SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 3
Downloaden Sie, um offline zu lesen
SALINAN



                         PERATURAN
              MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
                    NOMOR 03 TAHUN 2008
                          TENTANG
            TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL
               BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN


             MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,


Menimbang    : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat
               (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
               tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,
               perlu   menetapkan    Peraturan    Menteri   Negara
               Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pemberian Simbol
               dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;


Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
                  Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
                  Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
                  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Nomor 3699);

              2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
                 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
                 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
                 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
                 Indonesia Nomor 4153);

              3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
                 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
                 Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
                 sebagaimana     telah diubah    terakhir  dengan
                 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;




                                                                  1
MEMUTUSKAN:

Menetapkan     : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
                 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL DAN
                 LABEL BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.



                                Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.   Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan
     B3 adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya
     dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,
     dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,
     dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,
     kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
2.   Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3.
3.   Label adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain
     klasifikasi dan jenis B3.
4.   Kemasan adalah wadah atau tempat yang bagian dalamnya
     terdapat B3 dan dilengkapi penutup.
5.   Tempat penyimpanan kemasan B3 adalah bangunan atau dalam
     bentuk lain yang digunakan untuk menyimpan kemasan B3.


                                Pasal 2
(1) Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol sesuai dengan
    klasifikasinya dan label sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.

(2) Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
    a. mudah meledak (explosive);
    b. pengoksidasi (oxidizing);
    c. sangat mudah sekali menyala (extremely flammable);
    d. sangat mudah menyala (highly flammable);
    e. mudah menyala (flammable);
    f. amat sangat beracun (extremely toxic);
    g. sangat beracun ( highly toxic);
    h. beracun (toxic);
    i. berbahaya (harmful);
    j. iritasi (irritant);
    k. korosif (corrosive);
    l. berbahaya bagi lingkungan (dangerous to environment);
    m. karsinogenik (carcinogenic);
    n. teratogenik (teratogenic);

                                                                   2
o. mutagenic (mutagenic); dan
   p. bahaya lain berupa gas bertekanan (pressure gas).

(3) Jenis B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nama
    dagang dan/atau bahan kimia dari B3 tersebut.

                                Pasal 3

Setiap tempat penyimpanan kemasan dan alat pengangkutan B3 wajib
diberi simbol B3.

                              Pasal 4
(1) Tata cara pemberian simbol dan label B3 sebagaimana tercantum
    dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
    yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


                                Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                                          Ditetapkan di Jakarta
                                          pada tanggal : 5 Maret 2008

                                          Menteri Negara
                                          Lingkungan Hidup,

                                                ttd

                                          Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi V MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

   ttd

Ilyas Asaad.




                                                                        3

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Kep Men LH B3 2008

Per menlh no_03_tahun_2008
Per menlh no_03_tahun_2008Per menlh no_03_tahun_2008
Per menlh no_03_tahun_2008harkun
 
Km 17 2000 barang berbahaya
Km 17 2000 barang berbahayaKm 17 2000 barang berbahaya
Km 17 2000 barang berbahayaFaizal Haderi
 
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupPermen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupDewi Hadiwinoto
 
Pp no.74 th 2001 pengelolaan b3
Pp no.74 th 2001 pengelolaan b3Pp no.74 th 2001 pengelolaan b3
Pp no.74 th 2001 pengelolaan b3helmut simamora
 
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanPermenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanDitjen P2P
 
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya da...
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya da...Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya da...
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya da...Penataan Ruang
 
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunPp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunUlfah Hanum
 
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...Saroni Nasta
 
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...HendriHeriyanto
 
Permen no.07 2011
Permen no.07 2011Permen no.07 2011
Permen no.07 2011Nafis Ahmad
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Ricky Handaya
 
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...helmut simamora
 
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1Nurul Huda
 
Permen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-uplPermen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-uplAdi Handarbeni
 
Pp nomor 101 tahun 2014
Pp nomor 101 tahun 2014Pp nomor 101 tahun 2014
Pp nomor 101 tahun 2014Ardi Yanson
 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...LenteraNusantara
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014Fransiscus Xaverius
 
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...infosanitasi
 
390232429-Materi-Training-Pengelolaan-B3-Dan-Limbah-B3-Di-Tempat-Kerja.pptx
390232429-Materi-Training-Pengelolaan-B3-Dan-Limbah-B3-Di-Tempat-Kerja.pptx390232429-Materi-Training-Pengelolaan-B3-Dan-Limbah-B3-Di-Tempat-Kerja.pptx
390232429-Materi-Training-Pengelolaan-B3-Dan-Limbah-B3-Di-Tempat-Kerja.pptxaeroX4
 

Ähnlich wie Kep Men LH B3 2008 (20)

Per menlh no_03_tahun_2008
Per menlh no_03_tahun_2008Per menlh no_03_tahun_2008
Per menlh no_03_tahun_2008
 
Km 17 2000 barang berbahaya
Km 17 2000 barang berbahayaKm 17 2000 barang berbahaya
Km 17 2000 barang berbahaya
 
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupPermen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 
Pp no.74 th 2001 pengelolaan b3
Pp no.74 th 2001 pengelolaan b3Pp no.74 th 2001 pengelolaan b3
Pp no.74 th 2001 pengelolaan b3
 
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanPermenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
 
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya da...
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya da...Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya da...
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya da...
 
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunPp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
 
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
 
2_Perpem.ppt
2_Perpem.ppt2_Perpem.ppt
2_Perpem.ppt
 
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
 
Permen no.07 2011
Permen no.07 2011Permen no.07 2011
Permen no.07 2011
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
 
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
 
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
 
Permen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-uplPermen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-upl
 
Pp nomor 101 tahun 2014
Pp nomor 101 tahun 2014Pp nomor 101 tahun 2014
Pp nomor 101 tahun 2014
 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...
 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014
 
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...
 
390232429-Materi-Training-Pengelolaan-B3-Dan-Limbah-B3-Di-Tempat-Kerja.pptx
390232429-Materi-Training-Pengelolaan-B3-Dan-Limbah-B3-Di-Tempat-Kerja.pptx390232429-Materi-Training-Pengelolaan-B3-Dan-Limbah-B3-Di-Tempat-Kerja.pptx
390232429-Materi-Training-Pengelolaan-B3-Dan-Limbah-B3-Di-Tempat-Kerja.pptx
 

Mehr von TRiP Consultant

Mehr von TRiP Consultant (17)

investigasi kecelakaan
investigasi kecelakaaninvestigasi kecelakaan
investigasi kecelakaan
 
Rapat Tinjauan Manajemen
Rapat Tinjauan ManajemenRapat Tinjauan Manajemen
Rapat Tinjauan Manajemen
 
Klausul sni iso 22000 2009
Klausul sni iso 22000 2009Klausul sni iso 22000 2009
Klausul sni iso 22000 2009
 
Permen Lh 03 2008 Simbol Label B3
Permen Lh 03 2008 Simbol  Label B3Permen Lh 03 2008 Simbol  Label B3
Permen Lh 03 2008 Simbol Label B3
 
Pengenalan Iso 22000
Pengenalan Iso 22000Pengenalan Iso 22000
Pengenalan Iso 22000
 
6 R Draft
6 R Draft6 R Draft
6 R Draft
 
Intrepretasi Klausul 14000
Intrepretasi Klausul 14000Intrepretasi Klausul 14000
Intrepretasi Klausul 14000
 
Premisies
PremisiesPremisies
Premisies
 
Pembersihan Peralatan
Pembersihan PeralatanPembersihan Peralatan
Pembersihan Peralatan
 
Premisies
PremisiesPremisies
Premisies
 
GoodHousekeeping - modul GMP
GoodHousekeeping - modul GMPGoodHousekeeping - modul GMP
GoodHousekeeping - modul GMP
 
Kalibrasi - ISO 22000:2005 - HACCP
Kalibrasi - ISO 22000:2005 - HACCPKalibrasi - ISO 22000:2005 - HACCP
Kalibrasi - ISO 22000:2005 - HACCP
 
Pembersihan Peralatan : GMP Modul
Pembersihan Peralatan : GMP ModulPembersihan Peralatan : GMP Modul
Pembersihan Peralatan : GMP Modul
 
Hygiene Personil : salah satu modul GMP
Hygiene Personil : salah satu modul GMPHygiene Personil : salah satu modul GMP
Hygiene Personil : salah satu modul GMP
 
Pest Control Program
Pest Control ProgramPest Control Program
Pest Control Program
 
Premisies : GMP MODUL
Premisies : GMP MODULPremisies : GMP MODUL
Premisies : GMP MODUL
 
Pengenalan Iso 22000:2005
Pengenalan Iso 22000:2005Pengenalan Iso 22000:2005
Pengenalan Iso 22000:2005
 

Kep Men LH B3 2008

  • 1. SALINAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153); 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 1
  • 2. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. 2. Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3. 3. Label adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. 4. Kemasan adalah wadah atau tempat yang bagian dalamnya terdapat B3 dan dilengkapi penutup. 5. Tempat penyimpanan kemasan B3 adalah bangunan atau dalam bentuk lain yang digunakan untuk menyimpan kemasan B3. Pasal 2 (1) Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol sesuai dengan klasifikasinya dan label sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. (2) Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat: a. mudah meledak (explosive); b. pengoksidasi (oxidizing); c. sangat mudah sekali menyala (extremely flammable); d. sangat mudah menyala (highly flammable); e. mudah menyala (flammable); f. amat sangat beracun (extremely toxic); g. sangat beracun ( highly toxic); h. beracun (toxic); i. berbahaya (harmful); j. iritasi (irritant); k. korosif (corrosive); l. berbahaya bagi lingkungan (dangerous to environment); m. karsinogenik (carcinogenic); n. teratogenik (teratogenic); 2
  • 3. o. mutagenic (mutagenic); dan p. bahaya lain berupa gas bertekanan (pressure gas). (3) Jenis B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nama dagang dan/atau bahan kimia dari B3 tersebut. Pasal 3 Setiap tempat penyimpanan kemasan dan alat pengangkutan B3 wajib diberi simbol B3. Pasal 4 (1) Tata cara pemberian simbol dan label B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 5 Maret 2008 Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd Ir. Rachmat Witoelar. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi V MENLH Bidang Penaatan Lingkungan, ttd Ilyas Asaad. 3