SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
PENYUSUNAN RPBBI
• JENIS INDUSTRI
• KAPASITAS
Rc. PROD. KO
• RENCANA PRODUKSI
• RENDEMEN
Rc. KBUTHAN. BB
• SUMBER YANG SAH
• DILENGKAPI DOKUMEN PENDUKUNG
Rc. PMENUHAN
BB
• KETERSEDIAAN BB
Rc. PMANFAATAN
BB
• KETERSEDIAAN PROD. (Rc.PROD/
STOCK)
Rc. PMASARAN
KO
RP
BBI
5
kompone
n.
SUMBER
BB
STOCK
HPH
HTI
RE
HTR
HTHR
HD
HK
ILS/IPK
PHT
Pkbn
HR
Ind. lain
TPT
IMPOR
LELANG
LC
LIMBAH
SNDR
• LMKB/LMKBK tgl 31 Desember tahun laluSTOCK
• Perjanjian Kontrak Kerjasama Suplai/pasokan BB dan atau
• Copy SK RKT/ILS/IPK dan LMKB/LMKBK tahun lalu, atau
• Copy SK RKT/ILS/IPK tahun berjalan
HPH,HTI,RE,HTR,HTHR,HD,
HK,ILS/IPK,LC
• Perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan BB, atau
• Rencana jual beli dengan pemilik BB
PHT,Pkbn,Ind.Lain
(KB/KO/Limbah)
• Nama Kabupaten dan ProvinsiHR,HHak,KebunRakyat
• Perjanjian kontrak kerjasama rencana jual beli, atau
• Dokumen yang sah
TPT,Pemilik/Pedagang
• Dokumen Impor, atau
• Rencana Impor
IMPOR
• Kutipan Risalah Lelang dari kantor UPLN setempatLELANG
PENYAMPAIAN RPBBI
Kp.>6.000
Kp.>6.000
2.000<Kp.≤6.000
Kp.≤2.000
DINAS
KAB/
KOTA
DIT.
BPPHH
DINAS
PROV.
MANUAL
ELEKTRONIK/
ONLINE
ELEKTRONIK/
ONLINE
ONLINE
oleh
BP2HP
Kp.>6.000
2.000<Kp.≤6.000
Kp.≤2.000
BPP2HP
RPBBI
Kp.≤2.000
RPBBI
2.000<Kp.≤6.000
RPBBI
Kp.>6.000
DISHUT
KAB/
KOTA
BP2HP
DISHUT
PROV.
1. Menerbitkan Tanda Terima secara Elektronik;
2. Membuat Daftar Nama pemegang IPHHK yang telah
menyampaikan RPBBI (≤ tanggal 10 Februari tahun
berjalan);
3. Membuat Rekapitulasi Pemenuhan BB/kelompok sumber.
1. Memasukkan data RPBBI Kp. ≤ 2.000 secara
elektronik;
2. Menyampaikan kepada Direktur BPPHH secara
elektronik (≤ tanggal 20 Februari tahun berjalan).
DIR.
1. Menerbitkan Tanda Terima secara Elektronik;
2. Membuat Daftar Nama pemegang IPHHK yang telah
menyampaikan RPBBI (≤ tanggal 10 Februari tahun
berjalan);
3. Membuat Rekapitulasi Pemenuhan BB/kelompok sumber.
1. Menerbitkan Tanda Terima secara manual;
2. Membuat Daftar Nama pemegang IPHHK yang telah
menyampaikan RPBBI (≤ tanggal 10 Februari tahun berjalan);
3. Menyampaikan kepada BP2HP secara manual.
PERUBAHAN RPBBI
DAS
AR
6
kon
d
1. Perubahan Rencana Pemenuhan BB
(volume/kategori sumber);
2. Perubahan Rencana Pemanfaatan/ Penggunaan BB
& Produksi (≈ Kapasitas Izin);
3. Perubahan Rencana Pemenuhan BB untuk proses
produksi & penggunaan lain.
5. Perubahan IU-IPHHK (perluasan/pengurangan,
pembaharuan, rekomposisi jenis produksi) ;
4. Penambahan rencana pemenuhan & pemanfaatan/
penggunaan BB serta produksi KO (toleransi ≤ 30%
dari kapasitas izin);
6. Perubahan atas kesalahan pemasukan data pada
aplikasi.

More Related Content

What's hot

Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutan
Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutanPengenalan dokumen penatausahaan hasil hutan
Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutanakasia16
 
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPMONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPsukarja wirajaya
 
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi Bangunan Penunjan...
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi Bangunan Penunjan...Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi Bangunan Penunjan...
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi Bangunan Penunjan...Joy Irman
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlkteguh soedrajat
 
Kebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energiKebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energikhoiril anwar
 
BA Perubahan Kegiatan dan Lampiran.docx
BA Perubahan Kegiatan dan Lampiran.docxBA Perubahan Kegiatan dan Lampiran.docx
BA Perubahan Kegiatan dan Lampiran.docxNandangDanaSetiawan
 
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatTPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatJoy Irman
 
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidupmateri 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidupYuningsih Yuningsih
 
Sni 06 6989.11-2004 p-h meter
Sni 06 6989.11-2004 p-h meterSni 06 6989.11-2004 p-h meter
Sni 06 6989.11-2004 p-h meterwanta Tatik
 
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungContoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungbh4ja
 
Penyakit akibat sampah
Penyakit akibat sampahPenyakit akibat sampah
Penyakit akibat sampahArsya Wina
 
Surat pernyataan-kesanggupan
Surat pernyataan-kesanggupanSurat pernyataan-kesanggupan
Surat pernyataan-kesanggupanUmmi Zulfa
 

What's hot (20)

Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutan
Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutanPengenalan dokumen penatausahaan hasil hutan
Pengenalan dokumen penatausahaan hasil hutan
 
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPMONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 
Form tek01 (berita acara serah terima bangunan)
Form tek01 (berita acara serah terima bangunan)Form tek01 (berita acara serah terima bangunan)
Form tek01 (berita acara serah terima bangunan)
 
Ppt
PptPpt
Ppt
 
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi Bangunan Penunjan...
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi Bangunan Penunjan...Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi Bangunan Penunjan...
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi Bangunan Penunjan...
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
 
Modul rba blu
Modul rba bluModul rba blu
Modul rba blu
 
Pengelolaan Sampah
Pengelolaan SampahPengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah
 
gizi_atlet_bola.pdf
gizi_atlet_bola.pdfgizi_atlet_bola.pdf
gizi_atlet_bola.pdf
 
Kebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energiKebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energi
 
BA Perubahan Kegiatan dan Lampiran.docx
BA Perubahan Kegiatan dan Lampiran.docxBA Perubahan Kegiatan dan Lampiran.docx
BA Perubahan Kegiatan dan Lampiran.docx
 
Proses pembuatan briket arang
Proses pembuatan briket arang Proses pembuatan briket arang
Proses pembuatan briket arang
 
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatTPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
 
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) B...
 
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidupmateri 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
materi 4: pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
 
Tugas softskill
Tugas softskillTugas softskill
Tugas softskill
 
Sni 06 6989.11-2004 p-h meter
Sni 06 6989.11-2004 p-h meterSni 06 6989.11-2004 p-h meter
Sni 06 6989.11-2004 p-h meter
 
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungContoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
 
Penyakit akibat sampah
Penyakit akibat sampahPenyakit akibat sampah
Penyakit akibat sampah
 
Surat pernyataan-kesanggupan
Surat pernyataan-kesanggupanSurat pernyataan-kesanggupan
Surat pernyataan-kesanggupan
 

Viewers also liked

Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...Rizki Darmawan
 
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...CIFOR-ICRAF
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
 
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaAnalisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaAgung Trianto
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDN
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDNUrus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDN
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDNpersadajeklindo
 
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAEfektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 201701112015
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...01112015
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
07 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 27607 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 276Rave Van
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Diagram alir s/d 6000
Diagram alir s/d  6000Diagram alir s/d  6000
Diagram alir s/d 6000guest904f0f2
 

Viewers also liked (20)

Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
Permen lhk no. 56 2015 ttg tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan lb3 fa...
 
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...
Challenges and Opportunities of HTI Investment in Peat Land and Improvements ...
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
 
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaAnalisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda...
 
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDN
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDNUrus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDN
Urus Izin Prinsip Penanaman Modal – PMA / PMDN
 
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDAEfektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA
 
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
 
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemer...
 
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
 
07 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 27607 maret 2015 seri 276
07 maret 2015 seri 276
 
HTR
HTRHTR
HTR
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Diagram alir s/d 6000
Diagram alir s/d  6000Diagram alir s/d  6000
Diagram alir s/d 6000
 

Recently uploaded

Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa IndonesiaSalinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesiasdn4mangkujayan
 
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptxAbidinMaulana
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningSamFChaerul
 
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptxASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptxAdrimanMulya
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfjeffrisovana999
 
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANKONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANDevonneDillaElFachri
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksdanzztzy405
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Shary Armonitha
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 

Recently uploaded (11)

Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa IndonesiaSalinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
 
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
 
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
 
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptxASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
 
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANKONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
 
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotecAbortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 

RPBBI PENYUSUNAN