OTODA. KP.LATAR BELAKANG KEBIJAKAN.    + KEBIJAKAN OTONOMI  MENGUNDANG PELBAGAI     MACAM PERDEBATAN. + HAL INI TERJADI KA...
• PERDEBATAN TERSEBUT DEMIKIAN  KONTROVERSIAL, KARENA: + PENGUATAN MASYARAKAT LOKAL,  MENYEBABKAN KEKUASAAN  HEGEMONIK PUS...
• IDENTIFIKASI ALASAN MENGAPA HRS  DESENTRALISASI:  1. UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI  DAN EFEKTIFITAS  PENYELENGGARAAN PEME...
5. PELUANG BAGI MASYARAKATBERKARIR DALAM BIDANGPOLITIK.6. PELUANG BAGI MASYARAKATBERKARIR DALAMPEMERINTAHAN.7. SARANA MEMP...
• ARGUMENTASI/PENJELASAN: 1. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN. = DALAM SEBUAH NEGARA MODERN, PEMBAG...
2. PENDIDIKAN POLITIK.= DAERAH MERUPAKAN TRAINING GROUNDDALAM PENGEMBANGAN DEMOKRASI.= BAGI MEREKA YANG TIDAK PUNYAPELUANG...
3. PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIPERSIAPAN UNTUK KARIR POLITIKLANJUTAN.EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAHMERUPAKAN WAHANA YANG B...
5. KESETARAAN POLITIK.= BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH AKAN MEWUJUDKAN KESETARAAN POLITIK BERBAGAI KOMPONEN MASYARAKAT.= PARTI...
6. AKUNTABILITAS PUBLIK.= JOHN STUART MILL MENGATAKAN :ELEMEN YANG TAK DAPAT DINAFIKANDALAM DEMOKRASI DAN DESENTRALISASIAD...
= PARTISIPASI DAPAT DIWUJUDKANPADA TAHAP AWAL PEMBUATANKEBIJAKAN PUBLIK, TERUTAMADALAM PEMBENTUKAN AGENDAPUBLIK, KEMUDIAN ...
• BEBERAPA CATATAN PENTING:• KATA KUNCI DARI OTONOMI DAERAH  ADALAH KEWENANGAN.• DENGAN KEWENANGAN DAERAH AKAN  MENJADI KR...
• PERLU DISADARI BAHWA TIDAK  ADA SATU PEMERINTAHPUN  YANG POPULER DENGAN  MENARIK PUNGUTAN ATAU  PAJAK.• JIKA HAL INI DIK...
• ADA USAHA2 STIGMATISASI [ANGGAPAN2  YANG TIDAK PANTAS ] TERHADAP OTODA,  SEHINGGA MENGGANGGU IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN, MI...
• OTODA DIHARAPKAN MERUPAKAN  WAHANA EFEKTIF UNTUK MENJAGA  TERPELIHARANYA NEGARA  KESATUAN, DENGAN MEMBERIKAN  PELUANG UN...
• PERUBAHAN PARADIGMA: = PADA WAKTU ORDE BARU, PEMERINTAHAN  INDONESIA TELAH TERGIRING KEARAH PARADIGMA  PEMBANGUNAN, SEBA...
= BERLAKUNYA UU 22/1999 DAN UU25/1999, TELAH MERUBAHPARADIGMA TERSEBUT, MENJADIPARADIGMA PELAYANAN DANPEMBERDAYAAN, DENGAN...
BEBERAPA UU YANG PERNAHBERLAKU := UU NO. 1/1945.= UU NO, 22/1848.= UU NO. 44/1950.= UU NO. 1/1957.= PENETAPAN PRESIDEN NO....
• HAL2 POKOK TENTANG OTODA. = PSL 18 UUD 45 MENYATAKAN BHW PEMBAGIAN DAERAH INDONESIA ATAS DAERAH BESAR DAN KECIL. = UUD 4...
= YG DIMAKSUD OTONOMI YG LUASADALAH KEWENANGAN SEMUABIDANG PEMERINTAHAN, KECUALIBIDANG POLITIK LUAR NEGERI,HANKAM, PERADIL...
PRINSIP2 OTODA YG DIPEDOMANI := MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI, KEADILAN, PEMERATAAN SERTA POTENSI KEANEKARAGAMAN DAERAH.= ...
= HARUS LEBIH MENINGKATKAN PERANANDAN FUNGSI LEGISLATIF DAERAH.= AZAS DEKONSENTRASI [SBG DAERAHADMINISTRASI]DAN DESENTRALI...
• KOMPLEKSITAS PERSOALAN OTODA. = LATAR BELAKANG PERSOALAN OTODA INI DIMULAI  DARI TERJADINYA PERGESERAN KEKUASAAN DARI  S...
= KEMUDIAN LAHIRLAH REFORMASIDG SEMANGAT DEMOKRATISASI YGTINGGI, TERUTAMA TUNTUTAN AKANOTONOMI DAERAH.= DESENTRALISASI INI...
• KOMPLEKSITAS YG TIMBUL : 1. DALAM HAL HUBUNGAN KEKUASAAN, PD LEVEL  MANAKAH LOCUS KEKUASAAN SEHARUSNYA  BERADA, DIPUSAT ...
2. KOMPLEKSITAS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH. PERSOALAN INI PALING MENENTUKAN. KEDUANYA MEMPUNYAI KELEMAHAN MENYANGK...
3. TERJADI DESENTRALISASI SEMU, KARENA LOGIKA KEPARTAIAN YG MASIH SANGAT SENTRALISTIS.= PENDELEGASIAN WEWENANG OLEH EKSEKU...
4. PERSOALAN PENATAAN POLITIKLOKAL:= HAL INI MENJADI RUANG DANGELANGGANG BARU DINAMIKAPOLITIK LOKAL. NAMUN KARENAREGULASI ...
5. MENGUATNYA “DAERAHISME”.= TERJADI KARENA PERUBAHAN YGTERLALU CEPAT DARI SENTRALISMEKE DESENTRALISASI, YG BERIMPITPULA D...
= AKIBAT HAL DIATAS, LAHIRLAHPERLAWANAN YG SEMULA SAMAR2,KEMUDIAN BERUBAH KEARAHGERAKAN SEPARATISME.= MENGUATNYA “DAERAHIS...
6. UPAYA MEMFORMATHUBUNGAN ANTAR LEVELPEMERINTAHAN DITINGKATLOKAL.= OTODA BENAR2 DILETAKKANDI LEVEL KABUPATEN DANKOTA, SED...
7. DAERAH CENDERUNG “ OVER EXERCISEOF POWER “.= TERJADI KLAIM EKSKLUSIF ATASEKSPLOITASI DAN EKSPLORASI SDA.= BELUM ADA KES...
8. PROBLEMA HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF  DIDAERAH.= BERJALAN SEREMPAK DENGAN PERGESERAN SEBAGIAN  KEKUASAAN DARI EKS...
= AKAN TETAPI DENGAN KEKUASAANYG BESAR TERSEBUT, ANGGOTALEGISLATIF DAPATMENGEKSPRESIKANNYA SECARASERIUS.= KARENA ITU PULA ...
9. DESENTRALISASI YG DISEBUT SEBAGAI DEMOKRATISASI, TELAH MEMBENTUK TEMPURAN2 := MASYARAKAT DENGAN KESADARAN POLITIK YG JA...
10. SETELAH JENUH DENGANKUNGKUNGAN UNIFORMASI YGSANGAT ETHNOSENTRIS DANMODERN-BIAS, KOMUNITAS LOKALMEMPEROLEH HAWA SEGAR S...
• POINT2 PENTING YG MELAHIRKAN UU 22/99.  = POLITIK SENTRALISTIK. TERJADI   OPERASIONALISASI POLITIK “STICK AND   CARRATS”...
= MUNCULNYA PEMBERONTAKAN DAERAHYG DISEBABKAN: - KETIMPANGAN EKONOMI ANTARA JAWADAN LUAR JAWA. - KEKECEWAAN THD SISTEM SEN...
= SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEUANGANYG SEMAKIN TERSENTRALISIR,MEMPERLEBAR DIKOTOMI STRUKTUREKONOMI YG FUNDAMENTAL ANTARA JAW...
= SENTRALISASI YG BERLANJUT INI DISEBABKAN OLEH : - PD TINGKAT NASIONAL, ELIT POLITIK TDK  MEMBUTUHKAN DUKUNGAN POLITIK DA...
• DERAJAT STABILISASI POLITIK  DESENTRALISASI :  = MENGAKOMODASI 4 HAL YG PALI NG  SENSITIF DALAM POLITIK, YAITU:   + SHAR...
= MEWUJUDKAN SISTEM YG STABIL, MAKAPEMBERIAN OTODA YG SE-LUAS2NYAMERUPAKAN JAWABAN YG TAKTERHINDARKAN DLM PROSESDEMOKRATIS...
• BEBERAPA CATATAN KRITIS.  = PEMBERIAN KEKUASAAN POLITIK KEPADA DAERAH   HRS DIPARALELKAN DG PENGEMBANGAN   DEMOKRASI DIT...
4. PEMAHAMAN BERDIMENSI TUNGGALEKONOMI, BERISIKO MENINGKATKANEKSPLOITASI SDA TANPA KENDALI,TERLEBIH JIKA DIKAITKAN DGPENIN...
5. KETERBATASAN PENGALAMAN DAN KELEMAHAN MANAJEMEN SERTA KEALPAAN TEHNOLOGI, MENYEBABKAN KETERGANTUNGAN DAERAH KEPADA KEKU...
7. PERGESERAN KEKUASAAN DAN LOKUSPOLITIK DARI BIROKRASI KE LEGISLATIF,JUGA MERUPAKAN POTENSI KONFLIK, ATAUDPT MERUPAKAN PE...
9. OTODA MERUPAKAN JAWABAN THDPERSOALAN KEDAERAHAN,PENGEMBANGAN DEMOKRASI, KEADILANDAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAANPEMERINT...
• PADA ERA REFORMASI, HABIBIE HRS  MEMBANGUN LEGITIMASI POLITIK MELALUI  PROSES YG DEMOKRATIS.• KESULITAN BERAWAL DARI SIN...
• KESIMPULAN SEMENTARA.  = FENOMENA APA YG MEMUNGKINKAN OTODA TETAP   SBG PILIHAN?  = KEBERLANJUTAN DESENTRALISASI HANYA B...
•     OTODA DAN PERUBAHAN SOSIAL:    = PERUBAHAN SOSIAL DARI DIMENSI BUDAYA, EKONOMI      DAN POLITIK, MERUPAKAN DIMENSI Y...
• MENUJU SOLUSI TERBAIK.  = SALAH SATU KARAKTERISTIK DESENTRALISASI   ADALAH MEMBERIKAN KEKUASAAN KEPADA   DAERAH, DG TETA...
+ PEMDA HRS MAMPU MENAMPUNGASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKATDAN MEMBERIKAN RUANG PUBLIK, AGARKUALITASNYA MENINGKAT.+ RES...
• RESENTRALISASI.  = UU 32/2004, SECARA NORMATIF DINILAI  MENGAKHIRI ERA OTODA. PENILAIAN  DIDASARKAN PD SEMANGAT PENYUSUN...
= REDUKSI YG PALING MENONJOL ADALAH TTG MAKNA : + DLM UU 22/99, OTODA DIDEFINISIKAN SBG KEWENANGAN UTK MENGATUR DAN MENGUR...
= JADI, SECARA IMPLISIT PENGHAPUSANKALIMAT : “MENURUT PRAKARSA SENDIRIBERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT”,MENGINDIKASIKAN MAT...
• PERMASALAHAN GOOD GOVERNANCE DAN  OTODA.  = SISTEM CHECK AND BALANCE ANTARA  EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF BELUM  MENUNJUKKAN...
= NETWORKING ANTAR PILAR2 GG DANANTAR DAERAH, MERUPAKAN PERWUJUDANINTEGRITAS NASIONAL NAMUN ADAPERKEMBANGAN PERMASALAHAN Y...
= DIBIDANG SOSIAL, TERJADI SOCIALDISOBIDIENCE, SUATU PEMBANGKANGANSOSIAL, SEPERTI: - PELANGGARAN HUKUM - KONFLIK KOMUNAL D...
• OTODA ADALAH SEBAGAI UPAYA  DEMOKRATISASI DAN  MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT, NAMUN ;  = KREATIFITAS DAERAH BEL...
• PENYELENGGARAAN PEMDA DIHARAPKAN   MEMENUHI KRITERIA GOOD GOVERNANCE SERTA   REKRUTMEN SDM YG TEPAT DAN BAIK.• KEUNGGULA...
• GOOD GOVERNANCE SBG FAKTOR DOMINAN  KEBERHASILAN OTODA, DG CIRI2 :  1. KOMPETENSI.  PEJABAT DAERAH ADALAH ORANG2 YG  BEN...
3. AKUNTABILITAS.SETIAP KEBIJAKAN DAN KEPUTUSAN HRSDPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADAPUBLIK DAN HUKUM.4. PARTISIPASI.MERUPA...
• REFORMASI MENUNTUT ADANYA  PERUBAHAN PARADIGMA, DIMANA  GOOD GOVERNANCE  MENGGAMBARKAN MASYARAKAT YG  DEMOKRATIS.• PEMAH...
• KONSEP NASIONALISME HRS  DIPAHAMI DAN DILETAKKAN DLM  KONSEP OTODA, SEHINGGA TDK  TERPERANGKAP PD ISU PUTRA  DAERAH.• PE...
• OTODA DISUSUN BERDASARKAN  PARADIGMA PLURALISME. OTONOMI  LUAS YG DIBERIKAN, AKAN  MEMPERKUAT INTEGRASI NASIONAL.• ANALI...
• OTODA HRS LEBIH MENEKANKAN  DISTRIBUSI PELAYANAN PUBLIK.• SECARA EKSPLISIT DAN IMPLISIT, HRS  DISUSUN STANDAR PELAYANAN ...
• ADA BEBERAPA SARAN :  = MEMBENTUK SEMACAM BADAN PENGEMBANGAN   OTODA DG TUJUAN PEMBERDAYAAN DAERAH DLM   MELAKSANAKAN KE...
= MEMANFAATKAN JASA MITRA DLMMENYUSUN ANGGARAN KINERJA,SESUAI DG ALOKASI SUMBER DAYAYG REALISTIS, SESUAI PRIORITASMASYARAK...
DESENTRALISASI      DAN OTONOMI DAERAHIG. ADIWIDJAJA, S.Sos., M.Si
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Review. desentoda.kp

843 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kuliah Akasius Akang

0 Kommentare
2 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
843
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
2
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
32
Kommentare
0
Gefällt mir
2
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Review. desentoda.kp

  1. 1. OTODA. KP.LATAR BELAKANG KEBIJAKAN. + KEBIJAKAN OTONOMI MENGUNDANG PELBAGAI MACAM PERDEBATAN. + HAL INI TERJADI KARENA STAKEHOLDERS SANGAT BANYAK, BAIK DARILINGKUNGAN PEMERINTAHANMAUPUN DILUAR LINGKUNGAN PEMERINTAHAN.
  2. 2. • PERDEBATAN TERSEBUT DEMIKIAN KONTROVERSIAL, KARENA: + PENGUATAN MASYARAKAT LOKAL, MENYEBABKAN KEKUASAAN HEGEMONIK PUSAT MENJADI TERGANGGU. + ADA ANGGAPAN DAERAH BELUM SIAP, KARENA SDM DAN SUMBER DAYA KEUANGAN TIDAK MENDUKUNG.
  3. 3. • IDENTIFIKASI ALASAN MENGAPA HRS DESENTRALISASI: 1. UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. 2. SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAERAH. 3. UNTUK MEMELIHARA KEUTUHAN INTEGRASI NASIONAL. 4. MEWUJUDKAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
  4. 4. 5. PELUANG BAGI MASYARAKATBERKARIR DALAM BIDANGPOLITIK.6. PELUANG BAGI MASYARAKATBERKARIR DALAMPEMERINTAHAN.7. SARANA MEMPERCEPATPEMBANGUNAN DAERAH.8. UNTUK MEWUJUDKANPEMERINTAHAN YANG BERSIHDAN BERWIBAWA.
  5. 5. • ARGUMENTASI/PENJELASAN: 1. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. = DALAM SEBUAH NEGARA MODERN, PEMBAGIAN TUGAS DAN PEMBERIAN KEWENANGAN MERUPAKAN HAL YANG TIDAK MUNGKIN DIHINDARKAN. = DENGAN DEVOLUTION OF AUTHORITY, PEMERINTAH DAERAH AKAN LEBIH EFEKTIF MENYELENGGARAKAN, KETIMBANG DILAKUKAN SECARA NASIONAL/SENTRALISTIK. = DALAM RANGKA REKRUITMEN POLITIK LOKAL, MASYARAKAT MEMPUNYAI IKATAN EMOSIONAL DAN PSIKOLOGIS DENGAN PEMERINTAH DAERAH. = IMPLIKASI LEBIH JAUH ADALAH DUKUNGAN KEPADA PEMERINTAH AKAN LEGIH BESAR DAN KUAT.
  6. 6. 2. PENDIDIKAN POLITIK.= DAERAH MERUPAKAN TRAINING GROUNDDALAM PENGEMBANGAN DEMOKRASI.= BAGI MEREKA YANG TIDAK PUNYAPELUANG DALAM POLITIK NASIONAL,MEMPUNYAI PELUANG DALAM POLITIKLOKAL, TERMASUK DALAM PEMBUATANKEBIJAKAN PUBLIK.= PARTISIPASI POLITIK DIWUJUDKAN DALAMPEMILIHAN JABATAN POLITIK SEPERTIGUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA DANANGGOTA DPRD.= DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT,PEMDA TERHINDAR DARI PEMBUATANKEBIJAKAN PUBLIK YANG MERUGIKANMASYARAKAT.
  7. 7. 3. PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIPERSIAPAN UNTUK KARIR POLITIKLANJUTAN.EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAHMERUPAKAN WAHANA YANG BANYAKDIMANFAATKAN UNTUK MENAPAK KARIRPOLITIK YANG LEBIH TINGGI, TENTUNYAYANG BERPRESTASI DAN BERKEPRIBADIANMENONJOL.4. STABILITAS POLITIK.= DESENTRALISASI AKAN MENCIPTAKANPOLITIK YANG STABIL.= POLITIK YANG TIDAK STABIL TIMBULKARENA PEMERINTAHAN YANGSENTRALISTIK [ LIHAT KASUS2 DAERAH ].
  8. 8. 5. KESETARAAN POLITIK.= BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH AKAN MEWUJUDKAN KESETARAAN POLITIK BERBAGAI KOMPONEN MASYARAKAT.= PARTISIPASI POLITIK YANG LUAS MENGANDUNG MAKNA KESETARAAN POLITIK, KARENA PEMDA MEMBERIKAN PELUANG TERJADINYA KESETARAAN POLITIK.= ROBERT DAHL [1981], MENGEMBANGKAN TEORI DEMOKRASI SECARA EMPIRIK, IA MENGATAKAN : DEMOKRASI LOKAL AKAN MENDORONG MASYARAKAT IKUT SERTA DALAM KEHIDUPAN POLITIK.= DESENTRALISASI AKAN MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK; NAMUN ADA ORANG2 YANG MENDOMINASI EKONOMI LOKAL, JUGA AKAN SANGAT MENENTUKAN PROSES POLITIK LOKAL.
  9. 9. 6. AKUNTABILITAS PUBLIK.= JOHN STUART MILL MENGATAKAN :ELEMEN YANG TAK DAPAT DINAFIKANDALAM DEMOKRASI DAN DESENTRALISASIADALAH AKUNTABILITAS PUBLIK. ARTINYASIPEMEGANG JABATAN PUBLIK HARUSMAMPU MEMPERTANGGUNG JAWABKANSEGALA BENTUK PILIHAN KEBIJAKANPUBLIK DAN POLITIKNYA.= KAITANNYA DENGAN DESENTRALISASIADALAH, MANAKALA DEMOKRASIMEMBERIKAN PELUANG KEPADAMASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASIDALAM SEGALA BENTUKPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
  10. 10. = PARTISIPASI DAPAT DIWUJUDKANPADA TAHAP AWAL PEMBUATANKEBIJAKAN PUBLIK, TERUTAMADALAM PEMBENTUKAN AGENDAPUBLIK, KEMUDIAN DALAMPERUMUSAN, IMPLEMENTASI DANEVALUASI KEBIJAKAN.= JIKA KEBIJAKAN DIRUMUSKANHANYA OLEH SEKELOMPOK KECILORANG, MAKA MASYARAKAT AKANTERALIENASI.
  11. 11. • BEBERAPA CATATAN PENTING:• KATA KUNCI DARI OTONOMI DAERAH ADALAH KEWENANGAN.• DENGAN KEWENANGAN DAERAH AKAN MENJADI KREATIF DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH.• NAMUN ORIENTASI PEMBANGUNAN INI JANGAN DITAFSIRKAN DENGAN MELAKUKAN PUNGUTAN, TERUTAMA UNTUK MEMPERBESAR PAD, UNTUK MENGHINDARKAN PEMDA MENJADI TIDAK POPULER.
  12. 12. • PERLU DISADARI BAHWA TIDAK ADA SATU PEMERINTAHPUN YANG POPULER DENGAN MENARIK PUNGUTAN ATAU PAJAK.• JIKA HAL INI DIKAITKAN DENGAN KURANGNYA PELAYANAN PUBLIK, MAKA KELUHAN2 DAN KERESAHAN MASYARAKAT AKAN TIMBUL.
  13. 13. • ADA USAHA2 STIGMATISASI [ANGGAPAN2 YANG TIDAK PANTAS ] TERHADAP OTODA, SEHINGGA MENGGANGGU IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, MISALNYA : = PERSOALAN APAPUN YANG MUNCUL, SELALU OTONOMI YANG DIKAMBING HITAMKAN. = KLAIM TERHADAP SUMBER DAYA ALAM TIDAK DIMILIKI OLEH DAERAH, KARENA SELALU DIMONOPOLI OLEH PUSAT. = OTONOMI DIANGGAP ANCAMAN TERHADAP INTEGRASI NASIONAL, MISALNYA : KEBIJAKAN DAERAH YANG DIANGGAP BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN PUSAT, CENDERUNG DIVONIS SALAH, BUKAN DILURUSKAN.
  14. 14. • OTODA DIHARAPKAN MERUPAKAN WAHANA EFEKTIF UNTUK MENJAGA TERPELIHARANYA NEGARA KESATUAN, DENGAN MEMBERIKAN PELUANG UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI SESUAI DENGAN POTENSI YANG DIMILIKI DAERAH.• STIGMATISASI JUGA DATANG DARI LEGISLATIF, YANG BERPENDAPAT TELAH TERJADI PENYELAHGUNAAN DAU OLEH DAERAH. INI MERUPAKAN KAMPANYE NEGATIF UNTUK MENDISKREDITKAN OTONOMI.
  15. 15. • PERUBAHAN PARADIGMA: = PADA WAKTU ORDE BARU, PEMERINTAHAN INDONESIA TELAH TERGIRING KEARAH PARADIGMA PEMBANGUNAN, SEBAGAI ACUAN LANDASAN NILAI KEBIJAKAN PEMERINTAH. = LANDASAN PEMIKIRANNYA ADALAH KETIKA PEMERINTAHAN SOEKARNO TERJADI KEMEROSOTAN EKONOMI SERTA TINGKAT KEMISKINAN YANG SANGT TINGGI. = TETAPI, AKIBAT KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG DIKENDALIKAN SECARA TERPUSAT, KETERGANTUNGAN DAERAH KEPADA PUSAT SEMAKIN KUAT, SEHINGGA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH BERSIFAT PATRONASI.
  16. 16. = BERLAKUNYA UU 22/1999 DAN UU25/1999, TELAH MERUBAHPARADIGMA TERSEBUT, MENJADIPARADIGMA PELAYANAN DANPEMBERDAYAAN, DENGANMELETAKKAN PEMBANGUNAN DIATASLANDASAN NILAI PELAYANAN PUBLIK.= DENGAN PARADIGMA BARUTERSEBUT, DIHARAPKAN TIDAK ADALAGI KEBIJAKAN PEMBANGUNANYANG MENGANDUNG NILAI KETIDAKADILAN DAN YANG MENAFIKANKREATIFITAS MASYARAKAT.
  17. 17. BEBERAPA UU YANG PERNAHBERLAKU := UU NO. 1/1945.= UU NO, 22/1848.= UU NO. 44/1950.= UU NO. 1/1957.= PENETAPAN PRESIDEN NO.6/1959.= UU NO. 18/ 1965.= UU NO. 5/1974.= UU NO. 22/1999.= UU NO. 32/2004, YG BERLAKU SAATINI.
  18. 18. • HAL2 POKOK TENTANG OTODA. = PSL 18 UUD 45 MENYATAKAN BHW PEMBAGIAN DAERAH INDONESIA ATAS DAERAH BESAR DAN KECIL. = UUD 45 MERUPAKAN LANDASAN YG KUAT UTK MENYELENGGARAKAN OTONOMI, YG KEMUDIAN DIATUR DG TAP MPR NO. XV/MPR/1998, MELIPUTI : PENGATURAN, PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA YG BERKEADILAN, SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH. = OTODA DILAKSANAKAN DG MEMBERIKAN KEWENANGAN YG LUAS , NYATA DAN BERTANGGUNG JAWAB.
  19. 19. = YG DIMAKSUD OTONOMI YG LUASADALAH KEWENANGAN SEMUABIDANG PEMERINTAHAN, KECUALIBIDANG POLITIK LUAR NEGERI,HANKAM, PERADILAN, MONETER DANFISKAL SERTA AGAMA.= OTONOMI YG BERTANGGUNGJAWAB ADALAH PENINGKATANPELAYANAN MASYARAKAT YGSEMAKIN BAIK, PENGEMBANGANDEMOKRASI, BERKEADILAN DANPEMERATAAN SERTA MEMELIHARAHUBUNGAN YG SERASI ANTARAPUSAT DAN DAERAH.
  20. 20. PRINSIP2 OTODA YG DIPEDOMANI := MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI, KEADILAN, PEMERATAAN SERTA POTENSI KEANEKARAGAMAN DAERAH.= DIDASARKAN PD OTONOMI LUAS, NYATA DAN BERTANGGUNG JAWAB.= SESUAI DG KONSISTENSI NEGARA, SERTA MENJAMIN KESERASIAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SERTA HUBUNGAN ANTAR DAERAH.= HRS LEBIH MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH, DPL TIDAK ADA LAGI WILAYAH ADM. PD DAERAH KABUPATEN DAN KOTA.= PD KAWASAN2 KHUSUS BERLAKU KETENTUAN PERATURAN DAERAH OTONOM.
  21. 21. = HARUS LEBIH MENINGKATKAN PERANANDAN FUNGSI LEGISLATIF DAERAH.= AZAS DEKONSENTRASI [SBG DAERAHADMINISTRASI]DAN DESENTRALISASIDILETAKKAN PD DAERAH PROPINSI.= AZAS TUGAS PERBANTUAN, SELAIN DARIPEMERINTAH PUSAT KPD DAERAH, JUGADARI PEMDA KE DESA, DISERTAI DGPEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANASERTA SDM YG BERTANGGUNG JAWAB.= DENGAN AZAS DESENTRALISASI, DAERAHBERWENANG MENENTUKAN DANMELAKSANAKAN KEBIJAKAN ATASPRAKARSA SENDIRI BERDASARKANASPIRASI MASYARAKAT.
  22. 22. • KOMPLEKSITAS PERSOALAN OTODA. = LATAR BELAKANG PERSOALAN OTODA INI DIMULAI DARI TERJADINYA PERGESERAN KEKUASAAN DARI SOEKARNO KE SOEHARTO. KETIKA ITU TERJADI BEBERAPA PEMBERONTAKAN DAERAH SBG WUJUD KETIDAK PUASAN DAERAH. = DIBUTUHKAN WAKTU YG RELATIF LAMA MENATA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH. KEMUDIAN LAHIRLAH UU NO. 5/1974 DAN UU NO. 5/1979, AKAN TETAPI IMPLEMENTASINYA BERGESER KEARAH WATAK YG DOMINATIF DAN REPRESIF. = KEKUASAAN NEGARA YG BERLANGSUNG TANPA TENTANGAN INI, MENEMPATKAN MASYARAKAT DALAM KETERTINDASAN.
  23. 23. = KEMUDIAN LAHIRLAH REFORMASIDG SEMANGAT DEMOKRATISASI YGTINGGI, TERUTAMA TUNTUTAN AKANOTONOMI DAERAH.= DESENTRALISASI INI SECARAPOLITIK, TELAH MEMBALIKKAN ARAHSELURUH LOGIKA KEKUASAAN, DGMENGURANGI KEKUASAAN PUSATSECARA SANGAT SIGNIFIKAN. DARISINILAH LAHIRNYA KOMPLEKSITASOTODA, TERUTAMA YG BERKAITANDG HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.
  24. 24. • KOMPLEKSITAS YG TIMBUL : 1. DALAM HAL HUBUNGAN KEKUASAAN, PD LEVEL MANAKAH LOCUS KEKUASAAN SEHARUSNYA BERADA, DIPUSAT ATAU DIDAERAH? = JIKA DI PUSAT YG LEBIH IDEAL, BAGAIMANA PUSAT MENDELEGASIKAN SEBAGIAN KEKUASAANNYA PADA DAERAH? = JIKA DI DAERAH, BAGAIMANA PUSAT MENGELOLA ASPEK2 EKSTERNAL KEKUASAAN ITU. DG DEMIKIAN TIMBUL PERTANYAAN, FORMAT KETATANEGARAAN SEPERTI APA YG IDEAL BAGI INDONESIA, APAKAH SISTEM FEDERAL, ATAU TETAP BERTAHAN DG SISTEM UNITARIAN. KEREPOTAN AKAN MUNCUL KETIKA MENGHADAPI STATUS “DAERAH ISTIMEWA” DAN “DAERAH KHUSUS”.
  25. 25. 2. KOMPLEKSITAS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH. PERSOALAN INI PALING MENENTUKAN. KEDUANYA MEMPUNYAI KELEMAHAN MENYANGKUT MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN := PD TINGKAT DAERAH TERDAPAT PERSOALAN AKUNTABILITAS DAN REPONSIBILITAS, SERTA SISTEM YG MENJAMIN SETIAP SEN UANG RAKYAT DIKELOLA SECARA BERTANGGUNG JAWAB.= DESENTRALISASI KERAPKALI DIARTIKAN DESENTRALISASI KORUPSI, KARENA BERPINDAHNYA LOCUS KEKUASAAN KE DAERAH.= PD TINGKAT PUSAT TERDAPAT RIVALITAS YG SANGAT TINGGI ANTAR DEPARTEMEN, SEHINGGA DAERAH HRS “ MEMBELI UANG”, YAITU MENGALOKASIKAN SEJUMLAH DANA UNTUK MELOBI PUSAT, AGAR UANG UNTUK DAERAH BISA LEBIH BESAR, WALAUPUN HARUS DILAKUKAN DG MEMANIPULASI DATA KONDISI DAERAH.
  26. 26. 3. TERJADI DESENTRALISASI SEMU, KARENA LOGIKA KEPARTAIAN YG MASIH SANGAT SENTRALISTIS.= PENDELEGASIAN WEWENANG OLEH EKSEKUTIF TIDAK DIIKUTI OLEH LEGISLATIF.= PEJABAT POLITIK DIDAERAH LEBIH BANYAK TUNDUK PD KOMANDO DPP PARTAINYA, DARIPADA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DIDAERAHNYA.= JIKA MEREKA MENJADI PIMPINAN WILAYAH, SERTA TERJADI STERILISASI DARI FUNGSI DEKONSENTRASI, MAKA PEJABAT POLITIK TERSEBUT LEBIH CONDONG PD SESEMBAHAN BARU, YAITU KETUA DPP PARTAINYA.
  27. 27. 4. PERSOALAN PENATAAN POLITIKLOKAL:= HAL INI MENJADI RUANG DANGELANGGANG BARU DINAMIKAPOLITIK LOKAL. NAMUN KARENAREGULASI POLITIK SAAT INI, JUSTRUMENCIPTAKAN REKRUITMEN POLITIKDG KEMAMPUAN YG KURANGMEMADAI.= AKIBATNYA, JIKA KANDIDATTERSEBUT NANTINYA MEMILIKILEGITIMASI TINGGI, TAPI RENDAHDALAM KAPABILITAS.= SEBALIKNYA BAGI MEREKA2 YGPUNYA KAPABILITAS TINGGI, TAPI
  28. 28. 5. MENGUATNYA “DAERAHISME”.= TERJADI KARENA PERUBAHAN YGTERLALU CEPAT DARI SENTRALISMEKE DESENTRALISASI, YG BERIMPITPULA DG LIBERALISME POLITIK.= KONDISI INI DIPERPARAH OLEHKONDISI HUBUNGAN PUSAT DANDAERAH DIMASA SILAM, YG TAKBERHASIL MENUNTASKANKEKECEWAAN DAERAH TERHADAPMEKANISME KEKUASAAN, TERUTAMADALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA.
  29. 29. = AKIBAT HAL DIATAS, LAHIRLAHPERLAWANAN YG SEMULA SAMAR2,KEMUDIAN BERUBAH KEARAHGERAKAN SEPARATISME.= MENGUATNYA “DAERAHISME”MENYEBABKAN TIMBUL ISU “PUTRADAERAH”, SEBAGAI INDIKATORINTERAKSI POLITIK DITINGKATLOKAL. INDIKATOR INI DAPATMEMPERTEGAS RAPUHNYABANGUNAN NASIONALISME.
  30. 30. 6. UPAYA MEMFORMATHUBUNGAN ANTAR LEVELPEMERINTAHAN DITINGKATLOKAL.= OTODA BENAR2 DILETAKKANDI LEVEL KABUPATEN DANKOTA, SEDANGKAN PROPINSI,SELAIN MERUPAKAN DAERAHOTONOMI JUGA MEMPUNYAIKEWENANGAN DEKONSENTRASI.
  31. 31. 7. DAERAH CENDERUNG “ OVER EXERCISEOF POWER “.= TERJADI KLAIM EKSKLUSIF ATASEKSPLOITASI DAN EKSPLORASI SDA.= BELUM ADA KESADARAN BAHWA SDA,SELALU MEMILIKI KONTEKS YG MELAMPAUIENTITAS DAN ADMINISTRATIF[ENTITAS=KSTN YG LAHIR].= SEHARUSNYA PENGELOLAAN YGTERENCANA SECARA INTEGRATIF TERKAITJUGA DENGAN KEPENTINGAN DAERAH LAIN.HAL INI JUSTRU AKAN LEBIHMENGUNTUNGKAN SEMUA PIHAK.
  32. 32. 8. PROBLEMA HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DIDAERAH.= BERJALAN SEREMPAK DENGAN PERGESERAN SEBAGIAN KEKUASAAN DARI EKSEKUTIF KE LEGISLATIF.= PD LEVEL DAERAH, TERDAPAT DUA LOCUS BARU KEKUASAAN:- DAERAH MEMPEROLEH KEKUASAAN SEBAGAI AKIBAT PERGESERAN KEKUASAAN DARI PUSAT KE DAERAH.- LEGISLATIF MEMPEROLEH LIMPAHAN KEKUASAAN DARI EKSEKUTIF.= LEMBAGA LEGISLATIF YG DIMASA ORDE BARU DISEBUT SEBAGAI “RUBBER STAMP”, SECARA CEPAT BERUBAH MENJADI LEMBAGA YG SANGAT MENENTUKAN DAN MENAKUTKAN.= KETIKA BERHADAPAN DENGAN LEMBAGA EKSEKUTIF YG SANGAT MATANG DENGAN PENGETAHUAN/PROFESIONAL, BANYAK ANGGOTA DPRD HANYA DIANGGAP SEBAGAI “BAYI2 POLITIK”.
  33. 33. = AKAN TETAPI DENGAN KEKUASAANYG BESAR TERSEBUT, ANGGOTALEGISLATIF DAPATMENGEKSPRESIKANNYA SECARASERIUS.= KARENA ITU PULA SERING TERJADIPERMAINAN ANTARA LEGISLATIFDENGAN EKSEKUTIF. MEREKA DUDUKMANIS, SAMBIL MEMBAGI SUMBERDAYA YG BISA MEREKA RAMBAH.= TAK SATUPUN DARI KEADAANDIATAS YG MENGUNTUNGKANRAKYAT.
  34. 34. 9. DESENTRALISASI YG DISEBUT SEBAGAI DEMOKRATISASI, TELAH MEMBENTUK TEMPURAN2 := MASYARAKAT DENGAN KESADARAN POLITIK YG JAUH LEBIH TINGGI SEBAGAI KONSEKUENSI TERSEDIANYA RUANG PARTISIPASI, BERHADAPAN DENGAN NEGARA DI TINGKAT LOKAL, TELAH MEMPEROLEH PENGUATAN DENGAN ADANYA DESENTRALISASI POLITIK.= OPTIMISME BAHWA DESENTRALISASI BISA MENDEKATKAN PENYEDIA LAYANAN PUBLIK KEPADA RAKYAT, NAMUN PADA SISI LAIN JUGA MENDEKATKAN PENINDAS [NEGARA] PADA YG DITINDAS [RAKYAT].= KONFLIK ANTARA NEGARA DAN RAKYAT DI TINGKAT LOKAL, JUSTRU MENGUAT SETELAH OTODA BERJALAN.
  35. 35. 10. SETELAH JENUH DENGANKUNGKUNGAN UNIFORMASI YGSANGAT ETHNOSENTRIS DANMODERN-BIAS, KOMUNITAS LOKALMEMPEROLEH HAWA SEGAR SEIRINGDESENTRALISASI DAN LIBERALISASIPOLITIK.= KADANGKALA KOMUNITAS LOKALBERPEGANG PADA ROMANTIKA MASASILAM, DENGAN KEINGINANMENGEMBALIKAN KEDIGJAAN MASALALU, TAPI SULIT TERPENUHIKARENA KONTEKS SOSIALKEMASYARAKATAN TELAH JAUHBERUBAH.
  36. 36. • POINT2 PENTING YG MELAHIRKAN UU 22/99. = POLITIK SENTRALISTIK. TERJADI OPERASIONALISASI POLITIK “STICK AND CARRATS”, UTK MENJAMIN KEPATUHAN DAERAH, DG DAYA MENGHUKUM YG EFEKTIF UTK MENDAPATKAN LOYALITAS DAERAH. = NAMUN KRN KEMEROSOTAN EKONOMI, KEKUATAN PUSAT MEMUDAR, KEPASTIAN MEMBELI LOYALITAS DAERAH MEROSOT. = TUNTUTAN DAERAH MENGUAT. = ADANYA DESAKAN BERBAGAI KEKUATAN UTK PEMENCARAN KEKUASAAN. = DAYA MAAF DAERAH SUDAH SAMPAI KE TITIK NADIR. = GAGASAN OTODA DAN BAHKAN “FEDERALISME” MUNCUL.
  37. 37. = MUNCULNYA PEMBERONTAKAN DAERAHYG DISEBABKAN: - KETIMPANGAN EKONOMI ANTARA JAWADAN LUAR JAWA. - KEKECEWAAN THD SISTEM SENTRALISTIS,TETAPI ADA BIROKRAT YG MENHALANGIPROSES DESENTRALISASI. - TERJADINYA KONFLIK INTERNAL MILITER,MENYATU DG KEPEMIMPINAN SIPIL DANSOLIDARITAS KULTURAL. - PERDEBATAN DASAR NEGARA ANTARAISLAM DAN NASIONAL, SEHINGGA KONFLIKMAKIN TAJAM.
  38. 38. = SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEUANGANYG SEMAKIN TERSENTRALISIR,MEMPERLEBAR DIKOTOMI STRUKTUREKONOMI YG FUNDAMENTAL ANTARA JAWADAN LUAR JAWA.= KONTROL POLITIK SOEHARTO,MELAHIRKAN PERILAKU NEGARA YG BIAS-ELIT, MELUMPUHKAN POTENSI DAERAH.= SENTRALISASI TERHADAPINFRASTRUKTUR POLITIK LOKAL, DGNPENYATUAN ORGANISASI2 SEPERTI SPSI,PGRI, HKTI, KADIN DAN PWI DIBAWAHPAYUNG GOLKAR.= MILITER SEMAKIN AKTIF TERLIBAT DALAM“DAY TO DAY POLITIK”, YG MENUMBUHKANSUASANA KETAKUTAN.
  39. 39. = SENTRALISASI YG BERLANJUT INI DISEBABKAN OLEH : - PD TINGKAT NASIONAL, ELIT POLITIK TDK MEMBUTUHKAN DUKUNGAN POLITIK DAERAH DALAM MENGAMBIL KEBIJAKAN DEMI KELANGSUNGAN KEKUASAANNYA. - PD TINGKAT DAERAH, MASYARAKAT POLITIK LOKAL TERALIENASI DARI MEKANISME POLITIK YG MENASIONAL.= KEKUASAAN POLITIK ORBA BERAKAR PD PENGGUNAAN MEKANISME KEKERASAN, TERUTAMA MELALUI INTELIJEN MILITER DAN KOPKAMTIB.= KLIENTELISME EKONOMI BERLANGSUNG.= IDEOLOGI PARTIKULARISTIK TELAH MELEGITIMASI OTORITARIANISME, SEPERTI HALNYA PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA, HAM DAN LAIN2 TELAH MEMBANGUN KEABSAHAN POLITIK ORBA SECARA MORAL.= JARINGAN KORPORATISME, TELAH MENGONTROL MOBILISASI POLITIK MASYARAKAT.
  40. 40. • DERAJAT STABILISASI POLITIK DESENTRALISASI : = MENGAKOMODASI 4 HAL YG PALI NG SENSITIF DALAM POLITIK, YAITU: + SHARING OF POWER, + SHARING OF REVENUE, + EMPOWERING LOCAL CAPASITY, + PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP IDENTITAS DAERAH. = HAL DIATAS SELALU MENJADI GANJALAN HUBUNGAN POLITIK PUSAT DAN DAERAH, YG BERAKIBAT PD SISTEM SECARA MAKRO, CONTOHNYA DOM ACEH.
  41. 41. = MEWUJUDKAN SISTEM YG STABIL, MAKAPEMBERIAN OTODA YG SE-LUAS2NYAMERUPAKAN JAWABAN YG TAKTERHINDARKAN DLM PROSESDEMOKRATISASI SISTEM SECARAKESELURUHAN : - SHARING OF POWER MEMUNGKINKANTERJADINYA PELUNAKAN SEJUMLAHPARAMETER PRIMORDIAL. - SHARING OF REVENUE AKAN MEMBERIKANKEPUASAAN EKONOMI BAGI DAERAH2,WALAUPUN BISA TERJADI KETIMPANGANANTAR DAERAH, KARENA FUNGSIPENGUASAAN SDA YG BERBEDA.
  42. 42. • BEBERAPA CATATAN KRITIS. = PEMBERIAN KEKUASAAN POLITIK KEPADA DAERAH HRS DIPARALELKAN DG PENGEMBANGAN DEMOKRASI DITINGKAT LOKAL, WALAUPUN BERISIKO THD INTEGRASI BANGSA : 1. TKT KEMAJEMUKAN YG TINGGI DG KEKUATAN SEBANDING, BISA BERUJUNG PD KONFJIK LINTAS PARAMETER PRIMORDIAL. 2. DOMINASI OLEH SATU ATAU DUA KELOMPOK BISA MENJURUS KE DISKRIMINASI, BAHKAN PENINDASAN THD KELOMPOK PRIMORDIAL KECIL, KECUALI DITEGAKKANNYA HAK2 MINORITAS MELALUI MEKANISME DEMOKRASI. 3. PENGELOLAAN SDA BISA MENIMBULKAN KONFLIK HORISONTAL, KARENA MENGANDUNG NILAI DAN PELUANG EKONOMI YG BESAR.
  43. 43. 4. PEMAHAMAN BERDIMENSI TUNGGALEKONOMI, BERISIKO MENINGKATKANEKSPLOITASI SDA TANPA KENDALI,TERLEBIH JIKA DIKAITKAN DGPENINGKATAN PAD, BERAKIBAT PDPEMUSNAHAN POTENSI SDA.SUSTAINABILITAS AKAN BERADA DALAMPERJUDIAN BESAR, NASIB GENERASIMENDATANG DAN BAHKAN DUNIA MENJADITARUHAN, TERUTAMA PENGELOLAAN SDAHUTAN.VESTED INTEREST PENGUASA DAERAHCUKUP KUAT KEARAH INI.ARGUMEN2 DIATAS AKAN DG CEPATMENDERIVASI KEUNTUNGAN EKONOMIJANGKA PENDEK, YG DIBAYAR DG SANGATMAHAL DLM JANGKA PANJANG.
  44. 44. 5. KETERBATASAN PENGALAMAN DAN KELEMAHAN MANAJEMEN SERTA KEALPAAN TEHNOLOGI, MENYEBABKAN KETERGANTUNGAN DAERAH KEPADA KEKUATAN LAIN, SEPERTI KEKUATAN KAPITALIS.6. PENGALIHAN KEKUASAAN KE DAERAH DPT BERAKIBAT TERJADINYA KONSOLIDASI PARAMETER PRIMORDIAL, YG MENJURUS KEARAH SEMANGAT KEDAERAHAN SECARA BERLEBIHAN.PENGALAMAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MISALNYA. TELAH MELAHIRKAN ISU PUTRA DAERAH. HAL INI MENGANCAM PROFESIONALISME DAN PRINSIP KESAMAAN. LEBIH LANJUT DPT MENGANCAM KE INDONESIAAN KITA.
  45. 45. 7. PERGESERAN KEKUASAAN DAN LOKUSPOLITIK DARI BIROKRASI KE LEGISLATIF,JUGA MERUPAKAN POTENSI KONFLIK, ATAUDPT MERUPAKAN PELUANG KOLABORASI.KONTESTASI KEKUASAAN ATAUPUNKOLABORASI ANTAR KEKUASAANTERSEBUT, DPT MENJURUS KE HANYAPEMUASAN HASRAT EKONOMI KEDUA KUBU.8. SUBSTANSI BAHWA OTONOMIMERUPAKAN KENISCAYAAN TAK BOLEHDIKORBANKAN.ADA GEJALA ANTI OTONOMI DI PUSAT, KRNKETAKUTAN KEHILANGAN PENGARUH DANJUGA KEHILANGAN LAHAN EKONOMI.
  46. 46. 9. OTODA MERUPAKAN JAWABAN THDPERSOALAN KEDAERAHAN,PENGEMBANGAN DEMOKRASI, KEADILANDAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.BUDAYA INDONESIA YG SUPER MAJEMUKDAN PARAMETER PEMBEDA YG TUMPANGTINDIH, DPT SALING MEMPERKUAT, TAPIJUGA TERJADI “CROSS-CUTTINGAFFILIATION” YG RENDAH.HASRAT DAEAH MENJAUH DARI PUSAT,AKAN TERATASI DG OTODA. IA MERUPAKANRACIKAN OBAT BAGI SEMUA PERSOALANKEDAERAHAN
  47. 47. • PADA ERA REFORMASI, HABIBIE HRS MEMBANGUN LEGITIMASI POLITIK MELALUI PROSES YG DEMOKRATIS.• KESULITAN BERAWAL DARI SINI, KARENA SUMBER KEKUASAAN BARU [PROSES DEMOKRATISASI] BLM DIPUNYAI.• HABIBIE JUSTRU DIBESARKAN OLEH ORBA, SEHINGGA IA TDK BERHASIL MEMBANGUN CITRA SEBAGAI REZIM BARU YG ANTI ORBA.• DG TEKANAN PUBLIK, PILIHAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI MENJADI PILIHAN JANGKA PENDEK. JIKA HIPOTESIS INI TERBUKTI, BERARTI KEBIJAKAN DESENTRALISASI HANYALAH SEKEDAR SEBUAH PILIHAN, KRN TDK MAMPU MENGAMBIL PILIHAN YG LAIN.
  48. 48. • KESIMPULAN SEMENTARA. = FENOMENA APA YG MEMUNGKINKAN OTODA TETAP SBG PILIHAN? = KEBERLANJUTAN DESENTRALISASI HANYA BISA TERBANGUN TATKALA STAKEHOLDERS MENYEPAKATI BHW DESENTRALISASI ADALAH “THE ONLY GAME IN THIS COUNTRY”. = PEMERINTAH PUSAT HRS MEMBANGUN LEGITIMASINYA DARI BASIS POLITIK DAERAH, SEDANGKAN PD LEVEL DAERAH, KEBERLANJUTAN DEMOKRATISASI MERUPAKAN PRASYARAT MUTLAK. = PD LEVEL PUSAT, SISTEM POLITIK, KEPARTAIAN DAN PEMILU, MEMAKSA POLITISI NASIONAL UNTUK MENGHARGAI DAERAH, DEMI KEBERLANJUTAN DESENTRALISASI SEBAGAI PILIHAN KEBIJAKAN.
  49. 49. • OTODA DAN PERUBAHAN SOSIAL: = PERUBAHAN SOSIAL DARI DIMENSI BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK, MERUPAKAN DIMENSI YG MEMBERI WARNA: - DARI DIMENSI POLITIK, DESENTRALISASI MEMBERIKAN IMPLIKASI CORAK PEMBANGUNAN YG BERPINDAH KE DAERAH; - FAKTOR2 PERUBAHAN TDK LEPAS DARI KEHIDUPAN MASYARAKAT YG LEBIH DEMOKRATIS, DALAM MEWUJUDKAN “GOOD GOVERNANCE”, “PEMBERDAYAAN CIVIL SOCIETY” DAN “PENGHARGAAN HAM”. - MASIH MUNCUL “DEPRIVASI RELATIF”, SEHINGGA TUNTUTAN2 MENGARAH KE PEMBERONTAKAN. = KESADARAN POLITIK MASYARAKAT, MENYEBABKAN TIMBUL WAWASAN UNTUK MENGONTROL PUSAT. = KONFLIK HORIZONTAL JUGA DAPAT MUNCUL KRN BERBAGAI KEPENTINGAN YG SALING BEREBUT PRIORITAS.
  50. 50. • MENUJU SOLUSI TERBAIK. = SALAH SATU KARAKTERISTIK DESENTRALISASI ADALAH MEMBERIKAN KEKUASAAN KEPADA DAERAH, DG TETAP MENJAGA WIBAWA PUSAT. = HAL2 YG PERLU DITEMPUH : + PEMPROV HRS MENUNJUKKAN KEMAMPUAN MANAJERIAL, TDK MENUNJUKKAN DIRI SBG PENGAWAS DAN PENGUASA. + MAMPU MEREDAM POTENSI KONFLIK, TERUTAMA DLM PENGELOLAAN SDA. + MEREVISI PSL2 UU YG MENIMBULKAN DISHARMONI, SESUAI AMANAT PSL 18 UUD 1945. + DESENTRALISASI HRS TETAP DLM KERANGKA NKRI, KRN ITULAH PRINSIP “HIERARKI” ANTARA PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA TETAP ADA, WALAU SOLUSI INI BANYAK DITENTANG DAERAH TERUTAMA YG MERASA DIUNTUNGKAN SECARA EKONOMIS [ PEMILIKAN SDA ].
  51. 51. + PEMDA HRS MAMPU MENAMPUNGASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKATDAN MEMBERIKAN RUANG PUBLIK, AGARKUALITASNYA MENINGKAT.+ RESPONSIFITAS INI PERLU UTKMENGARAHKAN POTENSI MASYARAKATKEARAH YG POSITIF.+ MENJARING ASPIRASI MASYARAKATSECARA BOTTOM UP SERTA MENETAPKANKEBIJAKAN YG TDK MERUGIKANMASYARAKAT.+ BERUPAYA MEREDAM KEKECEWAANMASYARAKAT YG MENJURUS KEARAHTINDAKAN DESTRUKTIF SERTA MENGARAHPD TUNTUTAN2 YG LEBIH KERAS.
  52. 52. • RESENTRALISASI. = UU 32/2004, SECARA NORMATIF DINILAI MENGAKHIRI ERA OTODA. PENILAIAN DIDASARKAN PD SEMANGAT PENYUSUNAN DAN KANDUNGANNYA DLM MEREVISI UU 22/1999. = PERTARUNGAN KEPENTINGAN PUSAT DAN DAERAH BERAKHIR. PUSAT KEMBALI SUKSES MENANCAPKAN SENTRALISASI, DG ARGUMENTASI PERJALANAN OTODA SELAMA INI CENDERUNG KEBABLASAN. = REVISI BAHKAN DIKATAKAN UTK MENGATUR KEMBALI KEWENANGAN YG SELAMA INI TDK JELAS. = KATA2 MENGATUR KEMBALI INI HANYALAH “EUFIMISME” [UNGKAPAN PELEMBUT], SBG UPAYA MEREDUKSI MAKNA OTODA.
  53. 53. = REDUKSI YG PALING MENONJOL ADALAH TTG MAKNA : + DLM UU 22/99, OTODA DIDEFINISIKAN SBG KEWENANGAN UTK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT LOKAL MENURUT PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT, SESUAI PERATURAN PER-UU-AN [ PSL 1 AYAT h ].= DLM UU 32/2004, DEFINISI ITU DIREDUKSI MENJADI ; HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM, UTK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT LOKAL, SESUAI PERATURAN PER-UU- AN [PSL 1 AYAT 5].
  54. 54. = JADI, SECARA IMPLISIT PENGHAPUSANKALIMAT : “MENURUT PRAKARSA SENDIRIBERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT”,MENGINDIKASIKAN MATINYA INISIATIF DANKEMAMPUAN LOKAL.= SELAIN ITU PEMISAHAN “URUSANPEMERINTAHAN” DAN “KEPENTINGANMASYARAKAT”, MENGANDAIKAN URUSANPEMERINTAHAN BERBEDA DG KEPENTINGANMASYARAKAT SETEMPAT.= PADAHAL, FILOSOFI DAN TUJUAN DASAROTODA ADALAH MENDEKATKAN FUNGSIPELAYANAN PEMERINTAH KPDMASYARAKAT.
  55. 55. • PERMASALAHAN GOOD GOVERNANCE DAN OTODA. = SISTEM CHECK AND BALANCE ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF BELUM MENUNJUKKAN TRANSPARANSI YG SEIMBANG. HAL INI TERASA SAMPAI KE PEMERINTAHAN DESA, ANTARA KEPDES DAN BPD. = PENGEMBANGAN NETWORKING ANTAR PEMDA2 BELUM TERLAKSANA, TERUTAMA SALING KETERGANTUNGAN EKONOMI, SERTA MOBILITAS EKONOMI YG SEHAT, ANTARA DAERAH SURPLUS DAN DAERAH DEFISIT.
  56. 56. = NETWORKING ANTAR PILAR2 GG DANANTAR DAERAH, MERUPAKAN PERWUJUDANINTEGRITAS NASIONAL NAMUN ADAPERKEMBANGAN PERMASALAHAN YGMENJURUS KEARAH DISINTEGRASIDIBIDANG POLITIK, SOSIAL DAN KEAMANAN: + DIBIDAN POLITIK TERJADI KETIDAK-STABILAN KARENA KONFLIK ELIT YGMELIBATKAN GRASSROOT. + INI TERJADI KARENA PERGESERAN DARISISTEM AUTORITARIAN KE SISTEMDEMOKRATIS. + KOMPROMI DAN KONSENSUS TDKTERJADI, KARENA PINTU DIALOG TAKTERBUKA; WARNA YG MUNCUL ADALAHLOYALITAS/FANATISME BUTA.
  57. 57. = DIBIDANG SOSIAL, TERJADI SOCIALDISOBIDIENCE, SUATU PEMBANGKANGANSOSIAL, SEPERTI: - PELANGGARAN HUKUM - KONFLIK KOMUNAL DLL.= DIBIDANG KEAMANAN, ADA POTENSIKEARAH DISINTEGRASI NASIONAL : - SEPARATISME DAN INSURGENSI [KONFLIKVERTIKAL], SEPERTI ACEH. - KONFLIK KOMUNAL. - SOCIAL DISCONTENT, YAITU KETIDAKPUASAN MASYARAKAT TERHADAPBERBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAH.
  58. 58. • OTODA ADALAH SEBAGAI UPAYA DEMOKRATISASI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, NAMUN ; = KREATIFITAS DAERAH BELUM BERKEMBANG. = KETERGANTUNGAN DAERAH PD PUSAT MASIH BESAR. = KKN MASIH TUMBUH. = PEMDA HARUS MELIBATKAN PRAKARSA, KREATIFITAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT UTK MENCAPAI KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF.
  59. 59. • PENYELENGGARAAN PEMDA DIHARAPKAN MEMENUHI KRITERIA GOOD GOVERNANCE SERTA REKRUTMEN SDM YG TEPAT DAN BAIK.• KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF SERTA NETWORKING, DIHARAPKAN MENCIPTAKAN SALING KETERGANTUNGAN ANTARN DAERAH YG BERSIFAT POSITIF DAN SALING MEMPERKUAT. JIKA INI TERCAPAI , TERCIPTALAH KONDISI IDEAL PENYELENGGARAAN OTODA [PSL 18 UUD 1945].• NETWORKING ANTAR DAERAH DPT BERUPA: = SHARING OF EXPERIENCES, = SHARING OF BENEFIT DAN = SHARING OF BURDENS [ BIAYA BERSAMA ].
  60. 60. • GOOD GOVERNANCE SBG FAKTOR DOMINAN KEBERHASILAN OTODA, DG CIRI2 : 1. KOMPETENSI. PEJABAT DAERAH ADALAH ORANG2 YG BENAR2 MEMILIKI KEAHLIAN DAN PENDIDIKAN, PENGALAMAN, MORALITAS DAN DEDIKASI, YG BERARTI THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE. 2. TRANSPARANSI. PRINSIP MERIT SISTEM, REWARD AND PUNISHMENT, MERUPAKAN OPTIMALISASI KEBERHASILAN OTODA.
  61. 61. 3. AKUNTABILITAS.SETIAP KEBIJAKAN DAN KEPUTUSAN HRSDPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADAPUBLIK DAN HUKUM.4. PARTISIPASI.MERUPAKAN PERPADUAN UPAYA PEMDADAN MASYARAKAT. PEMDA HRS MAMPUMENDORONG PRAKARSA DAN KREATIFITASDAN PERAN SERTA MASYARAKAT.5. RULE OF LAW.ADA KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUMYG JELAS.6. SOCIAL JUSTICE.PRINSIP KESETARAAN DAN KEADILAN BAGIMASYARAKAT.
  62. 62. • REFORMASI MENUNTUT ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA, DIMANA GOOD GOVERNANCE MENGGAMBARKAN MASYARAKAT YG DEMOKRATIS.• PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE SEBAIKNYA DIPAHAMI PADA PROPORSI SEPERTI ITU, YAITU DEMOKRATISASI PD LEVEL DAERAH.• SEKALI LAGI, PEMBAHARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH, WALAUPUN ADA HIRARKI, HRS MENGGUNAKAN NETWORKING DLM PENERAPAN SISTEM YG DEMOKRATIS.
  63. 63. • KONSEP NASIONALISME HRS DIPAHAMI DAN DILETAKKAN DLM KONSEP OTODA, SEHINGGA TDK TERPERANGKAP PD ISU PUTRA DAERAH.• PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DG KEKERASAN, DIHARAPKAN MULAI BERKURANG, KONFLIK DIHARAPKAN DISELESAIKAN
  64. 64. • OTODA DISUSUN BERDASARKAN PARADIGMA PLURALISME. OTONOMI LUAS YG DIBERIKAN, AKAN MEMPERKUAT INTEGRASI NASIONAL.• ANALISIS INDUKTIF DAN PENGALAMAN EMPIRIK, DISINTEGRASI JUSTRU TERJADI KARENA SISTEM YG OTORITER. ADA KECENDERUNGAN PEMERINTAH AKAN MENINGGALKAN PARADIGMA PLURALISME, DAN KEMBALI KE PARADIGMA KESERAGAMAN, KETUNGGALAN DAN KETERPUSATAN.
  65. 65. • OTODA HRS LEBIH MENEKANKAN DISTRIBUSI PELAYANAN PUBLIK.• SECARA EKSPLISIT DAN IMPLISIT, HRS DISUSUN STANDAR PELAYANAN MINIMAL [SPM] DLM SEMUA BIDANG PELAYANAN PEMERINTAHAN. SAMPAI SAAT INI, PEMDA DAN DPRD MASIH BERTINDAK TANPA PEDOMAN, TERUTAMA KEWENANGAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN.• REFORMASI POLITIK ADALAH UNTUK MEWUJUDKAN KEKUASAAN YG SEIMBANG, ADA CHECK AND BALANCE DIVISION OF POWER, ANTARA LEGISLATIF, EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF.
  66. 66. • ADA BEBERAPA SARAN : = MEMBENTUK SEMACAM BADAN PENGEMBANGAN OTODA DG TUJUAN PEMBERDAYAAN DAERAH DLM MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA. = MENGEREM DAERAH YG KEBABLASAN DAN MENDORONG DAERAH YG KETINGGALAN. = MENGEVALUASI ISI DAN IMPLEMENTASI UU OTODA, TETAPI YG PENTING MEMBERI WAKTU KEPADA DAERAH UTK DAPAT MELAKSANAKAN OTODA DLM WAKTU YG CUKUP [ MISALNYA 5 THN.] = MEMBUKA RUANG PUBLIK BAGI MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI. = MEMANFAATKAN JASA SERVICE PROVIDER LOKAL UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN TEHNIS KPD PEMDA.
  67. 67. = MEMANFAATKAN JASA MITRA DLMMENYUSUN ANGGARAN KINERJA,SESUAI DG ALOKASI SUMBER DAYAYG REALISTIS, SESUAI PRIORITASMASYARAKAT, BERSAMA-SAMA DGDPRD.= PEMBERDAYAAN DANPENINGKATAN KEMAMPUANMASYARAKAT, UTK MEMANTAUKINERJA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIFYG BERKEADILAN.
  68. 68. DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAHIG. ADIWIDJAJA, S.Sos., M.Si

×