerja
(uang ini biasanya diberikan ketika pekerja/karyawan ditugaskan ke lain daerah yang
cukup jauh dan sulit dijangkau; perusahaan biasanya memberikan uang ganti
transportasi);
3. Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15%
dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) bagi yang
memenuhi syarat;
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
Ketentuan Khusus Mengenai Uang Pesangon Untuk Masing-Masing PHK
Terlepas dari patokan yang ditetapkan pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 156 Ayat (1) – (4) di atas, ada juga beberapa alasan PHK yang disebutkan secara
jelas dalam UU mengenai besaran uang pesangon yang berhak didapatkan oleh
karyawan/pegawai. Berikut ini adalah rinciannya:
Jenis PHK UP UPMK UPH Uang
pisah
UU. No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
Pengunduran diri tanpa tekanan
sesuai prosedur
- - UPH Uang
Pisah
Pasal 162 Ayat (1)
Tidak lulus masa percobaan - - - - Pasal 154
Selesainya PKWT (Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu) / Masa Kontrak
- - - - Pasal 154 huruf b
Pekerja melakukan pelanggaran
perjanjian kerja, perjanjian kerja
bersama atau peraturan perusahaan
1X 1X UPH - Pasal 161 Ayat (3)
Pekerja mengajukan PHK karena
pelanggaran pengusaha
2X 1X UPH - Pasal 169 Ayat (1)
Pernikahan antar pekerja (jika diatur
oleh perusahaan)
1X 1X UPH - Pasal 153
PHK masal karena perusahaan
bangkrut
1X 1X UPH - Pasal 164 (1)
PHK masal karena perusahaan
melakukan efisiensi
2X 1X UPH - Pasal 164 (3)
Pekerja tidak mau melanjutkan
hubungan kerja karena peleburan,
1X 1X UPH - Pasal 163 Ayat (1)
4. 4
penggabungan atau perubahan
status perusahaan
Pengusaha tidak mau melanjutkan
hubungan kerja karena peleburan,
penggabungan, dan perubahan
status perusahaan
2X 1X UPH - Pasal 163 Ayat (2)
Perusahaan pailit 1X 1X UPH Pasal 165
Pekerja meninggal dunia 2X 1X UPH Uang
Pisah
Pasal 166
Pekerja mangkir dari tugas selama 5
hari atau lebih dan telah mendapat
panggilan 2 kali berturut-turut
- - UPH Uang
Pisah
Pasal 168 Ayat (1)
Sakit berkepanjangan atau
kecelakaan kerja (masa kerja diatas
12 bulan)
2X 2X UPH - Pasal 172
Usia pensiun 2X 1X UPH - Pasal 167
Pekerja ditahan dan tidak dapat
memenuhi tugas (masa kerja diatas 6
bulan)
- 1X UPH - Pasal 160 Ayat (7)
Pekerja ditahan dan diputuskan
bersalah
- 1X UPH - Pasal 160 Ayat (7)
Anda Bingung Cari Kredit Motor Terbaik? Cermati punya solusinya!