POLITIK DAN PERUNDANGAN

1. 3

2. 1. Latar belakang
Politik hukum dan perundang-undangan satu negara
berbeda dengan politik hukum negara yang lain karena
adanya perbedaan latar belakang kesejarahan,
pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan
political will dari masing-masing pemerintah.
2. Tujuan:
(1) Menjelaskan kajian politik hukum dan perundang-
undangan secara politis.
(2) Menjelaskan kajian politik hukum dan perundang-
undangan secara filosofis.
(3) Menjelaskan materi utama politik hukum.
(4) Menjelaskan hakekat hukum dalam konteks politik
hukum.
(5) Menjelaskan fungsi hukum materil dalam konteks
politik hukum.

3. Extention 5’
Penguatan materi
Reflection 5’
Evaluasi tujuan
Introduction 10’
1. Latar belakang
2. Tujuan
3. Langkah pembelajaran
Connection 30’
1. Pembentukan kelompok
2. Diskusi kelompok
3. Membaca literatur
Application 50’
1. Presentasi
2. Tanya jawab
3. Simpulan

4. 1. Jelaskan kajian politik hukum dan
perundang-undangan secara politis !
2. Jelaskan kajian politik hukum dan
perundang-undangan secara filosofis !
3. Jelaskan hakekat hukum dalam konteks
politik hukum !
4. Jelaskan fungsi hukum materil dalam
konteks politik hukum !

5. 1. Kelas dibagi menjadi 4 kelompok kecil
2. Setiap kelompok mencari informasi terkait
dengan Pertanyaan Kunci baik dari buku,
internet, maupun sumber lain

6. 1. Setiap kelompok mempresentasikan hasil
diskusi mereka dalam pleno kelas
2. Kelompok lain memberikan tanggapan
terhadap hasil presentasi kelompok
presenter
3. Pleno kelas membuat rangkuman terhadap
materi yang sudah dipelajari

7. 1. Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai ?
2. Tujuan pembelajaran mana yang belum
tercapai ?

8. 1. Dimensi politis dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan
yang erat sekali antara hukum dan politik, bahkan ada yang
melihat law as a political instrument yang kemudian menjadi
lebih berkembang dan melahirkan satu bidang kajian tersendiri
yang disebut politik hukum yang kelihatannya dapat mengarah
pada perlunya apa yang disebut political gelding van het recht
atau dasar berlakunya hukum secara politik, disamping apa
yang ada sekarang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis,
dan landasan filosofis.
2. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari
hukum sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan
merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis, yaitu
apa yang dinamakan filsafat hukum
3. Hakekat hukum dalam konteks politik hukum sebagai peraturan
perundang-undangan yang berpangkal tolak pada Undang
Undang Dasar.
4. Fungsi hukum materil dalam konteks politik hukum hanya
dipergunakan untuk mempertajam analisis terhadap undang-
undang dalam arti formal