SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Sess I:
Gambaran Umum Struktur Renstra
SKPD
Disampaikan pada Bimtek Orientasi
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Pemkab Boyolali
13 Oktober 2015
Rutiana Dwi Wahyuningsih
Pusat Informasi Pembangunan Wilayah Universitas Sebelas
Maret
081329130583
daya saing Daerah
Pembangunan
peningkatan dan
pemerataan pendapatan
masyarakat
kesempatan kerja
lapangan berusaha
meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik
Perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah
diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional.
Sinkronisasi & Harmonisasai
capaian target
Koordinasi dlm thp dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi
pembangunan Daerah.
Amanat Nasional
dan Provinsi
Identifikasi permasalahan
urusan pemerintahan Kab.
Boyolali
Isu strategis per klp
bidang/urusan pemda
Isu strategis Kab. Boyolali?
Lingkungan
Strategis
Mencakup unsur: (1) peningkatan daya saing kab, (2) peningkatan
kesejahteraan masy antar wilayah dan antar klp masy; (3)
peningkatan kualitas pelayanan publik
UU no 23 th 2014 tentang Pemda
psl 272
(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada RPJMD.
(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.
(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan
pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.
UU no 23 th 2014 tentang Pemda psl 273
1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.
2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan
RKPD.
3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.
4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.
sesuaisesuai
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTAPENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA
Persiapan
Penyusunan
Rentra-SKPD
Musrenbang
RPJMD
Rancangan
Akhir RPJMD
Perda RPJMD
Rancangan
RPJMD
Pengolaha
n data dan
informasi
Perumusan
sasaran
Perumusan
Isu-isu
strategis
berdasarkan
tupoksi
Analisis
Gambaran
pelayanan
SKPD
SPM
Penelaahan
RTRW &
KLHS
Renstra-KL
& Renstra
SKPD
Provinsi
PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RPJMD
SE KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renstra-SKPD
Perumusan rencana
program, kegiatan,
indikator kinerja,
kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif
Perumusan indikator
kinerja SKPD yang
mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD
Rancangan
RENSTRA-
SKPD
VERIFIKASI
sesuaisesuai
Penyesuaian
Rancangan
Renstra-SKPD
TdkTdk
sesuaisesuai
Rancangan akhir
RENSTRA-SKPD
Penyempurnaan
Rancangan
Renstra-SKPD
Penetapan
Renstra SKPD
RENSTRA-
SKPD
VERIFIKASI
TdkTdk
sesuaisesuai
Perumusan Strategi
dan Kebijakan
KepalaKepala Daerahaerah KepalaKepala SKPDKepalaKepala SKPD
Visi/MisiVisi/Misi
Tujuan/Sasaran
Program PrioritasProgram Prioritas
ProgramProgram
Pembangunan DaerahPembangunan Daerah
ProgramProgram
Pembangunan DaerahPembangunan Daerah
RPJMDRPJMD
Tujuan/SasaranTujuan/Sasaran
ProgramProgram PrioritasPrioritasProgramProgram PrioritasPrioritas
“ secara langsung maupun
tidak langsung
mendukung atau
mewujudkan visi/misi
kepala daerah”
“ secara langsung maupun
tidak langsung
mendukung atau
mewujudkan visi/misi
kepala daerah”
“Program
pembangunan berisi
program-program
prioritas terpilih (top
priority) untuk
mewujudkan
visi/misi kepala
daerah (RPJMD)”RenRensstra SKPDtra SKPD
Program PrioritasProgram Prioritas
Penyelenggaraan Urusan
Pem. Daerah
Penyelenggaraan Urusan
Pem. Daerah
KegiatanKegiatan PrioritasPrioritas
HUBUNGAN KINERJA PEMB. DAERAHHUBUNGAN KINERJA PEMB. DAERAH
Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Visi/Misi Bupati/Walikota
terpilih dan Rencana-rencana dari Instansi Pemerintah yang lebih tinggi
Renstra Kementerian/
LPNK terkait
Rentra SKPD
Renja SKPD
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pasal 93 (Penyajian Rancangan Renstra – SKPD)
Sistematika Renstra SKPD
Sekurang-kurangnya memuat:
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Sistematika
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2. Sumber Daya SKPD
3. Kinerja Pelayanan SKPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis
Sistematika Renstra SKPD (2)
Apa yang dimaksud Gambaran Umum Pelayanan SKPD dan
data apa saja yang harus dikumpulkan?
• Gambaran tentang data dan informasi tentang tantangan pencapaian
indikator kinerja yang harus dicapai dan yang telah dicapai berdasar
tugas dan fungsi SKPD, serta hambatan dan dukungan yang dimikili
SKPD
• Data dan informasi yang harus dikumpulkan:
1. Struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar
untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD,
2. Data dan informasi tentang tuntutan capaian kinerja yg harus
dicapai pada level kab/kota, level provinsi, level nasional yang
diwajibkan dari RPJMN, Kemeterian/lembaga terkait untuk
menentukan target kinerja SKPD sebagai pemandu perumusan
program dan kegiatan
3. Data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian
yang telah dilaksanakan dalam Renstra - SKPD periode
sebelumnya sebagai titik tolak perencanaan target kinerja Renstra
selanjutnya
4. Data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi
masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik,
pemenuhan layanan publik, dan penyusunan regulasi dalam
lingkup kewenangan SKPD.
 Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka
waktu pelaksanaan Renstra K/L
 Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi
program prioritas
 Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka
waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi
 Program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja
serta lokasi program prioritas
Analisis Renstra K/L dan Renstra
SKPD Provinsi
Penelaahan KLHS
APA KLHS?
Rangkaian analisis sistematis utk memastikan
bahwa prinsip pemb berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dlm pemb
suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana
dan/atau program
BAGAIMANA
Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung
dan daya tampung sdh terlampaui maka
kebijakan, rencana dan program yg ada
wajib diperbaiki sesuai dg rekomendasi KLHS
No
Rencana Struktur
Ruang
Struktur
Ruang Saat
Ini
Indikasi
Program
Pemanfaatan
Ruang pada
Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh
Rencana
Struktur
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembang
an Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2
3
dst
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota....*)
Analisis Pohon Masalah
Pengembangan usaha lemah
Pendapatan rendah
Ketidak-berlanjutan pesanan
Produk kurang
memiliki brand image
Produksi tidak dapat memenuhi permintaan
pasar
Kapasitas produksi rendah Kurangnya informasi pasarKualitas produk rendah
Kurangnya atau
rendahnya kualitas
teknologi produksi,
serta bahan baku
Kurangnya keterkaitan
antara produsen,
Pemerintah,
dan Universitas
serta masyarakat
kurangnya tingkat kewirausahaan
(kemampuan manajemen,
pengalaman,
inovasi, & kebiasaan [daya juang,
Cara mengatasi resiko, kepercayaan)
akibat
Masalah Utama
Slide ini diambil dr paparan Dr. Nunuk Dwi Retnandari, dg tambhan informasi
Masalah
Pokok
Masalah
Spesifik
Isu Strategis
• Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD
adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang
dihadapi SKPD, diidentifikasi menggunakan pendekatan
ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi
gambaran pelayanan SKPD dalam upaya menciptakan
pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala
daerah.
• Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi
isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal
RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan publik,
telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS, Renstra
Kementerian/Lembaga/Renstra SKPD provinsi.
Permendagri nomor 54 tahun 2010 Lampiran 3
Penelaahan Isu Strategis
• Identifikasi
permasalahan
berdasar Tupoksi
• Telaah Visi, Misi dan
program kerja kepala
daerah terpilih
• Telaahan Renstra K/L
dan Renstra Propinsi
• Telaahan Rencana
tata ruang dan Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis
Kriteria isu Strategis
 Memiliki pengaruh yang
besar/signifikan terhadap pencapaian
sasaran pembangunan nasional;
 Merupakan tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah;
 Luasnya dampak yang ditimbulkannya
terhadap daerah dan masyarakat;
 Memiliki daya ungkit yang sigiifikan
terhadap pembangunan daerah;
 Kemungkinan atau kemudahannya
untuk dikelola; dan
 Prioritas janji politik yang perlu
diwujudkan
Tujuan
• pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk (mencapai visi, melaksanakan misi) memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang
dihadapi.
• biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu,
permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif
yang ringkas.
• Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan
suatu kata kerja (verb) yang menjelaskan arah
keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda
(noun) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian,
misalnya:
– Menurunkan angka pengangguran; dan
– Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan
langkah-langkah perumusan tujuan
• Mereview pernyataan visi dan misi SKPD;
• Mereview pernyataan tujuan pembangunan
jangka menengah dalam rancangan awal RPJMD
untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi SKPD;
• Mereview hasil perumusan isu-isu strategis SKPD;
• Merumuskan pernyataan tujuan dengan cara:
mendeskripsikan setiap pernyataan misi dalam
satu atau beberapa tujuan yang
menggambarkan kondisi atau keadaan yang
harus ada supaya pernyataan misi dapat
tercapai.
Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka
Menengah SKPD
• Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
• Perumusan sasaran perlu memperhatikan isu
strategis, indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi
SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta
profil pelayanan yang terkait dengan indikator
kinerja
Langkah yang Diperlukan dalam
Perumusan Sasaran
• Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah
yang telah dirumuskan;
• Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja
dari Rancangan Awal RPJMD yang menjadi tanggung jawab
SKPD;
• Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing
tujuan;
• Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari
setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator
kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang menjadi tugas dan fungsi SKPD; dan
• Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap
tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila
diperlukan.
Contoh : TEKNIK MENGURAI SASARAN
NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATO
R KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan SKPD
C. Strategi dan Kebijakan SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan
pernyataan strategi dan kebijakan SKPD
dalam lima tahun mendatang
Strategi dan Arah Kebijakan
• Merupakan rumusan perencanaan komperhensif
tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran
dengan efektif dan efisien
• Menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan,
sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja
hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi
tugas dan fungsi SKPD
• Menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan
fungsi SKPD
• Digunakan sebagai sarana untuk melakukan
tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi
Perumusan Strategi
• Rumusan strategi merupakan pernyataan-
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan
dalam serangkaian kebijakan.
• Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan
yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai
tambah (value added) bagi stakeholder layanan.
• Menunjukkan parameter (ukuran) utama yang
menunjukkan bagaimana strategi tersebut
menciptakan nilai (strategic objective). Supaya dapat
dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu
strategi
Prinsip-prinsip Pengembangan
Strategi
• Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gam-
baran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu
strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
• Strategi dapat menyeimbangkan berbagai
kepentingan yang saling bertolak-belakang;
• Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD
dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda
tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan
pemangku kepentingan;
• Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara
berkelanjutan dalam proses internal SKPD; dan
• Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan
saling melengkapi membentuk cerita atau skenario
strategi.
Perumusan Kebijakan
• Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,
agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
• Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:
– Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara
lebih rasional.
– Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit,
dan operasional;
– Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas
yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan
rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan
mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan
untuk mencapai sasaran; dan
– Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas
yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar
kepentingan umum.
VISI :Daerah
MISI I:Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 1 1. Sasaran 1.1
2. Sasaran 1.2
3. Dst…
1. Strategi 1.1
2. Strategi 1.2
3. Dst……..
1. Kebijakan 1.1
2. Kebijakan 1.2
3. Dst…
Tujuan 2 1. Sasaran 2.1
2. Sasaran 2.2
3. Dst…
1. Strategi 2.1
2. Strategi 2.2
3. Dst……
1. Kebijakan 2.1
2. Kebijakan 2.2
3. Dst…
Dst…… Dst…… Dst…… Dst……
MISI II : ............................................
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 1 1. Sasaran 1.1
2. Sasaran 1.2
3. Dst…
Strategi 1.1
Strategi 1.2
Dst……..
Kebijakan 1.1
Kebijakan 1.2
Dst…
Tujuan 2 1. Sasaran 2.1
2. Sasaran 2.2
3. Dst…
1. Strategi 2.1
2. Strategi 2.2
3. Dst……..
1. Kebijakan 2.1
2. Kebijakan 2.2
3. Dst…
Dst…… Dst…… Dst…… Dst……
Dst ....
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
Kondisi
Awal
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1. Meningkatkan
Kontribusi
sektor industri
dalam
perekonomian
Meningkatnya
Kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB
persentase
kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB (%)
31,6% 32,1% 32,3% 32,5%
32,5
%
32,6%
Meningkatnya
Pertumbuhan
Industri
Persentase
pertumbuhan
industri (%)
4,7% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%
Misi II : Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor
2. Meningkatkan
pertumbuhan
ekspor dan
pengendalian
impor
Meningkatnya nilai
ekspor non migas
Nilai kenaikan
ekspor non migas
(US $)
4.603 4.879 5.171 5.482
5.81
1
6.159
Menurunnya impor
produk konsumsi
Nilai penurunan
impor produk
konsumsi (US $)
5.186 5.134 5.082 5.032
4.98
1
4.931
3. Meningkatkan
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
pasar dalam
negeri
Menurunnya
peredaran barang
dan jasa yang tidak
sesuai standar
Persentase Jumlah
barang dan jasa
yang tidak sesuai
standar saat
dilakukan
pengawasan per
tahun
10-15% 10-15% 10-15% 10-15%
10-
15%
10-15%
Terwujudnya sistem
distribusi yang
efektif dan efisien
Disparitas harga
antarkab./kota 7 7 7 7 7 7
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
Kontribusi
sektor industri
dalam
perekonomian
Meningkatnya Kontribusi
sektor industri terhadap
PDRB
Strategi 1: Peningkatan
daya saing produk
industri
Peningkatan kualitas produk industri
Meningkatnya
pertumbuhan Industri
Pengembangan kemitraan usaha
industri
Peningkatan kualitas kelembagaan
Meningkatkan
pertumbuhan
ekspor dan
pengendalian
impor
Meningkatnya nilai ekspor
non migas
Strategi 2: Perluasan
pasar ekspor non
tradisional
Diversifikasi pasar ekspor
Peningkatan standar dan mutu produk
eskpor
Peningkatan promosi luar negeri
Menurunnya impor produk
konsumsi
Strategi 3: Peningkatan
penggunaan produk
dalam negeri
Pembinaan dan pengawasan terhadap
pemegang angka pengenal impor
Pencanangan gerakan “Aku Cinta
(produk) Indonesia”
Meningkatkan
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
pasar dalam
negeri
Menurunnya peredaran
barang dan jasa yang tidak
sesuai standar
Strategi 4: Peningkatan
pengawasan barang dan
jasa
Fasilitasi pembentukan lembaga
sengketa konsumen (BPSK)
Peningkatan tertib ukur
Peningkatan pengawasan terhadap SNI
wajib
Peningkatan pengawasan perlindungan
konsumen
Terwujudnya sistem
distribusi yang efektif dan
efisien
Strategi 5: Pengendalian
harga barang pokok dan
strategis
pengembangan jaringan distribusi
Kontinyuitas pemantauan harga
Peningkatan sarana dan prasaran
perdagangan
Contoh:
PROGRAM
• Program dipisahkan antara program pembangunan
daerah (untuk mencapai visi/misi) dan program-program
lain penyelenggaraan bidang urusan pemerintah daerah;
• Program merupakan tingkat kinerja pembanganan daerah
terpenting;
• Program prioritas dibuat spesifik tiap urusan/SKPD.
KEGIATAN
• Kegiatan merupakan berbagai out-put yang harus dicapai
untuk memenuhi target kinerja program;
• Menghitungnya Program pada tingkat kegiatan dapat
menggunakan dasar penentuan nilai anggaran (RKA-
SKPD).
Tugas &
fungsi
Pembangu
nan bid
SKPD
Ukuran
Pencapaian
(indikator):
1. Level
Daerah
2. Internal
SKPD
Nomenklat
ur program
SKPD yg
ada?
membuatan
urutan logis
indikator untk klp
program/keg
membuatan
urutan program
dan kegiatan
beserta
indikatornya
Urutan penyusunan logika kerja program pembangunan
oleh SKPD
Dikonversi
Diurai
Dilengkapi
TEHNIK MENGURAI PROGRAM MENJADI KEGIATAN ?
Contoh : TEKNIK MENGURAI PROGRAM
Penyebab Masalah
Apa yg dibutuhkan
Dikonversi mjd KEGIATAN
Sasaran
• Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
• Meningkatnya pertumbuhan Industri
No. Strategi/Kebijakan Program/kegiatan Indikator Kinerja
Strategi 1: Peningkatan daya saing produk industri
1. Penguatan struktur
industri
Program
pengembangan
industri logam, mesin,
dan tekstil
Kontribusi sector industri pengolahan terhadap
PDRB
Pertumbuhan industri
-Besar
-Kecil dan menengah
Jumlah klaster logam, mesin, tekstil
Persentase kemampuan sentra ILMT menjadi
pemasok industri besar
- Kegiatan
pengembangan
klaster industri
tekstil dan sentra
produk tekstil
Jumlah SDM IKM Tekstil dan produk tekstil yang
meningkat pengetahuan dan ketrampilan.
kualitas. dan kreatifitasnya (IKM)
Jumlah Pelatihan teknis pencegahan pencemaran
lingkungan bagi IKM TPT (IKM)
Jumlah peningkatan kualitas produk TPT melalui
fasilitasi bantuan peralatan (KUB
Jumlah IKM yang mengikuti gelar batik nusantara
( IKM )
Contoh”
Tujua
n
Sasar
an
Indika
tor
Sasar
an
Kode
Progra
m dan
Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD
Penanggun
gjawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
Renstra
SKPD
targ
et
Rp
targ
et
Rp
targ
et
Rp
targ
et
Rp
targ
et
Rp
targ
et
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
(19
)
(20) (21)
Tujua
n 1
Sasar
an 1
Progra
m .......
.........
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD...........................*)
Provinsi/ Kabupaten/Kota.......................**)

More Related Content

What's hot

Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRusman R. Manik
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Dadang Solihin
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaDadang Solihin
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Dadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanhoyin rizmu
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 

What's hot (20)

Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
Kebijakan Umum Penyusunan RPJPD
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
Peningkatan Kompetensi dan Etos Kerja Pengawasan DPRD dalam Menilai dan Menga...
 
JFP
JFPJFP
JFP
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
IKK Pemerintahan
IKK PemerintahanIKK Pemerintahan
IKK Pemerintahan
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 

Viewers also liked

Telaahn staff
Telaahn staffTelaahn staff
Telaahn staffLeo Josep
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalTelaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalSisca Yoliza
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDDadang Solihin
 
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010 Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010 Dadang Solihin
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Telaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerTelaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerSisca Yoliza
 

Viewers also liked (11)

Telaahn staff
Telaahn staffTelaahn staff
Telaahn staff
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalTelaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paserTelaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
 
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010 Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Telaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerTelaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputer
 

Similar to Struktur Renstra SKPD

Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalDadang Solihin
 
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rthLakodi Muhlis
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
 
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMDSinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMDDadang Solihin
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Dadang Solihin
 
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesiapaparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesiapuniaadnyana1
 
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdfCARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdfsudarmono33
 
juknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdfjuknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdfIrwan Dharmawan
 
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017nurul861330
 
Penyusunan Renstra DPRD
Penyusunan Renstra DPRDPenyusunan Renstra DPRD
Penyusunan Renstra DPRDDadang Solihin
 
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIKPenyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIKDadang Solihin
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...ErnaRachmawati6
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...veteranSiliwangi
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...Dadang Solihin
 
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptxinun6
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptmateri Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptArya Biase
 

Similar to Struktur Renstra SKPD (20)

Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Mekanisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMDSinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
Sinkronisasi RKPD dengan Renstra SKPD dan RPJMD
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
 
Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010
 
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesiapaparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
paparan ekonomi kabupaten kota di indonesia
 
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdfCARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
CARA PENYUSUNAN RENSTRA.pdf
 
juknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdfjuknis renstra pemda.pdf
juknis renstra pemda.pdf
 
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
renstra strategis berdasarkan kemendagri tahun 2017
 
Penyusunan Renstra DPRD
Penyusunan Renstra DPRDPenyusunan Renstra DPRD
Penyusunan Renstra DPRD
 
Renstra BNN 2015-2019
Renstra BNN 2015-2019Renstra BNN 2015-2019
Renstra BNN 2015-2019
 
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumenSumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
 
Kkp renja
Kkp renjaKkp renja
Kkp renja
 
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIKPenyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
 
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
Mahardhika_Mulya_Adi_Pamungkas_-_Analis_Kebijakan_Subdit_Perencanaan_dan_Eval...
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah melalui Sinkronisasi Dokumen Perencana...
 
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptmateri Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
 

More from 93220872

Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL93220872
 
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJAMATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA93220872
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I93220872
 
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca PerdaganganStrategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan93220872
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201993220872
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
Pengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAPPengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAP93220872
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 201993220872
 
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengahProgram dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah93220872
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN93220872
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal93220872
 
Buku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARASBuku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARAS93220872
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD 93220872
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD93220872
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 93220872
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 201793220872
 
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 perobahan pola pikir ( ice breaking) perobahan pola pikir ( ice breaking)
perobahan pola pikir ( ice breaking)93220872
 
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)93220872
 
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian GratifikasiMembangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi93220872
 

More from 93220872 (20)

Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJAMATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca PerdaganganStrategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Pengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAPPengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAP
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
 
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengahProgram dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
 
Buku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARASBuku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARAS
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
 
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 perobahan pola pikir ( ice breaking) perobahan pola pikir ( ice breaking)
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN ( CEE)
 
LHKASN
LHKASNLHKASN
LHKASN
 
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian GratifikasiMembangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Recently uploaded (12)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

Struktur Renstra SKPD

  • 1. Sess I: Gambaran Umum Struktur Renstra SKPD Disampaikan pada Bimtek Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Pemkab Boyolali 13 Oktober 2015 Rutiana Dwi Wahyuningsih Pusat Informasi Pembangunan Wilayah Universitas Sebelas Maret 081329130583
  • 2. daya saing Daerah Pembangunan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat kesempatan kerja lapangan berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik Perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sinkronisasi & Harmonisasai capaian target Koordinasi dlm thp dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.
  • 3. Amanat Nasional dan Provinsi Identifikasi permasalahan urusan pemerintahan Kab. Boyolali Isu strategis per klp bidang/urusan pemda Isu strategis Kab. Boyolali? Lingkungan Strategis Mencakup unsur: (1) peningkatan daya saing kab, (2) peningkatan kesejahteraan masy antar wilayah dan antar klp masy; (3) peningkatan kualitas pelayanan publik
  • 4. UU no 23 th 2014 tentang Pemda psl 272 (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.
  • 5. UU no 23 th 2014 tentang Pemda psl 273 1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. 3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.
  • 6. sesuaisesuai PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTAPENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA Persiapan Penyusunan Rentra-SKPD Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Perda RPJMD Rancangan RPJMD Pengolaha n data dan informasi Perumusan sasaran Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Analisis Gambaran pelayanan SKPD SPM Penelaahan RTRW & KLHS Renstra-KL & Renstra SKPD Provinsi PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Rancangan RENSTRA- SKPD VERIFIKASI sesuaisesuai Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD TdkTdk sesuaisesuai Rancangan akhir RENSTRA-SKPD Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD Penetapan Renstra SKPD RENSTRA- SKPD VERIFIKASI TdkTdk sesuaisesuai Perumusan Strategi dan Kebijakan
  • 7. KepalaKepala Daerahaerah KepalaKepala SKPDKepalaKepala SKPD Visi/MisiVisi/Misi Tujuan/Sasaran Program PrioritasProgram Prioritas ProgramProgram Pembangunan DaerahPembangunan Daerah ProgramProgram Pembangunan DaerahPembangunan Daerah RPJMDRPJMD Tujuan/SasaranTujuan/Sasaran ProgramProgram PrioritasPrioritasProgramProgram PrioritasPrioritas “ secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau mewujudkan visi/misi kepala daerah” “ secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau mewujudkan visi/misi kepala daerah” “Program pembangunan berisi program-program prioritas terpilih (top priority) untuk mewujudkan visi/misi kepala daerah (RPJMD)”RenRensstra SKPDtra SKPD Program PrioritasProgram Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pem. Daerah Penyelenggaraan Urusan Pem. Daerah KegiatanKegiatan PrioritasPrioritas HUBUNGAN KINERJA PEMB. DAERAHHUBUNGAN KINERJA PEMB. DAERAH
  • 8. Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Visi/Misi Bupati/Walikota terpilih dan Rencana-rencana dari Instansi Pemerintah yang lebih tinggi Renstra Kementerian/ LPNK terkait Rentra SKPD Renja SKPD
  • 9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 93 (Penyajian Rancangan Renstra – SKPD)
  • 10. Sistematika Renstra SKPD Sekurang-kurangnya memuat: BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud Dan Tujuan 4. Sistematika BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2. Sumber Daya SKPD 3. Kinerja Pelayanan SKPD 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 5. Penentuan Isu-isu Strategis
  • 12. Apa yang dimaksud Gambaran Umum Pelayanan SKPD dan data apa saja yang harus dikumpulkan? • Gambaran tentang data dan informasi tentang tantangan pencapaian indikator kinerja yang harus dicapai dan yang telah dicapai berdasar tugas dan fungsi SKPD, serta hambatan dan dukungan yang dimikili SKPD • Data dan informasi yang harus dikumpulkan: 1. Struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD, 2. Data dan informasi tentang tuntutan capaian kinerja yg harus dicapai pada level kab/kota, level provinsi, level nasional yang diwajibkan dari RPJMN, Kemeterian/lembaga terkait untuk menentukan target kinerja SKPD sebagai pemandu perumusan program dan kegiatan 3. Data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra - SKPD periode sebelumnya sebagai titik tolak perencanaan target kinerja Renstra selanjutnya 4. Data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, pemenuhan layanan publik, dan penyusunan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD.
  • 13.  Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L  Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas  Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi  Program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas Analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
  • 14. Penelaahan KLHS APA KLHS? Rangkaian analisis sistematis utk memastikan bahwa prinsip pemb berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dlm pemb suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program BAGAIMANA Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sdh terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yg ada wajib diperbaiki sesuai dg rekomendasi KLHS
  • 15. No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 2 3 dst Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota....*)
  • 16. Analisis Pohon Masalah Pengembangan usaha lemah Pendapatan rendah Ketidak-berlanjutan pesanan Produk kurang memiliki brand image Produksi tidak dapat memenuhi permintaan pasar Kapasitas produksi rendah Kurangnya informasi pasarKualitas produk rendah Kurangnya atau rendahnya kualitas teknologi produksi, serta bahan baku Kurangnya keterkaitan antara produsen, Pemerintah, dan Universitas serta masyarakat kurangnya tingkat kewirausahaan (kemampuan manajemen, pengalaman, inovasi, & kebiasaan [daya juang, Cara mengatasi resiko, kepercayaan) akibat Masalah Utama Slide ini diambil dr paparan Dr. Nunuk Dwi Retnandari, dg tambhan informasi Masalah Pokok Masalah Spesifik
  • 17. Isu Strategis • Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi SKPD, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan SKPD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah. • Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra SKPD provinsi.
  • 18. Permendagri nomor 54 tahun 2010 Lampiran 3 Penelaahan Isu Strategis • Identifikasi permasalahan berdasar Tupoksi • Telaah Visi, Misi dan program kerja kepala daerah terpilih • Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi • Telaahan Rencana tata ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kriteria isu Strategis  Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;  Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;  Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;  Memiliki daya ungkit yang sigiifikan terhadap pembangunan daerah;  Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan  Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
  • 19. Tujuan • pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk (mencapai visi, melaksanakan misi) memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. • biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. • Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (verb) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (noun) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian, misalnya: – Menurunkan angka pengangguran; dan – Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan
  • 20. langkah-langkah perumusan tujuan • Mereview pernyataan visi dan misi SKPD; • Mereview pernyataan tujuan pembangunan jangka menengah dalam rancangan awal RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi SKPD; • Mereview hasil perumusan isu-isu strategis SKPD; • Merumuskan pernyataan tujuan dengan cara: mendeskripsikan setiap pernyataan misi dalam satu atau beberapa tujuan yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang harus ada supaya pernyataan misi dapat tercapai.
  • 21. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD • Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. • Perumusan sasaran perlu memperhatikan isu strategis, indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja
  • 22. Langkah yang Diperlukan dalam Perumusan Sasaran • Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yang telah dirumuskan; • Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD yang menjadi tanggung jawab SKPD; • Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan; • Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi SKPD; dan • Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.
  • 23. Contoh : TEKNIK MENGURAI SASARAN
  • 24. NO. TUJUAN SASARAN INDIKATO R KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
  • 25. C. Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang
  • 26. Strategi dan Arah Kebijakan • Merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien • Menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD • Menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD • Digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi
  • 27. Perumusan Strategi • Rumusan strategi merupakan pernyataan- pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. • Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. • Menunjukkan parameter (ukuran) utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Supaya dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi
  • 28. Prinsip-prinsip Pengembangan Strategi • Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gam- baran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD • Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang; • Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan; • Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal SKPD; dan • Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.
  • 29.
  • 30. Perumusan Kebijakan • Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. • Kebijakan yang dirumuskan harus dapat: – Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. – Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; – Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan – Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.
  • 31. VISI :Daerah MISI I:Daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tujuan 1 1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst… 1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst…….. 1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst… Tujuan 2 1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst… 1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst…… 1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst… Dst…… Dst…… Dst…… Dst…… MISI II : ............................................ Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tujuan 1 1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst… Strategi 1.1 Strategi 1.2 Dst…….. Kebijakan 1.1 Kebijakan 1.2 Dst… Tujuan 2 1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst… 1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst…….. 1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst… Dst…… Dst…… Dst…… Dst…… Dst .... Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
  • 32. NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Kondisi Awal TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5 1. Meningkatkan Kontribusi sektor industri dalam perekonomian Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) 31,6% 32,1% 32,3% 32,5% 32,5 % 32,6% Meningkatnya Pertumbuhan Industri Persentase pertumbuhan industri (%) 4,7% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% Misi II : Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor 2. Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor Meningkatnya nilai ekspor non migas Nilai kenaikan ekspor non migas (US $) 4.603 4.879 5.171 5.482 5.81 1 6.159 Menurunnya impor produk konsumsi Nilai penurunan impor produk konsumsi (US $) 5.186 5.134 5.082 5.032 4.98 1 4.931 3. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar Persentase Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar saat dilakukan pengawasan per tahun 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10- 15% 10-15% Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien Disparitas harga antarkab./kota 7 7 7 7 7 7
  • 33. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Kontribusi sektor industri dalam perekonomian Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Strategi 1: Peningkatan daya saing produk industri Peningkatan kualitas produk industri Meningkatnya pertumbuhan Industri Pengembangan kemitraan usaha industri Peningkatan kualitas kelembagaan Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor Meningkatnya nilai ekspor non migas Strategi 2: Perluasan pasar ekspor non tradisional Diversifikasi pasar ekspor Peningkatan standar dan mutu produk eskpor Peningkatan promosi luar negeri Menurunnya impor produk konsumsi Strategi 3: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang angka pengenal impor Pencanangan gerakan “Aku Cinta (produk) Indonesia” Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar Strategi 4: Peningkatan pengawasan barang dan jasa Fasilitasi pembentukan lembaga sengketa konsumen (BPSK) Peningkatan tertib ukur Peningkatan pengawasan terhadap SNI wajib Peningkatan pengawasan perlindungan konsumen Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien Strategi 5: Pengendalian harga barang pokok dan strategis pengembangan jaringan distribusi Kontinyuitas pemantauan harga Peningkatan sarana dan prasaran perdagangan Contoh:
  • 34. PROGRAM • Program dipisahkan antara program pembangunan daerah (untuk mencapai visi/misi) dan program-program lain penyelenggaraan bidang urusan pemerintah daerah; • Program merupakan tingkat kinerja pembanganan daerah terpenting; • Program prioritas dibuat spesifik tiap urusan/SKPD.
  • 35. KEGIATAN • Kegiatan merupakan berbagai out-put yang harus dicapai untuk memenuhi target kinerja program; • Menghitungnya Program pada tingkat kegiatan dapat menggunakan dasar penentuan nilai anggaran (RKA- SKPD).
  • 36. Tugas & fungsi Pembangu nan bid SKPD Ukuran Pencapaian (indikator): 1. Level Daerah 2. Internal SKPD Nomenklat ur program SKPD yg ada? membuatan urutan logis indikator untk klp program/keg membuatan urutan program dan kegiatan beserta indikatornya Urutan penyusunan logika kerja program pembangunan oleh SKPD
  • 38. Contoh : TEKNIK MENGURAI PROGRAM Penyebab Masalah Apa yg dibutuhkan Dikonversi mjd KEGIATAN
  • 39. Sasaran • Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB • Meningkatnya pertumbuhan Industri No. Strategi/Kebijakan Program/kegiatan Indikator Kinerja Strategi 1: Peningkatan daya saing produk industri 1. Penguatan struktur industri Program pengembangan industri logam, mesin, dan tekstil Kontribusi sector industri pengolahan terhadap PDRB Pertumbuhan industri -Besar -Kecil dan menengah Jumlah klaster logam, mesin, tekstil Persentase kemampuan sentra ILMT menjadi pemasok industri besar - Kegiatan pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil Jumlah SDM IKM Tekstil dan produk tekstil yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan. kualitas. dan kreatifitasnya (IKM) Jumlah Pelatihan teknis pencegahan pencemaran lingkungan bagi IKM TPT (IKM) Jumlah peningkatan kualitas produk TPT melalui fasilitasi bantuan peralatan (KUB Jumlah IKM yang mengikuti gelar batik nusantara ( IKM ) Contoh”
  • 40. Tujua n Sasar an Indika tor Sasar an Kode Progra m dan Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggun gjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp targ et Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19 ) (20) (21) Tujua n 1 Sasar an 1 Progra m ....... ......... Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD...........................*) Provinsi/ Kabupaten/Kota.......................**)