Inflasi di Indonesia bagian timur terjadi akibat ketidakseimbangan ekonomi. Beberapa provinsi di bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua mengalami inflasi pada tahun 2017 meskipun tingkatnya mulai menurun. Faktor penyebab inflasi antara lain kelebihan permintaan agregat dibandingkan penawaran agregat.

1. 0
MAKALAH
BAHASA INDONESIA
PERKEMBANGAN TINGKAT INFLASI DI INDONESIA BAGIAN TIMUR
PRIODE JANUARI-NOVEMBER TAHUN 2017
Tes Akhir Semester
Mata Kuliah Bahasa Indonesia
Disusun Oleh:
Afnei Ngan Billy Tumba
11170179
FAKULTAS BISNIS
MANAJEMEN
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
2017

2. 1
BAB 1
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang.
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara
umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di
pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya
ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya
nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-
rendahnya tingkat harga. Di Indonesia sendiri inflasi selalu meningkat setiap tahunnya,
pemerintah selalu menetapkan program baru untuk mengatasi inflasi, terlebih lagi untuk
perkembangan inflasi yang terjadi di Indonesia bagian Timur.
Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (Berita Resmi Statistik BPS Nusa Tenggara
Timur, 2017) Juni 2017 Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 0,51 persen dengan
Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 129,19. Dari dua kota IHK di Nusa Tenggara Timur,
Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,55 persen dengan IHK 130,20 sedangkan Kota
Maumere juga mengalami Inflasi sebesar 0,25 persen dengan IHK 122,57 persen. inflasi Juni
2017 di Nusa Tenggara Timur terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada lima dari tujuh
kelompok pengeluaran, dimana kelompok pengeluaran Transpor, komunikasi dan jasa keuangan
mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,03 persen yang diikuti kelompok makanan jadi, minuman,
rokok dan tembakau sebesar 0,39 persen. Kelompok bahan makanan dan perumahan mengalami
deflasi masing-masing sebesar 1,12 dan 0,07 persen.
Penjelasan dari (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku, 2017) perkembangan
Perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan I-2017 mencatatkan penguatan pertumbuhan.
Ekonomi Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan sebesar 6,19% (dari tahun ke tahun),
meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,91% (dari tahun ke tahun). Di sisi
penawaran, penguatan pada triwulan I-2017 dipengaruhi oleh menguatnya kinerja administrasi
pemerintahan, konstruksi, dan tumbuh stabilnya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan.

3. 2
Kategori administrasi pemerintahan tumbuh menguat dengan angka pertumbuhan 4,96% (dari
tahun ke tahun), meningkat dibanding triwulan lalu yang tumbuh 3,22% (dari tahun ke tahun).
Dari data statistik yang di keluarkan oleh (Berita Resmi BPS Provinsi Papua, 2017) Pada
Bulan Juni 2017 kedua kota IHK di Provinsi Papua tercatat mengalami perubahan angka indeks
yang sama dimana Kota Jayapura inflasi sebesar 1,02 persen dan Merauke mengalami inflasi
sebesar 0,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen ( IHK) masing-masing sebesar 131,07 dan
sebesar 135,57. Dari 82 kota IHK tercatat 79 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami
deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 4,48 persen dan inflasi terendah terjadi di
Merauke sebesar 0,12 persen. Deflasi tertinggi terjadi di Singaraja sebesar -0,64 persen dan
deflasi terendah di Denpasar sebesar -0,01 persen. Kota Jayapura menempati urutan ke-25 di
tingkat nasional dan urutan ke-14 di tingkat Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua).
Sedangkan Merauke menempati urutan ke-79 di tingkat nasional dan urutan ke-18 di tingkat
Sulampua.
Dari data-data yang di keluarkan oleh BI dan BPS di atas dari beberapa provinsi di
Indonesia bagian timur tingkat atau perkembangan inflasi di provinsi tersebut saat ini mulai
menurun berlahan di tahun 2017. Pada kasus inilah kita akan mengamati seberapa besar
perkembangan inflasi yang telah terjadi di tahun 2017 pada provinsi-provinsi di Indonesia bagian
timur.
Perencanaan pemerintah dalam mengatasi inflasi di Indonesia sanggat penting, terlebih
inflasi yang terjadi di Indonesia bagian timur. Pemerintah selalu mengelurkan perencanaan baru
untuk mengatasi inflasi ini, alasan pemerintah selalu bergejolak untuk mengelurkan perencanaan
baru tersebut untuk memakmurkan perekonimian di Indonesia. Dalam makalah ini, penulis akan
memfokuskan bagaimana perkembangan inflasi di Indonesia bagian timur, dan bagaiman cara
untuk mengatasi inflasi tersebut.
1.2 Rumusan Masalah.
a) Apa faktor penyebab meningkatnya inflasi di Indonesia.?
b) Bagaiman perkembangan tingkat inflasi provinsi di Indonesia bagian Timur.?

4. 3
1.3 Tujuan Penulisan.
Tujuan penulisan makalah ini untuk menegetahui perkembangan inflasi di Indonesia,
terlebih inflasi yang terjadi di Indonesia bagian timur, dan bagaimana cara mengatasinya.
1.4 Tinjauan Pustaka
Penelitian yang pernah di lakukan untuk membahas perkembangan inflasi yang terjadi di
Indonesia antara lain adalah:
 Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2014) Krisis moneter yang terjadi di
1998 (selanjutnya dinamakan krisis moneter saja) sangat berpengaruh terhadap inflasi
bulanan di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia mengalami inflasi sebesar 77,67 % dan
inflasi bulanan terbesar terjadi pada bulan Februari 1998 yaitu sebesar 12,76 %. Inflasi
bulanan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan inflasi bulanan yang terjadi pada bulan
Juli 2013 yaitu sebesar 3,29 % akibat kenaikan harga BBM tanggal 22 Juni 2013 lalu dan
bahkan lebih besar dari inflasi tahun 2013 (8,38 %). Inflasi itu bila dibandingkan dengan
keadaan inflasi tahun-tahun sebelum krisis moneter mempunyai rata-rata sebesar 9,34 %
(dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1997). Setelah krisis moneter, inflasi tahunan
mempunyai rata-rata sebesar 7,53 %.
 Menurut data yang dilakukan (Annisa Tri Utami, 2013) perkembangan Inflasi di
Indonesia sangat tidak stabil dan berfluktuasi. Tahun 2007, inflasi di Indonesia terbilang
tinggi namun masih berada di bawah 10% yaitu sebesar 7,36% . Tahun 2008, inflasi
mengalami kenaikan menjadi 11,06%. Meningkat sebesar 3,7% dari tahun sebelumnya
yang dipengaruhi krisis global ekonomi karena kegagalan Amerika dalam mengelola
usaha properti yang mendorong terjadinya goncangan inflasi di Indonesia dan kenaikan
beberapa harga barang pokok. Tahun 2009, Inflasi di Indonesia mengalami penurunan di
bawah perkiraan pemerintahan di bawah 5% yaitu sebesar 2,78% yang menunjukan
perbaikan kondisi perekonomi di Indonesia kearah yang lebih stabil.
 Menurut hasil penelitian dari (Hartato, 2014) Variabel jumlah uang beredar
menunjukkan koefisien sebesar 4,383 dan mempunyai pengaruh positif dan tidak
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah uang beredar naik satu milyar
maka inflasi akan naik sebesar 4,383. Walaupun dalam penelitian ini jumlah uang beredar
tidak berpengaruh terhadap inflasi, namun jub tetap harus diperhatikan oleh pemerintah,

5. 4
karena dari sekian banyak teori menyatakan bahwa jub berpengaruh terhadap inflasi,
seperti teori kuantitas Fisher yang menyatakan bahwa inflasi erat kaitannya dengan
jumlah uang beredar. Variabel SBI menunjukkan koefisien sebesar 3,073 dan mempunyai
pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila bunga SBI naik
sebesar 1% maka inflasi akan naik sebesar 3,073 apabila variabel jumah uang beredar,
produk domestik bruto dan kurs dianggap konstan. Variabel produk domestik bruto
menunjukkan angka -4,427 dan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap
inflasi. Namun harus tetap diperhatikan karena kenaikan permintaan agregat yang tidak di
imbangi dengan 10 penawaran agregat akan dapat menimbulkan celah inflasi yang
merupakan sumber inflasi. Variabel kurs menunjukan koefisien sebesar -0,0003 artinya
apabila kurs naik 1 rupiah maka akan menurunkan inflasi sebesar 0,0003 apabila variabel
jumlah uang beredar, produk domestik bruto dan sbi konstan. Kurs mempunyai pengaruh
yang tidak signifikan terhadap inflasi.
1.5 Daftar Istilah
 Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus.
Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila
kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. (Bank
Indonesia, 2017).
 Deflasi adalah penambahan nilai mata uang, antara lain, dengan pengurangan jumlah
uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli uang yang nilainya
menurun; gejala perekonomian yang merupakan akibat keadaan tsb, seperti penurunan
produksi, langkanya lapangan kerja, rendahnya daya beli masyarakat. (KBBI Daring
Kemendikbud)
 APBN adalah salah satu sarana Pemerintah Pusat dalam rangka melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam kegiatan perekonomian. (Badan Kebijakan Fisikal Kementrian
Keuangan RI, 2011)
 APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Riadi,
2015)

6. 5
 IHK (Indeks Harga Konsumen) adalah ukuran perubahan harga dari kelompok barang
dan jasa yang paling banyak dikomsumsi oleh rumah tangga dalam jangka waktu
tertentu. (Jarwatik, 2012)
 Triwulan ialah satuan kuartal yang terhitung 3 bulan. (KBBI Daring Kemendikbud)
 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang
signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom.
(Riduansyah, 2003)
1.6 Sistematika Penyajian
Makalah ini terdiri dari Bab 1 yang beris pendahuluan dari makalah, dengan beberapa
poin penyajian seperti latar belakang, rumusan masalah, tinjauan masalah, tinjauan pustaka
daftar istilah dan sistematika penyajian, pada Bab 2 menjelaskan pembahasan dari rumusan
masalah, dan di Bab 3 menjelaskan dari kesimpulan makalah, dan terdapat juga daftar pustaka di
akhir makalah.

7. 6
BAB 2
Perkembangan Inflasi Di Indonesia Bagian Timur
Tingkat inflasi di Indonesia bagian timur sedang mengalami ketidak seimbangan
ekonomi. Sehingga pada permasalahan ini membuat menurunya tingkat ekonomi di Indonesia.
Mengetahui perkembangaan inflasi di Indonesia dapat mengetahui bagaimana permasalahan
yang terjadi saat ini, dan dapat menanggulangi masalah inflasi yang sedang terjadi di Indonesia
terkhusus di bagian timur.
2.1 Faktor penyebab Inflasi
Definisi inflasi yang sering digunakan pada tahun-tahun awal setelah Perang Dunia II,
yang diutarakan oleh A.P. Lerner, menyatakan bahwa inflasi adalah keadaan dimana terjadi
kelebihan permintaan (excess demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara
keseluruhan. Kelebihan permintaan akan barang-barang ini dapat diartikan sebagai berlebihnya
tingkat pengeluaran (level of spending) untuk komoditi akhir dibandingkan dengan tingkat output
maksimum yang dapat dicapai dalam jangka panjang, dengan sumber-sumber produksi yang
tertentu. Tingkat output maksimum dalam jangka panjang diartikan sebagai tingkat output yang
didasarkan pada beberapa macam persyaratan. Tingkat output maksimum dalam jangka panjang
ini disebut sebagai potential real GNP, sedangkan dalam jangka pendek diartikan sebagai
capacity real GNP. (Gunawan, 1991) Ditinjau dari sisi lain, kelebihan permintaan tersebut juga
diartikan sebagai too much money is chasing too few goods, yang dapat ditafsirkan ganda, yaitu:
1. Pengeluaran yang diharapkan terlalu banyak bila dibandingkan dengan barang yang
tersedia, atau
2. Barang yang tersedia terlalu sedikit bila dibandingkan dengan tingkat pengeluaran yang
di harapkan.
Definisi lainnya yang dikemukakan oleh F.W. Paish yang mengatakan: “in inflation, money
incomes are being inflated relative to real potensial GNP”, atau dengan kata lain “pendapatan

8. 7
nominal meningkat jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan peningkatan arus barang dan jasa
yang dibeli (pendapatan nasional riel)” (Gunawan, 1991).
Kedua definisi di atas dapat dibedakan dalam dua hal: pertama, bahwa paish dalam
definisinya mengemukakan variabel pendapatan uang agregat yang dibandingkan dengan GNP
potensial riel, sedangkan Lerner menekankan pada pengeluaran agregat yang dibandingkan
dengan GNP potensial riel. Kedua, Paish menekankan pada peningkatan variabelnya, sedangkan
Lerner menekankan pada tingkat/besarnya variabelnya. (Gunawan, 1991)
Inflasi dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi peningkatan harga umum secara terus-
menerus, atau keadaan di mana akan terjadi penigkatan harga umum secara terus-menerus bila
taka da pengendalian harga-harga. (Gunawan, 1991)
2.2 Penyebab Terjadi Inflasi Di Indonesia.
Inflasi terjadi karena adanya kelebihan jumlah uang beredar, sehingga masyarakat akan
mekakukan pengeluaran (spending) lebih besar, padahal output riel sudah mencapai keadaan
full-employment (menurut golongan monetaris). Faktor-faktor apa aja yang dapat memugkinkan
terjadinya hal itu akan dibahas berikut ini, dimulai dimulai dengan mengetengahkan peralatan
analisis Teori Kuantitas Uang yang berdasarkan pada “persamaan pertukaran” (equation of
exchange), dan kemudian menggunakan Orthodox Analysis of Inflation, desertai dengan
beberapa catatan kritik terhadap masing-masing teori. (Gunawan, 1991)
Faktor terjadinya inflasi di Indonesia karena jumlah IHK, dimana jumlah permintaan
konsumen di Indonesia sedang bertumbuh seperti permintaan akan sandang, pangan, dan papan.
Sedangkan perkembangan jumlah mata uang rupiah yang beredar pada ssat ini sedang menurun
sebesar RP.5.283,3 triliun atau dalam hitungan 10,6% menurun, dibandingkan dengan bulan
sebelumnya yaitu 10,9%. (Bank Indonesia, 2017).
Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah IHK Indonesia Pada bulan November 2017
yaitu 130,35 dengan jumlah inflasi sebesar 0,2% pada peredikat ini perkembangan Inflasi di

9. 8
Indonesia sedang baik. Kalau di lihat dari tahun sebelumnya jumlah IHK bulan November 2016
yaitu 126,78 dengan presentase inflasi sebesar 0,47%. (Badan Pusat Statistik, 2017),
Dari data yang di keluarkan oleh (Bank Indonesia, 2017) perkembangan inflasi yang terjadi
dari Maret 2016- November 2017 sebagai berikut.
Bulan Tahun Tingkat Inflasi
November 2017 3.30%
Oktober 2017 3.58%
September 2017 3.72%
Agustus 2017 3.82%
Juli 2017 3.88%
Juni 2017 4.37%
Mei 2017 4.33%
April 2017 4.17%
Maret 2017 3.61%
Februari 2017 3.83%
Januari 2017 3.49%
Desember 2016 3.02%
Nopember 2016 3.58%
Oktober 2016 3.31%
September 2016 3.07%
Agustus 2016 2.79%
Juli 2016 3.21%
Juni 2016 3.45%
Mei 2016 3.33%
April 2016 3.60%
Maret 2016 4.45%

10. 9
Sumber: (Bank Indonesia, 2017)
Data di atas menjelaskan bahwa penurunan inflasi yang terbaik terjadi di Desember 2016
dengan tingkat inflasi sebesar 3.02% dan tingkat inflasi paling parah terjadi di Maret 2016
dengan presentase sebesar 4.45%.
2.3 Perkembangan Inflasi Provinsi Di Indonesia Bagian Timur.
2.3.1 NTT (Nusa Tenggara Timur)
Menurut data yang di keluarkan oleh (Berita Resmi Statistik BPS Nusa Tenggara Timur,
2017) Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 0,51 % dengan Indeks Harga
Konsumen (IHK) sebesar 129,19. Dari dua kota IHK di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang
mengalami inflasi sebesar 0,55 % dengan IHK 130,20 sedangkan Kota Maumere juga
mengalami Inflasi sebesar 0,25 % dengan IHK 122,57 %. inflasi Juni 2017 di Nusa Tenggara
Timur terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada lima dari tujuh kelompok
pengeluaran, dimana kelompok pengeluaran Transpor, komunikasi dan jasa keuangan
mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,03 % yang diikuti kelompok makanan jadi, minuman,
rokok dan tembakau sebesar 0,39 %. Kelompok bahan makanan dan perumahan mengalami
deflasi masing-masing sebesar 1,12% dan 0,07 %. Dari 82 kota sampel IHK Nasional,
terdapat 79 kota yang mengalami inflasi dan sisanya, 3 kota mengalami deflasi. Inflasi
tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 4,48 % dan terendah terjadi di Kota Merauke dengan
inflasi sebesar 0,12 %. Sedangkan deflasi terbesar terjadi pada kota Singaraja yang sebesar
0,64 % dan deflasi terkecil terjadi di kota Denpasar yang sebesar 0,01 %. (Berita Resmi
Statistik BPS Nusa Tenggara Timur, 2017)
Menurut dari data di atas inflasi yang terjadi di NTT (Nusa Tenggara Timur) yang paling
terbesar terjadi di kota Kupang karena inflasi di kota Kupang terjadi peningkatan sebesar
0,55% tingkat inflasi ini lebih tinggi dari pada salah satu kota di NTT yaitu Kota Maumere
yang terjadi sebesar 0,25%.
2.3.2 Maluku
Data yang di keluarkan oleh (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku, 2017)
Perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan I-2017 mencatatkan penguatan pertumbuhan.

11. 10
Ekonomi Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan sebesar 6,19% (dari tahun ke tahun),
meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,91% (dari tahun ke tahun). Di
sisi penawaran, penguatan pada triwulan I-2017 dipengaruhi oleh menguatnya kinerja
administrasi pemerintahan, konstruksi, dan tumbuh stabilnya kategori pertanian, kehutanan,
dan perikanan. Kategori administrasi pemerintahan tumbuh menguat dengan angka
pertumbuhan 4,96% (dari tahun ke tahun), meningkat dibanding triwulan lalu yang tumbuh
3,22% (dari tahun ke tahun). Penguatan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan realisasi
belanja pada triwulan laporan. Selain itu, kategori konstruksi juga meningkat sejalan dengan
peningkatan realisasi pengadaan semen pada triwulan laporan. Kemudian kategori pertanian,
kehutanan, dan perikanan tumbuh stabil didorong oleh membaiknya kinerja sektor perikanan
yang terlihat pada peningkatan produksi perikanan di pelabuhan utama Ambon dan
peningkatan realisasi kredit pada kategori ini.
Pencapaian inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan I-2017 terpantau cukup
terkendali, meskipun tekanannya sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada
triwulan I-2017, inflasi tahunan Maluku tercatat 3,97% (dari tahun ke tahun), mengalami
peningkatan sebesar 0,71% dibandingkan triwulan IV-2016 yang tercatat sebesar 3,26% (dari
tahun ke tahun). Realisasi inflasi tersebut cukup terkendali dan masih berada dalam rentang
sasaran inflasi Maluku tahun 2017 berdasarkan roadmap Pengendalian inflasi yang disusun
oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku yaitu sebesar 4,5% ± 1%.
(Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku, 2017)
Meningkatnya laju inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan I-2017 didorong oleh
Kelompok Bahan Makanan. Inflasi pada kelompok bahan makanan tercatat sebesar 5,00%
(dari tahun ke tahun), lebih tinggi bandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar
3,61% (dari tahun ke tahun). Kelompok bahan makanan menjadi penyumbang atau
memberikan andil inflasi tertinggi pada tiwulan laporan sebesar 1,19% (dari tahun ke tahun),
lebih tinggi dibandingkan sumbangan pada triwulan sebelumnya yaitu 0,83% (dari tahun ke
tahun). Inflasi pada kelompok Bahan Makanan didorong oleh meningkatnya tekanan inflasi
kelompok Bumbu-bumbuan yang menyumbang inflasi hingga 1,49% (dari tahun ke tahun),
lebih tinggi dibandingkan andil kelompok tersebut pada triwulan sebelumnya sebesar 1,00%
(dari tahun ke tahun). (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku, 2017)

12. 11
Tingkat intermediasi bank umum di Maluku tercatat sedikit menurun. Penyaluran kredit
yang mengalami pertumbuhan terbatas, Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum yang
berlokasi di Maluku mengalami penurunan, yaitu 73% pada triwulan I-2017, masih lebih
rendah dibanding tingkat optimal Bank Indonesia, yaitu 80 – 92%. Risiko kredit di Maluku
mengalami kenaikan tetapi masih dalam level yang cukup aman. Tingkat kredit bermasalah
(non-performing loan/NPL) untuk bank umum di Provinsi Maluku tercatat sebesar 1,50%
pada triwulan I-2017, sedikit meningkat dibandingkan triwulan lalu yang tercatat 1,45%.
Tingkat NPL ini masih cukup rendah dan terkait dengan kenaikan nominal kredit
bermasalah, khususnya di Sektor Konstruksi serta Perdagangan Besar dan Eceran. (Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Maluku, 2017)
Data di atas menjelaskan tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Maluku pada Triwulan I-
2017, dimana perekonomian di kota Ambon mengalami pertumbuhan yang baik yaitu sebesar
6,19% di bandingkan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,91%. Pada tingkat ini inflasi
yang terjadi di Provinsi Maluku sanggat baik yaitu 3,94% mengalami peningkatan yang baik
yaitu sebesar 0,71% yang di bandingkan dengan jumlah inflasi Triwulan IV-2016 yaitu
sebesar 3,26%.
2.3.3 Maluku Utara
Perkembangan Inflasi yang terjadi di Maluku Utara menurut data yang di keluarkan oleh
(Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan, 2017) Inflasi Maluku Utara yang diwakili oleh
inflasi Kota Ternate pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 2,41% (dari tahun ke tahun), lebih
tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan IV 2016 yang sebesar 1,91% (dari tahun ke tahun).
Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, pencapaian inflasi tercatat lebih
rendah. Pada triwulan I 2016, inflasi tercatat sebesar 5,45% (dari tahun ke tahun), jauh lebih
tinggi dibandingkan inflasi triwulan I 2017.
Secara bulanan, pada triwulan I 2017, Kota Ternate mengalami dua kali inflasi dan satu
kali deflasi. Pada bulan Januari 2017, Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,63% (setiap
bulan) dan dilanjutkan pada bulan Februari 2017 dengan inflasi sebesar 0,03% (setiap bulan).
Selanjutnya, pada Maret 2017 Kota Ternate mengalami deflasi sebesar 0,31% (setiap bulan).

13. 12
Masih terjaganya pasokan bahan pangan di Kota Ternate dapat menekan inflasi sehingga
berada di bawah Nasional yang tercatat sebesar 3,82% (dari tahun ke tahun). (Tim Advisory
Ekonomi dan Keuangan, 2017)
Kelompok administered prices merupakan kelompok yang mengalami tekanan inflasi
paling tinggi pada triwulan I 2017, tercatat sebesar 6,34% (dari tahun ke tahun). Adanya
kenaikan cukai rokok pada awal tahun 2017 dan penyesuaian tarif dasar listrik yang
dilakukan bertahap pada Januari dan Maret 2017 mendongkrak inflasi pada kelompok ini.
Pada kelompok volatile food, inflasi tercatat sebesar 3,58% (dari tahun ke tahun), meningkat
dari triwulan sebelumnya yang deflasi 4,07% (dari tahun ke tahun). Sementara itu, kelompok
core inflation mengalami inflasi sebesar 1,44% (dari tahun ke tahun) atau tercatat turun
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,79% (dari tahun ke tahun). (Tim
Advisory Ekonomi dan Keuangan, 2017)
Pertumbuhan inflasi di Provinsi Maluku Utara meningkat sebesar 2,41% pada Triwulan I-
2017 di mana pertumbuhan Triwulan IV-2016 yaitu sebesar 1,91%. Meningkatnya inflasi di
Maluku Utara karena Kelompok administered prices merupakan kelompok yang mengalami
tekanan inflasi paling tinggi pada triwulan I 2017, tercatat sebesar 6,34%. Pada kelompok
volatile food, inflasi tercatat sebesar 3,58%.
2.3.4 Papua
Perkembang Inflasi yang di keluarkan oleh (Berita Resmi BPS Provinsi Papua, 2017)
Pada Bulan Juni 2017 kedua kota IHK di Provinsi Papua tercatat mengalami perubahan
angka indeks yang sama dimana Kota Jayapura inflasi sebesar 1,02 % dan Merauke
mengalami inflasi sebesar 0,12 % dengan Indeks Harga Konsumen ( IHK) masing-masing
sebesar 131,07 dan sebesar 135,57. Dari 82 kota IHK tercatat 79 kota mengalami inflasi dan
3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,02% dan inflasi
terendah terjadi di Merauke sebesar 0,12 %. Kota Jayapura menempati urutan ke-25 di
tingkat nasional dan urutan ke-14 di tingkat Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua).

14. 13
Sedangkan Merauke menempati urutan ke-79 di tingkat nasional dan urutan ke-18 di tingkat
Sulampua.
Inflasi di Kota Jayapura pada April 2017 terjadi karena adanya kenaikan harga barang
dan jasa yang ditunjukan oleh kenaikan angka indeks pada kelompok pengeluaran kelompok
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,24 % dan kelompok transportasi,
komunikasi dan jasa keuangan sebesar 5,66 %. Kelompok pengeluaran yang mengalami
penurunan harga barang dan jasa yaitu kelompok bahan makanan sebesar -0,82 %; kelompok
makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar -0,04 %; kelompok kesehatan -0,08 %;
kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar -0,18 sedangkan kelompok sandang
tidak mengalami perubahan angka indeks,. Inflasi di Merauke pada Junil 2017 terjadi karena
adanya kenaikan harga barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks pada
kelompok pengeluaran: kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar
0,14; kelompok perumahan, listrik, air dan bahan bakar sebesar 0,08 %; kelompok sandang
sebesar 0,21 %; kelompok kesehatan sebesar 0,05 % dan kelompok transportasi, komunikasi
dan jasa keuangan sebesar 7,39 %. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga
barang dan jasa adalah kelompok bahan makanan sebesar -2,39 % dan kelompok pendidikan,
rekreasi dan olahraga sebesar -0,10 %. (Berita Resmi BPS Provinsi Papua, 2017)
Perkembang inflasi di Papua menurut data di atas dari dua kota di Papua yaitu Jayapura
dan Marauke, tingkat inflasi yang tertinggi di bulan Juni 2017 ialah di kota Jayapura yaitu
sebesar 1,02% dan sedangkan inflasi di Marauke yaitu sebesar 0,12%, Inflasi di Kota
Jayapura pada April 2017 terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang
ditunjukan oleh kenaikan angka indeks pada kelompok pengeluaran kelompok perumahan,
air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,24 % dan kelompok transportasi, komunikasi dan
jasa keuangan sebesar 5,66 %. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga
barang dan jasa yaitu kelompok bahan makanan sebesar -0,82 %; kelompok makanan jadi,
minuman, rokok dan tembakau sebesar -0,04 %; kelompok kesehatan -0,08 %; kelompok
pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar -0,18. Inflasi di Merauke pada Junil 2017 terjadi
karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks
pada kelompok pengeluaran: kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau
sebesar 0,14; kelompok perumahan, listrik, air dan bahan bakar sebesar 0,08 %; kelompok
sandang sebesar 0,21 %; kelompok kesehatan sebesar 0,05 % dan kelompok transportasi,

15. 14
komunikasi dan jasa keuangan sebesar 7,39 %. Kelompok pengeluaran yang mengalami
penurunan harga barang dan jasa adalah kelompok bahan makanan sebesar -2,39 % dan
kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar -0,10 %.
2.3.5 Papua Barat
Menurut data yang dilakukan oleh (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat,
2017) Perekonomian Papua Barat tumbuh melambat dari 3,68% (dari tahun ke tahun) pada
triwulan I 2017 menjadi 2,01% (dari tahun ke tahun) pada triwulan II 2017. Dari sisi
permintaan, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan konsumsi
pemerintah dan investasi. Sementara dari sisi penawaran, melambatnya pertumbuhan
perekonomian Papua Barat terutama disebabkan oleh turunnya produksi LNG karena
aktivitas perawatan kilang minyak train 2 pada awal triwulan laporan sehingga sektor utama
pendorong ekonomi Propinsi Papua Barat (sektor industri pengolahan dan sektor
pertambangan dan penggalian) terkontraksi. Memasuki triwulan III 2017, perekonomian
Papua Barat diperkirakan cenderung meningkat didukung oleh perbaikan di lapangan usaha
utama yang ditopang dengan membaiknya kinerja industri pengolahan dan konstruksi.
Sedangkan, sisi permintaan diperkirakan menguat khususnya konsumsi pemerintah,
investasi, dan ekspor barang dan jasa.
Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Papua Barat, inflasi tercatat meningkat
pada triwulan II 2017 yaitu sebesar 3,93% (dari tahun ke tahun), lebih tinggi bila
dibandingkan dengan triwulan I 2017 yang mencapai 3,66% (dari tahun ke tahun).
Meningkatnya laju inflasi didorong oleh naiknya tekanan inflasi kelompok administered
prices dan volatile food seiring dengan masuknya bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya
Idul Fitri. Di sisi lain, berkurangnya tekanan inflasi kelompok inti terutama untuk komoditas
gula pasir, sewa rumah dan tarif rumah sakit mampu sedikit menahan peningkatan tekanan
inflasi di Papua Barat. Inflasi tahunan pada triwulan III 2017 diperkirakan akan lebih rendah
dibandingkan dengan triwulan II 2017 didorong oleh penurunan tekanan inflasi pada
kelompok administered prices. (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, 2017)
Stabilitas keuangan daerah Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2017 masih terjaga.
Kinerja perbankan menunjukkan pertumbuhan yang melambat dibandingkan triwulan

16. 15
sebelumnya terutama pada penyaluran kredit dan aset perbankan. Sementara itu, risiko kredit
yang disalurkan kepada sektor korporasi menurun tercermin dari rasio Non Performing Loan
(NPL) sektor korporasi mengalami perbaikan dari 7,69% di triwulan I 2017 menjadi 6,71%
pada triwulan laporan. Selain itu, risiko kredit pada kredit rumah tangga masih terjaga
dengan baik ditunjukkan dengan NPL kredit sektor rumah tangga yang tercatat pada level
1,44% pada triwulan laporan, sedikit meningkat dibanding triwulan I 2017 yang berada pada
level 1,33%. (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, 2017)
Pada triwulan IV 2017, perekonomian Papua Barat diperkirakan tumbuh pada rentang
4,9%- 5,3% (dari tahun ke tahun). Hal ini mendorong perekonomian Papua Barat selama
tahun 2017 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 3,4% - 3,8% (dari tahun ke tahun), lebih
rendah dibanding tahun 2016 disertai dengan tekanan inflasi yang relatif menurun.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh melambatnya konsumsi rumah
tangga dan investasi karena rendahnya realisasi proyek-proyek pemerintah dan kegiatan
investasi PMA maupun PMDN. Dari sisi sektoral, perlambatan masih disebabkan oleh
melambatnya sektor industri pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan
karena harga minyak dunia yang masih tertekan seiring produksi minyak dunia yang masih
tinggi. Di sisi lain, perkembangan inflasi Papua Barat pada triwulan IV 2017 diperkirakan
akan dominan dipengaruhi oleh peningkatan harga kelompok volatile food dan administered
prices karena adanya hari raya Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, inflasi pada akhir
tahun diperkirakan masih tetap berada dalam batas target inflasi nasional 4% ± 1%. (Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, 2017)
Perkembangan Inflasi di Papua Barat pada Triwulan II-2017 megalami peningkatan yang
sangat tinggi yaitu 3,93% pada Triwulan II-2017 di bandingkan dengan pekembangan inflasi
pada Triwulan I-2017 yaitu 3,66%. Dengan bertumbuhnya tinggkat inflasi di Papua Barat
pertumbuhan ekonomi di Papua Barat melambat yaitu sebesar 3,68% pada Triwulan I-2017
menjadi 2,01% pada Triwulan II-2017 dan menurut BPS Provinsi Papua Barat pada Triwulan
IV-2017 Inflasi di Papua Barat akan tumbuh pada rentang 4,9%-5,3%, dengan begitu
pertumbuhan ekonomi di Papua Barat akan tumbuh sebesar 3,4%-3,8%. Perlambatan
pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh melambatnya konsumsi rumah tangga dan
investasi karena rendahnya realisasi proyek-proyek pemerintah dan kegiatan investasi PMA
maupun PMDN. Dari sisi sektoral, perlambatan masih disebabkan oleh melambatnya sektor

17. 16
industri pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan karena harga minyak dunia
yang masih tertekan seiring produksi minyak dunia yang masih tinggi.
2.4 Perkembangan Inflasi Yang Paling Parah Dan Paling Baik Di Indonesia Bagian
Timur.
Perkembangan inflasi yang paling parah di Indonesia bagian timur adalah Provinsi Papua
Barat, karena menurut data di atas Papua Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang
paling lambat yaitu sebesar 3,68% (dari tahun ke tahun) dan pada triwulan I 2017 menjadi
2,01% (dari tahun ke tahun) pada triwulan II 2017.
Sedangkan untuk perkembangan inflasi yang baik di Indonesia bagian timur adalah
Provinsi Maluku, karena menurut data yang di atas Perekonomian Provinsi Maluku pada
triwulan I-2017 mencatatkan penguatan pertumbuhan. Ekonomi Provinsi Maluku
mengalami pertumbuhan sebesar 6,19% (dari tahun ke tahun), meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,91% (dari tahun ke tahun).
2.5 Cara mengatasi Inflasi Di Indonesia Bagian Timur
Dara hasil percobaan yang dilakukan (Admadja, 1999) Sebagaimana halnya yang umum
terjadi di Indonesia, inflasi di Indonesia bagian timur relatif lebih banyak disebabkan oleh
hal-hal yang bersifat struktural ekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat
monetary policies. Sehingga bisa dikatakan, bahwa pengaruh dari cosh push inflation lebih
besar dari pada demand pull inflation.
Memang dalam periode tahun-tahun tertentu, misalnya pada saat terjadinya oil booming,
tekanan inflasi di Indonesia bagian timur disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar.
Tetapi hal tersebut tidak dapat mengabaikan adanya pengaruh yang bersifat struktural
ekonomi, sebab pada periode tersebut, masih terjadi kesenjangan antara penawaran agregat
dengan permintaan agregat, contohnya di sub sektor pertanian, yang dapat meningkatkan
derajat inflasi. (Admadja, 1999)
Pada umumnya pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter
dalam upaya mengendalikan tingkat harga umum. Pemerintah Indonesia lebih senang
menggunakan instrumen moneter sebagai alat untuk meredam inflasi, misalnya dengan open
market mechanism atau reserve requirement. Tetapi perlu diingat, bahwa pendekatan

18. 17
moneter lebih banyak dipakai untuk mengatasi inflasi dalam jangka pendek, dan sangat baik
diterapkan peda negara-negara yang telah maju perekonomiannya, bukan pada negara
berkembang yang masih memiliki structural bottleneck. Jadi, apabila pendekatan moneter ini
dipakai sebagai alat utama dalam mengendalikan inflasi di negara berkembang, maka tidak
akan dapat menyelesaikan problem inflasi di negara berkembang yang umumnya
berkarakteristik jangka panjang. (Admadja, 1999)
Maka perlu upaya sebagai berikut untuk mengatasi inflasi.
 Meningkatkan Supply Bahan Pangan
 Mengurangi Defisit APBN
 Meningkatkan Cadangan Devisa
 Memperbaiki dan Meningkatkan Kemampuan Sisi Penawaran Agregat
(Admadja, 1999)

19. 18
BAB 3
KESIMPULAN
3.1 Kesimpulan
Dalam perekonomian di Indonesia factor penyebab inflasi di Indonesia ialah, keadaan
dimana terjadi kelebihan permintaan (excess demand) terhadap barang-barang dalam
perekonomian secara keseluruhan. Kelebihan permintaan akan barang-barang ini dapat diartikan
sebagai berlebihnya tingkat pengeluaran (level of spending). Factor ini lah yang membuat inflasi
dapat terjadi.
Dalam perkembangan inflasi provinsi di Indonesia bagian Timur, sanggat memuaskan.
Contohnya perkembangan inflasi di provinsi Maluku, di provinsi ini perekonomian di Makulu
pada triwulan I-2017 mencapai sebesar 6,19% (dari tahun ke tahun), meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,91%. Tetapi ada juga provinsi yang menggalami
pertumbuhan ekonomi yang melambat dan berpotensi inflasi yang tinggi seperti provinsi Papua
Barat yang mengalami keterlambatan pertumbuhan ekonomi dari 3,68% (dari tahun ke tahun)
pada triwulan I 2017 menjadi 2,01% (dari tahun ke tahun) pada triwulan II 2017.
Berbagai macam kebijakan pemerintah telah di lakukan agar pertumbuhan ekonomi yang
terjadi di provinsi-provinsi Indonesia bagian timur tidak menggalami permasalahan ekonomi,
terkhusus permasalahan perkembangan inflasi di setiap provinsi di Indonesia bagian timur.

20. 19
DAFTAR PUSTAKA
Admadja,A.(1999). Inflasi Di Indonesia:SumberSumberPenyebabdanPengendaliannya. Akuntansidan
Keuangan,63.
AnnisaTri Utami, D. S. (2013). PENENTU INFLASIDIINDONESIA;JUMLAH UANG BEREDAR? Jurnal
Ekonomidan StudiPembangunan,147.
Badan KebijakanFisikal KementrianKeuanganRI.(2011).KajianEkonomi danKeuangan. Ekonomi
Keuangan,4.
Badan PusatStatistik.(2017, 12 4). IndeksHarga Konsumen dan InflasiBulanan Indonesia. Retrieved
fromBadan PusatStatistik:https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/907
Bank Indonesia.(2017,11 30). Inflasi.RetrievedfromBankIndonesia:
http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx
Bank Indonesia.(2017). Inflasi.RetrievedfromBankIndonesia:
http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx
Bank Indonesia.(2017).Uang Beredar(M2) dan Faktoryang Mempengaruhi.BankIndonesia,1.
BeritaResmi BPSProvinsi Papua.(2017).PerkembanganIndeksInflasiHargaKonsumeni KotaJayapura
dan Marauke Juni 2017. BPS ProvinsiPapua,1.
BeritaResmi StatistikBPSNusaTenggaraTimur.(2017). PerkembanganIndeksHargaKonsumen /Inflasi
Juni 2017 NTT. BPSProvinsiNusa Tenggara Timur,1.
Gunawan,A.H. (1991). Anggaran Pemerintah Dan InflasiDiIndonesia. Jakarta:PTGramediaPustaka
Utama.
Hartato. (2014). ANALISISFAKTOR –FAKTORYANG MEMPENGARUHI INFLASI. Artikel PublikasiUMY
Surakarta,9-10.
Jarwatik,I.(2012). PenggunaanMetode Kooperatif TeamGame TournamentUntukMeningkatkanHasil
BelajarSiswaPadaMata PelajaranEkonomi Kompetensi DasarMendiskripsikanInflasi dan
IndeksHarga PadaSiswaKelasXdi SMA RheresianaSalatiga. UKSW,61.
KantorPerwakilanBankIndonesiaMaluku.(2017).KajianEkonomi danKeuanganRegional Provinsi
Maluku. BankIndonesia,1.
KantorPerwakilanBankIndonesiaPapuaBarat.(2017). KajianEkonomi danKeuanganRegionalPapua
Barat Bulan Agustus 2017. BankIndonesia,29.

21. 20
KBBI DaringKemendikbud.(n.d.). KBBI.RetrievedfromKBBIKemendikbud:
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deflasi
Riadi,M. (2015, 2 25). Definisi APBD. RetrievedfromKajianPustaka:
http://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-dan-fungsi-apbd.html
Riduansyah,M.(2003). Kontribusi PajakDaerahdanRetribusi DaerahTerhadapPendapatanDaerah
(PAD) danAnggaranPendapatanBelanjaDaerah(APBD) GunaMendukungpelaksanaOtonomi
Daerah . UniversitasIndonesia,1.
Setiawan,A.(2014). PerbandinganKarakteristikInslasi Kota-KotaDi IndonesiaBagianTimurSebelum
Dan SesudahKrisisMoneter1998. UKSW,1.
Tim AdvisoryEkonomi danKeuangan.(2017).KajianEkonomi danKeuanganRegional MalukuUtara.
BankIndonesia,43.

22. 21