Dokumen tersebut membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, target, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PTSL seperti pengukuran, pemetaan, entri data, pengumuman, kendali mut

1. PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP
Oleh : Ir. Leo Pantimena ( Surveyor Berlisensi )

2. Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak
yang meliputi semua objek pendaftaran tanah
yang belum didaftar dalam satu wilayah
desa/kelurahan, dan juga termasuk pemataan
seluruh objek pendaftaran tanah yang sudah
terdaftar dalam rangka menghimpun dan
menyediakan informasi lengkap mengenai
bidang – bidang tanahnya.

3. DASAR dan LANDASAN HUKUM
1. Undang – undang Pokok Agraria nomor 5 tahun
1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok
agraria
2. PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. PMA 33 tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster
Berlisensi
4. PMA 35 tahun 2016 tentang percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap
5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuran dan
Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengakp.

4. TARGET DAN TUJUAN
TARGET
Semua obyek Pendaftaran Tanah dalam satu
wilayah Desa/Kelurahan, sehingga didapatkan
informasi lengkap seluruh bidang tanah baik
yang telah terdafatar maupun yang belum
didaftar.

5. TUJUAN
1. Waktu pelaksanaan realtif lebih cepat dibandingkan
pelaksanaan pengkuran dan/atau pemetaan bidang
tanah secara sporadik
2. Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih
mudah dilaksanakan
3. Dapat sekaligus diketahui bidang – bidang tanah
yang sudah terdaftar dan belum didaftar dalam
satu wilayah desa/kelurahan
4. Dapat sekaligus diketahui bidang – bidang tanah
yang sedang dalam sengketa batas maupun perkara
yuridis di pengadilan dalam satu wialayah
desa/kelurahan (K2)
5. perstujuan batas sebelah menyebelah ( asas
Contradictoir Delimitatie) Relatif lebih mudah
diterapkan

6. Penggolangan Kluster
 K1 : Bidang tanah belum terdafatar yang
memenuhi syarat – syarat untuk dilakukan
penerbitan nomor Hak Atas Tanah (HAT).
 K2 : Bidang tanah yang tidak dapat diberikan
penerbitan nomor HAT karena terdapat perkara di
Pengadilan.
 K3 : Bidang tanan belum terdafatar tetapi tidak
dapat dilakukan penerbitan nomor HAT karena
tidak memenuhi syarat-syarat.
 K4 : Bidang tanah terdafatar yang belum
terpetakan dalam Peta Pendaftaran Aplikasi KKP.

8. RUANG LINGKUP (1)
1. Ketersidiaan Peta Dasar Pendaftaran Tanah
2. Metode pelakasanaa Pengukuran dan
Pemetaan PTSL
3. Petugas pelaksanaan Pengukuran dan
Pemetaan PTSL
4. Proses Pengukuran Bidang Tanah dan
Pengumpulan Informasi Bidang Tanah
5. Pelaksanaan Pemetaan Bidang Tanah

9. RUANG LINGKUP (2)
6. Entri data dan integrasi data dalam Aplikasi
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ( KKP)
7. Pengumuman
8. Kendali mutu kegiatan pengukuran dan/atau
pemetaan bidang tanah sistematis lengkap
9. Pelaporan.

10. 1. Ketersidaan Peta Dasar Pendaftaran
Peta dasar dapat berupa :
1. Peta Foto udara ( baik dari wahana pesawat
udara atau UAV/Drone )
2. Peta Citra Satelit Resolusi Tingi (CSRT)
3. Peta Garis (Peta kerja Kantor pertanahan
meliputi bidang-bidang yang telah terdaftar,)

11. 2. Metode Pelaksanaan Pengukuran
dan Pemetaan Bidang Tanah
Metode Pelaksanaa kegiatan Pengukuran
dan/atau Pemetaan bidang tanah sistematis
lengkap yaitu :
1. Metode Terestrial
2. Metode fotogrametri
3. Metode Pengamatan Satelit
4. Kombinasi Metode Terestrial, fotogrametri
dan/atau Pengamatan Satelit.

12. 3. Petugas Pelaksana Pengukuran dan
Pemetaan
1. Petugas ukur Kementrian Agraria dan Tata
ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (
KJSKB )
3. Surveyor Kadaster Berlisensi ( SKB )

13. 3. Pelaksanaan Pengukuran Bidang
Tanah
1. Persiapan pegukuran, Meliputi : Penyidian Peta
kerja, Inventarisasi TDT, Inventarasasi Bidang
tanah Terdaftar serta koordinasi dengan pihak
Desa/kelurahan.
2. Pemasangan Tanda Batas sesuai dengan
Petunjuk Teknis PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun
1997 oleh Pemilik tanah.
3. Penunjukan tanda batas bidang tanah
4. Penetapan batas bidang tanah
5. Pelaksanaan pengukuran
6. Pengumpulan informasi bidang tanah.

14. 5. Pemetaan Bidang Tanah
1. Proses pemetaan bidang tanah dilakukan
secara digital menggunakan Aplikasi
Autodesk MAP dan aplikasi Komputerisasi
Kegiatan Pertanahan
2. Setiap bidang tanah yang dipetakan harus
diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB).

15. 6. Entri Data dan Integrasi Pada KKP
1. Entri data dan informasi yang berkaitan
dengan data Fisik bidang tanah dilakukan
pada Aplikasi KKP
2. Informasi bidang tanah pada KKP meliputi :
Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah,Daftar
Tanah, Peta Pendaftaran, Surat Ukur serta
informasi lainnya.

16. 7. Pengumuman
Pengumuman untuk memenuhi asas publisitas
dan memberikan kesempatan kepada warga
masyarakat pemilik tanah atau pihak lain yang
berkepentingan untuk mengajukan sanggahan
mengenai nama kepemilikan, luas, letak dan
bentuk bidang tanah bersamaan dengan data
yuridisnya.

17. 8. Kendali Mutu
1. Kendali Mutu Peta Dasar Pendaftaran.
2. Kendali Mutu pengolahan data pada aplikasi
KKP
a. Validasi Data Spasial
b. Validasi Data Tekstual

18. 9. Pelaporan
Pelaporan dilakukan secara periodik untuk
mengetahui perkembangan pelakasanaan
kegiatan PTSL dalam presentase (%), Meliputi :
1. Bidang Tanah Terukur
2. Bidang Tanah Terpetakan (telah mendapat
nomor NIB)
3. Bidang Tanah dalam masa Pengumuman
(telah terbit nomor Surat Ukur)