1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi.
Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu
Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan
menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun
bagi para pekerjanya. Pengawasan sekolah itu penting karena merupakan mata rantai
terakhir dan kunci dari proses manajemen. Kunci penting dari proses manajemen sekolah
yaitu nilai fungsi pengawasan sekolah terletak terutama pada hubungannya terhadap
perencanaan dan kegiatan-kegiatan yang didelegasikan (Robbins 1997). Holmes (t. th.)
menyatakan bahwa ‘School Inspection is an extremely useful guide for all teachers facing
an Ofsted inspection. It answers many important questions about preparation for
inspection, the logistics of inspection itself and what is expected of schools and teachers
after the event’.
Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan
bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga
merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya
penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan (Robbins 1997). Pengawasan
juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi
atau unit-unit dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang
dikehendaki (Wagner dan Hollenbeck dalam Mantja 2001). Oleh karena itu mudah
dipahami bahwa pengawasan pendidikan adalah fungsi manajemen pendidikan yang harus
diaktualisasikan, seperti halnya fungsi manajemen lainnya (Mantja 2001). Berdasarkan
konsep tersebut, maka proses perencanaan yang mendahului kegiatan pengawasan harus
dikerjakan terlebih dahulu. Perencanaan yang dimaksudkan mencakup perencanaan:
pengorganisasian, wadah, struktur, fungsi dan mekanisme, sehingga perencanaan dan
pengawasan memiliki standard dan tujuan yang jelas.
Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Sahertian (2000)
menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha
memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik
secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan
2. 2
hasil pembelajaran. Oleh sebab itu maka seorang pengawas sekolah harus mengetahui
prinsip pengawasan pendidikan, Dimensi Pengawasan Pendidikan, Objek Pengawasan
Pendidikan, Strategi Pengawasan Pendidikan dan langkah-langkah proses pengawasan
sebagai usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan dalam usaha
memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran, untuk memperbaiki kesalahan agar
sesuai dengan aturan hukum, sehingga administrasi pemerintahan berjalan secara
berkualitas dalam memberikan layanan kepada masyarakatnya
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada pembahasan ini
adalah
1. Bangaimanakah Prinsip Pengawasan Pendidikan?
2. Apakah dimensi Pengawasan Pendidikan?
3. Apakah Objek Pengawasan Pendidikan?
4. Bagaimanakah Strategi Pengawasan Pendidikan?
5. Bagaimanakah Langkah-langkah proses kepengawasan?
C.Tujuan Penulisan
Adapun tujuan Penulisan makalah ini adalah
1. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pengawas dan Kepengawasan.
2. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama tentang Prinsip,Dimensi,
Objek, Strategi dan Langkah-langkah Proses Pengawasan Pendidkan
3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Prinsip Pengawasan Pendidikan
Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Pengawasan atau
supervisi pendidikan adalah usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan,
terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha
memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran, hal tersebut menuntut pengawas
memiliki Prinsip-prinsip antara lain:
Adapun mengenai prinsip-prinsip pengawasan Penulis akan mengemukakan
beberapa pendapat para ahli. Menurut Handayaningrat (1997) menemukakan bahwa
pengawasan adalah:
1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang
berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan dan
berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan
4. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat
6. Pengawasan harus bersifat terus menerus
7. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan
penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan
datang
Sedangkan menurut Abdurrahman (1995) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip
pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Prinsip menjamin sasaran
Pengawasan pekerja ditunjukkan untuk menjamin tercapainya tujuan yaitu apabila
menemukan perubahan-perubahan dari rencana, maka tindakan perbaikan harus
dilakukan. Hal ini untuk menghindari penyimpangan dan mencegah terulangnya
kembali kesalahan yang dibuat dalam pelaksanaan suatu tugas.
4. 4
2. Prinsip Efisiensi
Pengawasan pekerja harus dapat dilakukan dengan baik oleh manajer yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana, dalam hal ini ditunjukkan agar semua
sumber daya yang ada baik sumber daya manusia ataupun modal yang dapat
dipergunakan sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai dengan rencana. Dengan kata
lain pengawasan pekerja ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya pemborosan atau
ketidaksesuaian daripada penggunaan sumber daya yang ada dengan rencana atau
kebutuhan yang harus dipenuhi.
3. Prinsip Penglihatan Ke Muka
Pengawasan pekerja harus bersifat preventif yang berarti proses pengawasan itu
dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana yang telah
ditentukan baik pada saat sekarang maupun dimasa yang akan datang. Pengawasan
pekerja ini dilakukan untuk memperkecil penyimpangan dari rencana serta dapat
mencegah penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan.
4. Prinsip Pengawasan Secara Langsung
Pengawasan pekerja dilakukan oleh manajer secara langsung ke tempat pelaksanaan
pekerjaan baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investiatif.
Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakkan perbaikkan dan
penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan
5. Prinsip Standar
Pengawasan pekerja yang dilakukan harus didasarkan kepada suatu pedoman atau
standar serta peraturan dan ketentuan yang ada sebelumnya. Maka dalam pengawasan
pekerja perlu adanya alat pengukur untuk menilai pelaksanaan pekerjaan. Standar
tersebut harus objektif, teliti serta tepat. Hal ini dimaksudkan agar dalam menemukan
suatu penyimpangan dapat diketahui bagaimana yang seharusnya dipedomani.
6. Prinsip Titik Strategis
Pengawasan pekerja harus dilakukan terutama untuk faktor-faktor dan kegiatan yang
paling utama, vital serta strategis yang tidak lain menjadi bagian tujuan dari organisasi
itu sendiri. Bagian-bagian yang dikontrol jadi dilakukan pada saat-saat yang strategis
saja.
5. 5
7. Prinsip Teliti Ulang
Cara pengontrolan haruslah diteliti ulang dan diperiksa secara periodik.
Pengawasan dapat dilakukan dengan cara sebelumnya atau periode yang lalu sehingga
untuk periode yang sekarang pengawasan pekerja yang dilakukan ini hasil dari penelitian
cara pengawasan periode lalu.
Prinsip-prinsip di atas digunakan pengawas dalam rangka melaksanakan tugas
pokoknya sebagai seorang pengawas/ supervisor pendidikan pada sekolah yang dibinanya.
Dengan demikian kehadiran pengawas di sekolah bukan untuk mencari kesalahan sebagai
dasar untuk memberi hukuman akan tetapi harus menjadi mitra sekolah dalam membina
dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah sehingga secara bertahap kinerja sekolah
semakin meningkat menuju tercapainya sekolah yang efektif.
Prinsip-prinsip kepengawasan itu harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
kode etik pengawas satuan pendidikan. Kode etik yang dimaksud minimal berisi sembilan
hal berikut ini.
1. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas satuan pendidikan senantiasa
berlandaskan Iman dan Taqwa serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
2. Pengawas satuan pendidikan senantiasa merasa bangga dalam mengemban tugas
sebagai pengawas.
3. Pengawas satuan pendidikan memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni
tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas.
4. Pengawas satuan pendidikan bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dalam
melaksanakan tugas profesinya sebagai pengawas.
5. Pengawas satuan pendidikan menjaga citra dan nama baik profesi pengawas.
6. Pengawas satuan pendidikan menjunjung tinggi disiplin dan etos kerja dalam
melaksanakan tugas profresional pengawas.
7. Pengawas satuan pendidikan mampu menampilkan keberadaan dirinya sebagai
supervisor profesional dan tokoh yang diteladani.
8. Pengawas satuan pendidikan sigap dan terampil dalam menanggapi dan membantu
pemecahan masalah-masalah yang dihadapi stakeholder sekolah binaannya
9. Pengawas satuan pendidikan memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik
terhadap stakeholder sekolah binaannya maupun terhadap koleganya.
6. 6
B. Dimensi Pengawasan Pendidikan
Hakikat pengawasan adalah menjadi baik dengan memperbaiki kesalahan agar
sesuai dengan aturan hukum, sehingga administrasi pemerintahan berjalan secara
berkualitas dalam memberikan layanan kepada masyarakatnya.
Dimensi pertama dari hakikat pengawasan yaitu dimensi support. Dimensi ini
menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu
harus mampu mendukung pihak sekolah untuk mengevaluasi diri kondisi
existingnya. Oleh karena itu, supervisor bersama pihak sekolah dapat melakukan
analisis kekuatan, kelemahan dan potensi serta peluang sekolahnya untuk
mendukung peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan pada sekolah di
masa yang akan datang.
Dimensi kedua dari hakikat pengawasan yaitu dimensi trust. Dimensi ini menunjuk
pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus
mampu membina kepercayaan stakeholder pendidikan dengan penggambaran profil
dinamika sekolah masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan.
Dimensi ketiga dari hakikat pengawasan yaitu dimensi challange. Dimensi ini
menunjuk pada hakikat pengawasan yang dilakukan supervisor itu harus mampu
memberikan tantangan pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di
sekolah. Tantangan ini harus dibuat serealistik mungkin agar dapat dan mampu
dicapai oleh pihak sekolah, berdasarkan pada situasi dan kondisi sekolah pada sat
ini. Dengan demikian stakeholder tertantang untuk bekerjasama secara kolaboratif
dalam rangka pengembangan mutu sekolah.
Dimensi keempat dari hakikat pengawasan yaitu dimensi networking and
collaboration. Dimensi ini memnunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang
dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengembangkan jejaring dan
berkolaborasi antar stakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan
produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pendidikan di sekolah. Fokus dari keempat
dimensi hakikat pengawasan itu dirumuskan dalam tiga aktivitas utama
pengawasan yaitu negosiasi, kolabotrasi, dan networking. Negosisasi dilakukan
oleh supervisor terhadap stakeholder pendidikan dengan fokus pada substansi apa
yang dapat dan perlu dikembangkan atau ditingkatkan serta bagaimana cara
meningkatkannya. Kolaborasi merupakan inti kegiatan supervisi yang harus selalu
7. 7
diadakan kegiatan bersama dengan pihak stakeholder pendidikan di sekolah
binaannya. Hal ini penting karena muara untuk terjadinya peningkatan mutu
pendidikan ada pada pihak sekolah. Networking merupakan inti hakikat kegiatan
supervisi yang prospektif untuk dikembangkan terutama pada era globalisasi dan
cybernet teknologi seperti sekarang ini
Fokus dari keempat dimensi hakikat pengawasan itu dirumuskan dalam tiga
aktivitas utama pengawasan yaitu: negosiasi, kolaborasi dan networking. Negosiasi
dilakukan oleh supervisor terhadap stakeholder pendidikan dengan fokus pada substansi
apa yang dapat dan perlu dikembangkan atau ditingkatkan serta bagaimana cara
meningkatkannya. Kolaborasi merupakan inti kegiatan supervisi yang harus selalu
diadakan kegiatan bersama dengan pihak stakeholder pendidikan di sekolah binaannya.
Hal ini penting karena muara untuk terjadinya peningkatan mutu pendidikan ada pada
pihak sekolah. Networking merupakan inti hakikat kegiatan supervisi yang prospektif
untuk dikembangkan terutama pada era globalisasi dan cybernet teknologi seperti sekarang
ini. Jejaring kerjasama dapat dilakukan baik secara horisontal maupun vertikal. Jejaring
kerjasama secara horisontal dilakukan dengan sesama sekolah sejenis untuk saling
bertukar informasi dan sharing pengalaman pengembangan mutu sekolah, misalnya
melalui MKP, MKKS, MGBS, MGMP. Jejaring kerjasama secara vertikal dilakukan baik
dengan sekolah pada aras dibawahnya sebagai pemasok siswa barunya, maupun dengan
sekolah pada jenjang pendidikan di atasnya sebagai lembaga yang akan menerima para
siswa lulusannya
C. Objek Pengawasan Pendidikan
Objek pengawasan yaitu hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu
rencana. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan
yang dilaksanakan. Objek pengawasan pendidikan menurut irjen kemendikbud :
1. Substansi Bidang, meliputi pendidikan, kepegawaian dan perlengkapan. 2. Unit kerja
seperti unit utama, Pusat- Pusat, Perguruan Tinggi Negeri, Kopertis/PTS, Unit Pelaksana
Teknis, dan Satuan Kerja Pendidikan Di Luar Negeri 3. Dana Alokasi Khusus 4. BNBP
dan Block Grant 5. Dana bos dan APBN Kemdiknas 6. Ujian Nasional, Sertifikasi Guru
dan Dosen.
Objek pengawasan menurut pidarta : 1.Pengawasan terhadap karya 2. Pengawasan
terhadap kemampuan 3. Pengawasan terhadap gaji
8. 8
D. Strategi Pengawasan Pendidikan
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
ditandaskan pada Pasal 55 ayat 1, Pengawasan satuan Pendidikan memiliki peran dan
tugas untuk Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan
yang harus dilakukan secara teratur dan kesinambungan. Lebih lanjut pada Pasal 57
ditegaskan, bahwa tugas supervisi meliputi: Supervisi akademik dan manajerial terhadap
keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan disekolah.
Menurut Subarna (2009), jabatan fungsional pengawas sekolah merupakan profesi
tersendiri yang tidak diartikan sebagai kelanjutan profesi guru. Untuk menjadi pengawas
sekolah, seseorang harus menjadi guru atau kepala sekolah, setidaknya pernah menjadi
guru. Dengan demikian, pengawas sekolah dapat memahami apa yang dilakukan dan
seharusnya dilakukan oleh guru dan kepala sekolah.
Pengawas sekolah bertugas melakukan pengawasan terhadap dua hal penting dalam
pendidikan di sekolah, yaitu proses pendidikan dan pengelolaan sekolah. Proses
pendidikan terkait erat dengan kegiatan pengembangan potensi kognitif, afektif dan
psikomotorik siswa. Sementara pengelolaan sekolah berkaitan dengan pengaturan dalam
memanfaatkan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien.
Didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pada Pasal 5 menyatakan Tugas Pokok
Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan Akademik dan manajerial pada
satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan
pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP),
penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan
program pengawasan. Pengawas sekolah dalam hal ini harus dapat berfungsi sebagai
Mitra, Konsultan, Asesor, konselor dan motivator baik terhadap Kepala Sekolah dan guru-
guru yang berada dibawah binaannya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka diperlukan seorang pengawas
sekolah/madrasah yang profesional dengan kompentesi yang harus dimiliki oleh seorang
pengawas adalah Kompetesi kepribadian, Supervisi Manajerial, Supervisi Akademik,
Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta kompetensi sosial. Pengawas
sekolah dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai jembatan penghubung (mediator)
antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Kebijakan-kebijakan dari Dinas Pendidikan atau
9. 9
Pemerintah disampaikan oleh Pengawas kepada masing-masing sekolah binaannya
sebaliknya imformasi-imformasi dari sekolah binaan, maka pengawas yang akan
menyampaikannya kepada pihak pengambil Kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan
baik secara lisan maupun bentuk laporan tertulis. Dari hal itulah maka peran pengawas
sekolah/madrasah sangat strategis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara
umum.
Tujuan umum pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan pendidikan
sebagaimana dikemukakan di atas perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan-tujuan yang
lebih khusus agar memudahkan dalam menetapkan program pembinaan.
Strategi-strategi kontrol yang perlu diperhatikan oleh para manajer pendidikan
adalah:
1. Dalam bentuk kebijakan atau peraturan
2. Desain organisasi harus jelas
3. Unit personalia berfungsi dengan baik
4. Memiliki dan memberi hadiah
5. Anggaran belanja
6. Memakai teknik yang tepat
E. Langkah-Langkah Proses Pengawasan
Seperti dikemukakan di depan bahwa langkah-langkah proses pengawasan ada
empat langkah. Empat langkah tersebut apabila digambarkan sebagai berikut:
1. Menetapkan Standar pelaksanaan
Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil
pekerjaan dari pada pejabat atau pekerja, untuk dapat melakukan pengukuran harus
mempunyai alat pengukur (standar). Standar ini adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk
mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang
ditentukan (standar) atau tidak. Standar tersebut harus ditetapkan lebih dahulu sebelum
para pekerja melaksanakan pekerjaan (tugas-tugasnya), dan para pekerja harus tahu benar
ukuran yang dipergunakan untuk menilai pekerjaannya. Karena itu harus dijelaskan
sebaik-baiknya kepada para pekerja sebelum melaksanakan pekerjaannya.
Dalam garis besarnya, jenis-jenis standar itu dapat digolongkan ke dalam empat
bentuk yaitu:
10. 10
a.Standar fisik:
Jumlah produksi
Kwalitas produksi
Jumlah langganan
b. Standar moneter
Biaya tenaga kerja
Biaya penjualan
Laba kotor
Pendapatan penjualan
c. Standar waktu
Kecepatan produksi
Batas waktu selesainya suatu pekerjaan
d. Standar intangible
Sikap pekerja terhadap perusahaan
Kesetiaan pekerja terhadap pekerjaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur
pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah kedua dalam proses pengawasan
adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat
3. Pengukuran pelaksanaan Kegiatan
Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu 1) pengamatan
(observasi), 2) laporan-laporan, baik lisan dan tertulis, 3) metode-metode otomatis dan 4)
inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
4. Membandingkan kegiatan dengan standar dan analisa penyimpangan
Dimaksudkan untuk mengetahui ada/tidaknya penyimpangan-penyimpangan
(deviasi). Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar
tidak dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus
diambil/dilakukan.
Tindakan koreksi mungkin berupa:
11. 11
Mengubah standar mula-mula (mungkin standar terlalu tinggi atu rendah).
Mengubah pengukuran kegiatan (inspeksi terlalu sering/kurang, mungkin
mengganti sistem pengukuran).
Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-
penyimpangan.
12. 12
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan Pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan:
1. Menurut Abdurrahman (1995) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pengawasan
adalah Prinsip menjamin sasaran, Prinsip Efisiensi, Prinsip Penglihatan Ke Muka,
Prinsip Pengawasan Secara Langsung, Prinsip Standar, Prinsip Titik Strategis dan
Prinsip Teliti Ulang. Prinsip-prinsip tersebutdigunakan pengawas dalam rangka
melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang pengawas/ supervisor pendidikan pada
sekolah yang dibinanya. Dengan demikian kehadiran pengawas di sekolah bukan
untuk mencari kesalahan sebagai dasar untuk memberi hukuman akan tetapi harus
menjadi mitra sekolah dalam membina dan mengembangkan mutu pendidikan di
sekolah sehingga secara bertahap kinerja sekolah semakin meningkat menuju
tercapainya sekolah yang efektif.
2. Dimensi Pengawasan Pendidikan antara lain dimensi support, dimensi trust, dimensi
challenge, dimensi networking and collaboration. Fokus dari keempat dimensi hakikat
pengawasan itu dirumuskan dalam tiga aktivitas utama pengawasan yaitu: negosiasi,
kolaborasi dan networking
3. Mmmmmm
4. Strategi Pengawasan Pendidikan : Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan
tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan
kesinambungan. Lebih lanjut pada Pasal 57 ditegaskan, bahwa tugas supervisi
meliputi: Supervisi akademik dan manajerial ( melaksanakan tugas pengawasan
Akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program
pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar
Nasional Pendidikan (SNP), penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru,
evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.terhadap keterlaksanaan dan
ketercapaian tujuan pendidikan disekolah)
5. Langkah-Langkah Proses Pengawasan terdiri dari Lima langkah tersebut apabila
digambarkan sebagai berikut: Menetapkan Standar pelaksanaan, Penentuan
pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan Kegiatan,
13. 13
Membandingkan kegiatan dengan standar dan analisa penyimpangan serta
Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
B. Saran
Sebagai mahasiswa yang tidak terlepas dari segala sesuatu yang berkaitan
dengan pendidikan dan bidang keilmuan. Kita seharusnya dapat mempelajari Ilmu
Pengawas dan Kepengawasan dengan baik. Hal ini bertujuan supaya kita dapat
mengatur, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan segala sesuatu yang
kita pimpin.
14. 14
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Oemi. 1995. Dasar–Dasar Public Relations. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti
Handayaningrat, 1997. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji
Masagung.
Mantja, W., 2001. Organisasi dan Hubungan Kerja Pengawas Pendidikan. Makalah
disampaikan dalam Rapat Konsultasi Pengawasan antara Inspektorat
Jendral Departemen Pendidikan Nasional dengan 151 Badan
Pengawasan Daerah di Solo, tanggal 24 s/d 28 September 2001.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
dan Angka Kreditnya
Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
Sahertian, Piet A, 2000. Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, Jakarta: Rineka
Cipta
Siahaan, Amiruddin, H. asli Rambe, dan Mahidin. 1985. Manajemen Pengawas
Pendidikan. Ciputat : Quantum Teaching
Subarna, Babang. 2009. Strategi Pengawas Dalam Rangka Meningkatkan Mutu
Pendidikan Melalui Pemberdayaan Gugus. dalam
http://babangsubarna.blogspot.com
Sudjana dkk, Nana. 2011. Buku Kerja Pengawas Sekolah. Jakarta : Kemendiknas
