3. Masalah Dasar
Mekanisme Perhitungan dan Penentuan DBH:
Sekadar sosialisasi
Pemda tidak memegang data-data yang dibutuhkan
dalam perhitungan
data produksi (update real time production)
cost recovery per blok Migas
kandungan/cadangan Migas
data pengembangan lapangan (Misal : PoD, dan WP&B)
Corporate Social Responsibility
Pelaksanaan CSR-CD minim koordinasi (Pemda hanya
mendapatkan laporan setelah pelaksanaan)
Dampak lingkungan
Sosialisasi & simulasi penanganan dampak lingkungan
minim
4. Tujuan Mekanisme Transparansi
Mentransparansikan informasi penerimaan,
CSR-Comdev serta informasi mitigasi dan
dampak lingkungan pertambangan Migas
Mengembangkan dialog dan mediasi
multipihak yang kontsruktif
Memberikan input data dan informasi bagi
perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah
5. Tahapan Proses
Kajian
Kajian permasalahan daerah terkait penerimaan, CSR dan lingkungan hidup
Kajian kebijakan/regulasi
Riset aliran penerimaan dan transparansi Migas
Pengembangan Model
Diskusi multipihak : perumusan model/mekanisme transparansi
Penyepakatan model
Legal Drafting formulasi peraturan daerah
Advokasi dan kampanye
Advokasi peraturan daerah
Seminar, workshop, kampanye media, dan sharing pembelajaran
Implementasi dan Institusionalisasi
Pembentukan Tim Transparansi (SK Bupati)
Advokasi Anggaran bagi Tim Transparansi
Raker Tim Transparansi
Sosialisasi dan Publikasi
Fasilitasi Persoalan di Daerah (PPGJ, Sumur Tua, CSR, dll)
Advokasi ke Pemerintah Pusat
6. Model Mekanisme Transparansi
Institusi Pelaksana
Tim Transparansi Migas - Multipihak (Pemda, Perusahaan,
Masyarakat Sipil)
Payung hukum
Peraturan Bupati No. 65/2010
Jenis informasi yang ditransparansikan:
Informasi pendapatan
Informasi lingkunan/sosial
Informasi CSR
Pendanaan
APBD dan Pendanaan lainnya yg sah
Mekanisme Kerja : Sosialisasi dan Publikasi informasi; Dialog
Multipihak; Advokasi kebijakan ke Pemerintah Pusat; Melakukan
kajian/membentuk kelompok kerja
7. Keanggotaan dan Pendanaan
Keanggotaan Tim Transparansi Migas Kabupaten
Blora terdiri dari stakeholder yang berjumlah 20
orang.
Stakeholder terpilih sebagian besar terlibat dalam
proses sedari awal
Stakeholder yang terlibat:
Eksekutif (Asisten II, Bappeda, Dinas LH, Dinas
ESDM, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian)
Legislatif (Komisi B DPRD)
NGO
Media
Kelompok Masyarakat Tambang
Asosiasi Pekerja Tambang
Perusahaan Daerah
8. Tugas Utama Tim (Mandat
Perbup)
Pasal 5: Tugas dan Fungsi
I. Menyusun agenda Kerja dan melaksanakan
mekanisme transparansi industri ekstraktif
II. Melakukan Kajian Strategis dan
merumuskan rekomendasi kebijakan kepada
pihak-pihak terkait.
III. Melakukan assesment, sosialisasi dan
publikasi kepada masyarakat, hasil kerja,
dan data-data industri ekstraktif.
9. Rencana Kerja
Rapat Kerja dilakukan setiap tahun sekali untuk merumuskan
rencana kerja selam 1 tahun
Contoh rencana kerja Tim Transparansi Blora (2012):
1. Pembentukan Pokja Pendapatan dan Pokja CSR-
Lingkungan) --> memfokuskan kerja tim
2. Pokja Pendapatan: melanjutkan advokasi DBH Blora (Blora
tidak mendapatkan DBH Blok Cepu karena pembagian
DBH berdasarkan letak mulut sumur – mulut sumur ada di
Bojonegoro)
Pokja CSR & lingkungan: mendorong transparansi dan
perbaikan pengelolaan lingkungan dan CSR oleh
perusahaan
1. Menyepakati mekanisme kerja transparansi yang belum di
atur dalam Perbup.
10. Mekanisme Kerja Transparansi
Mekanisme Transparansi:
Pengumpulan data:
Setiap instansti terkait dan perusahaan memberikan
data kepada tim transparansi setiap 3 bulan
Membuat media sosialisasi: leaflet dan rilis media
Dipublikasikan setiap 3 bulan sekali.
Isi publikasi: Laporan kegiatan dan Capaian Tim
Transparansi, Data Lifting, Realisasi Pendapatan
DBH Migas, Data Realisasi bagi hasil PI, Pajak
Migas, Data pengelolaan sumur tua, Data CSR
Perusahaan Migas
11. Mekanisme Transparansi
Perusahaa SKPD Pemerintah
n Terkait Pusat
Tim
-Mengumpulkan Data
-Analisis Data Transpara
-Merumuskan nsi
informasi
Publik/Masyarakat
12. Capaian Kerja Tim Transparansi |2011-2012
2012:
Publikasi Informasi : Data DBH, Sumur Tua, hasil
kerja tim, anggaran, dalam bentuk leaflet dan rilis
media
Mediasi ketenagakerjaan:
Mediasiantara warga, perusahaan dan pemda atas
keluhan warga terhadap proyek Pertamina PPGJ di
Desa Sumber, Kradenan
AdvokasiDBH Migas Blok Cepu ke Pemerintah
Pusat (yang masih dirasakan tidak adil bagi
Blora)
13. Capaian Kerja Tim Transparansi |2011-2012
1. Advokasi Kebijakan DBH Migas Blok Cepu
Muncul opsi adanya SKB 3 menteri untuk
memberikan DBH pada Blora; Telah
didiskusikan di tingkat menteri (ESDM,
Keuangan dan Dalam Negeri)
2. Terlibat aktif dalam Judicial Review UU 33 2004
tentang Perimbangan Keuangan (menjadi saksi
ahli)
3. Mediasi Warga dengan Perusahaan
Kesepakatan penyelesaian permasalahan yang
tertuang dalam Berita Acara. BA ini selanjutnya
14. Pembelajaran
Membangun kepercayaan (trust)
Kepercayaan antar stakeholder - kunci utama
Diperlukan pendekatan dan proses agar kelompok masyarakat,
Perusahaan dan Pemda bisa duduk bersama dan menyepakati
inisiatif bersama
Transparansi dan ‘beyond transparansi’
Transparansi memicu perbaikan kinerja perusahaan tambang - ada
intervensi dari pemda dan masyarakat dengan kelembagaan yang
khusus dan kerja yang terorganisir.
Transparansi saja tidak cukup, peran mediasi mulai dijalankan
Inovasi dan institusionalisasi
Tahap membangun model - peran champhion (dari masing-masing
pihak) sangat vital
Tahap penting berikutnya – melembagakan dalam sistem (perbub,
aturan detil pelaksanaan, anggaran daerah untuk pembiayaan,
mekanisme monitoring kinerja, dll)
15. Tantangan
Perlu waktu mendorong pemerintah pusat untuk transparan
DBH
Dalam rekonsiliasi DBH Migas saat ini, telah ada informasi cost
recovery meski masih agregat
Keterlibatan kontraktor (KKKS) belum formal dalam Tim
Transparansi
Masalah birokrasi internal &tafsir produk hukum
Tetapi KKKS sangat aktif menjadi peserta peninjau
Pergantian pelaku - jabatan/posisi di perusahaan dan pemerintahan
sering berubah, memerlukan proses dalam penggantian anggota tim
Perlu perbaikan kebijakan:
Mendorong mekanisme transparansi memiliki payung hukum yang lebih
kuat (perda)
Mendorong revisi UU Migas agar Pemda memiliki keterlibatan maksimal
dalam pengelolaan migas.