SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Downloaden Sie, um offline zu lesen
BAB I.

                                PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

       Indonesia merupakan sebuah Negara yang mayoritas penduduknya memeluk

Agama Islam. Bahkan jumlah umat Islam di Indonesia merupakan yang terbanyak

diantara negara-negara di dunia sekarang ini. dalam konteks politik, Indonesia mengalami

kesulitan yang cukup serius dalam membangun hubungan politik antar Agama (Islam)

dengan Negara. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang mayoritas penduduknya

agama Islam, seperti Maroko, Aljazair, Libia, Pakistan, dan Turki. Hubungan politik

antara Islam dan Negara di negara-negara tersebut ditandai oleh ketegangan-ketegangan

yang tajam, jika bukan permusuhan (Bahtiar Effendy, 1998:2).

       Secara umum kesulitan hubungan tersebut dapat di lihat dalam dua perdebatan

pokok. Pertama, kelompok yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dan

negara baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai agama negara, atau negara yang

memberlakukan ajaran Islam. Kedua, kelompok yang menentang kaitan antara Islam dan

negara dalam bentuk apapun. Konstruksi paradigma keagamaan yang berbeda tersebut

dapat membentuk sistem aplikasi dalam konteks politik yang berbeda pula.

Perkembangan selanjutnya muncul dua kelompok yang dikenal dengan kelompok

tradisional dan kelompok modernis. Itulah permasalahan penting ketika kita berbicara

tentang sitem negara atau sistem politik Islam.

       Sementara itu, politik Islam di Indonesia sekarang diwarnai dengan implementasi

model masyarakat yang disebut “masyarakat madani”. Sejak kekuasaan Soeharto

memasuki masa-masa akhir pemerintahannya, istilah masyarakat madani cukup populer

dikalangan masyarakat Indonesia. Konsep itu lebih populer lagi setelah pemerintahan


                                                                                      1
Soeharto tumbang dan diganti dengan masa baru yang bertekad ingin mewujudkan

masyarakat madani di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

       Secara umum masyarakat madani sering di pahami sebagai masyarakat sipil (civil

society). Memang sejak masa reformasi, masyarakat sipil mulai mendapatkan angin segar

untuk banyak berkiprah di pemerintahan dan dapat menduduki berbagai jabatan penting

di negara ini. Namun, di sisi lain hasil yang dicapai dari pencanangan masyarakat madani

ini sudah tidak sesuai dengan prinsip awalnya. Yang tampak hanyalah kebebasan warga

sipil untuk melakukan apa saja tanpa harus memperhatikan prinsip-prinsip masyarakat

madani yang sesungguhnya, yakni yang memiliki prinsip-prinsip dasar tersendiri.

       Karena itu, pada bagian ini akan di kaji apa sebenarnya politik Islam itu dab

bagaimana dasar-dasarnya serta siapa saja tokoh-tokoh yang banyak menyumbangkan

pemikirannya tentang politik Islam. Selanjutnya akan di kemukakan juga konsep

masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. Dan bagaimana mewujudkan

masyarakat madani di Indonesia.



B. BATASAN MASALAH

   1. Menjelaskan defenisi Politik secara umum.

   2. Politik dalam perspektif Islam.

   3. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip Dasar Politik Islam.

   4. Menjelaskan tentang defenisi, konsep, dan prinsip-prinsip masyarakat madani.

   5. Isi dari Piagam Madinah.




                                                                                      2
BAB II.

                                       PEMBAHASAN



A. DEFENISI POLITIK SECARA UMUM

           Secara Etimologi (bahasa) Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa

Inggris politics,       yang      masing-masing         bersumber      dari      bahasa     Yunani τα

πολιτικά (politika -         yang      berhubungan          dengan      negara)      dengan      akar

katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota). kata "politik"

masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang

berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal

politik.

           Secara            Terminologi          politik adalah proses pembentukan              dan

pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan

keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan

antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu

politik. Politik adalah seni dan ilmu dalam meraih kekuasaan secara konstitusional

maupun secara nonkonstitusional.

           Dari     sumber    lain,   defenisi   politik    adalah   (1)      pengetahuan   mengenai

ketatanegaraan        atau     kenegaraan    (seperti      tentang   sistem     pemerintahan,   dasar

pemerintahan), (2) segalah urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb), (3) cara bertindak

(dalam mengatasi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan.



B. POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

           Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di

dalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah siyasah syar‟iyyah, misalnya.

                                                                                                    3
Dalam Al Muhith, siyasahberakar kata sâsa - yasûsu. Dalam kalimat Sasa addawaba

yasusuha siyasatan berarti Qama „alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya,

melatihnya,    dan    mendidiknya).     Bila    dikatakan sasa    al    amra     artinya

dabbarahu (mengurusi/mengatur perkara).

        Jadi, asalnya makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan

pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan

manusia;       dan       pelaku        pengurusan        urusan-urusan manusia tersebut

dinamai politikus (siyasiyun). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil

amri mengurusi (yasûsu) rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan

menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan : „Bagaimana mungkin

rakyatnya terpelihara (masûsah) bila pemeliharanya ngengat (sûsah)‟, artinya bagaimana

mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yang

menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri‟ayah),

perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan

(ta`dib).

        Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya :

"Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya).

Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi

setelahku, namun akan ada banyak para khalifah" (HR. Bukhari dan Muslim). Teranglah

bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat.

Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara

menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan

musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam

rangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati

pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran


                                                                                      4
yang nyata (kufran bawahan) seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal. Ini adalah

perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini Nabi

Muhammad SAW bersabda :

"Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah

(hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namum tidak memperhatikan urusan

kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka." (HR. Al Hakim).

Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang jihad apa yang paling utama. Ia menjawab :

"Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa" (HR. Ahmad).

       Berarti secara ringkas Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh

umat Muslim. Namun, realitas politik demikian menjadi pudar saat terjadi kebiasaan

umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari

kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang beraqidahkan sekularisme, baik dari

kalangan non muslim atau dari kalangan umat Islam. Jadilah politik disifati dengan

kedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa.

Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam, kezhaliman mereka kepada

masyarakat, sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurusi masyarakat

memalingkan makna lurus politik tadi. Bahkan, dengan pandangan seperti itu jadilah

penguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang shalih dan berbuat baik.

Hal ini memicu propaganda kaum sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama

(Islam). Sebab, orang yang paham akan agama itu takut kepada Allah SWT sehingga

tidak cocok berkecimpung dalam politik yang merupakan dusta, kezhaliman,

pengkhianatan, dan tipu daya. Cara pandang demikian, sayangnya, sadar atau tidak

memengaruhi    sebagian   kaum    muslimin   yang juga     sebenarnya   ikhlas   dalam

memperjuangkan Islam. Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan




                                                                                     5
untuk kebathilan (Samih „Athief Az Zain, As Siyasah wa As Siyasah Ad Dauliyyah, hal.

31-33). Jadi secara ringkas Islam tidak bisa dipisahkan dari politik.

C. PRINSIP-PRINSIP DASAR POLITIK ISLAM

   1. Teori Politik Islam dan Tokoh-tokohnya

           Sebagian pemeluk Islam mempercayai bahwa Islam mencakup cara hidup

       yang total, bahkan sebagaian lagi melangkah lebih jauh dari hal ini. mereka

       menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan

       pemecahan terhadap semua masalah. Nazi Ayubi (dalam Bahtiar Effendy, 1988:7)

       mengatakan bahwa umat Islam percaya akan sifat Islam yang sempurna dan

       menyeluruh, sehingga menurut mereka Islam meliputi din (agama), dunya (dunia),

       dan dalwah (negara). Karena itu, Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang

       menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima

       dalam keseluruhannya dan harus di terapkan dalam kehidupan keluarga, ekonomi,

       dan politik.

           Pandangan seperti itu mengemuka dalam praktiknya di berbagai Negara yang

       penduduknya mayoritas Islam terutama di Indonesia, namun gerakan-gerakan

       mengenai pandangan yang di bawakan oleh sebagain golongan tersebut masih

       bersifat eksklusif. Karena kendala bahwa di Indonesia memiliki dasar Negara

       Pancasila yang mengakomodasi semua agama yang tumbuh dan berkembang di

       Indonesia, sehingga sangatlah sulit untuk mengekspresikan ajaran suatu agama

       (baca: Islam) dalam pentas politik secara total dan mengabaikan kepentinga

       agama-agama lainnya.

           Pandangan holistik terhadap Islam seperti di atas mempunyai beberapa

       implikasi. Salah satunya, pandangan tersebut telah mendorong lahirnya sebuah

       kecenderungan untuk memahami Islam secara “literal” yang hanya menekankan


                                                                                   6
dimensi luar (exterior)-nya. Kecenderungan sperti ini terkadang menyebabkan

terabaikannya dimensi “kontekstual” dan dalam (interior) dari prinsip-prinsip

Islam.

   Harus diakui bahwa pemahaman Islam baik dalam masalah teologi, fikih,

maupun filsafat menunjukkan adanya variasi interpretasi (multi interpretatif). Hal

ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai aliran (mahzab) dalam ketiga domain

Islam tersebut. Background dan pengalaman dari masing-masing pemikir sangat

mempengaruhi variasi pemikiran mereka.

   Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi interpretatif

tersebut. Dari perjalanan wacana intelektual dan historis pemikiran dan praktek

politik Islam, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, beberapa bahkan saling

bertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan Negara. Dalam

satu bukunya, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (1993),

Munawir Sadzali menguraikan pemikiran politik Islam dari beberapa pemikir

Muslim mulai dari masa klasik sampai dengan masa modern, seperti pemikiran

Ibnu Abi Rabi‟, al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun

(masa klasik dan pertengahan), Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh,

Muhammad Rasyid Ridla, Ali Abdul Raziq, al-Ikhwan al-Muslimun, al-Maududi,

dan Muhammad Husain Haikal (Masa Modern).

   Dari pikiran-pikiran mereka, Munawir Sadzali mengklasifikasikannya menjadi

tiga model atau aliran pemikiran. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam

bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut

hubungan antara manusia dan Tuhan, akan tetapi sebaliknya Islam adalah suatu

agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segalah aspek

kehidupan manusia, termasuk kehidupan ber Negara. Tokoh-tokoh utama aliran


                                                                                7
ini antara lain adalah Hasan Al-Banna, Sayyid Quttub, Muhammad Rasyid Ridla,

   Al-Maududi. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam

   pengertian barat, yakni agama tidak mempunyai hubungan dengan urusan

   kenegaraan. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ahmad Lutfi

   Sayyid, Ali Abdul Raziq, dan thaha Husain. Sedang aliran ketiga berpendirian

   bahwa dalam islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat

   seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan ber Negara. Aliran ke tiga ini menolak

   pendirian kedua aliran sebelumnya yang sangat ekstrim. Di antara tokoh dari

   aliran ini adalah Muhammad Husain Haikal (Munawwir sadzali, 1993:1-2)

       Terlepas dari ketiga bentuk aliran pemikiran di atas, kenyataannya ada dua

   bentuk praktek politik Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya

   beragama Islam, yaitu ada yang secara legal-formal menjadikan Islam sebagai

   dasar Negara. Syariah (hukum Islam) di jadikan sebagai konstitusi negara.

   Sebagai contih, bisa di lihat praktik politik Islam di Iran dan beberapa negara

   Islam di Timur Tengah. Di samping itu, ada juga negara-negara yang tidak secara

   legal-formal menjadikan islam sebagai dasar negaranya dan syariah sebagai

   konstitusinya, tetapi prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam yang umum dan

   universal ikut mewarnai praktik politik di negara-negara tersebut. Aliran ini lebih

   menekankan substansi daripada bentuk Negara yang legal-formal. Indonesia

   secara umum menerapkan praktik politik dengan model aturan aliran yang ke dua

   dengan kekhasan yang tentunya berbeda dari negara-negara lain.



2. Prinsip-prinsip Politik Dalam Islam

          rinsip-prinsip politik Islam, terutama terkait dengan kepemimpinan, di

   tinjau dari perspektif Al-Quran dan Hadist bisa dijelaskan seperti berikut ini :


                                                                                      8
a. Tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin (QS. An-Nisa‟ (4):144), orang-

   orang yahudi dan nasrani (QS. Al-Maidah (5):51-53), orang-orang yang

   mempermainkan agama dan mempermainkan shalat (QS. Al-Maidah (5):56-

   57), musuh Allah Swt. Dan musuh orang mukmin (QS. Al-Mumtahanah

   (60):1), dan orang-orang yang lebih mencintai kekufuran dari pada iman (QS.

   At-Taubah (9):23).

b. Setiap kelompok harus memilih pemimpin sebagaimana di jelaskan dalam

   hadist: “jika tiga orang melakukan suatu perjalanan, angkat salah seorang di

   antara mereka sebagai pemimpin” (HR. Abu Daud).

c. Pemimpin haruslah orang-orang yang dapat diterima, sebagaimana di jelaskan

   dalam hadist :” sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan

   mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untukmu.

   Seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka

   membencimu, kamu melaknati mereka dan melaknati kamu” (HR. Muslim).

d. Pemimpin yang maha mutlak hanyalah Allah Swt. Sebagaimana di jelaskan

   dalam Al-Quran: “Maha Suci Tuhan yang di tangan-nyalah segalah kerajaan

   dan Dia maha kuasa atas segalah sesuatu” (QS. Al-Mulk (67):1); “dan

   kepunyaan Allah lah kerajaan antar keduanya” (QS. Al-Maidah (5):18).

e. Kepemimpinan Allah Swt. Terhadap alam ini sebagian di delegasikan kepada

   manusia, sesuai yang dikehendakiNya:” Katakanlah Wahai Tuhan yang

   mempunyai kerajaan Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau

   kehendaki” (QS. Ali Imran (3):26). Status kepemimpinan manusia hanya

   sebagai amanah dari Allah Swt. Yang sewaktu-waktu diberikan kepada

   seseorang dan diambil dari seseorang.




                                                                             9
f. Memperhatikan kepentingan kaum Muslimin. Prinsip ini di dasarkan pada

        sabda Nabi Saw. : “siapa yang memimpin, sedangkan ia tidak memperhatikan

        urusan kaum muslimin, tidaklah ia termasuk dalam golongan mereka” (HR.

        Al-Bukhari).



D. MASYARAKAT MADANI

  1. Pengertian Masyarakat Madani

        Istilah „Madani” berasal dari bahasa Arab „madaniy‟. Kata „madaniy‟ berakar

     pada kata kerja „madana‟ yang artinya mendiami, tinggal, atau membangun.

     Dalam bahasa Arab kata „madaniy‟ mempunyai beberapa arti, di antaranya yang

     beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata (Munawwir,

     1997:1320). Dari kata „madana‟ juga muncul kata „madany‟ yang berarti

     urbanisme (paham masyarakat kota). Secara kebetulan atau dengan sengaja bahasa

     arab menangkap persamaan yang sangat esensial di antara peradaban dan

     urbanisme. Dengan mengetahui makna kata „madani‟ maka istilah masyarakat

     madani ( al-mujtama‟ al-madniy) secara mudah bisa dipahami sebagai masyarakat

     yang beradab, masayarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau

     yang berpaham masyarakat kota yang akrab dengan masalah pluralisme. Dengan

     demikian masyarakat madani merupakan suatu bentuk tatanan masyarakat yang

     bercirikan hal-hal seperti itu yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat,

     berbangsa, dan ber negara.

        Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil

     society pertama kali dikemukan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan

     istilah societies civilis yang identik dengan negara. Dalam perkembangannya

     istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang


                                                                                   10
terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan

   negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi

   masyarakat.

   Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada

   dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam

   kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara

   Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas,

   demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif,

   berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat

   Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih

   calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan

   objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis,berani dan

   mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih

   asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal

   cita-cita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya.



2. Karakteristik Masyarakat Madani

   Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut :

          Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki

   akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan

   secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta

   mempublikasikan informasikan kepada publik.

          Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi

   sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan

   demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi,


                                                                                   11
kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis

kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain.

Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang

meliputi : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers yang bebas, Supermasi

Hukum, Prguruan Tinggi, Partai Politik.

       Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-

pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling

menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh

orang/kelompok lain.

       Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat

yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai

positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

       Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang

proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap

lingkungannya.

       Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih

dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga

masyarakat    memiliki    kedewasaan      dan    kemandirian   berpolitik      yang

bertanggungjawab.

       Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya

keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki

kedudukan     dan      perlakuan   hukum        yang   sama     tanpa       kecuali.

Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di

Indonesia                                                           diantaranya :

1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata


                                                                                 12
2.         Masih      rendahnya        pendidikan        politik     masyarakat

   3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter

   4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang

   terbatas

   5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar

   6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi




3. Prinsip-Prinsip Dasar Masyarakat Madani

          prinsip dasar masyarakat madani dalam konsep politik Islam sebenarnya di

   dasarkan pada prinsip kenegaraan yang dijalankan pada masyarakat Madinah di

   bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Masyarakat madinah adalah

   masyarakat yang plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan Agama.

   Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat

   aneka ragam suku, konflik, dan perpecahan. Islam mampu membawa perubahan

   radikal dalam kehidupan individual dan sosial Madinah karena kemampuannya

   mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan (al-Umari, 1995:51).

          Menurut al-Umari (1995:63-120), ada beberapa prinsip dasar yang bisa di

   identifikasi dalam pembentukan masyarakat Madani, dimana ke lima prinsip dasar

   ini di buat oleh Nabi untuk mengatur masyarakat Madinah yang tertuang dalam

   suatu piagam yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah, di antaranya

   adalah (1) adanya sistem Muakhah (persaudaraan), (2) ikatan Iman, (3) ikatan

   cinta, (4) persamaan si kaya dan si miskin, dan (5) toleransi umat beragama.

   Prinsip-prinsip masyarakat madani seperti itu sangat ideal untuk di terapkan di

   negara dan masyrarakat manapun, tetnunya dengan penyesuaian-penyesuaian


                                                                                13
denga kondisi dengan kondisi lokal dan keyakinan serta budaya yang di miliki

oleh masyarakat tersebut.




                                                                         14
BAB III

KESIMPULAN

         Politik dan moral. Bagi kebanyakan kita, mungkin dua kata itu terkesan kontradiktif,

saling bertentangan. Politik, pada satu sisi menurut pandanga kebanyakan orang merupakan

sesuatu yang rendah, kotor, penuh intrik, dan menghalalkan segalah cara. Sedangkan moral,

di sisi lain, merupakan sesuatu agung yang luhur.

         Di tangan Imam Ali, politik dan moral adalah merupakan saudara kembar, tak

terpisahkan satu sama lain. Kepemimpinannya adalah politik, sedangkan dirinya adalah

moral. Politiknya adalah produk dari moralnya, tentunya Ali mentauladani cara berpolitik

Rasulullah Muhammad SAW. Di mata Ali “ pemerintah dan kekuasaan yang tidak

mempraktikkan kebenaran dan tidak melenyapkan kebohongan adalah makhluk terburuk di

dunia.

         Masyarakat madani yang merupakan satu tatanan masyarakat ideal di tegakkan atas

dasar dua semangat, yakni semangat rabbaniyah dan semangat insaniyah. Hal lain yang di

tuntut demi tegaknya masyarakat madani adalah masalah keterbukaan dan kebersamaan serta

persamaan hak bagi semua orang untuk terlibat dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan.




                                                                                          15
DAFTAR PUSTAKA

Sudrajat, Ajat dkk, 2008, Din Al-Islam “pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Umum”, Yogyakarta: UNY Press.

Jafri, Syed Husain Muhammad, 2003, Moralitas Politik Islam, Jakarta: Pustaka Zahra.



                                 SUMBER DARI INTERNET

http://www.crayonpedia.org/mw/Ciri-Ciri_Masyarakat_Madani

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam




                                                                                      16

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Contoh Artikel Konseptual
Contoh Artikel KonseptualContoh Artikel Konseptual
Contoh Artikel KonseptualUwes Chaeruman
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHarles Janang
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaRifai Ahmad
 
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamIlmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamWulandari Rima Kumari
 
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiOrde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiNanda Aditasia
 
13.analisa korelasi
13.analisa korelasi13.analisa korelasi
13.analisa korelasiHafiza .h
 
Strategi perjuangan muhammadiyah
Strategi perjuangan muhammadiyahStrategi perjuangan muhammadiyah
Strategi perjuangan muhammadiyahMuhsin Hariyanto
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikShelly Selviana
 
Pengertian/Konsep/Term Logika
Pengertian/Konsep/Term LogikaPengertian/Konsep/Term Logika
Pengertian/Konsep/Term LogikaSiti Hardiyanti
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Siti Sahati
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaWarnet Raha
 
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)Tuti Rina Lestari
 
CONTOH PROPOSAL PKM-GAGASAN TERTULIS (PKM-GT) (DIDANAI DIKTI 2017)
CONTOH PROPOSAL PKM-GAGASAN TERTULIS (PKM-GT) (DIDANAI DIKTI 2017)CONTOH PROPOSAL PKM-GAGASAN TERTULIS (PKM-GT) (DIDANAI DIKTI 2017)
CONTOH PROPOSAL PKM-GAGASAN TERTULIS (PKM-GT) (DIDANAI DIKTI 2017)Meda Aji Saputro
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESListiana Nurwati
 

Was ist angesagt? (20)

Contoh Artikel Konseptual
Contoh Artikel KonseptualContoh Artikel Konseptual
Contoh Artikel Konseptual
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainyaHubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainya
 
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamIlmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
 
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiOrde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasi
 
13.analisa korelasi
13.analisa korelasi13.analisa korelasi
13.analisa korelasi
 
Strategi perjuangan muhammadiyah
Strategi perjuangan muhammadiyahStrategi perjuangan muhammadiyah
Strategi perjuangan muhammadiyah
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
Pengertian/Konsep/Term Logika
Pengertian/Konsep/Term LogikaPengertian/Konsep/Term Logika
Pengertian/Konsep/Term Logika
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Keputusan politik
Keputusan politikKeputusan politik
Keputusan politik
 
Geostrategi indonesia
Geostrategi indonesiaGeostrategi indonesia
Geostrategi indonesia
 
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)
TINJAUAN TEORI (Contoh Karya Ilmiah)
 
CONTOH PROPOSAL PKM-GAGASAN TERTULIS (PKM-GT) (DIDANAI DIKTI 2017)
CONTOH PROPOSAL PKM-GAGASAN TERTULIS (PKM-GT) (DIDANAI DIKTI 2017)CONTOH PROPOSAL PKM-GAGASAN TERTULIS (PKM-GT) (DIDANAI DIKTI 2017)
CONTOH PROPOSAL PKM-GAGASAN TERTULIS (PKM-GT) (DIDANAI DIKTI 2017)
 
Karakteristik warga negara yang demokratis
Karakteristik warga negara yang demokratisKarakteristik warga negara yang demokratis
Karakteristik warga negara yang demokratis
 
Konstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of lawKonstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of law
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 

Ähnlich wie Politik islam dan masyarakat madani

Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islam
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islamKepemimpinan, politik dalam perpekstif islam
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islamPEMPROP JABAR
 
metedologi pendidikan islam
metedologi pendidikan islammetedologi pendidikan islam
metedologi pendidikan islamghozali27
 
Sistem politik-islam
Sistem politik-islamSistem politik-islam
Sistem politik-islamaditurki
 
Paper Politik islam dan sejarahnya
Paper Politik islam dan sejarahnyaPaper Politik islam dan sejarahnya
Paper Politik islam dan sejarahnyaYusuf Darismah
 
Kajian Politik Islam.docx
Kajian Politik Islam.docxKajian Politik Islam.docx
Kajian Politik Islam.docxZukét Printing
 
Kajian Politik Islam.pdf
Kajian Politik Islam.pdfKajian Politik Islam.pdf
Kajian Politik Islam.pdfZukét Printing
 
Tugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agamaTugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agamaFitrah Plur
 
Pemikiran Politik Islam
Pemikiran Politik Islam Pemikiran Politik Islam
Pemikiran Politik Islam suwartono SIP
 
Konsep negara dalam politik islam Ppt
Konsep negara dalam politik islam Ppt Konsep negara dalam politik islam Ppt
Konsep negara dalam politik islam Ppt Irfan Pathurahman
 
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)Audria
 
Politikdanstrateginasional 130617055951-phpapp01
Politikdanstrateginasional 130617055951-phpapp01Politikdanstrateginasional 130617055951-phpapp01
Politikdanstrateginasional 130617055951-phpapp01Operator Warnet Vast Raha
 
Sistem politik islam dan demokrasi
Sistem politik islam dan demokrasi Sistem politik islam dan demokrasi
Sistem politik islam dan demokrasi atuulll
 
Rini Risdayanti_0125_SII_politik islam indonesia.pptx
Rini Risdayanti_0125_SII_politik islam indonesia.pptxRini Risdayanti_0125_SII_politik islam indonesia.pptx
Rini Risdayanti_0125_SII_politik islam indonesia.pptxRezzaAnandaSyafrizal
 
SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI ISLAM
SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI ISLAMSISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI ISLAM
SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI ISLAMBernopvida PM
 
Tugas final sejarah politik
Tugas final sejarah politikTugas final sejarah politik
Tugas final sejarah politikLa Mone
 
Soeharto3
Soeharto3Soeharto3
Soeharto3La Mone
 

Ähnlich wie Politik islam dan masyarakat madani (20)

Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islam
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islamKepemimpinan, politik dalam perpekstif islam
Kepemimpinan, politik dalam perpekstif islam
 
metedologi pendidikan islam
metedologi pendidikan islammetedologi pendidikan islam
metedologi pendidikan islam
 
Sistem politik-islam
Sistem politik-islamSistem politik-islam
Sistem politik-islam
 
Paper Politik islam dan sejarahnya
Paper Politik islam dan sejarahnyaPaper Politik islam dan sejarahnya
Paper Politik islam dan sejarahnya
 
Kajian Politik Islam.docx
Kajian Politik Islam.docxKajian Politik Islam.docx
Kajian Politik Islam.docx
 
Kajian Politik Islam.pdf
Kajian Politik Islam.pdfKajian Politik Islam.pdf
Kajian Politik Islam.pdf
 
Tugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agamaTugas makalah sosiologi agama
Tugas makalah sosiologi agama
 
Pemikiran Politik Islam
Pemikiran Politik Islam Pemikiran Politik Islam
Pemikiran Politik Islam
 
Konsep negara dalam politik islam Ppt
Konsep negara dalam politik islam Ppt Konsep negara dalam politik islam Ppt
Konsep negara dalam politik islam Ppt
 
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)
 
Pertemuan 2.pptx
Pertemuan 2.pptxPertemuan 2.pptx
Pertemuan 2.pptx
 
Politikdanstrateginasional 130617055951-phpapp01
Politikdanstrateginasional 130617055951-phpapp01Politikdanstrateginasional 130617055951-phpapp01
Politikdanstrateginasional 130617055951-phpapp01
 
Sistem politik islam dan demokrasi
Sistem politik islam dan demokrasi Sistem politik islam dan demokrasi
Sistem politik islam dan demokrasi
 
Rini Risdayanti_0125_SII_politik islam indonesia.pptx
Rini Risdayanti_0125_SII_politik islam indonesia.pptxRini Risdayanti_0125_SII_politik islam indonesia.pptx
Rini Risdayanti_0125_SII_politik islam indonesia.pptx
 
Politik dan strategi nasional
Politik dan strategi nasionalPolitik dan strategi nasional
Politik dan strategi nasional
 
Islam dan demokrasi
Islam dan demokrasiIslam dan demokrasi
Islam dan demokrasi
 
SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI ISLAM
SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI ISLAMSISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI ISLAM
SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI ISLAM
 
Tugas final sejarah politik
Tugas final sejarah politikTugas final sejarah politik
Tugas final sejarah politik
 
Soeharto3
Soeharto3Soeharto3
Soeharto3
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 

Politik islam dan masyarakat madani

  • 1. BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Indonesia merupakan sebuah Negara yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Bahkan jumlah umat Islam di Indonesia merupakan yang terbanyak diantara negara-negara di dunia sekarang ini. dalam konteks politik, Indonesia mengalami kesulitan yang cukup serius dalam membangun hubungan politik antar Agama (Islam) dengan Negara. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang mayoritas penduduknya agama Islam, seperti Maroko, Aljazair, Libia, Pakistan, dan Turki. Hubungan politik antara Islam dan Negara di negara-negara tersebut ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan (Bahtiar Effendy, 1998:2). Secara umum kesulitan hubungan tersebut dapat di lihat dalam dua perdebatan pokok. Pertama, kelompok yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dan negara baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai agama negara, atau negara yang memberlakukan ajaran Islam. Kedua, kelompok yang menentang kaitan antara Islam dan negara dalam bentuk apapun. Konstruksi paradigma keagamaan yang berbeda tersebut dapat membentuk sistem aplikasi dalam konteks politik yang berbeda pula. Perkembangan selanjutnya muncul dua kelompok yang dikenal dengan kelompok tradisional dan kelompok modernis. Itulah permasalahan penting ketika kita berbicara tentang sitem negara atau sistem politik Islam. Sementara itu, politik Islam di Indonesia sekarang diwarnai dengan implementasi model masyarakat yang disebut “masyarakat madani”. Sejak kekuasaan Soeharto memasuki masa-masa akhir pemerintahannya, istilah masyarakat madani cukup populer dikalangan masyarakat Indonesia. Konsep itu lebih populer lagi setelah pemerintahan 1
  • 2. Soeharto tumbang dan diganti dengan masa baru yang bertekad ingin mewujudkan masyarakat madani di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Secara umum masyarakat madani sering di pahami sebagai masyarakat sipil (civil society). Memang sejak masa reformasi, masyarakat sipil mulai mendapatkan angin segar untuk banyak berkiprah di pemerintahan dan dapat menduduki berbagai jabatan penting di negara ini. Namun, di sisi lain hasil yang dicapai dari pencanangan masyarakat madani ini sudah tidak sesuai dengan prinsip awalnya. Yang tampak hanyalah kebebasan warga sipil untuk melakukan apa saja tanpa harus memperhatikan prinsip-prinsip masyarakat madani yang sesungguhnya, yakni yang memiliki prinsip-prinsip dasar tersendiri. Karena itu, pada bagian ini akan di kaji apa sebenarnya politik Islam itu dab bagaimana dasar-dasarnya serta siapa saja tokoh-tokoh yang banyak menyumbangkan pemikirannya tentang politik Islam. Selanjutnya akan di kemukakan juga konsep masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw. Dan bagaimana mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. B. BATASAN MASALAH 1. Menjelaskan defenisi Politik secara umum. 2. Politik dalam perspektif Islam. 3. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip Dasar Politik Islam. 4. Menjelaskan tentang defenisi, konsep, dan prinsip-prinsip masyarakat madani. 5. Isi dari Piagam Madinah. 2
  • 3. BAB II. PEMBAHASAN A. DEFENISI POLITIK SECARA UMUM Secara Etimologi (bahasa) Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota). kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Secara Terminologi politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu dalam meraih kekuasaan secara konstitusional maupun secara nonkonstitusional. Dari sumber lain, defenisi politik adalah (1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan), (2) segalah urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb), (3) cara bertindak (dalam mengatasi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan. B. POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah siyasah syar‟iyyah, misalnya. 3
  • 4. Dalam Al Muhith, siyasahberakar kata sâsa - yasûsu. Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha siyasatan berarti Qama „alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan sasa al amra artinya dabbarahu (mengurusi/mengatur perkara). Jadi, asalnya makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (siyasiyun). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurusi (yasûsu) rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan : „Bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara (masûsah) bila pemeliharanya ngengat (sûsah)‟, artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri‟ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan (ta`dib). Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya : "Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah" (HR. Bukhari dan Muslim). Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran 4
  • 5. yang nyata (kufran bawahan) seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini Nabi Muhammad SAW bersabda : "Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namum tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka." (HR. Al Hakim). Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang jihad apa yang paling utama. Ia menjawab : "Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa" (HR. Ahmad). Berarti secara ringkas Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat Muslim. Namun, realitas politik demikian menjadi pudar saat terjadi kebiasaan umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang beraqidahkan sekularisme, baik dari kalangan non muslim atau dari kalangan umat Islam. Jadilah politik disifati dengan kedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa. Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam, kezhaliman mereka kepada masyarakat, sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurusi masyarakat memalingkan makna lurus politik tadi. Bahkan, dengan pandangan seperti itu jadilah penguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang shalih dan berbuat baik. Hal ini memicu propaganda kaum sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama (Islam). Sebab, orang yang paham akan agama itu takut kepada Allah SWT sehingga tidak cocok berkecimpung dalam politik yang merupakan dusta, kezhaliman, pengkhianatan, dan tipu daya. Cara pandang demikian, sayangnya, sadar atau tidak memengaruhi sebagian kaum muslimin yang juga sebenarnya ikhlas dalam memperjuangkan Islam. Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan 5
  • 6. untuk kebathilan (Samih „Athief Az Zain, As Siyasah wa As Siyasah Ad Dauliyyah, hal. 31-33). Jadi secara ringkas Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. C. PRINSIP-PRINSIP DASAR POLITIK ISLAM 1. Teori Politik Islam dan Tokoh-tokohnya Sebagian pemeluk Islam mempercayai bahwa Islam mencakup cara hidup yang total, bahkan sebagaian lagi melangkah lebih jauh dari hal ini. mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah. Nazi Ayubi (dalam Bahtiar Effendy, 1988:7) mengatakan bahwa umat Islam percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh, sehingga menurut mereka Islam meliputi din (agama), dunya (dunia), dan dalwah (negara). Karena itu, Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya dan harus di terapkan dalam kehidupan keluarga, ekonomi, dan politik. Pandangan seperti itu mengemuka dalam praktiknya di berbagai Negara yang penduduknya mayoritas Islam terutama di Indonesia, namun gerakan-gerakan mengenai pandangan yang di bawakan oleh sebagain golongan tersebut masih bersifat eksklusif. Karena kendala bahwa di Indonesia memiliki dasar Negara Pancasila yang mengakomodasi semua agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga sangatlah sulit untuk mengekspresikan ajaran suatu agama (baca: Islam) dalam pentas politik secara total dan mengabaikan kepentinga agama-agama lainnya. Pandangan holistik terhadap Islam seperti di atas mempunyai beberapa implikasi. Salah satunya, pandangan tersebut telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam secara “literal” yang hanya menekankan 6
  • 7. dimensi luar (exterior)-nya. Kecenderungan sperti ini terkadang menyebabkan terabaikannya dimensi “kontekstual” dan dalam (interior) dari prinsip-prinsip Islam. Harus diakui bahwa pemahaman Islam baik dalam masalah teologi, fikih, maupun filsafat menunjukkan adanya variasi interpretasi (multi interpretatif). Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai aliran (mahzab) dalam ketiga domain Islam tersebut. Background dan pengalaman dari masing-masing pemikir sangat mempengaruhi variasi pemikiran mereka. Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi interpretatif tersebut. Dari perjalanan wacana intelektual dan historis pemikiran dan praktek politik Islam, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, beberapa bahkan saling bertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan Negara. Dalam satu bukunya, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (1993), Munawir Sadzali menguraikan pemikiran politik Islam dari beberapa pemikir Muslim mulai dari masa klasik sampai dengan masa modern, seperti pemikiran Ibnu Abi Rabi‟, al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun (masa klasik dan pertengahan), Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridla, Ali Abdul Raziq, al-Ikhwan al-Muslimun, al-Maududi, dan Muhammad Husain Haikal (Masa Modern). Dari pikiran-pikiran mereka, Munawir Sadzali mengklasifikasikannya menjadi tiga model atau aliran pemikiran. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, akan tetapi sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segalah aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan ber Negara. Tokoh-tokoh utama aliran 7
  • 8. ini antara lain adalah Hasan Al-Banna, Sayyid Quttub, Muhammad Rasyid Ridla, Al-Maududi. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yakni agama tidak mempunyai hubungan dengan urusan kenegaraan. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ahmad Lutfi Sayyid, Ali Abdul Raziq, dan thaha Husain. Sedang aliran ketiga berpendirian bahwa dalam islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan ber Negara. Aliran ke tiga ini menolak pendirian kedua aliran sebelumnya yang sangat ekstrim. Di antara tokoh dari aliran ini adalah Muhammad Husain Haikal (Munawwir sadzali, 1993:1-2) Terlepas dari ketiga bentuk aliran pemikiran di atas, kenyataannya ada dua bentuk praktek politik Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu ada yang secara legal-formal menjadikan Islam sebagai dasar Negara. Syariah (hukum Islam) di jadikan sebagai konstitusi negara. Sebagai contih, bisa di lihat praktik politik Islam di Iran dan beberapa negara Islam di Timur Tengah. Di samping itu, ada juga negara-negara yang tidak secara legal-formal menjadikan islam sebagai dasar negaranya dan syariah sebagai konstitusinya, tetapi prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam yang umum dan universal ikut mewarnai praktik politik di negara-negara tersebut. Aliran ini lebih menekankan substansi daripada bentuk Negara yang legal-formal. Indonesia secara umum menerapkan praktik politik dengan model aturan aliran yang ke dua dengan kekhasan yang tentunya berbeda dari negara-negara lain. 2. Prinsip-prinsip Politik Dalam Islam rinsip-prinsip politik Islam, terutama terkait dengan kepemimpinan, di tinjau dari perspektif Al-Quran dan Hadist bisa dijelaskan seperti berikut ini : 8
  • 9. a. Tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin (QS. An-Nisa‟ (4):144), orang- orang yahudi dan nasrani (QS. Al-Maidah (5):51-53), orang-orang yang mempermainkan agama dan mempermainkan shalat (QS. Al-Maidah (5):56- 57), musuh Allah Swt. Dan musuh orang mukmin (QS. Al-Mumtahanah (60):1), dan orang-orang yang lebih mencintai kekufuran dari pada iman (QS. At-Taubah (9):23). b. Setiap kelompok harus memilih pemimpin sebagaimana di jelaskan dalam hadist: “jika tiga orang melakukan suatu perjalanan, angkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin” (HR. Abu Daud). c. Pemimpin haruslah orang-orang yang dapat diterima, sebagaimana di jelaskan dalam hadist :” sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untukmu. Seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka membencimu, kamu melaknati mereka dan melaknati kamu” (HR. Muslim). d. Pemimpin yang maha mutlak hanyalah Allah Swt. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran: “Maha Suci Tuhan yang di tangan-nyalah segalah kerajaan dan Dia maha kuasa atas segalah sesuatu” (QS. Al-Mulk (67):1); “dan kepunyaan Allah lah kerajaan antar keduanya” (QS. Al-Maidah (5):18). e. Kepemimpinan Allah Swt. Terhadap alam ini sebagian di delegasikan kepada manusia, sesuai yang dikehendakiNya:” Katakanlah Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki” (QS. Ali Imran (3):26). Status kepemimpinan manusia hanya sebagai amanah dari Allah Swt. Yang sewaktu-waktu diberikan kepada seseorang dan diambil dari seseorang. 9
  • 10. f. Memperhatikan kepentingan kaum Muslimin. Prinsip ini di dasarkan pada sabda Nabi Saw. : “siapa yang memimpin, sedangkan ia tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, tidaklah ia termasuk dalam golongan mereka” (HR. Al-Bukhari). D. MASYARAKAT MADANI 1. Pengertian Masyarakat Madani Istilah „Madani” berasal dari bahasa Arab „madaniy‟. Kata „madaniy‟ berakar pada kata kerja „madana‟ yang artinya mendiami, tinggal, atau membangun. Dalam bahasa Arab kata „madaniy‟ mempunyai beberapa arti, di antaranya yang beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata (Munawwir, 1997:1320). Dari kata „madana‟ juga muncul kata „madany‟ yang berarti urbanisme (paham masyarakat kota). Secara kebetulan atau dengan sengaja bahasa arab menangkap persamaan yang sangat esensial di antara peradaban dan urbanisme. Dengan mengetahui makna kata „madani‟ maka istilah masyarakat madani ( al-mujtama‟ al-madniy) secara mudah bisa dipahami sebagai masyarakat yang beradab, masayarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau yang berpaham masyarakat kota yang akrab dengan masalah pluralisme. Dengan demikian masyarakat madani merupakan suatu bentuk tatanan masyarakat yang bercirikan hal-hal seperti itu yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ber negara. Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society pertama kali dikemukan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis yang identik dengan negara. Dalam perkembangannya istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang 10
  • 11. terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat. Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis,berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya. 2. Karakteristik Masyarakat Madani Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut : Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, 11
  • 12. kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers yang bebas, Supermasi Hukum, Prguruan Tinggi, Partai Politik. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan- pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya : 1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata 12
  • 13. 2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat 3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter 4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas 5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar 6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi 3. Prinsip-Prinsip Dasar Masyarakat Madani prinsip dasar masyarakat madani dalam konsep politik Islam sebenarnya di dasarkan pada prinsip kenegaraan yang dijalankan pada masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Masyarakat madinah adalah masyarakat yang plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan Agama. Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat aneka ragam suku, konflik, dan perpecahan. Islam mampu membawa perubahan radikal dalam kehidupan individual dan sosial Madinah karena kemampuannya mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan (al-Umari, 1995:51). Menurut al-Umari (1995:63-120), ada beberapa prinsip dasar yang bisa di identifikasi dalam pembentukan masyarakat Madani, dimana ke lima prinsip dasar ini di buat oleh Nabi untuk mengatur masyarakat Madinah yang tertuang dalam suatu piagam yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah, di antaranya adalah (1) adanya sistem Muakhah (persaudaraan), (2) ikatan Iman, (3) ikatan cinta, (4) persamaan si kaya dan si miskin, dan (5) toleransi umat beragama. Prinsip-prinsip masyarakat madani seperti itu sangat ideal untuk di terapkan di negara dan masyrarakat manapun, tetnunya dengan penyesuaian-penyesuaian 13
  • 14. denga kondisi dengan kondisi lokal dan keyakinan serta budaya yang di miliki oleh masyarakat tersebut. 14
  • 15. BAB III KESIMPULAN Politik dan moral. Bagi kebanyakan kita, mungkin dua kata itu terkesan kontradiktif, saling bertentangan. Politik, pada satu sisi menurut pandanga kebanyakan orang merupakan sesuatu yang rendah, kotor, penuh intrik, dan menghalalkan segalah cara. Sedangkan moral, di sisi lain, merupakan sesuatu agung yang luhur. Di tangan Imam Ali, politik dan moral adalah merupakan saudara kembar, tak terpisahkan satu sama lain. Kepemimpinannya adalah politik, sedangkan dirinya adalah moral. Politiknya adalah produk dari moralnya, tentunya Ali mentauladani cara berpolitik Rasulullah Muhammad SAW. Di mata Ali “ pemerintah dan kekuasaan yang tidak mempraktikkan kebenaran dan tidak melenyapkan kebohongan adalah makhluk terburuk di dunia. Masyarakat madani yang merupakan satu tatanan masyarakat ideal di tegakkan atas dasar dua semangat, yakni semangat rabbaniyah dan semangat insaniyah. Hal lain yang di tuntut demi tegaknya masyarakat madani adalah masalah keterbukaan dan kebersamaan serta persamaan hak bagi semua orang untuk terlibat dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. 15
  • 16. DAFTAR PUSTAKA Sudrajat, Ajat dkk, 2008, Din Al-Islam “pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum”, Yogyakarta: UNY Press. Jafri, Syed Husain Muhammad, 2003, Moralitas Politik Islam, Jakarta: Pustaka Zahra. SUMBER DARI INTERNET http://www.crayonpedia.org/mw/Ciri-Ciri_Masyarakat_Madani http://id.wikipedia.org/wiki/Politik http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam 16