Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie OPTIMALKAN KESEPAKATAN BERSAMA MENGENAI KAMPANYE PEMILU
Ähnlich wie OPTIMALKAN KESEPAKATAN BERSAMA MENGENAI KAMPANYE PEMILU (20)
OPTIMALKAN KESEPAKATAN BERSAMA MENGENAI KAMPANYE PEMILU
- 1. LORONG GELAP KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PEMILU 2019 Oleh: Dr. Ani Cahyadi Maseri (Disampaikan pada Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2019, tanggal 14 September 2018, Hotel Aria Barito, Banjarmasin)
- 2. Quote: The power to persuade is the power to bargain. Status and authority yield bargaining advantages (Richard E. Neustadt, 1960). tersirat bahwa dalam penyelenggaraan negara sangat didominasi oleh posisi tawar politik.
- 3. Pertemuan Terbatas Pertemuan Tatap Muka Rapat Umum Penyebaran Bahan Kampanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye Media Sosial Debat Terbuka Iklan Media Kegiatan lainnya METODE KAMPANYE
- 4. Grey area • Pasal 276 UU No. 7 tahu 2017 tentang Pemilu ayat a, b, c dan d yang mengatur, kampanye baru bisa dilaksanakan setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya masa tenang. • di-breakdown pada PKPU No. 5 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang menyebutkan, kampanye baru bisa dilaksanakan sejak 23 September 2018-13 April 2019. Ketentuan ini berbeda dengan Pemilu Legislatif 2014 di mana kampanye dilaksanakan sejak 3 hari penetapan parpol sebagai peserta pemilu. Selain itu, jangka waktu kampanye pada Pemilu Serentak 2019 hanya selama 6,5 bulan, atau lebih pendek dibandingkan dengan masa kampanye Pemilu 2014 yang memakan waktu setahun lamanya
- 5. Penetapan Parpol 17 Feb 2018 Jeda Waktu Kampanye Pemilu 23 Sept 2018 MELAKUKAN KESEPAKATAN BERSAMA
- 6. Catatan Penting (Potensi Pelanggaran) • Dalam hal sosialisasi, Partai baru cenderung dirugikan dengan jadwal kampanye yg ada, sementara parpol lama, lebih di tuntungkan, sebab sudah diketahui masyarakat; • Dengan start yang lebih dulu, besar kemungkinan parpol lama paling berpeluang meraih dukungan massa/pemilih pada Pemilu Serentak 2019. Sedangkan parpol baru berpeluang kurang meraih dukungan publik. • parpol lama berpeluang lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% dari total suara sah nasional sebagaimana diamanatkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 414. Sebaliknya, parpol baru berpotensi gagal lolos parliamentary streshold karena memperoleh suara di bawah 4 persen.
- 7. Catatan Penting (Potensi Pelanggaran) • Celah lain yang sering dimanfaatkan dalam kegiatan kampanye adalah penggunaan media massa, baik cetak, audio visual dan internet, terutama oleh parpol yang juga sekaligus pemilik perusahaan media massa. • Sejumlah televisi yang pemiliknya berafiliasi dengan parpol tertentu secara leluasa menayangkan berita kiprah parpol tertentu dengan durasi cukup panjang atau dalam bentuk running text, seolah kebal dari aturan main yang semestinya dipatuhi. • PKPU No. 4 tahun 2017 Pasal 30 poin 4, 5 dan 12 disebutkan pengaturan pemasangan APK di titik-titik yang dilarang oleh KPU. Manakala ketentuan tersebut dilanggar, partai politik bersangkutan bertanggung jawab untuk menurunkannya. Jika tetap membandel, menjadi kewajiban KPU setempat bersama Pemerintah Daerah (Satpol Pamong Praja) mengamankan atau menurunkannya.
- 8. Kerawanan dana kampanye Berdasarkan kajian PPATK • Pertama, sumber perseorangan dengan potensi ilegal dari hasil kejahatan atau korupsi. • Kedua, sumber partai politik dengan potensi ilegal dari hasil korupsi proyek, perizinan, dan suap. • Ketiga, sumber badan usaha dengan potensi ilegal dari hasil usaha yang tidak sah, maupun hasil pencampuran dengan hasil TPPU. • Keempat, sumber kelompok atau organisasi masyarakat (ormas) dengan potensi ilegal berupa dana titipan melalui ormas.
- 9. Catatan Penting Dana Kampanye • Pertama, peserta pemilu tak mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan, baik secara sengaja ataupun tak sengaja. • Kedua, sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, parpol lah yang wajib menjamin transparansi dana kampanye pemilu. Akan tetapi karena penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan suara terbanyak, para calon anggota DPR dan DPRD yang jauh lebih aktif melakukan kampanye daripada parpol sebagai institusi. Karena itu tidaklah mengherankan bila para calonlah yang mencari dan menggunakan dana kampanye. Konsekuensinya, banyak dana kampanye yang diterima para calon tak dilaporkan oleh partai.
- 10. Catatan Penting Dana Kampanye • Ketiga, UU mewajibkan peserta pemilu menempatkan setiap sumbangan dalam bentuk uang pada rekening khusus dana kampanye. Kewajiban ini tak disertai sanksi bagi yang tak menaati. Akibatnya, rekening khusus itu hanya berisi dana awal ketika membuka rekening. Rekening khusus dana kampanye pemilu gagal menjamin transparansi atas setiap transaksi yang dilakukan peserta pemilu. • Keempat, yang paling penting, para pemilih belum mengetahui sumber penerimaan dan pengeluaran dana kampanye setiap peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara. Hal ini karena UU mewajibkan peserta pemilu menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada KAP yang ditunjuk KPU paling lambat 15 hari sesudah hari pemungutan suara.
- 11. POTENSI MASALAH KAMPANYE (i) a. KAMPANYE DI MASA TENANG; b. PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE YANG TIDAK BERIMBANG; c. MEDIA MASSA (CETAK MAUPUN ELEKTRONIK) MENAYANGKAN IKLAN KAMPANYE KOMERSIL DI LUAR YANG DIFASILITASI KPU; d. KEBERPIHAKAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN ASN TERHADAP PASANGAN CALON TERTENTU; e. PETAHANA MENGGUNAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN.
- 12. POTENSI MASALAH KAMPANYE (ii) f. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI LUAR YANG DIFASILITASI KPU; g. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DI LUAR YANG DIFASILITASI KPU; h. DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE DI LUAR KESEPAKATAN KPU; i. PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK DI LUAR MEKANISME DEBAT YANG TELAH DITETAPKAN KPU; j. POLITIK UANG DALAM BENTUK LAIN (TRANSPORT MENGHADIRI KAMPANYE RAPAT UMUM, TERBATAS, BAHAN KAMPANYE MELEBIHI RP. 25.000,- )
- 13. LARANGAN KAMPANYE DI LUAR JADWAL • UU 7 2017/Pasal 492 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Prov dan KPU Kab/kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 14. SANKSI MELAKUKAN KAMPANYE YANG DILARANG • UU 7 2017/Pasal 521: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.OOO.OOO,0O (dua puluh empat juta rupiah).
- 15. SANKSI MELAKUKAN KAMPANYE YANG DILARANG • UU 7 2017/Pasal 493: Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 16. PENGAWASAN KAMPANYE MENGIDENTIFIKASI POTENSI KERAWANAN PELANGGARAN PEMILU PRA MASA KAMPANYE. MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN BERKAMPANYE SEBELUM DITETAPKAN. MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP “PRAKTIK KAMPANYE YANG DILARANG” MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ADANYA IKLAN KAMPANYE DI LEMBAGA PENYIARAN PRA MASA KAMPANYE. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KEBERIMBANGAN DAN PROPORSIONALITAS PARTAI POLTIK DALAM MELAKUKAN SOSIALISASI DI TAHAPAN PEMILU 2019
- 17. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI a. KOORDINASI DENGAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN PESERTA PEMILU; a. KPU/BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MENCATAT SELURUH PERISTIWA DAN MENYUSUN KRONOLOGI SERTA MENYIAPKAN DOKUMEN TERKAIT.
- 18. Bersama Rakyat awasi PEMILU Bersama BAWASLU Tegakkan Keadilan PEMILU.. TERIMA KASIH
Hinweis der Redaktion
- Pasal 180 Ayat 1: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: c. menghina seseorang, agana, suku, ras, golongan, calon,dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikarr; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta; j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.
- Pasal 180 Ayat 2: Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kamparrye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, Mahkamah Agung, dan hakim pada semua peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstihrsi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deprrti gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; : e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; kepala desa; perangkat desa; anggota badan permusyawaratan desa; dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.