Sejarah terbentuknya UU pilkada

1. PERJALANAN UU
PILKADA
ALMA’ARIF

2. Dalam seminar Nasional
“Masyarakat Sipil dan
Demokrasi di Indonesia”,
5 Agustus 2009, NU dan
Muhammadiyah mulai
menyuarakan penghapusan
Pilkada Langsung
“Pilkada Langsung dihapus
saja. Sistem demokratisasi
ini akan membangun
pragmatism yang akan
menghancurkan tata nilai
social” ---KH Hasyim
Muzadi (Mantan Ketua
Umum PBNU)
“Kalau Pemilihan langsung
provinsi kami dukung
dihapuskan”--- Bachtiar
Effendy (Ketua LHPP
Muhammadiyah)
2009

3. Kemedagri
mengevaluasi
pelaksanaan pilkada
langsung dan
mengusulkan
dikembalikan ke
DPRD
Tanggal 6 Juni 2012
Draft RUU Pilkda
resmi diserahkan ke
DPR
2 Oktober 2012
“Jenjang Demokrasi
terlalu tinggi.
Gubernur lebih baik
dipilih DPR”
-- HM. Yusuf Kalla
2011-2012

4. 14 Februari 2013 (Rapat Panja RUU
Pilkada)
SIKAP FRAKSI Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota
Oleh DPRD (Demokrat dan PPP)
Langsung (PDIP, Gerindra, PKS,
PAN dan HANURA)
Belum menentukan pilihan (Golkar
dan PKB)
2 April 2013
“Bagi PKS, pilkada tak
langsung buruk bagi kehidupan
berdemokrasi di Indonesia.
Jangan halangi kedaulatan
Rakyat”
-- Hidayat Nur Wahid (Ketua
Fraksi PKS)
7 Oktober 2013
“Nasdem mendukung
penghapusan pilkada dan
mengembalikannya ke tangan
DPRD. Terlalu banyak waktu,
energy dan biaya yang
terbuang tanpa adanya hasil
yang optimal dari
penyelenggaraan pilkada”
--Surya Paloh (Ketua Umum
DPP Partai Nasdem)

5. Mei
Panja di DPR
menargetkan RUU
Pilkada disahkan pada
tahun ini dan
memunculkan dinamika
pandangan antarfraksi
maupun pemerintah.
Yakni, perubahan sikab
sebelum dan setelah
Pilpres.
3 Juni
Koalisi Merah Putih
dideklarasikan untuk
mendukung Prabowo Subianto-
Hatta Rajasa sebagai Presiden
dan Wakil Presiden. Koalisi
terdiri atas Gerindra, PKS, PPP,
PAN dan Golkar
30 Juni
Demokrat resmi mendukung
Prabowo Hatta
9 Juli
Pemungutan suara pilpres
22 Juli
KPU menyatakan Jokowi-JK
sebagai pemenang Pilpres
1. Pemilihan Gubernur Langsung (
PDIP, Hanura, PKB, Golkar,
Demokrat, PKS, PAN, PPP dan
Gerindra) oleh DPRD (Tidak ada)
2. Pemilihan Bupati/Walikota Langsung
(PDIP, Hanura, Gerindra, Golkar,
PPP, PAN dan PKS) oleh DPRD
(Demokrat dan PKB)

6. 3 September
Panja RUU Pilkada
DPR melakukan rapat
konsinyering di Bogor
bersama pemerintah.
Partai yang tergabung
dalam koalisi Merah
Putih, kecuali PKS,
berbalik arah
mendukung Pilkada
oleh PDRD
9 September
Pada Rapat Panja RUU
Pilkada terakhir, PKS
menyatakan mendukung
pilkada oleh DPRD
14 September
“Sistem pilkada langsung sudah
berjalan 10 tahun, rakyat telah
terbiasa
-- SBY
18 September
Demokrat berbalik arah dengan
mengumumkan secara resmi
mendukung Pilkada langsung
dengan 10 syarat. Salah satunya
dengan Uji Publik calon Kepala
Daerah
26 September
Sidang Paripurna RUU
Pilkada
Tak ada yang berbeda dari
sikap semua Fraksi seperti
pada sikap pada 9 September.
Namun, Partai Demokrat
menyatakan walkout atau netral
karena PDIP tak menerima
seluruh syarat yang diajukan
26 September
Pengesahan
A. Paripurna masuk ke fase
voting dengan 2 opsi, yaitu
pilkada langsung melalui dengan
DPRD.
B. Hasilnya, mayoritas anggota
DPR yang hadir di Paripurna
memberikan suaranya untuk
mengebalikan pemilihan pilkada
lewat DPRD
C. Ada 361 anggota DPR yang
mengikuti voting ini. Hasilnya,
135 anggota DPR mendukung
pilkada langsung dan 226
mendukung pilkada lewat
DPRD
Sumber : Pusat Data
Republika dari beri berbagai
sumber
1. Pemilihan Gubernur Langsung (PKS,
PDIP, Hanura dan PKB) oleh DPRD
(Gerindra, PAN, PPP, Golkar dan
Demokrat)
2. Pemilihan Bupati/Walikota Langsung
(PDIP, Hanura dan PKS) oleh DPRD
(Gerindra, PAN, PPP, Golkar,
Demokrat dan PKB)
1. Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota
langsung (PDIP, Hanura dan PKB)
2. Oleh DPRD (Gerindra, PAN,
Demokrat, PPP, PKS dan Golkar)

7. DEMOGRAFI ANGGOTA DPR-RI 2014-2019
0
50
100
150
200
250
300
Distribusi berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Jumlah
No Agama Jumlah %
1 Buddha 4 0,7
2 Hindu 10 1,8
3 Islam 467 83,4
4 Katholik 18 3,2
5 Kristen 57 10,2
6 Tdk Ada 4 0,7
Distribusi berdasarkan Agama
PARTAI
AGAMA
BUDDHA HINDU ISLAM KATOLIK KRISTEN TDK ADA
Demokrat - 3,3 78,7 3,3 14,8 -
Gerindra - 1,4 82,2 4,1 12,3 -
Golkar - 2,2 90,1 1,1 12,3 -
Hanura - - 81,3 6,3 12,5 -
Nasdem - - 91,4 2,9 5,7 -
PAN 2,0 - 95,9 2,0 - -
PDIP 1,8 4,6 56,0 8,3 26,6 2,8
PKB 2,1 - 97,9 - - -
PKS - - 100 - - -
PPP - - 97,4 - 2,6 -
TOTAL 0,7 1,8 83,4 3,2 10,2 0,7
Distribusi Agama berdasarkan Partai Politik (%)

8. SEKIAN & TERIMA KASIH