peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop

1. RANCANGAN
PERATURAN MENTERI
TENTANG
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
(PENGGANTI PERMEN 18/2008)
Ir. Bambang Susigit, MT
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA

2. DAFTAR ISI
1. PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
2. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
3. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
4. JAMINAN REKLAMASI
5. JAMINAN PASCATAMBANG
HAL-HAL YANG DIATUR DALAM RANCANGAN PERMEN
5. JAMINAN PASCATAMBANG
6. PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI
7. PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG
2

3. PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI
DAN PASCATAMBANG
1. Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi
2. Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi
3. Penyusunan Rencana Pascatambang

4. PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP
EKSPLORASI
enyelidikan
Umum
Eksplorasi FS
IUP/IUPK EKSPLORASI
Reklamasi
plorasi
Pengajuan
sebelum melakukan kegiatan
eksplorasi yang dapat menyebabkan
lahan terganggu meliputi antara lain
lubang pengeboran, sumur uji,
parit uji, dan/atau sarana
penunjang eksplorasi.
an jangka waktu
splorasi dengan
nan.
Rencana biaya reklamasi tahap
eksplorasi dihitung berdasarkan
biaya:
a.biaya langsung, antara lain:
1. penatagunaan lahan; dan
2. revegetasi;
rdasarkan
ngkungan hidup
disetujui
penunjang eksplorasi.nan.
Rencana reklamasi tahap eksplorasi
meliputi:
a. tata guna lahan;
b. rencana pembukaan lahan untuk
kegiatan eksplorasi
c. program reklamasi;
d. rencana biaya reklamasi tahap
eksplorasi; dan
e. kriteria keberhasilan reklamasi
meliputi standar keberhasilan
penataan lahan, revegetasi dan
2. revegetasi;
b.biaya tidak langsung, antara lain:
1. mobilisasi dan demobilisasi;
2. perencanaan kegiatan;
3. administrasi dan keuntungan
pihak ketiga sebagai kontraktor
pelaksana reklamasi; dan
4. supervisi.
n Rencana Reklamasi
ada Pedoman
n Rencana Reklamasi
oplorasi

5. PENYUSUNAN & TATA LAKSANA RENCANA REKLAMASI TAHAP
OPERASI PRODUKSI
FS
IUP/IUPK OPERASI
PRODUKSI
IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI
ana Reklamasi
OP
Pengajuan
kegiatan operasi pertambangan yang dapat
dengan jangka waktu 5
dengan rincian tahunan.
Rencana reklamasi tahap
bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
rtimbangkan:
sip-prinsip reklamasi
m dan metode
ambangan berdasarkan hasil
i kelayakan;
ambang terbuka; dan
ambang bawah tanah.
disi spesifik wilayah
mpat; dan
ntuan peraturan perundang-
angan.
n berdasarkan
men lingkungan hidup
kegiatan operasi pertambangan yang dapat
mengakibatkan lahan terganggu meliputi
antara lain areal penambangan, areal
penimbunan tanah penutup, areal
penimbunan komoditas tambang, jalan
tambang dan non tambang, pabrik atau
instalasi pengolahan dan pemurnian,
dan/atau sarana penunjang.
dengan rincian tahunan.
Rencana reklamasi tahap
operasi produksii meliputi:
a. tata guna lahan sebelum dan
sesudah kegiatan operasi
produksi;
b. rencana pembukaan lahan
untuk kegiatan operasi
produksi
c. program reklamasi;
d. rencana biaya reklamasi
tahap operasi; dan
e. kriteria keberhasilan
reklamasi meliputi standar
a.status lahan;
b.bentuk ekosistem;
c.kondisi keanekaragaman hayati; dan
d.kondisi sosial dan budaya.

6. PROGRAM REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
am reklamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau
tukan lainnya, berupa:
area permukiman;
pariwisata;
sumber air; atau
budidaya.
m hal pelaksanaan kegiatan tambang secara teknis meninggalkan lubang
tambang maka wajib dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang
uti:uti:
stabilisasi lereng;
pengamanan lubang bekas tambang;
pemulihan kualitas dan pengelolaan air sesuai peruntukannya;
manfaat;
pemeliharaan dan pemantauan.
m hal kegiatan reklamasi berada di laut maka rencana reklamasi tahap
si produksi wajib disampaikan dengan memuat kegiatan yang meliputi:
pengelolaan kualitas air laut;

7. BIAYA REKLAMASI & PERIODE RENCANA REKLAMASI
TAHAP OPERASI PRODUKSI
ana biaya reklamasi tahap operasi produksi harus menutup
uh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi termasuk
sanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
ntuan biaya reklamasi tahap operasi produksi pada periode
ahun pertama dihitung berdasarkan rencana reklamasi seluas
n yang dibuka pada periode lima tahun pertama.n yang dibuka pada periode lima tahun pertama.
egang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib
ampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi periode
tahun berikutnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal,
rnur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
g lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum

8. cana Biaya Reklamasi Tahap
plorasi
Rencana Biaya Reklamasi Tahap
Operasi Produksi
a Langsung
1. Penatagunaan lahan
2. Revegetasi
Biaya Langsung
1. Penatagunaan lahan
2. Revegetasi
3. Pencegahan dan penanggulangan
Air Asam Tambang
4. Pekerjaan Sipil
RENCANA BIAYA REKLAMASI
4. Pekerjaan Sipil
a Tidak Langsung
1. Mobilisasi dan Demobilisasi
2. Perencanaan kegiatan
3. Administrasi dan keuntungan pihak
ketiga sebagai kontraktor
pelaksana reklamasi
4. Supervisi
Biaya Tidak Langsung
1. Mobilisasi dan demobilisasi
2. Perencanaan Kegiatan
3. Administrasi dan keuntungan pihak
ketiga sebagai kontraktor
pelaksana reklamasi
4. Supervisi

9. an Eksplorasi FS
UP/IUPK EKSPLORASI IUP/IUPK OPERASI PRODUKSI
Pengajuan Bersamaan
dgn Pengajuan IUP OP
ascatambang
mbang
PENYUSUNAN DAN TATA LAKSANA RENCANA
PASCATAMBANG
erdasarkan dokumen lingkungan
Rencana pascatambang memuat:
1. Profil WIUP atau WIUPK, meliputi lokasi dan
aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan
lahan, dan kegiatan usaha lain di sekitar WIUP atau
WIUPK;
2. Rona lingkungan awal meliputi peruntukan lahan,
morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatik
dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi
sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah
disetujui.erdasarkan dokumen lingkungan
g telah disetujui
disetujui.
3. Deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan
cadangan awal, sistem dan metode penambangan,
pengolahan dan/atau pemurnian serta fasilitas
penunjang;
a lingkungan akhir, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan
air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial, serta sosial, budaya, dan ekonomi;
gram pascatambang, meliputi:
reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
pemeliharaan dan perawatan hasil reklamasi;
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
pemantauan.

10. ncana biaya pascatambang dihitung
dasarkan biaya:
biaya langsung, antara lain:
1. pembongkaran;
2. reklamasi;
3. penanganan bahan berbahaya dan
beracun (B3) serta limbah B3;
4. pemeliharaan dan perawatan;
5. pemantauan; dan
6. aspek sosial, budaya, dan ekonomi;
RENCANA BIAYA PASCATAMBANG
Biaya aspek sosial, budaya, dan
ekonomi diatur dalam rangka
meningkatkan kewirausahaan
setelah memasuki pascatambang
Biaya jaminan pascatambang
harus memperhitungkan kenaikan
(eskalasi) biaya selama periode
pelaksanaan pascatambang.
Rencana biaya pascatambang
harus menutup seluruh biaya6. aspek sosial, budaya, dan ekonomi;
biaya tidak langsung, antara lain:
1. mobilisasi dan demobilisasi;
2. perencanaan pascatambang;
3. administrasi dan keuntungan pihak
ketiga sebagai kontraktor pelaksana
reklamasi; dan
4. supervisi.
harus menutup seluruh biaya
pelaksanaan kegiatan
pascatambang termasuk
pelaksanaan kegiatan
pascatambang yang dilakukan oleh
pihak ketiga
• Biaya jaminan pascatambang harus memperhitungkan NILAI UANG MASA DEPAN selama
periode pelaksanaan pascatambang.

11. KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
gang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana
tambang harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan.
ngku kepentingan terdiri atas:
nstansi Pemerintah, dinas/instansi pemerintah provinsi, dan/atau
dinas/instansi kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan
batubara;
nstansi terkait lainnya; dan
masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usahamasyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha
pertambangan.
konsultasi wajib dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani
para pemangku kepentingan
gang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana
tambang disertai dengan berita acara hasil konsultasi bersamaan dengan
ajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi
da Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

12. PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
1. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi
Tahap EksplorasiTahap Eksplorasi
2. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi
Tahap Operasi Produksi
3. Penilaian dan Persetujuan Rencana
Pascatambang

13. PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI TAHAP
EKSPLORASI
Menteri/Gub/BupMenteri/Gub/BupIUP EKSPLORASI
≤ 30 hari
≤ 30 hari
> 30 hari tidak
tidak termasuk
jumlah hari yang
diperlukan untuk
penyempurnaan
rencana
reklamasi
Menyampaikan
Penyempurnaan Rencana
Reklamasi
ikan
Dokumen
eklamasi
ari
Menyampaikan Rencana
Reklamasi pada saat akan
memulai kegiatan ekslporasi
Evaluasi
OK
NOT OK
PERSETUJUAN
memberikan
persetujuan
atau saran
penyempurnaan
Jika terdapat Perubahan:
1. rencana eksplorasi;
2. dokumen lingkungan.
eklamasi

14. PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI TAHAP OPERASI
PRODUKSI
Menteri/Gub/BupMenteri/Gub/Bup
IUP/IUPK
OPERASI PRODUKSI
≤ 30 hari
≤ 30 hari
NOT OK > 30 hari tidak
tidak termasuk
jumlah hari yang
diperlukan untuk
penyempurnaan
rencana
reklamasi
Menyampaikan Revisi
Rencana Reklamasi
n
okumen
amasi
ari
an
K
paikan Rencana Reklamasi bersamaan pengajuan IUP /IUPK OP
Evaluasi
OK
NOT OK
PERSETUJUAN
> 30 hari tidak
memberikan
persetujuan
atau saran
penyempurnaan
Jika terdapat Perubahan:
1. sistem dan metoda
penambangan;
2. kapasitas produksi;
3. umur tambang;
4. tata guna lahan; dan/atau
5. dokumen lingkungan hidup
yang telah disetujui
amasi

15. Menteri/Gub/BupMenteri/Gub/BupIUP/IUPK
OPERASI PRODUKSI
≤ 60 hari
≤ 30 hari
NOT OK
PERSETUJUAN RENCANA PASCATAMBANG
tidak termasuk
jumlah hari yang
diperlukan untuk
penyempurnaan
rencana
reklamasi
Menyampaikan Dok
Revisi Rencana
Pascatambang
an
Dokumen
klamasi
itan
PK
i
si
≤ 90 hari
aikan Rencana Pascatambang bersamaan pengajuan IUP /IUPK OP
Evaluasi
OK
NOT OK
PERSETUJUAN
> 60 hari tidak
memberikan
persetujuan
atau saran
penyempurnaan
Jika terdapat Perubahan:
1. Perubahan Rencana
Reklamasi Tahap Operasi
Produksi
2. Perubahan jadwal
pascatambang
klamasi
at 2 tahun
hir kegiatan
an

16. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
1. Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi
2. Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi2. Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
3. Pelaksanaan Pascatambang
4. Pelaporan Reklamasi Tahap Eksplorasi
5. Pelaporan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
6. Pelaporan Pascatambang
7. Peninjauan Lapangan

17. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP
EKSPLORASI
sanaan reklamasi wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu
petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan
tambang.
gang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi
eksplorasi yang telah disetujui pada lahan terganggu akibat kegiatan
orasi yang tidak digunakan lagi, antara lain:
han bekas eksplorasi (lubang pengeboran, sumur uji, dan parit uji)
han bekas sarana penunjang eksplorasi (akses jalan eksplorasi, base camp,han bekas sarana penunjang eksplorasi (akses jalan eksplorasi, base camp,
lipad, dan/atau workshop yang tidak digunakan lagi)
sanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
h tidak ada kegiatan eksplorasi pada lahan terganggu
gang IUP/IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
masi tahap eksplorasi disertai dengan permohonan pencairan jaminan
masi tahap eksplorasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur

18. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN REKLAMASI TAHAP
OPERASI PRODUKSI
sanaan reklamasi wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu
petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan
tambang.
gang IUP/ IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi tahap
si produksi pada lahan terganggu akibat kegiatan operasi produksi meliputi
bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi
di luar bekas tambang dengan sistem tambang terbuka antara lain:
mpat penimbunan tanah penutup;mpat penimbunan tanah penutup;
mpat penimbunan bahan tambang;
an tambang dan/atau jalan angkut;
brik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
ngunan/instalasi sarana penunjang;
ntor dan perumahan;
labuhan khusus/dermaga; dan/atau
han penimbunan dan/atau pengendapan tailing.

19. PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
....lanjutan
m hal areal yang sudah direklamasi akan dibuka kembali untuk kegiatan
mbangan, pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan
na kegiatan penambangan untuk mendapat persetujuan dari Direktur
eral atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
gang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
an reklamasi tahap operasi produksi disertai dengan permohonan
airan jaminan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
eral atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
nangannya.
ana kegiatan penambangan wajib memperhitungkan nilai keekonomian
masi yang telah dilaksanakan.
sanaan reklamasi tahap operasi produksi wajib dilakukan paling lambat 30
puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu.
ana tidak ada kegiatan namun akan direncanakan untuk dilanjutkan kembali,

20. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap
PENINJAUAN LAPANGAN PELAKSANAAN REKLAMASI
TAHAP EKSPLORASI/OPERASI PRODUKSI
Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan
jaminan reklamasi tahap eksplorasi/Operasi Produksi dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya
laporan
reklamasi tahap eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap
laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi.
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi/operasi produksi dapat melakukan
peninjauan lapangan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender
setelah diterimanya laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi
Hasil peninjauan harus dibuat dalam berita acara yang memuat

21. PELAKSANAAN PASCATAMBANG
atambang wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
der setelah kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan/atau
urnian berakhir.
ksanaan pascatambang wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang
dibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan
masi dan pascatambang.
egang IUP/ IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan
sanaan kegiatan pascatambang disertai permohonan pencairan
an pascatambang setiap triwulan kepada Menteri melalui Direktur
eral, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
ohonan pencairan jaminan pascatambang berisi rincian program dan

22. Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan
pascatambang wajib melakukan evaluasi terhadap laporan
pelaksanaan pascatambang.
Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan
jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kalender setelah diterimanya laporan.
PENINJAUAN LAPANGAN TERHADAP PELAKSANAAN
PASCATAMBANG
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan
pascatambang dapat melakukan peninjauan lapangan paling lambat
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya laporan
pelaksanaan pascatambang
Hasil peninjauan harus dibuat dalam berita acara yang memuat
penilaian keberhasilan pascatambang sebagaimana tercantum dalam

23. JAMINAN REKLAMASI
1. Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi
2. Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
3. Tata Cara Pelaksanaan Pencairan dan Pelepasan
Jaminan ReklamasiJaminan Reklamasi
4. Penetapan Pihak ketiga
JAMINAN PASCATAMBANG
1. Jaminan Pascatambang
2. Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan
Pascatambang
3. Penetapan pihak ketiga

24. Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah
atau dolar Amerika Serikat.
Dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi
tahunan
Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilakukan
BENTUK JAMINAN
DEPOSITO BERJANGKA
JAMINAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap
eksplorasi disetujui
Ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama
Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota qq
pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang
bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai
dengan jadwal reklamasi.

25. JAMINAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI
Ditempatkan setiap tahun dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar
Amerika Serikat.
Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun
pertama wajib ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus
BENTUK JAMINAN
1. Rekening bersama pada bank Pemerintah
2. Deposito Berjangka
3. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia
4. Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve)
pertama wajib ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus
sesuai jangka waktu reklamasi.
Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun
berikutnya dapat ditempatkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekaligus
sesuai jangka waktu reklamasi atau setiap tahun.
dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan.
Ditempatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana
reklamasi tahap operasi produksi disetujui
Penempatan jaminan reklamasi setiap tahun untuk tahun berikutnya
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sejak dimulainya tahun berjalan.

26. PERSYARATAN UNTUK PENEMPATAN DALAM BENTUK
Accounting Reserve
dangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat ditempatkan apabila
megang IUP atau IUPK tersebut memenuhi salah satu persyaratan
agai berikut:
terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar
Indonesia; atau
mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari US $ 50.000.000,00 (lima
puluh juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana yang tercantum dalam akta
pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang disahkan oleh notaris.
telah menempatkan sahamnya pada bursa lebih dari 40% dari total sahamtelah menempatkan sahamnya pada bursa lebih dari 40% dari total saham
yang dimiliki.
megang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang
nempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi
counting Reserve), wajib menyampaikan surat pernyataan penempatan
inan reklamasi yang disahkan oleh notaris kepada Menteri melalui
ktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
ng lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak penetapan bentuk jaminan

27. Perubahan Bentuk Jaminan Reklamasi
ktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
at memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
duksi untuk mengubah bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi
ktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
gan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Eksplorasi atau
K Eksplorasi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap eksplorasi
bila:
terjadi perubahan rencana eksplorasi; atau
biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi.
duksi untuk mengubah bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi
dasarkan pertimbangan:
kinerja pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan/atau
kemampuan keuangan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
ktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
gan kewenangannya dapat memerintahkan pemegang IUP Operasi Produksi
u IUPK Operasi Produksi untuk mengubah jumlah jaminan reklamasi tahap
rasi produksi apabila:

28. Kewajiban Melaksanakan Reklamasi
Penempatan jaminan reklamasi tidak
menghilangkan kewajiban Pemegang
P/IUPK untuk melaksanakan reklamasi.
ekurangan biaya untuk menyelesaikan
reklamasi dari jaminan yang telah
etapkan, tetap menjadi tanggung jawab
Pemegang IUP/IUPK.

29. JAMINAN PASCATAMBANG
dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan
Ditempatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana
pascatambang disetujui
Penempatan jaminan pascatambang harus sudah selesai dilakukan 2 (dua)
tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang
BENTUK JAMINAN
DEPOSITO BERJANGKA
ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur
Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota qq pemegang IUP Eksplorasi,
IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang
bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal
pascatambang
ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.
Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk
melaksanakan pascatambang
Kekurangan biaya untuk menyelesaikan pascatambang dari jaminan yang

30. TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN
REKLAMASI
ntuan besaran pencairan dan pelepasan jaminan reklamasi meliputi:
ling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi tahap
erasi produksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang terdiri dari:
1. pengaturan permukaan lahan;
2. penyebaran tanah pucuk (tanah zona pengakaran);
ur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum
erikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi,
melakukan evaluasi melakukan penilaian untuk pencairan atau pelepasan jaminan
masi tahap operasi produksi.
3. pengendalian erosi dan pengelolaan air;
ling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi tahap
erasi produksi apabila telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ruf a dan pekerjaan revegetasi, yang terdiri dari:
1. penanaman tanaman penutup (cover crop);
2. penanaman tanaman cepat tumbuh;
3. penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau
4. pengendalian air asam tambang.

31. Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi tidak
memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi tahap
eksplorasi berdasarkan evaluasi laporan, penilaian pencairan jaminan
reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi, dan/atau penilaian
lapangan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan
reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi dengan
menggunakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi
Penetapan pihak ketiga dilakukan apabila setelah 2 (dua) tahun
PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP
EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI
Penetapan pihak ketiga dilakukan apabila setelah 2 (dua) tahun
elaksanaan reklamasi tidak mencapai kriteria keberhasilan 60%
apan pihak ketiga dilakukan dengan cara:
megang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau
Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha
Pertambangan di bidang pascatambang dan reklamasi kepada
eri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

32. Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi
oduksi, IUPK Eksplorasi, atau IUPK Operasi
Produksi dilarang melakukan kegiatan
penambangan sebelum reklamasi yang
dilaksanakan oleh pihak ketiga dinyatakan
PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI TAHAP
EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI .........lanjutan
dilaksanakan oleh pihak ketiga dinyatakan
memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi
minimal 80% (delapan puluh persen) oleh
enteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

33. gang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan
honan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya setiap triwulan
a Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuai
angannya dengan melampirkan:
sasi biaya pelaksanaan program pascatambang setiap 3 (tiga) bulan; dan
cana biaya dan program 3 (tiga) bulan berikutnya.
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN
PASCATAMBANG
ri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapat
erikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang berikut bunganya,erikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang berikut bunganya,
h memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang
ri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum
erikan persetujuan pencairan jaminan pascatambang wajib melakukan
si dan peninjauan lapangan.
auan lapangan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender

34. hal Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tidak
nuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang berdasarkan evaluasi
n dan/atau penilaian lapangan kurang dari 60% (enam puluh persen)
h berakhirnya jangka waktu kegiatan pascatambang maka Pemegang IUP
si Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan
njangan jangka waktu untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang yang
memenuhi kriteria keberhasilan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal,
nur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
TATA CARA PELAKSANAAN PENCAIRAN JAMINAN PASCATAMBANG
.........lanjutan
nur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
ri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapat
tujui perpanjangan jangka waktu untuk menyelesaikan kegiatan
ambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun
berakhirnya kegiatan pascatambang tanpa disertai dengan pencairan sisa
n pascatambangnya

35. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan
pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian
lapangan kurang dari 60% setelah berakhirnya jangka waktu
perpanjangan kegiatan pascatambang, maka Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan
pihak ketiga untuk melaksanaan pascatambang
PENETAPAN PIHAK KETIGA PELAKSANAAN REKLAMASI
PASCATAMBANG
apan pihak ketiga dilakukan dengan cara:
megang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, atau
Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha
Pertambangan di bidang pascatambang dan reklamasi kepada
eri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
nteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

36. 1. PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI
2. PENYERAHAN LAHAN2. PENYERAHAN LAHAN
PASCATAMBANG

37. PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI
rahan lahan merupakan bagian dari rencana pascatambang atas sebagian
gang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam
erahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai
n peraturan perundang-undangan melalui Menteri, gubernur, atau
/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi:
sip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamtan dan
atan kerja dan atau konservasi mineral dan batubara
% (seratus persen) kriteria keberhasilan reklamasi
rahan lahan merupakan bagian dari rencana pascatambang atas sebagian
Operasi Produksi
ri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan
auan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang
direklamasi dan Hasil peninjauan lapangan wajib dituangkan dalam bentuk
acara
ung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang telah direklamasi oleh
gang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir

38. PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG
rahan lahan merupakan keseluruhan dari pascatambang di seluruh WIUP
si Produksi.
rahan lahan dilakukan setelah memenuhi :
nsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamtan
gang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai
sanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada
yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Menteri,
nur
nsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamtan
n kesehatan kerja dan atau konservasi mineral dan
0% (seratus persen) kriteria keberhasilan pascatambang sebagaimana
cantum dalam rencana pascatambang yang disetujui
ri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan
auan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang
dilakukan pascatambang dan hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam
acara

39. SANKSI
1
Peringatan
tertulis
2
Penghentian
sebagian atau
seluruh
kegiatan
penambangan
3
Pencabutan
izin
ksi administratif berupa pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK
lorasi, atau IUPK Operasi Produksi, dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUP