1. GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN
SABIT MERAH INTERNASIONAL
( RED CROSS AND RED CRESCENT
INTERNATIONAL MOVEMENT )
Mukhsinun, S.H.I.


2. History
1858 Pertempuran Solferino
Org. Sukarela “Un Souvenir de solferino” Perj. Inter
1862 (2 Ide/Gagasan HD)
Konvensi
Jenewa & PT
Ratifikasi
Legislasi
Nasional
Mengurangi beban dan
penderitaan sesama manusia


3. PERSYARATAN
PERHIMPUNAN NASIONAL
1. Didirikan disuatu Negara 6. Memperluas kegiatan di
Peserta Konvensi Jenewa seluruh wilayah
1949
7. Terorganisir dalam
2. Satu-satunya Perhimpunan menjalankan tugasnya dan
PM/BSM Nasional di dilaksanakan diseluruh
Negaranya wilayah negaranya
3. Diakui oleh Pemerintah 8. Menerima anggota tanpa
Negaranya membedakan latar belakang
4. Memakai nama dan lambang 9. Menyetujui statuta Gerakan
Palang Merah ATAU Bulan
Sabit Merah
10.Menghormati Prinsip-prinsip
Dasar Gerakan dan
5. Bersifat mandiri menjalankan tugasnya
sejalan dengan prinsip-
prinsip HPI 

4. HUKUM PERIKEMANUSIAAN
INTERNASIONAL (HPI)
/
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(HHI)
/
(INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW)


5. PENGERTIAN
Adalah :
Ketentuan internasional yang mengatur segala
permasalahan kemanusiaan pada waktu pertikaian
bersenjata internasional maupun non-internasional.
Ketentuan Hukum tersebut mengatur hak-hak dan
kewajiban dari pihak yang terlibat dalam pertikaian
(dalam penggunaan senjata dan metode perang
tertentu, perlindungan kepada korban maupun harta
benda yang terkena akibat pertikaian bersenjata)


6. TUJUAN HPI SUMBER HPI
1. Mencegah & mengurangi 1. Perjanjian (Konvensi
korban perang, kematian, Jenewa dan Protokol
penderitaan serta Tambahan) atau
penghancuran lingkungan & kesepakatan lain
harta benda milik pihak yg antarnegara yang terkait
tdk berkaitan dg perang dengan Perjanjian
2. HPI perlu diketahui agar
semua pihak yg terlibat dlm 2. Aturan umum lainnya (di
pertikaian & masy. umum suatu negara) yang
mengetahui hak-hak serta terkait dengan
kewajibannya di masa Perjanjian, mis. UU
pertikaian bersenjata. Lambang


7. KONVENSI JENEWA 1949
• Konvensi I: perbaikan keadaan anggota angkatan
perang yang luka dan sakit di medan pertempuran
darat
• Konvensi II: perbaikan keadaan anggota angkatan
perang di laut yang luka, sakit dan korban karam
• Konvensi III: perlakuan terhadap tawanan perang
• Konvensi IV: perlindungan orang-orang sipil di
waktu perang


8. PROTOKOL TAMBAHAN 1977
• Protokol Tambahan I: tentang Pertikaian Bersenjata
Internasional
• Protokol Tambahan II: tentang Pertikaian
Bersenjata Non-Internasional
• Protokol Tambahan III: tentang pengesahan
Lambang Kristal Merah menjadi salah satu
Lambang Gerakan yang diakui (Disahkan th 2005)


9. ATURAN DASAR HPI
PENCEGAHAN
- Kewajiban untuk membedakan diri antara pasukan
tempur dan penduduk sipil
- Penduduk sipil dan tempat-tempat yang dilindungi
harus dijauhkan dari sasaran militer
- Dalam rencana penyerangan setiap tindakan
pencegahan harus dilakukan untuk mengindari
atau mengurangi penderitaan/kerugian penduduk
sipil


10. KESEIMBANGAN
pasal 57-2.(a) (iii) PT I 

11. PEMBEDAAN


12. PEMBATASAN

pasal 22 K DH.IV; pasal 35 PT I

13. ATURAN DASAR HPI
PEMBATASAN
• Dilarang menggunakan persenjataan dan metode
perang yg mungkin mengkibatkan kehancuran yg
tidak perlu terjadi / penderitaan yg berlebihan
• Serangan hanya diarahkan kepada sasaran militer
• Dilarang membuat penduduk sipil menderita
• kelaparan dan menghancurkan fasilitas penduduk
sipil
• Lingkungan hidup harus dijaga dan dilindungiR


14. ATURAN DASAR HPI
PENGHORMATAN PADA OBYEK YANG DILINDUNGI
• Orang-orang yg tidak terlibat langsung dlm peperangan
harus diperlakukansecara manusiawi.
• Tdk ada hukuman yg dijatuhkan tanpa melalui pengadilan
yg sah dan menjamin keadilan.
• ICRC harus diberitahukan & diijinkan untuk mengunjungi
tawanan perang & tawanan sipil.
• Hindari pelanggaran & penyalahgunaan Lambang
perlindungan seperti Lambang Palang Merah atau Bulan
Sabit Merah & Bendera Putih.
• Tdk seorangpun yg dilindungi dpt digunakan sbg perisai
• Objek kebudayaan & instalasi yg mempunyai tenaga yg
membahayakan keselamatan manusia ada dibawah
perlindungan khusus.
• Dilarang melakukan penjarahan.


15. ATURAN DASAR HPI
BANTUAN
• Korban cidera, sakit & korban kapal karam baik teman
maupun musuh dikumpulkan & dirawat dg perlakuan yg
sama
• Tindakan perlindungan & bantuan untuk para korban harus
diijinkan
• Orang-orang, kendaraan & instalasi yg memakai lambang
Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tdk boleh diserang &
demi misinya harus diberi fasilitas
• Tawanan perang & tawanan sipil berhak untuk menulis surat
kepada keluarganya 

16. LAMBANG
( EMBLEM )


17. PENGGUNAAN LAMBANG
Permanen Temporer


18. Pihak Lain yang Bisa Mendapat Ijin
(Tanda Pengenal)
Pihak lain
dengan seizin
Perhimpunan Nasional
(Indonesia = PMI)
Mis : Pada kegiatan Fund Rising
dan Diseminasi Gerakan
Catatan:
Penggunaan dengan syarat-syarat tertentu, mengacu
kepada ‘Aturan Penggunaan Lambang untuk Perhimpunan
Nasional’ yang diadopsi pada saat Konferensi Internasional
ke-20 tahun 1965 di Vienna/revisi th 1991


19. PENYALAHGUNAAN LAMBANG
 Peniruan (imitation)
 Penggunaan yang tidak tepat
(usurpation)
 Pelanggaran berat (grave misuse)
dan perbuatan curang (pervidy)


20. Lambang


21. PRINSIP DASAR GERAKAN
PALANG MERAH DAN BULAN SABIT
MERAH INTERNASIONAL
( RED CROSS AND RED CRESCENT
INTERNATIONAL MOVEMENT
PRINCIPLE )


22. “Principium” - Latin: penyebab utama, asal, dasar
Secara umum: aturan-aturan dasar yang mengekspresikan nilai-
nilai dasar suatu kelompok, komunitas dan yang pengertiannya
tidak berubah-ubah
Konteks Gerakan: aturan-aturan tindakan yang wajib,
berdasarkan pertimbangan dan pengalaman yang mengatur
setiap kegiatan Gerakan. (Jean Pictet)


23. HUBUNGAN ANTAR PRINSIP
Pr
in
sip utama
Su
bs
Kemanusiaan ta
nt
Kesamaan if
ru ip
Menjamin
n
tu ins
na
Kepercayaan Kenetralan
Pr
Kemandirian
Pr
in
Kesemestaan sip
Or
ga
Kesukarelaan Kesatuan ni
s
Batu Pondasi


24.  Prinsip substansi / utama ( Kemanusiaan dan Kesamaan Perlakuan)
- sebagai inspirasi organisasi
- menentukan dan memotivasi tindakannya
- mengekspresikan tujuan yang ingin dicapai
- memungkinkan pengaplikasian prinsip utama
 Prinsip derivasi / turunan (Kenetralan dan Kemandirian)
- memungkinkan pengaplikasian prinsip utama
- memastikan semua pihak percaya kepada organisasi
- mengekspresikan suatu cara untuk mencapai tujuan yang
disebut di atas
 Prinsip Organis (Kesukarelaan, Kesatuan, dan Kesemestaan)
- standar aplikasi yang berhubungan dengan struktur dan
operasi organisasi


25. DISKUSI
1. 2. 3.
Korelasi Korelasi Korelasi
Pancasila Pancasila Pancalisa
dengan degan dengan
PMI Prinsip aturan
Dasar dasar HPI
?
Gerakan ?
Palang
Merah
? 

26. Korelasi Pancasila dengan PMI
1. Pancasila menjadi 3. Pancasila
asas organisasi PMI terimplementasi ke
2. Pancasila menjadi dalam strategi dan
simbol organisasi kegiatan-kegiatan
berbentuk kelopak 5 PMI.
pada logo PMI 4. Pancasila
terimplementasi ke
dalam sikap dan
perilaku SDM PMI


27. KORELASI PANCASILA DENGAN PRINSIP GERAKAN
PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH
INTERNASIONAL
Sila 1 Prinsip 1
Prinsip 2
Sila 2
Prinsip 3
Sila 3 Prinsip 4
Prinsip 5
Sila 4
Prinsip 6
Sila 5 Prinsip 7


28. KORELASI PANCASILA DENGAN ATURAN DASAR HPI
Sila 1 Pencegahan
Sila 2 Keseimbangan
Pembedaan
Sila 3
Pembatasan
Sila 4
Perlindungan
Sila 5 Bantuan
