TUPOKSI BPD 2019.pptx
•0 gefällt mir•48 views
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Melden
tupoksi bpd
Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a TUPOKSI BPD 2019.pptx
Similar a TUPOKSI BPD 2019.pptx(20)
TUPOKSI BPD 2019.pptx
- 1. Badan Permusyawaratan Desa Disampaikan Oleh :
- 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN MUSYAWARAH DESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERATURAN BUPATI KLATEN NO 26 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
- 3. adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten. Badan Permusyawaratan Desa BPD
- 5. • pelaksanaan pembahasan dan pemberian persetujuan bersama Kepala Desa atas rancangan Peraturan Desa; • pelaksanaan penggalian, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa; dan • pelaksanaan pengawasan kinerja Pemerintah Desa.
- 6. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui: a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
- 7. Pasal 48 1. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. 2. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif. 3. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi : a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa; b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang- undangan; dan d. Prestasi Kepala Desa. 4. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.
- 8. Pasal 49 1. BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima. 2. Berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat: a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; b.meminta keterangan atau informasi; c.menyatakan pendapat; dan d.memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa. 3. Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa. 4. Evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
- 9. • menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat; • menyelenggarakan musyawarah BPD; • menyelenggarakan musyawarah Desa; • membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; • menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu; • membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; • melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa; • melakukan evaluasi LKPPD; • menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; • menyusun Peraturan Tata Tertib BPD; • menyampaikan laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat; • menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa; • mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya operasional BPD; dan • melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 10. • mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; • mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; • meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; • menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; • mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan • melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD berwenang:
- 11. BPD berhak: • meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; • menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; • mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa; • mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten bagi BPD yang berprestasi.
- 12. Anggota BPD berhak : • mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; • mengajukan pertanyaan; • menyampaikan usul dan/atau pendapat; • memilih dan dipilih; dan • mendapat tunjangan dan honorarium kegiatan BPD dari APBDesa; • memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
- 13. • memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; • melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa; • mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; • menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; • menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; • mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Anggota BPD wajib :
- 14. Anggota BPD dilarang : • merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; • melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; • menyalahgunakan wewenang; • melanggar sumpah/janji jabatan; • merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan desa; • merangkap sebagai anggota legislatif dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; • sebagai pelaksana proyek Desa; • menjadi pengurus partai politik; dan/atau • menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- 15. JML GASAL (5 – 9 ORG) perhatikan LUAS wIL, PDDK WNT, dan kemampuan KEUDES : > JML penduduk S/D 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD 5 ORG > JML penduduk 2.001 – 4000 jiwa, anggota BPD 7 ORG > JML penduduk lebih dari 4.000 jiwa, jumlah anggota BPD 9 ORG DPT DIPILIH SMP 3X 6 THN
- 16. SYARAT ANGGOTA BPD (Ps. 7) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa amalkan PS, UUD 1945, NKRI harga mati usia min. 20 tahun atau sudah/pernah menikah SMP/SEDERAJAT NON APARATUR PEMDES BERSEDIA DICALONKAN wakil penduduk yang dipilih secara demokratis
- 17. PENGISIAN (Ps. 9) 3 BULAN SEBELUM MASA KEANGGOTAAN BERAKHIR TANGGUNG JAWAB KADES
- 19. PANITIA Ps.10 KETUA dipilih dari & oleh ANGGOTA (BA) KETUA, SEKRETARIS, BDHR, SEKSI2 UNSUR KATDES dan MASY dibentuk oleh KADES dg KEPTS KADES
- 20. PENGISIAN (Ps. 11) JARING & SARING (6 bln sblm berakhir) PILIHAN LGS atau musyawarah tetapkan ANGT BPD yg jmlnya sm/lbh (3 bln sblm berakhir) PANITIA ADAKAN PEMILIHAN LGS dipilih dlm MUSY PERWAKILAN unsur masy. yg memiliki hak pilih HSL-nya dismpkan kpd Kepala Desa maks. 7 HARI sejak ditetapkannya hasil PEMILIHAN LGS/MUSY. PERWAKILAN KADES MENYAMPAIKAN KE BPT maks. 7 HARI sejak diterimanya hasil pemilihan untuk diresmikan
- 21. TUGAS PANITIA (Ps. 12) MELAKS. PERSIAPAN PENGISIAN ANGGOTA BPD TETAPKAN TATIB PENGISIAN ANGGOTA BPD TETAPKAN WKT & TEMPAT PENGISIAN ANGGOTA BPD MELAKS. PENGISIAN TAPKAN HSL PENGISIAN ANGGOTA BPD BUAT BAPengisian ANGGOTA BPD SMPKAN HSL PENGISIAN ANGGOTA BPD ke KADES
- 22. CARA PENGISIAN (Ps. 13) PEMILIHAN LGS atau MUSY. PERWAKILAN (keterwakilan perempuan) > PIMPINAN: KETUA PANITIA > PESERTA: * Ka. RT dan Ka. RW * Ka. LKD * TOGA dan TOMA (YG TAK DICALONKAN) JK KA.RT/RW/LKD mjd CALON, didelegasikan ke PENGURUS LAIN utk hadir.
- 23. QUOTA (Ps. 14) QUOTA DESA dan DUSUN diatur lebih lanjut dg PERBUP ditetapkan PANITIA dan sosialisasikan
- 24. CALON AGT BPD (Ps, 15) USULAN dari WIL DUSUN 2 ORG/RW BERDSRKAN MUSY. WARGA USULAN DUSUN SEJUMLAH QUATA DUSUN BERDASYARKAN MUSY, KA. RT/RW/LKD,PROFESI dan TOMA/TOGA KADUs FASILITASI MUSY. DUSUN
- 25. BERITA ACARA MUSY DUSUN > WKT & TEMPAT > PESERTA MUSY > DATA CALON MAKS. 2 HARI KADUS MELAPORKAN & USULKAN KE PANITIA BAHAN MUSY. TINGKAT DESA
- 26. USULAN SEMUA DUSUN LENGKAP PESERTA : KA. RT/RW, LKD, TOMA/ TOGA TETAPKAN CALON TERPILIH SESUAI QUOTA DUSUN BUAT BERITA ACARA HASIL MUSY. DESA MAKS. 1X24 JAM KIRIM KE KADES MAKS. 3 HARI KADES USULKAN PERESMIAN KPD BPT VIA CAMAT
- 28. ANGGARAN BIAYA PENGISIAN BPD DIBIAYAI APBDESA BPD ANTAR WAKTU SK BPT atas usul KETUA BPD melalui KADES Pasal 20 Pasal 21
- 29. SUSUNAN ORGNISASI (Pasal 23) PIMPINAN 1 KETUA, 1 WK. KETUA, 1 SEKRETARIS DIPILIIH lgs dari & oleh anggota dlm RAPAT BPD DIPIMPIN ANGGOTA TERTUA DIBANTU ANGGOTA TERMUDA ANGGOTA
- 30. KEUANGAN BPD (Pasal 25) TUNJANGAN TUSI & TUNJANGAN LAIN TUNJANGAN OPS. PENINGKATA N KAPASITAS ANGGARAN APBDES
- 31. PEMBERHENTIAN : > meninggal dunia > permintaan sendiri > diberhentikan ATAS USUL PIMPINAN BPD KE BUPATI BERDASARKAN MUSYAWARAH BPD SK BUPATI PEMBERHENTIAN PIMPINAN dan ANGGOTA BPD YG MENGUNDURKAN DIRI DIUSULKAN OLEH CAMAT PEMBERHENTIAN BPD (Pasal 31)
- 32. MASA JABATAN BERAKHIR TDK DPT MELAKS TGS 6 BLN BETURUTAN TDK LG PENUHI SYARAT LANGGAR LARANGAN DIBERHENTIKAN
- 33. PERATURAN TATIB BPD (Pasal 36) waktu musyawarah BPD pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD tata cara musyawarah BPD hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD Pembuatan Berita Acara Musyawarah BPD
- 34. WAKTU MUSYAWARAH BPD pelaksanaan jam musyawarah tempat musyawarah jenis musyawarah daftar hadir anggota BPD
- 35. PIMPINAN MUSYAWARAH BPD pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua BPD berhalangan hadir penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu
- 36. TATACARA MUSYAWARAH BPD tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat
- 37. TATALAKSANA DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT BPD Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD Pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
- 38. BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD penyusunan notulen rapat penyusunan berita acara format berita acara penandatanganan berita acara penyampaian berita acara
- 39. RAPAT BPD (Ps. 38- 39) Min. 4x setahun
- 43. MATUR NUWUN