Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi Indonesia. Menguraikan pengertian negara menurut para ahli, unsur-unsur pokok negara, dan prinsip-prinsip dasar Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Juga membahas tentang konstitusionalisme, konstitusi Indonesia, rule of law, dan hak asasi manusia.

1. Amar Romzi
Syifa Aniskurli
Zidni Ilma Nafi’ah
(PBSID 2A)

3. BAB V
NEGARA DAN KONSTITUSI

4.  Pengertian Negara
Negara disebut sebagai negara hukum, yang didalamnya
terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam
permusyawaratan (ecclesia)
Agustinus membagi negara dalam dua pengertian yaitu
civitas dei yang artinya negara tuhan, dan civitas terrena atau
civitas diaboli yang artinya negara duniawi
Nicollo Machiaveli (1469-1527) yang merumuskan negara
sebagai negara kekuasaan, dalam bukunya Il Principle yang
dulu merupakan buku referensi pada raja.
Unsur-unsur yang mutlak harus ada meliputi: wilayah,
rakyat, pemerintahan yang sah.

5. NEGARA INDONESIA
 Meskipun di tinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk
negara,hampir semua negara memiliki kesamaan,namun di
tinjau dari segi tumbuh dan terbentuknya negara,setiap negara
di dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-
masing.Negara Inggris tumbuh dan berkembang berdasarkan
ciri khas bangsa serta wilayah bangsa Inggris.
 Demikian pula bangsa dan Negara Indonesia berkembang
dengan di latar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan
bangsa asing seperti penjajahan Belanda serta Jepang.
 Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna
yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia 1.

6. B .KONSTITUSIONALISME
 Ketika negara-negara bangsa (natin states) mendapatkan bentuknya yang sangat kuat,sentralistis dan
sangat berkuasa selama abad ke-16 dan ke-17,berbagai teori politik berkembang untuk memberikan
penjelasan mengenai perkembangan sistem yang kuat tersebut.
 Basis pokok Konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara
mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara.
 Konsensus yang menjamin tegaknya Konstitusinalisme di zaman modern dewasa ini pada umumnya
dipahami berdasar pada tiga elemen kesepakatan atau konsensus, sebagai berikut:
a. kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama
b. kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau
menyelenggarakan negara
c. kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan

7. C. Konstitusi Indonesia
Dalam paroses reformasi hukum dewasa ini berbagai
kajian ilmiah tentang UUD 1945,banyak yang melontarkan ide
untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945.memang
amandemen tidak di maksudkan untuk mengganti sama sekali
UUD 1945, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan
terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD-nya
itu sendiri, amandemen lebih merupakan perlengkapan dan
rincian yang di jadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut
(Mahfud,1999:64).Dengan sendirinya amandemen dilakukan
dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal
maupun memberikan tambahan-tambahan.

8. BAB VI
RULE OF LAW
DAN HAK ASASI MANUSIA

9.  Pengertian Rule Of Law dan Negara Hukum
pengertian rule of law dan negara hukum pada khakikatnya sulit
dipisahkan. Ada sementara pakar mendeskripsikan bahwa pengertian
negara hukum dan rule of law itu hampir dapat dikatakan sama namun
ada juga yang mengatakan berbeda. Walaupun tidak bisa dipisahkan
namun tetap memiliki penekanan masing-masing.
Carl J. Friedrich dalam bukunya constitutional goverment and
democracy: Theory and Practic in Europa and Amerika mengatakan
terdapat empat unsur pokok unsur pokok untuk berdirinya satu
rechsstaat, yaitu: (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian
kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintahan berdasarkan
peraturan-peraturan; (4) peradilan administrasi dalam perselisihan.

10. Apa Saja
Prinsip Prinsip Rule Of Law ???

11. Menurut Dicey terdapat tiga unsur yang fundamental dalam rule
of law, yaitu:
(1) supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan
sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh
dihukum, jikalau memang melanggar hukum.
(2) kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku baik
bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara; dan
(3) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang
serta keputusan-keputusan pengadilan

12. Syarat-syarat pemerintahan yang demokratis
di bawah rule of law yang dinamis, yaitu:
 perlindungan konstitusional
 Lembaga kehakiman yang bebas dan memihak
 Pemilihan umum yang bebas
 Kebebasan menyatakan pendapat
 Kebebasan brserikat / berorganisasi dan
beroposisi
 Pendidikan kewarganegaraan

13. Dari perspektif sejarah deklarasi yang
ditandatangani oleh majelis umum PBB dihayati
sebagai suatu pengakuan yurudis formal dan
merupakan titik kulminasi perjuangan sebagai besar
umat manusia dibelahan dunia khususnya yang
tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa. Hal
inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari
Declaration Of Human Right 1948 perserikatan
Bangsa-bangsa.
B. Hak Asasi Manusia C. Penjabaran Hak-hak Asasi Manusia
Dalam UUD 1945
Menurut pandangan filsafaft bangsa
indonesia yang terkandung dalam pancasila
hakikat manusia adalah ‘monopluralis’.
Susunan kodrat manusia adalah jasmani dan
rokhani,atau raga dan jiwa,sifat kodrat
manusia makhluk individu dan makhluk
sosial,serta kedudukan kodrat manusia adalah
sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan
makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

14. Asas-asas Kewarganegaraan
a. Asas Ius-sanguinis dan Asas Ius-soli
asas ius-soli adalah asas daerah kelahirannya,artinya bahwa
dinegara A tersebut. Sedangkan asas ius-sanguinis adalah asas keturunan
atau hubungan darah,artinya bahwa kewarganegaraan seseorang
ditentukan oleh orangtuanya.
b. Bipatride dan Apatride
Bipatride (dwi kewarganegaraan) timbul apabila menurut
peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai
warganegara kedua negara itu.Sedangkan Apatride (tanpa
kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan
kewarganegaraan,seseorang tidak diakui sebagai warganegara dari negara
manapun.