Pengertian ,Istilah,Tujuan,Fungsi,Sifat,Macam,Unsur,Jenis,Aspek Tentang Konstitusi Serta Perkembangannya Di Indonesia,

1. KONSTITUSI
OLEH KELOMPOK 1
GEDE BAGAS DWIPAGUNAZIDANE FADLILADAM
SUCI AULYA SAQINAH
RIKA RIALNI HAS
ABITIAN PRIYA NOUVADIL
DEVIDA MITA MARCELIA
KHANIFA NUR ISNAINI
PRESENTASI TENTANG

2. ISTILAH
KONSTITUSI
Istilah konstitusi berasal dari
bahasa Perancis, yaitu
constituer yang berarti
membentuk, maksudnya yaitu
membentuk suatu negara.
Pengertian konstitusi pada
intinya adalah suatu
pernyataan tentang bentuk
dan susunan suatu negara,
yang dipersiapkan sebelum
maupun sesudah berdirinya
negara yang bersangkutan.
X

3. PENGERTIAN
KONSTITUSI
MENURUT PARAAHLI
• Miriam Budiardjo
Konstitusi adalah keseluruhan
peraturan-peraturan, baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis,
yang mengatur secara mengikat
tentang cara penyelenggaraan
pemerintahan dalam suatu negara.
• K. C. Wheare
Konstitusi adalah keseluruhan
sistem ketatanegaraan suatu
negara yang berupa kumpulan
peraturan yang membentuk,
mengatur, atau memerintah dalam
pemerintahan suatu negara.
• Chairul Anwar
Konstitusi adalah fundamental law
tentang pemerintahan suatu
negara dan nilai-nilai

4. PENGERTIAN
KONSTITUSI
MENURUT PARAAHLI
• Sri Soemantri
Konstitusi berarti suatu naskah
yang memuat suatu bangunan
negara dan sendi-sendi sistem
pemerintahan negara.
• E. C. W Wade
Bahwa yang dimaksud dengan
konstitusi adalah naskah yang
memaparkan rangka dan tugas-
tugas pokok dari badan-badan
pemerintahan suatu negara dan
menentukan pokok-pokok cara
kerja badan tersebut.
• Herman Heller
Arti konstitusi lebih luas daripada
UUD. Konstitusi tidak hanya
bersifat yuridis tetapi juga
sosiologis dan politis.

5. KETENTUAN UUD
MENURUT MIRIAM BUDIHARDJO
• Organisasi negara meliputi pembagian
kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan
yudikatif antara pemerintah pusat/federal
dengan pemerintah daerah/negara
bagianKonstitusi dianggap sebagai kesatuan
yang mencakup semua bangunan hukum dan
semua organisasi yang ada dalam negara dan
terlihat bentuk negara, bentuk pemerintahan,
dan sistem pemerintahan dari suatu negara.
• Ada HAM, karena konstitusi lahir, tidak lepas
dari usaha perubahan dari negara yang otoriter
kepada negara yang menjamin hak-hak rakyat.
• Ada prosedur perubahan UUD karena
kehidupan masyarakat dalam ketatanegaraan
berubah mengiringi dinamika kehidupan
zaman sehingga dimungkinkan UUD terbuka
menerima perubahan zaman.

6. TUJUAN
KONSTITUSI
• Membuat
batasan
kekuasaan bagi
penyelenggara
negara agar tidak
bertindak
sewenang-
wenang.
• Memberikan
perlindungan
terhadap hak
asasi manusia.
• Memberikan
pedoman bagi
penyelenggaraan

7. FUNGSI
KONSTITUSI
• Sebagai sumber hukum
tertinggi.
• Sebagai alat untuk
membatasi kekuasaan
penyelenggaraan negara.
• Sebagai pelindung hak asasi
manusia dan kebebasan
rakyat di dalam suatu negara.
• Sebagai piagam lahirnya
suatu negara.
• Sebagai sarana untuk
mengendalikan masyarakat.
• Sebagai simbol persatuan
rakyat di suatu negara.

8. SIFAT-SIFAT KONSTITUSI
• Konstitusi bersifat fleksibel, artinya konstitusi dapat
berubah melalui prosedur seperti membuat UU dan
disesuaikan dengan perkembangan zaman.
• Konstitusi bersifat kaku (rigid), yaitu UU yang sulit atau
tidak bisa diubah sampai kapan pun atau hanya dapat
diubah melalui prosedur yang berbeda dengan
prosedur membuat UU.
• Konstitusi Tertulis
Disebut juga dengan UUD. Konstitusi
tertulis adalah suatu naskah/dokumen
yang di dalamnya terdapat penjelasan
kerangka dan tugas-tugas pokok dari
badan-badan pemerintah, serta
menentukan bagaimana cara kerja
badan pemerintahan tersebut.
• Konstitusi Tidak Tertulis
Disebut juga dengan istilah konvensi.
Konstitusi tidak tertulis adalah suatu
aturan/norma yang tidak tertulis yang
telah ada dan dilaksanakan di dalam
penyelenggaraan negara.
MACAM-MACAM KONSTITUSI
MENURUT C.F. STRONG
3 UNSUR YANG TERMUAT DALAM
KONSTITUSI MENURUT C.F. STRONG
• Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan
pemerintahan.
• Prinsip-prinsip mengenai hak-hak warga
negara.

9. 3 JENIS NILAI KONSTITUSI
YANG SESUAI DENGAN PASAL-PASAL
• Konstitusi yang mempunyai nilai Normatif
Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh
suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut
bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi
juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dan
dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
• Konstitusi yang mempunyai nilai Nominal
Konstitusi yang yang mempunyai nilai nominal
berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi
kenyataannya kurang sempurna. Sebab pasal-pasal
tertentu dari konstitusi tersebut dalam
kenyataannya tidak berlaku.
• Konstitusi yang mempunyai nilai Semantik
Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik jika
konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku,
namun dalam kenyataannya hanya untuk
memberikan bentuk dari tempat yang telah ada,
dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan
politik.dalam pelaksanaannya hanyalah
dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

10. 2 ASPEK PANDANGAN
KONSTITUSI DALAM SUATU
NEGARA
ASPEK HUKUM
Pertama, konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai
derajat tertinggi (supremasi).Dasar pertimbangan supremasi
konstitusi itu adalah karena beberapa hal:
• Konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang-Undang
atau lembaga-lembaga;
• Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari
rakyat, kekuatan berlakunya dijamim oleh rakyat, dan
harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat untuk
kepentingan mereka;
• Dilihat dari sudut hukum yang sempit yaitu proses
pembuatannya ditetapkan oleh lembaga atau badan
yang diakui keabsahannya.
• Superioritas konstitusi mempunyai daya ikat bukan saja
bagi rakyat/warga negara tetapi termasuk juga bagi
para penguasa dan bagi badan pembuat konstitusi itu
sendiri.

11. ASPEK MORAL
Kedua, jika konstitusi dilihat dari aspek moral landasan fundamental, maka
konstitusi berada di bawahnya. Dengan kata lain, konstitusi tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Oleh karena itu
dilihat dari ‘constitutional phyloshofi’, apabila aturan konstitusi bertentangan
dengan etika moral, maka seharusnya konstitusi dikesampingkan.Contohnya
adalah seandainya konstitusi melegalisir sistem apartheid, dengan sendirinya
ia bertentangan dengan moral.Berkait dengan masalah supremasi konstitusi, yaitu berkenaan dengan
adanya kemungkinan perubahan konstitusi atau UUD. bahwa tidak semua
negara memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada Undang Undang
Dasar daripada undang-undang dalam arti formal.Menurut KC Wheare,
dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (supreme) ada
semacam jaminan bahwa:
“Konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi
tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan.
Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan
pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan
baik maka perubahannya pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses
dan prosedur yang khusus dan istimewa”.
2 ASPEK PANDANGAN
KONSTITUSI DALAM SUATU
NEGARA

12. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, keberadaan Konstitusi
telah mmengalami beberapa perubahan seperti :
1. Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 (Masa berlakunya UUD 1945)
Menurut UUD 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh
MPR yang merupakan lambang tertinggi negara. Berdasarkan UUD 1945, MPR
terdiri dari DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Mereka mempunyai
wewenang untuk menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat presiden
dan wakilnya, serta mengubah UUD. Soekarno dan Hatta terpilih menjadi
presiden pertama dan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial, artinya
kabinet bertanggung jawab pada presiden. Pada masa ini, terbukti bahwa
konstitusi belum dijlankan secara murni dan konsekuen. Sistem ketatanegaraan
berubah-ubah.
2. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
Masa berlakunya UUD Republik Indonesia Serikat. Sebagai rasa ketidakpuasan
Bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia terjadilah agresi oleh Belanda
pada tahun 1947 dan 1948. Dengan keinginan Belanda untuk memecahbelah NKRI
menjadi Negara Federal agar mudah dikuasai. Akhirnya disepakati untuk
mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan menghasilkan tiga
persetujuan :
a) Mendirikan Negara Indonesia Serikat
b) Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI
INDONESIA

13. PERKEMBANGAN
KONSTITUSI DI
INDONESIA
3. Periode 5 Juni 1959 - 19 Oktober
1999
Periode ini UUD 1945 diberlakukan
kembali dengan dasar Dekrit Presiden
5 Juli 1959, yang merubah sistem
ketatanegaraan, Presiden yang
sebelumnya hanya menjadi Kepala
Negara selanjutnya juga berfungsi
sebagai Kepala Pemerintahan dibantu
Menteri Kabinet.Babak baru
Pemerintah Orde Baru dimulai, sistem
ketatanegaraan sudah berdasar
Konstitusi, Pemilu dilaksanakan setiap
5 tahun sekali, Pembangunan Nasional
berjalan dengan baik. Namun di sisi
lain terjadi Kediktatoran yang luar
biasa dengan alasan demi
terselenggaranya stabilitas Nasional
dan Pembangunan Ekonomi, sehingga
Sistem Demokrasi yang dikehendaki
UUD 1945 tidak berjalan dengan baik.
4. Periode 19 Oktober 1999 - 10 Agustus
2002
Pada masa ini berlaku pelaksanaan
perubahan UUD 1945 sebagai implementasi
tuntutan reformasi yang berkumandang
pada tahun 1998, sehingga nilai - nilai dan
prinsip – prinsip demokrasi di NKRI
diterapkan dengan baik. Selanjutnya MPR
menetapkan lima kesepakatan, yaitu :
-Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
-Tetap mempertahankan NKRI
-Mempertegas sistem pemerintahan
Presidensial
- Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal –
5. Periode 10 Agustus 2002 - sekarang masa
berlaku UUD 1945
Pada masa ini, tentunya demokrasi lebih
terjamin karena perubahan UUD 1945
dilakukan dengan hati-hati.lembaga legislatif
(MPR yang terdiri dari DPR dan DPD),
lembaga Yudikatif (MA, MK, KY), lembaga
Audit (BPK). Pelaksanaan otonomi daerah
lebih rinci sehingga pembangunan disegala
bidang dapat terlaksana secara merata.
Jaminan hak asasi manusia dijamin lebih baik
dan diurai lebih rinci.partai politik bebas
berdiri asalkan harus berasaskan sesuai
dengan kehendaknya dan tidak bertentangan

14. SEBAB TERJADINYA PERUBAHAN
KONSTITUSI DI INDONESIA
Terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor
eksternal dan internal.
FAKTOR EKSTERNAL
Negara asing khususnya Belanda, mempropaganda agar Indonesia
tidak menjadi Negara Kesatuan tetapi Negara Serikat. Perubahan
Konstitusi berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan, sejak awal
pancasila dan UUD 1945 tidak berjalan mulus karena kolonialis
Belanda selalu ingin menancapkan kekuasaannya.
FAKTOR INTERNAL
Keadaan yang mempengaruhi konstitusi Indonesia juga berasal dari
Indonesia sendiri dalam hal menjalankan sistem ketatanegaraan.
Situasi yang genting bisa mempengaruhi perubahan konstitusi,
karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik,
pemerintah kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan
pemerintahan. Maka melalui Dekrit Presiden kembali menggunkan
UUD 1945. Perubahan konstitusi sangat dimungkinkan karena di
dalam UUD 1945 sendiri mengatur prinsip dan mekanisme

15. SEKIAN DARI KAMI
TERIMAKASI
HSUCI AULYA SAQINAH
195120600111054
GEDE BAGAS DWIPAGUNA
195120600111051
ABITIAN PRIYA NOUVADIL
195120600111057
ZIDANE FADLIL ADAM
195120600111053
RIKA RIALNI HAS
195120600111055
DEVIDA MITA MARCELIA
195120600111058
KHANIFA NUR ISNAINI
195120600111059