1. Sess I:
Gambaran Umum Struktur Renstra
SKPD
Disampaikan pada Bimtek Orientasi
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Pemkab Boyolali
13 Oktober 2015
Rutiana Dwi Wahyuningsih
Pusat Informasi Pembangunan Wilayah Universitas Sebelas
Maret
081329130583
2. daya saing Daerah
Pembangunan
peningkatan dan
pemerataan pendapatan
masyarakat
kesempatan kerja
lapangan berusaha
meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik
Perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah
diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional.
Sinkronisasi & Harmonisasai
capaian target
Koordinasi dlm thp dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi
pembangunan Daerah.
3. Amanat Nasional
dan Provinsi
Identifikasi permasalahan
urusan pemerintahan Kab.
Boyolali
Isu strategis per klp
bidang/urusan pemda
Isu strategis Kab. Boyolali?
Lingkungan
Strategis
Mencakup unsur: (1) peningkatan daya saing kab, (2) peningkatan
kesejahteraan masy antar wilayah dan antar klp masy; (3)
peningkatan kualitas pelayanan publik
4. UU no 23 th 2014 tentang Pemda
psl 272
(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada RPJMD.
(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.
(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan
pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.
5. UU no 23 th 2014 tentang Pemda psl 273
1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.
2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan
RKPD.
3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.
4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.
6. sesuaisesuai
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTAPENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA
Persiapan
Penyusunan
Rentra-SKPD
Musrenbang
RPJMD
Rancangan
Akhir RPJMD
Perda RPJMD
Rancangan
RPJMD
Pengolaha
n data dan
informasi
Perumusan
sasaran
Perumusan
Isu-isu
strategis
berdasarkan
tupoksi
Analisis
Gambaran
pelayanan
SKPD
SPM
Penelaahan
RTRW &
KLHS
Renstra-KL
& Renstra
SKPD
Provinsi
PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RPJMD
SE KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renstra-SKPD
Perumusan rencana
program, kegiatan,
indikator kinerja,
kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif
Perumusan indikator
kinerja SKPD yang
mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD
Rancangan
RENSTRA-
SKPD
VERIFIKASI
sesuaisesuai
Penyesuaian
Rancangan
Renstra-SKPD
TdkTdk
sesuaisesuai
Rancangan akhir
RENSTRA-SKPD
Penyempurnaan
Rancangan
Renstra-SKPD
Penetapan
Renstra SKPD
RENSTRA-
SKPD
VERIFIKASI
TdkTdk
sesuaisesuai
Perumusan Strategi
dan Kebijakan
7. KepalaKepala Daerahaerah KepalaKepala SKPDKepalaKepala SKPD
Visi/MisiVisi/Misi
Tujuan/Sasaran
Program PrioritasProgram Prioritas
ProgramProgram
Pembangunan DaerahPembangunan Daerah
ProgramProgram
Pembangunan DaerahPembangunan Daerah
RPJMDRPJMD
Tujuan/SasaranTujuan/Sasaran
ProgramProgram PrioritasPrioritasProgramProgram PrioritasPrioritas
“ secara langsung maupun
tidak langsung
mendukung atau
mewujudkan visi/misi
kepala daerah”
“ secara langsung maupun
tidak langsung
mendukung atau
mewujudkan visi/misi
kepala daerah”
“Program
pembangunan berisi
program-program
prioritas terpilih (top
priority) untuk
mewujudkan
visi/misi kepala
daerah (RPJMD)”RenRensstra SKPDtra SKPD
Program PrioritasProgram Prioritas
Penyelenggaraan Urusan
Pem. Daerah
Penyelenggaraan Urusan
Pem. Daerah
KegiatanKegiatan PrioritasPrioritas
HUBUNGAN KINERJA PEMB. DAERAHHUBUNGAN KINERJA PEMB. DAERAH
8. Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Visi/Misi Bupati/Walikota
terpilih dan Rencana-rencana dari Instansi Pemerintah yang lebih tinggi
Renstra Kementerian/
LPNK terkait
Rentra SKPD
Renja SKPD
10. Sistematika Renstra SKPD
Sekurang-kurangnya memuat:
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud Dan Tujuan
4. Sistematika
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2. Sumber Daya SKPD
3. Kinerja Pelayanan SKPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis
12. Apa yang dimaksud Gambaran Umum Pelayanan SKPD dan
data apa saja yang harus dikumpulkan?
• Gambaran tentang data dan informasi tentang tantangan pencapaian
indikator kinerja yang harus dicapai dan yang telah dicapai berdasar
tugas dan fungsi SKPD, serta hambatan dan dukungan yang dimikili
SKPD
• Data dan informasi yang harus dikumpulkan:
1. Struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar
untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD,
2. Data dan informasi tentang tuntutan capaian kinerja yg harus
dicapai pada level kab/kota, level provinsi, level nasional yang
diwajibkan dari RPJMN, Kemeterian/lembaga terkait untuk
menentukan target kinerja SKPD sebagai pemandu perumusan
program dan kegiatan
3. Data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian
yang telah dilaksanakan dalam Renstra - SKPD periode
sebelumnya sebagai titik tolak perencanaan target kinerja Renstra
selanjutnya
4. Data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi
masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik,
pemenuhan layanan publik, dan penyusunan regulasi dalam
lingkup kewenangan SKPD.
13. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka
waktu pelaksanaan Renstra K/L
Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi
program prioritas
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka
waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi
Program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja
serta lokasi program prioritas
Analisis Renstra K/L dan Renstra
SKPD Provinsi
14. Penelaahan KLHS
APA KLHS?
Rangkaian analisis sistematis utk memastikan
bahwa prinsip pemb berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dlm pemb
suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana
dan/atau program
BAGAIMANA
Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung
dan daya tampung sdh terlampaui maka
kebijakan, rencana dan program yg ada
wajib diperbaiki sesuai dg rekomendasi KLHS
16. Analisis Pohon Masalah
Pengembangan usaha lemah
Pendapatan rendah
Ketidak-berlanjutan pesanan
Produk kurang
memiliki brand image
Produksi tidak dapat memenuhi permintaan
pasar
Kapasitas produksi rendah Kurangnya informasi pasarKualitas produk rendah
Kurangnya atau
rendahnya kualitas
teknologi produksi,
serta bahan baku
Kurangnya keterkaitan
antara produsen,
Pemerintah,
dan Universitas
serta masyarakat
kurangnya tingkat kewirausahaan
(kemampuan manajemen,
pengalaman,
inovasi, & kebiasaan [daya juang,
Cara mengatasi resiko, kepercayaan)
akibat
Masalah Utama
Slide ini diambil dr paparan Dr. Nunuk Dwi Retnandari, dg tambhan informasi
Masalah
Pokok
Masalah
Spesifik
17. Isu Strategis
• Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD
adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang
dihadapi SKPD, diidentifikasi menggunakan pendekatan
ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi
gambaran pelayanan SKPD dalam upaya menciptakan
pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala
daerah.
• Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi
isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal
RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan publik,
telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS, Renstra
Kementerian/Lembaga/Renstra SKPD provinsi.
18. Permendagri nomor 54 tahun 2010 Lampiran 3
Penelaahan Isu Strategis
• Identifikasi
permasalahan
berdasar Tupoksi
• Telaah Visi, Misi dan
program kerja kepala
daerah terpilih
• Telaahan Renstra K/L
dan Renstra Propinsi
• Telaahan Rencana
tata ruang dan Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis
Kriteria isu Strategis
Memiliki pengaruh yang
besar/signifikan terhadap pencapaian
sasaran pembangunan nasional;
Merupakan tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah;
Luasnya dampak yang ditimbulkannya
terhadap daerah dan masyarakat;
Memiliki daya ungkit yang sigiifikan
terhadap pembangunan daerah;
Kemungkinan atau kemudahannya
untuk dikelola; dan
Prioritas janji politik yang perlu
diwujudkan
19. Tujuan
• pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk (mencapai visi, melaksanakan misi) memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang
dihadapi.
• biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu,
permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif
yang ringkas.
• Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan
suatu kata kerja (verb) yang menjelaskan arah
keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda
(noun) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian,
misalnya:
– Menurunkan angka pengangguran; dan
– Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan
20. langkah-langkah perumusan tujuan
• Mereview pernyataan visi dan misi SKPD;
• Mereview pernyataan tujuan pembangunan
jangka menengah dalam rancangan awal RPJMD
untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi SKPD;
• Mereview hasil perumusan isu-isu strategis SKPD;
• Merumuskan pernyataan tujuan dengan cara:
mendeskripsikan setiap pernyataan misi dalam
satu atau beberapa tujuan yang
menggambarkan kondisi atau keadaan yang
harus ada supaya pernyataan misi dapat
tercapai.
21. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka
Menengah SKPD
• Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
• Perumusan sasaran perlu memperhatikan isu
strategis, indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi
SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta
profil pelayanan yang terkait dengan indikator
kinerja
22. Langkah yang Diperlukan dalam
Perumusan Sasaran
• Mereview pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah
yang telah dirumuskan;
• Mereview program prioritas beserta target indikator kinerja
dari Rancangan Awal RPJMD yang menjadi tanggung jawab
SKPD;
• Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing
tujuan;
• Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari
setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator
kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang menjadi tugas dan fungsi SKPD; dan
• Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap
tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila
diperlukan.
24. NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATO
R KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan SKPD
25. C. Strategi dan Kebijakan SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan
pernyataan strategi dan kebijakan SKPD
dalam lima tahun mendatang
26. Strategi dan Arah Kebijakan
• Merupakan rumusan perencanaan komperhensif
tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran
dengan efektif dan efisien
• Menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan,
sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja
hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi
tugas dan fungsi SKPD
• Menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan
fungsi SKPD
• Digunakan sebagai sarana untuk melakukan
tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi
27. Perumusan Strategi
• Rumusan strategi merupakan pernyataan-
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan
dalam serangkaian kebijakan.
• Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan
yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai
tambah (value added) bagi stakeholder layanan.
• Menunjukkan parameter (ukuran) utama yang
menunjukkan bagaimana strategi tersebut
menciptakan nilai (strategic objective). Supaya dapat
dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu
strategi
28. Prinsip-prinsip Pengembangan
Strategi
• Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gam-
baran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu
strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
• Strategi dapat menyeimbangkan berbagai
kepentingan yang saling bertolak-belakang;
• Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran SKPD
dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda
tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan
pemangku kepentingan;
• Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara
berkelanjutan dalam proses internal SKPD; dan
• Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan
saling melengkapi membentuk cerita atau skenario
strategi.
29.
30. Perumusan Kebijakan
• Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,
agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
• Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:
– Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara
lebih rasional.
– Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit,
dan operasional;
– Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas
yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan
rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan
mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan
untuk mencapai sasaran; dan
– Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas
yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar
kepentingan umum.
32. NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
Kondisi
Awal
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1. Meningkatkan
Kontribusi
sektor industri
dalam
perekonomian
Meningkatnya
Kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB
persentase
kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB (%)
31,6% 32,1% 32,3% 32,5%
32,5
%
32,6%
Meningkatnya
Pertumbuhan
Industri
Persentase
pertumbuhan
industri (%)
4,7% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2%
Misi II : Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor
2. Meningkatkan
pertumbuhan
ekspor dan
pengendalian
impor
Meningkatnya nilai
ekspor non migas
Nilai kenaikan
ekspor non migas
(US $)
4.603 4.879 5.171 5.482
5.81
1
6.159
Menurunnya impor
produk konsumsi
Nilai penurunan
impor produk
konsumsi (US $)
5.186 5.134 5.082 5.032
4.98
1
4.931
3. Meningkatkan
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
pasar dalam
negeri
Menurunnya
peredaran barang
dan jasa yang tidak
sesuai standar
Persentase Jumlah
barang dan jasa
yang tidak sesuai
standar saat
dilakukan
pengawasan per
tahun
10-15% 10-15% 10-15% 10-15%
10-
15%
10-15%
Terwujudnya sistem
distribusi yang
efektif dan efisien
Disparitas harga
antarkab./kota 7 7 7 7 7 7
33. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
Kontribusi
sektor industri
dalam
perekonomian
Meningkatnya Kontribusi
sektor industri terhadap
PDRB
Strategi 1: Peningkatan
daya saing produk
industri
Peningkatan kualitas produk industri
Meningkatnya
pertumbuhan Industri
Pengembangan kemitraan usaha
industri
Peningkatan kualitas kelembagaan
Meningkatkan
pertumbuhan
ekspor dan
pengendalian
impor
Meningkatnya nilai ekspor
non migas
Strategi 2: Perluasan
pasar ekspor non
tradisional
Diversifikasi pasar ekspor
Peningkatan standar dan mutu produk
eskpor
Peningkatan promosi luar negeri
Menurunnya impor produk
konsumsi
Strategi 3: Peningkatan
penggunaan produk
dalam negeri
Pembinaan dan pengawasan terhadap
pemegang angka pengenal impor
Pencanangan gerakan “Aku Cinta
(produk) Indonesia”
Meningkatkan
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
pasar dalam
negeri
Menurunnya peredaran
barang dan jasa yang tidak
sesuai standar
Strategi 4: Peningkatan
pengawasan barang dan
jasa
Fasilitasi pembentukan lembaga
sengketa konsumen (BPSK)
Peningkatan tertib ukur
Peningkatan pengawasan terhadap SNI
wajib
Peningkatan pengawasan perlindungan
konsumen
Terwujudnya sistem
distribusi yang efektif dan
efisien
Strategi 5: Pengendalian
harga barang pokok dan
strategis
pengembangan jaringan distribusi
Kontinyuitas pemantauan harga
Peningkatan sarana dan prasaran
perdagangan
Contoh:
34. PROGRAM
• Program dipisahkan antara program pembangunan
daerah (untuk mencapai visi/misi) dan program-program
lain penyelenggaraan bidang urusan pemerintah daerah;
• Program merupakan tingkat kinerja pembanganan daerah
terpenting;
• Program prioritas dibuat spesifik tiap urusan/SKPD.
35. KEGIATAN
• Kegiatan merupakan berbagai out-put yang harus dicapai
untuk memenuhi target kinerja program;
• Menghitungnya Program pada tingkat kegiatan dapat
menggunakan dasar penentuan nilai anggaran (RKA-
SKPD).
36. Tugas &
fungsi
Pembangu
nan bid
SKPD
Ukuran
Pencapaian
(indikator):
1. Level
Daerah
2. Internal
SKPD
Nomenklat
ur program
SKPD yg
ada?
membuatan
urutan logis
indikator untk klp
program/keg
membuatan
urutan program
dan kegiatan
beserta
indikatornya
Urutan penyusunan logika kerja program pembangunan
oleh SKPD
38. Contoh : TEKNIK MENGURAI PROGRAM
Penyebab Masalah
Apa yg dibutuhkan
Dikonversi mjd KEGIATAN
39. Sasaran
• Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
• Meningkatnya pertumbuhan Industri
No. Strategi/Kebijakan Program/kegiatan Indikator Kinerja
Strategi 1: Peningkatan daya saing produk industri
1. Penguatan struktur
industri
Program
pengembangan
industri logam, mesin,
dan tekstil
Kontribusi sector industri pengolahan terhadap
PDRB
Pertumbuhan industri
-Besar
-Kecil dan menengah
Jumlah klaster logam, mesin, tekstil
Persentase kemampuan sentra ILMT menjadi
pemasok industri besar
- Kegiatan
pengembangan
klaster industri
tekstil dan sentra
produk tekstil
Jumlah SDM IKM Tekstil dan produk tekstil yang
meningkat pengetahuan dan ketrampilan.
kualitas. dan kreatifitasnya (IKM)
Jumlah Pelatihan teknis pencegahan pencemaran
lingkungan bagi IKM TPT (IKM)
Jumlah peningkatan kualitas produk TPT melalui
fasilitasi bantuan peralatan (KUB
Jumlah IKM yang mengikuti gelar batik nusantara
( IKM )
Contoh”
40. Tujua
n
Sasar
an
Indika
tor
Sasar
an
Kode
Progra
m dan
Kegiata
n
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD
Penanggun
gjawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
Renstra
SKPD
targ
et
Rp
targ
et
Rp
targ
et
Rp
targ
et
Rp
targ
et
Rp
targ
et
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
(19
)
(20) (21)
Tujua
n 1
Sasar
an 1
Progra
m .......
.........
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD...........................*)
Provinsi/ Kabupaten/Kota.......................**)