Basic

2. LATAR BELAKANG

3. DASAR HUKUM
• UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA;
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL;
• PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI NOMOR
12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

4. TUJUAN
Pelatihan Dasar Calon PNS diselenggarakan untuk
membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS
yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku
displin PNS, nilai- nilai dasar PNS, dan pengetahuan
tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta
menguasai bidang tugasnya sehingga mampu
melaksanakan tugas dan perannya secara profesional
sebagai pelayan masyarakat.

5. KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
• Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS;
• Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam
pelaksanaan tugas jabatannya;
• Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS
dalam kerangka NKRI;
• Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang
dibutuhkan sesuai bidang tugas.

6. THEWORLDWIDEGOVERNANCE
INDICATORS
Voce and
Accountability
Political
stability and
Absence of
Violence
Government
Effectiveness
Regulatory
Quality
Rule Of Law
Control of
Corruptions

7.  The quality of public services,
 The quality of the civil service
 the degree of its independence from political pressures,
 the quality of policy formulation and implementation,
 the credibility of the government's commitment to such policies.
EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank) 5

8. Menguatkan Tiga Kelemahan
Sektor Publik

9. INEFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA
PERC: Political and Economic Risk Consultancy

10. Sosok ASN Berkelas dunia?
• Profesional: kompeten, tunduk pada etika profesi, dan
mampu memanfaatkan iptek.
• Integritas: trustworthy, mampu mengelola
konflik kepentingan, dan imparsial
• Orientasi kepublikan: menempatkan kepentingan
publik diatas yang lain, bertindak lintas institusi dan
tingkat pemerintahan (whole-of-government)
• Budaya pelayanan yang tinggi: kepentingan dan
kepuasan warga sebagai kriteria pengambilan
keputusan, mindset sebagai agen/ abdi warga
• Wawasan global; outward looking dan mampu
membaca perubahan lingkungan strategis, termasuk
lingkungan global.

11. PEMBANGUNAN SDM APARATUR
23
• Fakta dunia kerja saat ini: “one workplace,
multiple generations”. Potret generasi kerja ASN
dimotori oleh Generasi Baby Boomers (30%),
Generasi X (30%) dan Generasi Y (40%).
• Estimasi thn. 2025: 75% generasi kerja dunia
dimotori generasi Y (generasi millenia), yang
berkarakter: penguasaan IT, kecepatan & efisiensi
kerja, inovasi berkelanjutan.
• Pegawai ASN harus mampu mengimbangi
dinamika & tuntutan global dengan terus
mengembangkan kompetensi dan mentalitas
panutan yang dibangun secara terprogram,
integratif dan berkelanjutan.

12. 3 Tantangan ASN kedepan
Memiliki
perspektif whole-
of–government,
yaitu memahami
dan mencari
solusi terhadap
masalah berbasis
pada pandangan
yang koheren
dari kepentingan
pemerintah
secara
keseluruhan
Mempunyai
perspektif
multicultural dan
kecakapan
mengelola
keragaman.
Aparatur sipil
negara berkelas
dunia, world class
civil service

13. Pemberdayaan ASN?
• Pegawai ASN adalah aset bukan faktor produksi,
peningkatan kompetensi ASN menjadi belanja
modal, bukan belanja pegawai
• Mindset pegawai; pelayan, outward looking,
berpikir lintas dan menyeluruh (whole-of-
government perspective)
• Sikap: inovatif (insentif dan basis legal),integer
(mampu menunjukan integritas)
• Prilaku: peduli (care) pada warganya, helpful, dan
mampu bertindak mengelola keragaman

14. THE ADAPTIVE LEADERSHIP PROCESS

15.  Berbasis padakompetensi
yang harusdimiliki
 Bertujuanuntukmencapai
kompetensiyang harus
dipenuhi
 Menggunakanmetode
pembelajaran inovatif
 Mendorong berpikirkreatif(berorientasi
padakebaruan,kebermanfaatan,dan
memberikansolusi)
 Membuahkanperilakubaru(carabekerja
inovatifyang lebihcepatdanlebih baik)
 Menghasilkan karyaciptayang mampu
menjadisolus, lebih bermanfaat,
berkesinambungan dandapat direplikasi
Pelayananpublik
kelassatu(first-
classpublic
services)
 Permasalahan yang
dihadapi pemerintah
semakin kompleks
 Tuntutankinerja
tinggi bagisetiap
ASN menjadi
keniscayaan
 Diperlukan
terobosandiklatdan
budaya kerjauntuk
menyikapinya
25

16. REKRUITMEN1
PENGEMBANGAN
PEGAWAI2
PROMOSI
KESEJAHTERAAN
3
4
MANAJEMEN
KINERJA5
DISIPLIN & ETIKA
PENSIUN
6
7
KEBUTUHAN DIDASARKAN ANJAB & ABK, SELEKSI PEGAWAI
ASN MENGGUNAKAN CAT
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, SDM APARATUR SBG ASET SHG
PERLU PENGEMBANGAN (DIKLAT, SEMINAR, KURSUS,
PRAKTEK KERJA & PERTUKARAN PNS-SWASTA)
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI), HAK SETIAP PEGAWAI
ASN YG MEMENUHI SYARAT
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO
PEKERJAAN & KINERJA
MENJAMIN OBJEKTIVITAS PEMBINAAN PEGAWAI ASN YG
DIDASARKAN PRESTASI DAN SISTEM KARIR, SERTA ADANYA
SANKSI ATASTDK TERCAPAINYA KINERJA
RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI
issue strate
SEMANGAT FULLY FUNDED
26

17. GAMBARAN RB DI 34 PROVINSI
B
• Sumut
• Sulut
• Malut
• Kaltara
• Papua
Barat
• Sultra
• Papua
B
B• Riau
• Jambi
• Sumsel
• Babel
• Bengkulu
• Banten
• Lampung
• NTB
• Kalsel
• Kalteng
• Sulbar
c
c • Aceh
• Kepri
• Sumbar
• DKI
• Jabar
• Jatim
• Bali
• NTT
• Kalbar
• Kaltim
• Sulteng
C
• DIY
• Jateng

18. 8 Area Perubahan RB

19. KURIKULUM PEMBELAJARAN

20. KURIKULUM PEMBENTUKAN
KARAKTER PNS
• Agenda Sikap Perilaku dan Displin PNS;
• Agenda Nilai–Nilai Dasar PNS;
• Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI;
• Agenda Habituasi.

21. KURIKULUM PENGUATAN KOMPENTENSI
TEKNIS BIDANG TUGAS
• Kompetensi Teknis Umum/Administrasi;
• Kompetensi Teknis Substantif.

22. PENYELENGGARAAN

23. TAHAP PENYELENGGARAAN
PNS
Profesional
yang
Berkarakter
Tahap I :
- Agenda Sikap Perilaku dan Displin PNS;
- Agenda Nilai–Nilai Dasar PNS;
- Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI
- Kompetensi Teknis Umum/Administrasi;
- Kompetensi Teknis Substantif.
- Evaluasi Rancangan Aktualisasi
Tahap II :
Agenda
Habituasi
Tahap III :
Evaluasi
Aktualisasi

24. - Agenda Sikap Perilaku dan Displin PNS;
- Agenda Nilai–Nilai Dasar PNS;
- Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI
- Kompetensi Teknis Umum/Administrasi;
- Kompetensi Teknis Substantif.
- Evaluasi Rancangan Aktualisasi
EVALUASI AKTUALISASI
AGENDA HABITUASI ( AKTUALISASI )
OFF CAMPUS
ON CAMPUS

25. PENGELOLA PELATIHAN
Pengelola Pelatihan Dasar CPNS Terdiri Dari :
1. Pejabat Administrasi
2. Pejabat Pengawas
Yang berasal dari BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

26. PENYELENGGARA PELATIHAN
Pengelola Pelatihan Dasar CPNS Terdiri Dari Pejabat
Pelaksana / Staf Yang Berasal Dari BKPSDMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

27. TENAGA PENGAJAR DIKLAT
• Penceramah adalah pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama atau yang lebih
tinggi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman
sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pelatihan pada pembelajaran Kebijakan
Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL;
• Pengajar adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan dan
memfasilitasi peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pengampu
materi (widyaiswara atau pegawai ASN lainnya), penguji (evaluasi akademik
dan evaluasi aktualisasi), dan pembimbing (coach dan mentor);

28. MENTOR DAN COACH
 Mentor dan Coach bertugas membimbing peserta selama pelaksanaan Aktualisasi
 Mentor adalah atasan langsung peserta.
 Coach adalah tenaga pembimbing yang memiliki kopetensi dalam :
1. Membekali peserta dengan kompetensi yang diperlukan selama tahap Aktualisasi
2. Memotivasi peserta melalui konsultasi selama pelaksanaan Aktualisasi

30. SARANA & PRASARANA DIKLAT

31. PRASARANA DIKLAT
• RUANG MAKAN
• RUANG SNACK
• ASRAMA
• RUANG DISKUSI
• PERPUSTAKAAN
• GRAHA / AULA
• MUSOLLAH
• RUANG FITNESS
• LAPANGAN OLAHRAGA
• TEMPAT PARKIR

32. RUANG MAKAN

33. RUANG SNACK

34. ASRAMA

35. RUANG DISKUSI
Ruang diskusi diperlukan/dimanfaatkan pada saat pembimbingan
yang diberika oleh Coach/Pembimbing kepada peserta secara
berkelompok dalam rangka penyusunan rancangan aktualisasi
dan aktualiasasi yang akan di seminarkan pada saat seminar
rancangan aktualisasi dan seminar aktualisasi, yang akan diuji /
diseminarkan didepan para penguji

36. RUANG KELAS

37. PERPUSTAKAAN

38. GRAHA / AULA

39. MUSOLLAH

40. RUANG FITNES

41. LAPANGAN OLAHRAGA

42. TEMPAT PARKIR

43. PRASARANA DIKLAT
• INFOCUS
• LOUD SPEAKER
• AIR CONDITIONER (AC)
• PAPAN TULIS
• MODUL PEMBELAJARAN
• PANDUAN KEDIKLATAN

44. EVALUASI DAN PELAPORAN

45. EVALUASI PENILAIAN PESERTA
Penilaian Terhadap Peserta Meliputi :
Evaluasi Akademik
Evaluasi Aktualisasi
Evaluasi Sikap Perilaku
Dan Evaluasi Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
Serta Evaluasi Akhir.

46. EVALUASI AKADEMIK
No. Aspek Bobot (10%)
1.
Mendeskripsikan rumusan kasus dan/atau masalah pokok, aktor yang terlibat
dan peran setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus. 3%
2.
Melakukan analisis terhadap:
A. Bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar pns,
dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran pns dalam nkri oleh
setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus.
B. Dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar pns dan pengetahuan
tentang kedudukan dan peran pns dalam nkri berdasarkan konteks
deskripsi kasus.
3%
3.
Mendeskripsikan gagasan-gagasan Alternatif pemecahan masalah berdasarkan
konteks deskripsi kasus.
4%

47. EVALUASI AKTUALISASI –
PENILAIAN RANCANGAN AKTUALISASI
No. Indikator
Bobot
(20%)
1. Kualitas penetapan isu 5%
2. Jumlah rencana kegiatan 3%
3. Kualitas rencana kegiatan 5%
4. Relevansi rencana kegiatan dengan Aktualisasi 5%
5. Teknik Komunikasi 2%
Jumlah 20%

48. L Uraian
4
Isu yang diangkat aktual dan berdampak pada unit
kerja atau cakupan yang lebih luas.
3 Isu yang diangkat aktual namun hanya berdampak pada individu.
2 Isu yang diangkat tidak aktual.
1 Tidak dapat dikategorikan sebagai isu.
 Kualitas Penetapan Isu
Level (L) kualitas penetapan isu adalah sebagai berikut:
EVALUASI AKTUALISASI –
PENILAIAN RANCANGAN AKTUALISASI

49. L Uraian
4 Terdapat 5 kegiatan atau lebih.
3 Terdapat 4 kegiatan.
2 Terdapat 3 kegiatan.
1 Terdapat 0-2 kegiatan.
 Jumlah Kegiatan
Level (L) jumlah kegiatan adalah sebagai berikut:
EVALUASI AKTUALISASI –
PENILAIAN RANCANGAN AKTUALISASI

50. L Uraian
4
Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan
tergambar jelas.
3
Kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan
tidak tergambar jelas.
2
Kegiatan yang dipilih kurang relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan
tahapan tergambar dengan jelas.
1
Kegiatan yang dipilih tidak relevan dengan penyelesaian isu,
penyusunan tahapan tidak tergambar dengan jelas.
 Kualitas kegiatan
Level (L) kualitas kegiatan adalah sebagai berikut:
EVALUASI AKTUALISASI –
PENILAIAN RANCANGAN AKTUALISASI

51. L Uraian
4
Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari
kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan.
3
Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI yang
mendasari kegiatan relevan dengan sebagian besar kegiatan yang telah ditetapkan.
2
Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari
kegiatan relevan dengan separuh kegiatan yang telah ditetapkan.
1
Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari
kegiatan relevan dengan sebagian kecil kegiatan yang telah
ditetapkan
 Relevansi kegiatan dengan Aktualisasi
Level (L) relevansi kegiatan dengan Aktualisasi adalah sebagai berikut:
EVALUASI AKTUALISASI –
PENILAIAN RANCANGAN AKTUALISASI

52. L Uraian
4
Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, dan mampu
merespons pertanyaan.
3
Peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, tetapi kurang
mampu merespons pertanyaan.
2
Peserta kurang mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dan kurang mampu
merespons pertanyaan.
1
Peserta tidak mampu mempresentasikan rancangan aktualisasi.
 Teknik Komunikasi
Level (L) teknik komunikasi adalah sebagai berikut:
EVALUASI AKTUALISASI –
PENILAIAN RANCANGAN AKTUALISASI

53. EVALUASI AKTUALISASI –
PENILAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
No. Indikator Bobot (30%)
1. Kualitas pelaksanaan kegiatan 5%
2. Kualitas aktualisasi 20%
3. Teknik komunikasi 5%
Jumlah 30%

54. L Uraian
4
Peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan
persetujuan pembimbing.
3
Peserta mampu melaksanakan sebagian besar
kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing.
2
Peserta mampu melaksanakan separuh kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan
persetujuan pembimbing.
1
Peserta mampu melaksanakan sebagian kecil
kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif dengan persetujuan pembimbing.
 Kualitas pelaksanaan kegiatan
Level (L) kualitas pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
EVALUASI AKTUALISASI –
PENILAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

55. L Uraian
4
Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari
kegiatan bermanfaat bagi stakeholder dan/atau pimpinan, berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi
dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi.
3
Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari
kegiatan hanya bermanfaat bagi stakeholder atau pimpinan, tetapi kontribusinya terhadap pencapaian
visi, misi dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi tidak tergambar dengan jelas.
2
Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari
kegiatan terjadi, tetapi tidak terurai dengan jelas.
1 Peserta mampu melaksanakan sebagian kecil kegiatan dan melahirkan gagasan kreatif
dengan persetujuan pembimbing.
 Kualitas Hasil Aktualisasi
Level (L) kualitas Aktualisasi adalah sebagai berikut:
EVALUASI AKTUALISASI –
PENILAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

56. L Uraian
4 Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu merespon pertanyaan.
3 Peserta mampu menjelaskan hasil aktualisasidengan baik, tetapi kurang mampu merespon pertanyaan.
2 Peserta kurang mampu menjelaskan hasil aktualisasidan kurang mampu
merespon pertanyaan.
1 Peserta tidak mampu mempresentasikan hasil aktualisasi.
 Teknik Komunikasi
Level (L) kualitas teknik komunikasi pada saat presentasi seminar hasil Aktualisasi adalah sebagai berikut:
EVALUASI AKTUALISASI –
PENILAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

57. Level Nilai
4 80,1 – 100
3 70,1 – 80
2 60,1 – 70
1 0 – 60
Nilai indikator rancangan aktualisasi dan pelaksanaan
aktualisasi yang diperoleh pada setiap level nilai ditetapkan
melalui nilai konversi dari masing-masing level sebagai
berikut:

58. EVALUASI SIKAP DAN PERILAKU
Evaluasi sikap perilaku dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran
agenda sikap perilaku dan disiplin PNS oleh Penyelenggara Lembaga Pelatihan
Pemerintah Terakreditasi dengan melakukan pemantauan sikap dan perilaku
peserta selama Pelatihan dengan bobot 10%

59. EVALUASI
PENGUATAN KOMPETENSI BIDANG TUGAS
Evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan setelah peserta
menyelesaikan pembelajaran pada kurikulum penguatan kompetensi teknis
bidang tugas. Penyelenggaraan evaluasi dilakukan oleh Instansi peserta melalui
unit yang mengelola pengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi.
Rekapitulasi perolehan nilai peserta pada kurikulum penguatan kompetensi
teknis bidang tugas diberikan bobot 20%.

60. EVALUASI AKHIR
Evaluasi akhir dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil evaluasi akademik,
evaluasi aktualisasi, evaluasi sikap perilaku, dan evaluasi penguatan kompetensi
teknis bidang tugas sesuai pembobotan masing-masing, sehingga menghasilkan
nilai akhir. Dalam menetapkan nilai akhir, Tim mempertimbangkan penilaian
deskriptif dari Pembimbing (coach dan mentor) dan penetapan nilai akhir.
Batas nilai kelulusan akhir (passing grade) adalah di
atas 70 (tujuh puluh).

61. EVALUASI PENILAIAN WIDYAISWARA
Evaluasi Pengampu Materi Dilakukan Oleh Peserta
• Aspek yang dinilai oleh peserta adalah:
• Penguasaan materi;
• Sistematika dan cara penyajian;
• Ketepatan waktu dan kehadiran;
• Penggunaan metode dan sarana pelatihan;
• Sikap dan perilaku;
• Kerapihan berpakaian;
• Cara menjawab pertanyaan dari peserta;
• Penggunaan bahasa;
• Pemberian motivasi kepada peserta; dan
• Kerjasama antar widyaiswara (dalam tim

62. EVALUASI PENILAIAN PENGELOLA DAN
PENYELENGARA
Untuk pengelola program Pelatihan, dengan indikator:
• Kesesuaian perencanaan dengan standar program
Pelatihan;
• Penyampaian rencana Pelatihan kepada Instansi Pembina Diklat.

63. SIM DIKLAT

64. NO JAM MULAI JAM AKHIR KETERANGAN
1 05.30 06.00 ASRAMA
2 07.15 07.30 KELAS
3 13.00 13.30 KELAS
4 21.30 22.30 ASRAMA
JADWALABSENSI PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

65. POLA PENDAMPINGAN
PELATIHAN DASAR CPNS

66. PENDAMPINGAN LATSAR CPNS
Pendampingan dalam Pelatihan Dasar CPNS
adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan
terhadap sikap perilaku peserta sehari-hari
selama pelatihan dengan mengembangkan
aspek jasmani, rohani dan spiritual

67. TUJUAN PENDAMPINGAN
Tujuan pendampingan dalam Pelatihan
Dasar CPNS adalah untuk untuk
meningkatkan kedisiplinan, menumbuhkan
jiwa kepemimpinan, memupuk kerjasama
antar peserta, dan meningkatkan
kemampuan menyampaikan gagasan atau
ide secara kritis.

68. WAKTU PENDAMPINGAN
Pendampingan dilaksanakan selama 18 hari
yaitu pada saat On Campus I, dimana
pelaksanaan pendampingan sudah dimulai
pada saat peserta melakukan registrasi di
Kampus.

69. PERSYARATAN PENDAMPING
Beberapa persyaratan petugas pendamping :
1. Warga Negara Indonesia
2. Pendidikan diutamakan minimal D3 dgn pengalaman 3 tahun
3. SDM petugas pendamping berasal dari : TNI, POLRI, LPP
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memiliki kemampuan keteladanan
6. Memiliki jiwa kepemimpinan
7. Menguasai metode pendampingan
8. Memiliki kemampuan teknis dalam melakukan tugas-tugas
pendampingan

70. TUGAS PENDAMPING
Beberapa tugas seorang petugas pendamping dalam Pelatihan
Dasar CPNS :
1. Membuat perencanaan tugas kegiatan pendampingan sesuai
dengan tujuan pendampingan
2. Melakukan pengawasan secara ketat dan membimbing
peserta untuk menyesuaikan dengan perubahan pola hidup
dan melaksanakan kewajibannya di asrama
3. Membangun kesadaran peserta untuk menghormati hak
azasi manusia, tidak melakukan pembedaan berdasarkan
SARA dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam
kampus

71. TUGAS PENDAMPING (LANJUTAN)
4. Mencatat prestasi dan pelanggaran yang dilakukan peserta
5. Melaporkan, berkoordinasi dengan unit-unit terkait serta
mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur
mengenai kondisi peserta
6. Mencatat sikap perilaku peserta sehari-hari dan
memberikan data dan informasi tentang sikap dan perilaku
peserta kepada penyelenggara pelatihan sesuai dengan
prosedur yang berlaku (format penilaian disesuaikan
dengan Perlan no. 12 Tahun 2018 dan catatan khusus sikap
perilaku peserta)

72. KODE ETIK PENDAMPING
1. Berikut kode etik pendamping Latsar CPNS :
2. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Menegakkan tata tertib kampus
4. Disiplin dalam melaksanakan tugas
5. Bersikap adil dalam melaksanakan kegiatan pendampingan
kepada peserta
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
7. Tidak menerima pemberian dalam bentuk dan tujuan apapun
8. Tidak melakukan tindak kekerasan (fisik dan verbal) dan
mengarah kepada intimidasi

73. KODE ETIK PENDAMPING (LANJUTAN)
9. Mempunyai wawasan yang luas
10.Mandiri, kreatif, inovatif dan disiplin
11.Memiliki tanggungjawab terhadap keselamatan peserta didik
12.Bersikap santun
13.Senantiasa berusaha menjadi panutan
14.Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar
15.Berpenampilan rapi dan sopan
16.Saling menghormati dan menghargai antar sesama pendamping

74. JADWAL PENDAMPINGAN

75. SANKSI
• Sanksi adalah suatu tindakan yang dikenakan kepada
peserta yang bertujuan untuk membentuk
kepribadian yang berdisiplin tinggi, menjaga
ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus,
mendidik tanggungjawab peserta terhadap perbuatan
yang dilakukan, menumbuhkan rasa empati dan
menciptakan suasana kondusif di lingkungan kampus.
• Pada pelatihan Dasar CPNS tidak diperkenankan
memberikan hukuman yang bersifat fisik.

76. SANKSI (LANJUTAN)
Jenis pelanggaran disiplin peserta dibagi menjadi 3 dan sanksi yang
diberikan:
1. Pelanggaran ringan
Sanksi pelanggaran ringan berupa : teguran lisan, pemberian tugas dan
pembinaan secara professional, educatif dan humanistik
2. Pelanggaran sedang
Sanksi pelanggaran sedang berupa : teguran tertulis, pemberian tugas
khusus yang mendidik.
3. Pelanggaran berat
Sanksi pelanggaran berat perlu koordinasi dan keputusan bersama antara
pendamping dan penyelenggara

77. WEWENANG PETUGAS PENDAMPING
1. Menentukan kebijakan/petunjuk umum tentang aktivitas dan
materi pendampingan
2. Memberikan teguran kepada peserta yang terbukti melakukan
pelanggaran
3. Menjatuhkan sanksi kepada peserta yang melanggar disiplin
4. Memberikan laporan kepada pimpinan lembaga pelatihan apabila
pelanggaran tergolong berat
5. Memberikan masukan, saran, pertimbangan kepada lembaga
pelatihan tentang berbagai hal yang perlu dan tidak perlu
dilakukan dalam rangka pendampingan

78. FORMULIR EVALUASI PESERTA OLEH PENDAMPING
(CPNS GOLONGAN II)

79. FORMULIR EVALUASI PESERTA OLEH PENDAMPING
(CPNS GOLONGAN III)

80. KETENTUAN LAIN DALAM PENDAMPINGAN
Beberapa hal teknis terkait pendampingan Latsar CPNS :
1. Pendampingan dilakukan oleh 2 orang petugas pendamping/hari
2. Petugas pendamping mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pendampingannya kepada Kepala Lembaga Pelatihan
Pemerintah Terakreditasi
3. Petugas pendamping dalam melaksanakan tugas pendampingan
bisa dalam bentuk team teaching atau shift

81. TERIMAKASIH