PERATURAN KPU
TENTANG
REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN
SUARA DAN
PENETAPAN HASIL
PEROLEHAN SUARA
PKPU Nomor 11 Tahun 2015; dan
PKPU Nomor 15 Tahun 2016

NO ISU STRATEGIS Rancangan Pengaturan
1. Perlu ditambahkan kalimat yang mengatur
bahwa saksi tidak hanya menyaksikan
pemungutan dan penghitungan suara tetapi juga
terlibat dalam proses dan mendokumentasikan
rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pasal 1 angka 22
22. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya
disebut Saksi, adalah seseorang yang
mendapat surat mandat tertulis dari
Pasangan Calon/tim kampanye untuk
menyaksikan pelaksanaan Pemungutan
dan Penghitungan Suara serta
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
TPS.
2. Perlu adanya pengaturan agar KPPS dilibatkan
pada pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan suara agar lebih efektif dan
memperkuat proses yang sudah ada.
Pasal 8
(2) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri
oleh:
a. Saksi;
b. Panwas Kecamatan;
c. PPS dan Sekretariat PPS; dan
d. KPPS.

NO ISU STRATEGIS Rancangan Pengaturan
3 Pengaturan tentang saksi dalam Rapat
Rekapitulasi di PPK harus dipertegas
penjelasan mekanisme kerjanya agar tidak
menimbulkan multi interpretasi
Pasal 8 ayat (3) huruf d
d. masing-masing Pasangan Calon dapat
mengajukan Saksi paling banyak 4
(empat) orang dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
yang dilakukan secara paralel;
4 Perlu penggunaan nomenklatur yang dapat
memberikan ruang dalam hal tidak semua
peserta dapat hadir, rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara tetap dapat terlaksana
Pasal 23 ayat (2)
(2) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri
oleh:
a. Saksi;
b. Panwas Kabupaten/Kota; dan
c. PPK.

NO ISU STRATEGIS Rancangan Pengaturan
5 Kurangnya jumlah saksi pada saat proses
rekapitulasi tk. Kab/kota sehingga, perlu
penambahan jumlah saksi agar lebih cepat dan
efektif dalam pelaksanaan rekapitulasi
penghitungan suara
Pasal 23 ayat (3) huruf d
d. masing-masing Pasangan Calon dapat
mengajukan Saksi paling banyak 4
(empat) orang yang terdiri atas:
1. 2 (dua) orang sebagai Saksi; dan
2. 2 (dua) orang sebagai operator
pembantu;
6 Pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil
penghitungan suara terdapat saksi dan/ Panwas
tidak hadir, maka rapat pleno dapat dilanjutkan,
Pasal 30
Dalam hal Saksi dan Panwas
Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat
kabupaten/kota tetap dilanjutkan.

NO ISU STRATEGIS Rancangan Pengaturan
7 Terdapat kesalahan penulisan nama
formulir
Pasal 37
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas
Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib
menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan hasil
rekapitulasi antara formulir Model DB1-KWK dan
lampirannya dengan formulir Model DA1-KWK.
(3) Pencocokan hasil rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan
dengan mencocokan formulir Model DA1-KWK
Plano.
8 Belum ada kejelasan dalam melakukan
pencoretan pada angka yang salah
Pasal 37 ayat (5)
(5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah
dan menuliskan angka yang benar dalam formulir
Model DB-KWK dan lampirannya.

NO ISU STRATEGIS Rancangan Pengaturan
9 Pengaturan terhadap rekapitulasi yang
mengalami kejadian khusus/ gangguan
keamanan perlu dilakukan apabila terjadi
kerusuhan/ gangguan keamanan yang
mengakibatkan hasil penghitungan suara dari
TPS tidak dapat digunakan untk menjadi dasar
rekapitulasi hasil penghitungan suara,
Pasal 69 ayat (2)
(2) Dalam melaksanakan rekapitulasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPK meminta persetujuan Panwas
Kecamatan dan Saksi untuk
menggunakan salinan formulir Model C1-
KWK dan lampirannya yang diserahkan
kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
dengan disandingkan salinan formulir
Model C1-KWK milik Saksi.
10 Surat pengantar dari PPK DA-4 dan tanda
terima DB-3 dijelaskan secara rinci mengenai 4
kotak suara dari PPK, yakni:
1. Kotak C dan C1;
2. Kotak Daftar Pemilih;
3. Kotak Hasil Rekapitulasi;
4. Kotak suara yang berisi surat suara dan alat
kelengkapan TPS lainnya
Perubahan lampiran :
Perubahan formulir model DA4 dan DB3

Terima Kasih