SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
INOVASI LOKAL :
    MEKANISME TRANSPARANSI
            MIGAS
       KABUPATEN BLORA


              Jakarta, 23 Mei 2012
INOVASI LOKAL :
MEKANISME TRANSPARANSI MIGAS
KABUPATEN BLORA
INOVASI LOKAL :
MEKANISME TRANSPARANSI
        MIGAS
   KABUPATEN BLORA


      Jakarta, 23 Mei 2012
Masalah Dasar

   Mekanisme Perhitungan dan Penentuan DBH:
       Sekadar sosialisasi
       Pemda tidak memegang data-data yang dibutuhkan
        dalam perhitungan
           data produksi (update real time production)
           cost recovery per blok Migas
           kandungan/cadangan Migas
           data pengembangan lapangan (Misal : PoD, dan WP&B)
   Corporate Social Responsibility
       Pelaksanaan CSR-CD minim koordinasi (Pemda hanya
        mendapatkan laporan setelah pelaksanaan)
   Dampak lingkungan
       Sosialisasi & simulasi penanganan dampak lingkungan
        minim
Tujuan Mekanisme Transparansi


    Mentransparansikan informasi penerimaan,
     CSR-Comdev serta informasi mitigasi dan
     dampak lingkungan pertambangan Migas
    Mengembangkan dialog dan mediasi
     multipihak yang kontsruktif
    Memberikan input data dan informasi bagi
     perencanaan dan penganggaran
     pembangunan daerah
Tahapan Proses

    Kajian
      Kajian permasalahan daerah terkait penerimaan, CSR dan lingkungan hidup
      Kajian kebijakan/regulasi
      Riset aliran penerimaan dan transparansi Migas
    Pengembangan Model
        Diskusi multipihak : perumusan model/mekanisme transparansi
       Penyepakatan model
       Legal Drafting formulasi peraturan daerah
    Advokasi dan kampanye
       Advokasi peraturan daerah
       Seminar, workshop, kampanye media, dan sharing pembelajaran
    Implementasi dan Institusionalisasi
       Pembentukan Tim Transparansi (SK Bupati)
       Advokasi Anggaran bagi Tim Transparansi
       Raker Tim Transparansi
       Sosialisasi dan Publikasi
       Fasilitasi Persoalan di Daerah (PPGJ, Sumur Tua, CSR, dll)
       Advokasi ke Pemerintah Pusat
Model Mekanisme Transparansi
   Institusi Pelaksana
      Tim Transparansi Migas - Multipihak (Pemda, Perusahaan,
       Masyarakat Sipil)
   Payung hukum
     Peraturan Bupati No. 65/2010

   Jenis informasi yang ditransparansikan:
     Informasi pendapatan

     Informasi lingkunan/sosial

     Informasi CSR

   Pendanaan
     APBD dan Pendanaan lainnya yg sah

   Mekanisme Kerja : Sosialisasi dan Publikasi informasi; Dialog
    Multipihak; Advokasi kebijakan ke Pemerintah Pusat; Melakukan
    kajian/membentuk kelompok kerja
Keanggotaan dan Pendanaan
   Keanggotaan Tim Transparansi Migas Kabupaten
    Blora terdiri dari stakeholder yang berjumlah 20
    orang.
   Stakeholder terpilih sebagian besar terlibat dalam
    proses sedari awal
   Stakeholder yang terlibat:
       Eksekutif (Asisten II, Bappeda, Dinas LH, Dinas
        ESDM, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian)
       Legislatif (Komisi B DPRD)
       NGO
       Media
       Kelompok Masyarakat Tambang
       Asosiasi Pekerja Tambang
       Perusahaan Daerah
Tugas Utama Tim (Mandat
Perbup)
Pasal 5: Tugas dan Fungsi
I.   Menyusun agenda Kerja dan melaksanakan
     mekanisme transparansi industri ekstraktif
II.  Melakukan Kajian Strategis dan
     merumuskan rekomendasi kebijakan kepada
     pihak-pihak terkait.
III. Melakukan assesment, sosialisasi dan

     publikasi kepada masyarakat, hasil kerja,
     dan data-data industri ekstraktif.
Rencana Kerja
    Rapat Kerja dilakukan setiap tahun sekali untuk merumuskan
     rencana kerja selam 1 tahun
    Contoh rencana kerja Tim Transparansi Blora (2012):
1.     Pembentukan Pokja Pendapatan dan Pokja CSR-
       Lingkungan) --> memfokuskan kerja tim
2.     Pokja Pendapatan: melanjutkan advokasi DBH Blora (Blora
       tidak mendapatkan DBH Blok Cepu karena pembagian
       DBH berdasarkan letak mulut sumur – mulut sumur ada di
       Bojonegoro)
       Pokja CSR & lingkungan: mendorong transparansi dan
       perbaikan pengelolaan lingkungan dan CSR oleh
       perusahaan
1.     Menyepakati mekanisme kerja transparansi yang belum di
       atur dalam Perbup.
Mekanisme Kerja Transparansi
   Mekanisme Transparansi:
     Pengumpulan    data:
       Setiap instansti terkait dan perusahaan memberikan
        data kepada tim transparansi setiap 3 bulan
     Membuat    media sosialisasi: leaflet dan rilis media
     Dipublikasikan setiap 3 bulan sekali.

     Isi publikasi: Laporan kegiatan dan Capaian Tim
      Transparansi, Data Lifting, Realisasi Pendapatan
      DBH Migas, Data Realisasi bagi hasil PI, Pajak
      Migas, Data pengelolaan sumur tua, Data CSR
      Perusahaan Migas
Mekanisme Transparansi
        Perusahaa         SKPD           Pemerintah
            n             Terkait          Pusat




                            Tim
-Mengumpulkan Data
-Analisis Data           Transpara
-Merumuskan                 nsi
informasi




                     Publik/Masyarakat
Capaian Kerja Tim Transparansi |2011-2012

    2012:
      Publikasi  Informasi : Data DBH, Sumur Tua, hasil
       kerja tim, anggaran, dalam bentuk leaflet dan rilis
       media
      Mediasi ketenagakerjaan:
        Mediasiantara warga, perusahaan dan pemda atas
        keluhan warga terhadap proyek Pertamina PPGJ di
        Desa Sumber, Kradenan
      AdvokasiDBH Migas Blok Cepu ke Pemerintah
      Pusat (yang masih dirasakan tidak adil bagi
      Blora)
Capaian Kerja Tim Transparansi |2011-2012

1. Advokasi Kebijakan DBH Migas Blok Cepu
   Muncul opsi adanya SKB 3 menteri untuk
      memberikan DBH pada Blora; Telah
      didiskusikan di tingkat menteri (ESDM,
      Keuangan dan Dalam Negeri)
2. Terlibat aktif dalam Judicial Review UU 33 2004
   tentang Perimbangan Keuangan (menjadi saksi
    ahli)
3. Mediasi Warga dengan Perusahaan
   Kesepakatan penyelesaian permasalahan yang
      tertuang dalam Berita Acara. BA ini selanjutnya
Pembelajaran
   Membangun kepercayaan (trust)
       Kepercayaan antar stakeholder - kunci utama
       Diperlukan pendekatan dan proses agar kelompok masyarakat,
        Perusahaan dan Pemda bisa duduk bersama dan menyepakati
        inisiatif bersama
   Transparansi dan ‘beyond transparansi’
       Transparansi memicu perbaikan kinerja perusahaan tambang - ada
        intervensi dari pemda dan masyarakat dengan kelembagaan yang
        khusus dan kerja yang terorganisir.
       Transparansi saja tidak cukup, peran mediasi mulai dijalankan
   Inovasi dan institusionalisasi
       Tahap membangun model - peran champhion (dari masing-masing
        pihak) sangat vital
       Tahap penting berikutnya – melembagakan dalam sistem (perbub,
        aturan detil pelaksanaan, anggaran daerah untuk pembiayaan,
        mekanisme monitoring kinerja, dll)
Tantangan
   Perlu waktu mendorong pemerintah pusat untuk transparan
    DBH
       Dalam rekonsiliasi DBH Migas saat ini, telah ada informasi cost
        recovery meski masih agregat
   Keterlibatan kontraktor (KKKS) belum formal dalam Tim
    Transparansi
       Masalah birokrasi internal &tafsir produk hukum
       Tetapi KKKS sangat aktif menjadi peserta peninjau
   Pergantian pelaku - jabatan/posisi di perusahaan dan pemerintahan
    sering berubah, memerlukan proses dalam penggantian anggota tim
   Perlu perbaikan kebijakan:
       Mendorong mekanisme transparansi memiliki payung hukum yang lebih
        kuat (perda)
       Mendorong revisi UU Migas agar Pemda memiliki keterlibatan maksimal
        dalam pengelolaan migas.
Terima Kasih

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
 

Andere mochten auch (11)

Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
 
Resume riset-walhi-tentang-partisipasi-dalam-wilayah-pertambangan
Resume riset-walhi-tentang-partisipasi-dalam-wilayah-pertambanganResume riset-walhi-tentang-partisipasi-dalam-wilayah-pertambangan
Resume riset-walhi-tentang-partisipasi-dalam-wilayah-pertambangan
 
Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil
Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat SipilRancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil
Rancangan UU Migas Usulan Masyarakat Sipil
 
Relaksasi Mineral Raw Material untuk Siapa?
Relaksasi Mineral Raw Material untuk Siapa? Relaksasi Mineral Raw Material untuk Siapa?
Relaksasi Mineral Raw Material untuk Siapa?
 
Tarik Ulur Kebijakan Larangan Ekspor Mineral
Tarik Ulur Kebijakan Larangan Ekspor Mineral Tarik Ulur Kebijakan Larangan Ekspor Mineral
Tarik Ulur Kebijakan Larangan Ekspor Mineral
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
 
Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia
Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di IndonesiaTata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia
Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
 

Ähnlich wie RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)

Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi Masyarakat
Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan  Partisipasi MasyarakatFokus Strategi Aksi PPK NTB dan  Partisipasi Masyarakat
Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi MasyarakatErvynKaffah
 
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananRelevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananTri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Dadang Solihin
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiDadang Solihin
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiDadang Solihin
 
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdfPolicy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdfKetahananBangsa
 
Csr & comdev program 2012
Csr & comdev program 2012Csr & comdev program 2012
Csr & comdev program 2012Felix Lamury
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDDadang Solihin
 
Modul MP-03 Internalisasi Program dan Kegiatan Sanitasi Prioritas
Modul MP-03 Internalisasi Program dan Kegiatan Sanitasi PrioritasModul MP-03 Internalisasi Program dan Kegiatan Sanitasi Prioritas
Modul MP-03 Internalisasi Program dan Kegiatan Sanitasi PrioritasJoy Irman
 
Concept Communication Activation for Wali Cilik Program (Bahasa)
Concept Communication Activation for Wali Cilik Program (Bahasa)Concept Communication Activation for Wali Cilik Program (Bahasa)
Concept Communication Activation for Wali Cilik Program (Bahasa)agustanto_imam52
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD Dadang Solihin
 
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdOrganisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdFrans Dione
 
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang PerijinanMewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang PerijinanKurniawan Saputra
 
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptxPengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptxMuhadir Masrur
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikKurniawan Saputra
 
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RIImplementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RIAzhyqaRereanticaMart
 

Ähnlich wie RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa) (20)

Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi Masyarakat
Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan  Partisipasi MasyarakatFokus Strategi Aksi PPK NTB dan  Partisipasi Masyarakat
Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi Masyarakat
 
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananRelevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdfPolicy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdf
 
Csr & comdev program 2012
Csr & comdev program 2012Csr & comdev program 2012
Csr & comdev program 2012
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
 
Modul MP-03 Internalisasi Program dan Kegiatan Sanitasi Prioritas
Modul MP-03 Internalisasi Program dan Kegiatan Sanitasi PrioritasModul MP-03 Internalisasi Program dan Kegiatan Sanitasi Prioritas
Modul MP-03 Internalisasi Program dan Kegiatan Sanitasi Prioritas
 
Peduli jakarta bersih
Peduli jakarta bersihPeduli jakarta bersih
Peduli jakarta bersih
 
Concept Communication Activation for Wali Cilik Program (Bahasa)
Concept Communication Activation for Wali Cilik Program (Bahasa)Concept Communication Activation for Wali Cilik Program (Bahasa)
Concept Communication Activation for Wali Cilik Program (Bahasa)
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
 
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdOrganisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
 
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang PerijinanMewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan
 
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptxPengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
 
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RIImplementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
Implementasi Sistem Informasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI
 

Mehr von Article33

Comval BK: New EITI Standards, Philippine Candidacy and PH-EITI Work Plan
Comval BK: New EITI Standards, Philippine Candidacy and PH-EITI Work PlanComval BK: New EITI Standards, Philippine Candidacy and PH-EITI Work Plan
Comval BK: New EITI Standards, Philippine Candidacy and PH-EITI Work PlanArticle33
 
Comval BK: Bojonegoro Social Innovation on Extractive Revenue
Comval BK: Bojonegoro Social Innovation on Extractive Revenue Comval BK: Bojonegoro Social Innovation on Extractive Revenue
Comval BK: Bojonegoro Social Innovation on Extractive Revenue Article33
 
Comval BK: O&G Revenue for Sustainable Welfare in Bojonegoro
Comval BK: O&G Revenue for Sustainable Welfare in BojonegoroComval BK: O&G Revenue for Sustainable Welfare in Bojonegoro
Comval BK: O&G Revenue for Sustainable Welfare in BojonegoroArticle33
 
Comval BK: Indigenous People Transparency Mechanism
Comval BK: Indigenous People Transparency MechanismComval BK: Indigenous People Transparency Mechanism
Comval BK: Indigenous People Transparency MechanismArticle33
 
Comval BK: Compostela Valley Transparency Initiative
Comval BK: Compostela Valley Transparency InitiativeComval BK: Compostela Valley Transparency Initiative
Comval BK: Compostela Valley Transparency InitiativeArticle33
 
Comval BK: Minahang Bayanihan: Small Scale Mining Initiatives
Comval BK: Minahang Bayanihan: Small Scale Mining InitiativesComval BK: Minahang Bayanihan: Small Scale Mining Initiatives
Comval BK: Minahang Bayanihan: Small Scale Mining InitiativesArticle33
 
A33 Position Note: Post-2015 Development Agenda
A33 Position Note: Post-2015 Development AgendaA33 Position Note: Post-2015 Development Agenda
A33 Position Note: Post-2015 Development AgendaArticle33
 
PB 01, 2013: Encouraging Transparency of Forestry State Revenue
PB 01, 2013: Encouraging Transparency of Forestry State RevenuePB 01, 2013: Encouraging Transparency of Forestry State Revenue
PB 01, 2013: Encouraging Transparency of Forestry State RevenueArticle33
 
Brief 03, 2011: Memperkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS
Brief 03, 2011: Memperkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOSBrief 03, 2011: Memperkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS
Brief 03, 2011: Memperkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOSArticle33
 
Brief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis
Brief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar GratisBrief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis
Brief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar GratisArticle33
 
Brief 01, 2011: Dana Alokasi Khusus Pendidikan
Brief 01, 2011: Dana Alokasi Khusus Pendidikan Brief 01, 2011: Dana Alokasi Khusus Pendidikan
Brief 01, 2011: Dana Alokasi Khusus Pendidikan Article33
 
Kajian Pelingkupan Penerimaan Kehutanan
Kajian Pelingkupan Penerimaan KehutananKajian Pelingkupan Penerimaan Kehutanan
Kajian Pelingkupan Penerimaan KehutananArticle33
 
Profil Article 33 Indonesia
Profil Article 33 IndonesiaProfil Article 33 Indonesia
Profil Article 33 IndonesiaArticle33
 
WP 03/2012 - Riko - Belantara Rente Hutan Kayu
WP 03/2012 - Riko - Belantara Rente Hutan KayuWP 03/2012 - Riko - Belantara Rente Hutan Kayu
WP 03/2012 - Riko - Belantara Rente Hutan KayuArticle33
 
Module for Managing Oil & Gas Revenue: Indonesia Sub-National Experience
Module for Managing Oil & Gas Revenue: Indonesia Sub-National ExperienceModule for Managing Oil & Gas Revenue: Indonesia Sub-National Experience
Module for Managing Oil & Gas Revenue: Indonesia Sub-National ExperienceArticle33
 
Module for Multistakeholder Engagement for Extractive Industry Better Governance
Module for Multistakeholder Engagement for Extractive Industry Better GovernanceModule for Multistakeholder Engagement for Extractive Industry Better Governance
Module for Multistakeholder Engagement for Extractive Industry Better GovernanceArticle33
 
Article33 jointresearchscheme
Article33 jointresearchschemeArticle33 jointresearchscheme
Article33 jointresearchschemeArticle33
 
Working Paper Jamkesda
Working Paper JamkesdaWorking Paper Jamkesda
Working Paper JamkesdaArticle33
 
Mural 3: Perda Kandungan Lokal
Mural 3: Perda Kandungan Lokal Mural 3: Perda Kandungan Lokal
Mural 3: Perda Kandungan Lokal Article33
 
Mural 1: Mekanisme Transparansi Migas
Mural 1: Mekanisme Transparansi MigasMural 1: Mekanisme Transparansi Migas
Mural 1: Mekanisme Transparansi MigasArticle33
 

Mehr von Article33 (20)

Comval BK: New EITI Standards, Philippine Candidacy and PH-EITI Work Plan
Comval BK: New EITI Standards, Philippine Candidacy and PH-EITI Work PlanComval BK: New EITI Standards, Philippine Candidacy and PH-EITI Work Plan
Comval BK: New EITI Standards, Philippine Candidacy and PH-EITI Work Plan
 
Comval BK: Bojonegoro Social Innovation on Extractive Revenue
Comval BK: Bojonegoro Social Innovation on Extractive Revenue Comval BK: Bojonegoro Social Innovation on Extractive Revenue
Comval BK: Bojonegoro Social Innovation on Extractive Revenue
 
Comval BK: O&G Revenue for Sustainable Welfare in Bojonegoro
Comval BK: O&G Revenue for Sustainable Welfare in BojonegoroComval BK: O&G Revenue for Sustainable Welfare in Bojonegoro
Comval BK: O&G Revenue for Sustainable Welfare in Bojonegoro
 
Comval BK: Indigenous People Transparency Mechanism
Comval BK: Indigenous People Transparency MechanismComval BK: Indigenous People Transparency Mechanism
Comval BK: Indigenous People Transparency Mechanism
 
Comval BK: Compostela Valley Transparency Initiative
Comval BK: Compostela Valley Transparency InitiativeComval BK: Compostela Valley Transparency Initiative
Comval BK: Compostela Valley Transparency Initiative
 
Comval BK: Minahang Bayanihan: Small Scale Mining Initiatives
Comval BK: Minahang Bayanihan: Small Scale Mining InitiativesComval BK: Minahang Bayanihan: Small Scale Mining Initiatives
Comval BK: Minahang Bayanihan: Small Scale Mining Initiatives
 
A33 Position Note: Post-2015 Development Agenda
A33 Position Note: Post-2015 Development AgendaA33 Position Note: Post-2015 Development Agenda
A33 Position Note: Post-2015 Development Agenda
 
PB 01, 2013: Encouraging Transparency of Forestry State Revenue
PB 01, 2013: Encouraging Transparency of Forestry State RevenuePB 01, 2013: Encouraging Transparency of Forestry State Revenue
PB 01, 2013: Encouraging Transparency of Forestry State Revenue
 
Brief 03, 2011: Memperkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS
Brief 03, 2011: Memperkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOSBrief 03, 2011: Memperkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS
Brief 03, 2011: Memperkuat Efektivitas dan Akuntabilitas Kebijakan Anggaran BOS
 
Brief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis
Brief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar GratisBrief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis
Brief 02, 2011: Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis
 
Brief 01, 2011: Dana Alokasi Khusus Pendidikan
Brief 01, 2011: Dana Alokasi Khusus Pendidikan Brief 01, 2011: Dana Alokasi Khusus Pendidikan
Brief 01, 2011: Dana Alokasi Khusus Pendidikan
 
Kajian Pelingkupan Penerimaan Kehutanan
Kajian Pelingkupan Penerimaan KehutananKajian Pelingkupan Penerimaan Kehutanan
Kajian Pelingkupan Penerimaan Kehutanan
 
Profil Article 33 Indonesia
Profil Article 33 IndonesiaProfil Article 33 Indonesia
Profil Article 33 Indonesia
 
WP 03/2012 - Riko - Belantara Rente Hutan Kayu
WP 03/2012 - Riko - Belantara Rente Hutan KayuWP 03/2012 - Riko - Belantara Rente Hutan Kayu
WP 03/2012 - Riko - Belantara Rente Hutan Kayu
 
Module for Managing Oil & Gas Revenue: Indonesia Sub-National Experience
Module for Managing Oil & Gas Revenue: Indonesia Sub-National ExperienceModule for Managing Oil & Gas Revenue: Indonesia Sub-National Experience
Module for Managing Oil & Gas Revenue: Indonesia Sub-National Experience
 
Module for Multistakeholder Engagement for Extractive Industry Better Governance
Module for Multistakeholder Engagement for Extractive Industry Better GovernanceModule for Multistakeholder Engagement for Extractive Industry Better Governance
Module for Multistakeholder Engagement for Extractive Industry Better Governance
 
Article33 jointresearchscheme
Article33 jointresearchschemeArticle33 jointresearchscheme
Article33 jointresearchscheme
 
Working Paper Jamkesda
Working Paper JamkesdaWorking Paper Jamkesda
Working Paper Jamkesda
 
Mural 3: Perda Kandungan Lokal
Mural 3: Perda Kandungan Lokal Mural 3: Perda Kandungan Lokal
Mural 3: Perda Kandungan Lokal
 
Mural 1: Mekanisme Transparansi Migas
Mural 1: Mekanisme Transparansi MigasMural 1: Mekanisme Transparansi Migas
Mural 1: Mekanisme Transparansi Migas
 

Kürzlich hochgeladen

Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf2210130220024
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3sekolah9304
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxPutriSoniaAyu
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxSuarniSuarni5
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUTeric214073
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpAanSutrisno
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSABDA
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptxDEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
 

RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)

  • 1. INOVASI LOKAL : MEKANISME TRANSPARANSI MIGAS KABUPATEN BLORA Jakarta, 23 Mei 2012 INOVASI LOKAL : MEKANISME TRANSPARANSI MIGAS KABUPATEN BLORA
  • 2. INOVASI LOKAL : MEKANISME TRANSPARANSI MIGAS KABUPATEN BLORA Jakarta, 23 Mei 2012
  • 3. Masalah Dasar  Mekanisme Perhitungan dan Penentuan DBH:  Sekadar sosialisasi  Pemda tidak memegang data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan  data produksi (update real time production)  cost recovery per blok Migas  kandungan/cadangan Migas  data pengembangan lapangan (Misal : PoD, dan WP&B)  Corporate Social Responsibility  Pelaksanaan CSR-CD minim koordinasi (Pemda hanya mendapatkan laporan setelah pelaksanaan)  Dampak lingkungan  Sosialisasi & simulasi penanganan dampak lingkungan minim
  • 4. Tujuan Mekanisme Transparansi  Mentransparansikan informasi penerimaan, CSR-Comdev serta informasi mitigasi dan dampak lingkungan pertambangan Migas  Mengembangkan dialog dan mediasi multipihak yang kontsruktif  Memberikan input data dan informasi bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
  • 5. Tahapan Proses  Kajian  Kajian permasalahan daerah terkait penerimaan, CSR dan lingkungan hidup  Kajian kebijakan/regulasi  Riset aliran penerimaan dan transparansi Migas  Pengembangan Model  Diskusi multipihak : perumusan model/mekanisme transparansi  Penyepakatan model  Legal Drafting formulasi peraturan daerah  Advokasi dan kampanye  Advokasi peraturan daerah  Seminar, workshop, kampanye media, dan sharing pembelajaran  Implementasi dan Institusionalisasi  Pembentukan Tim Transparansi (SK Bupati)  Advokasi Anggaran bagi Tim Transparansi  Raker Tim Transparansi  Sosialisasi dan Publikasi  Fasilitasi Persoalan di Daerah (PPGJ, Sumur Tua, CSR, dll)  Advokasi ke Pemerintah Pusat
  • 6. Model Mekanisme Transparansi  Institusi Pelaksana  Tim Transparansi Migas - Multipihak (Pemda, Perusahaan, Masyarakat Sipil)  Payung hukum  Peraturan Bupati No. 65/2010  Jenis informasi yang ditransparansikan:  Informasi pendapatan  Informasi lingkunan/sosial  Informasi CSR  Pendanaan  APBD dan Pendanaan lainnya yg sah  Mekanisme Kerja : Sosialisasi dan Publikasi informasi; Dialog Multipihak; Advokasi kebijakan ke Pemerintah Pusat; Melakukan kajian/membentuk kelompok kerja
  • 7. Keanggotaan dan Pendanaan  Keanggotaan Tim Transparansi Migas Kabupaten Blora terdiri dari stakeholder yang berjumlah 20 orang.  Stakeholder terpilih sebagian besar terlibat dalam proses sedari awal  Stakeholder yang terlibat:  Eksekutif (Asisten II, Bappeda, Dinas LH, Dinas ESDM, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian)  Legislatif (Komisi B DPRD)  NGO  Media  Kelompok Masyarakat Tambang  Asosiasi Pekerja Tambang  Perusahaan Daerah
  • 8. Tugas Utama Tim (Mandat Perbup) Pasal 5: Tugas dan Fungsi I. Menyusun agenda Kerja dan melaksanakan mekanisme transparansi industri ekstraktif II. Melakukan Kajian Strategis dan merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak terkait. III. Melakukan assesment, sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat, hasil kerja, dan data-data industri ekstraktif.
  • 9. Rencana Kerja  Rapat Kerja dilakukan setiap tahun sekali untuk merumuskan rencana kerja selam 1 tahun  Contoh rencana kerja Tim Transparansi Blora (2012): 1. Pembentukan Pokja Pendapatan dan Pokja CSR- Lingkungan) --> memfokuskan kerja tim 2. Pokja Pendapatan: melanjutkan advokasi DBH Blora (Blora tidak mendapatkan DBH Blok Cepu karena pembagian DBH berdasarkan letak mulut sumur – mulut sumur ada di Bojonegoro) Pokja CSR & lingkungan: mendorong transparansi dan perbaikan pengelolaan lingkungan dan CSR oleh perusahaan 1. Menyepakati mekanisme kerja transparansi yang belum di atur dalam Perbup.
  • 10. Mekanisme Kerja Transparansi  Mekanisme Transparansi:  Pengumpulan data:  Setiap instansti terkait dan perusahaan memberikan data kepada tim transparansi setiap 3 bulan  Membuat media sosialisasi: leaflet dan rilis media  Dipublikasikan setiap 3 bulan sekali.  Isi publikasi: Laporan kegiatan dan Capaian Tim Transparansi, Data Lifting, Realisasi Pendapatan DBH Migas, Data Realisasi bagi hasil PI, Pajak Migas, Data pengelolaan sumur tua, Data CSR Perusahaan Migas
  • 11. Mekanisme Transparansi Perusahaa SKPD Pemerintah n Terkait Pusat Tim -Mengumpulkan Data -Analisis Data Transpara -Merumuskan nsi informasi Publik/Masyarakat
  • 12. Capaian Kerja Tim Transparansi |2011-2012  2012:  Publikasi Informasi : Data DBH, Sumur Tua, hasil kerja tim, anggaran, dalam bentuk leaflet dan rilis media  Mediasi ketenagakerjaan:  Mediasiantara warga, perusahaan dan pemda atas keluhan warga terhadap proyek Pertamina PPGJ di Desa Sumber, Kradenan  AdvokasiDBH Migas Blok Cepu ke Pemerintah Pusat (yang masih dirasakan tidak adil bagi Blora)
  • 13. Capaian Kerja Tim Transparansi |2011-2012 1. Advokasi Kebijakan DBH Migas Blok Cepu  Muncul opsi adanya SKB 3 menteri untuk memberikan DBH pada Blora; Telah didiskusikan di tingkat menteri (ESDM, Keuangan dan Dalam Negeri) 2. Terlibat aktif dalam Judicial Review UU 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan (menjadi saksi ahli) 3. Mediasi Warga dengan Perusahaan  Kesepakatan penyelesaian permasalahan yang tertuang dalam Berita Acara. BA ini selanjutnya
  • 14. Pembelajaran  Membangun kepercayaan (trust)  Kepercayaan antar stakeholder - kunci utama  Diperlukan pendekatan dan proses agar kelompok masyarakat, Perusahaan dan Pemda bisa duduk bersama dan menyepakati inisiatif bersama  Transparansi dan ‘beyond transparansi’  Transparansi memicu perbaikan kinerja perusahaan tambang - ada intervensi dari pemda dan masyarakat dengan kelembagaan yang khusus dan kerja yang terorganisir.  Transparansi saja tidak cukup, peran mediasi mulai dijalankan  Inovasi dan institusionalisasi  Tahap membangun model - peran champhion (dari masing-masing pihak) sangat vital  Tahap penting berikutnya – melembagakan dalam sistem (perbub, aturan detil pelaksanaan, anggaran daerah untuk pembiayaan, mekanisme monitoring kinerja, dll)
  • 15. Tantangan  Perlu waktu mendorong pemerintah pusat untuk transparan DBH  Dalam rekonsiliasi DBH Migas saat ini, telah ada informasi cost recovery meski masih agregat  Keterlibatan kontraktor (KKKS) belum formal dalam Tim Transparansi  Masalah birokrasi internal &tafsir produk hukum  Tetapi KKKS sangat aktif menjadi peserta peninjau  Pergantian pelaku - jabatan/posisi di perusahaan dan pemerintahan sering berubah, memerlukan proses dalam penggantian anggota tim  Perlu perbaikan kebijakan:  Mendorong mekanisme transparansi memiliki payung hukum yang lebih kuat (perda)  Mendorong revisi UU Migas agar Pemda memiliki keterlibatan maksimal dalam pengelolaan migas.