Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat adalah perdebatan mengenai penerapan otonomi daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, alasan pentingnya desentralisasi kekuasaan, dan prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1. OTODA. KP.
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN.
+ KEBIJAKAN OTONOMI
MENGUNDANG PELBAGAI
MACAM PERDEBATAN.
+ HAL INI TERJADI KARENA
STAKEHOLDERS SANGAT
BANYAK, BAIK DARI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
MAUPUN DILUAR LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN.

2. • PERDEBATAN TERSEBUT DEMIKIAN
KONTROVERSIAL, KARENA:
+ PENGUATAN MASYARAKAT LOKAL,
MENYEBABKAN KEKUASAAN
HEGEMONIK PUSAT MENJADI
TERGANGGU.
+ ADA ANGGAPAN DAERAH BELUM
SIAP, KARENA SDM DAN SUMBER
DAYA KEUANGAN TIDAK
MENDUKUNG.

3. • IDENTIFIKASI ALASAN MENGAPA HRS
DESENTRALISASI:
1. UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI
DAN EFEKTIFITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
2. SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT DAERAH.
3. UNTUK MEMELIHARA KEUTUHAN
INTEGRASI NASIONAL.
4. MEWUJUDKAN DEMOKRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

4. 5. PELUANG BAGI MASYARAKAT
BERKARIR DALAM BIDANG
POLITIK.
6. PELUANG BAGI MASYARAKAT
BERKARIR DALAM
PEMERINTAHAN.
7. SARANA MEMPERCEPAT
PEMBANGUNAN DAERAH.
8. UNTUK MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN BERWIBAWA.

5. • ARGUMENTASI/PENJELASAN:
1. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN.
= DALAM SEBUAH NEGARA MODERN, PEMBAGIAN
TUGAS DAN PEMBERIAN KEWENANGAN MERUPAKAN
HAL YANG TIDAK MUNGKIN DIHINDARKAN.
= DENGAN DEVOLUTION OF AUTHORITY, PEMERINTAH
DAERAH AKAN LEBIH EFEKTIF
MENYELENGGARAKAN, KETIMBANG DILAKUKAN
SECARA NASIONAL/SENTRALISTIK.
= DALAM RANGKA REKRUITMEN POLITIK LOKAL,
MASYARAKAT MEMPUNYAI IKATAN EMOSIONAL DAN
PSIKOLOGIS DENGAN PEMERINTAH DAERAH.
= IMPLIKASI LEBIH JAUH ADALAH DUKUNGAN
KEPADA PEMERINTAH AKAN LEGIH BESAR DAN
KUAT.

6. 2. PENDIDIKAN POLITIK.
= DAERAH MERUPAKAN TRAINING GROUND
DALAM PENGEMBANGAN DEMOKRASI.
= BAGI MEREKA YANG TIDAK PUNYA
PELUANG DALAM POLITIK NASIONAL,
MEMPUNYAI PELUANG DALAM POLITIK
LOKAL, TERMASUK DALAM PEMBUATAN
KEBIJAKAN PUBLIK.
= PARTISIPASI POLITIK DIWUJUDKAN DALAM
PEMILIHAN JABATAN POLITIK SEPERTI
GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA DAN
ANGGOTA DPRD.
= DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT,
PEMDA TERHINDAR DARI PEMBUATAN
KEBIJAKAN PUBLIK YANG MERUGIKAN
MASYARAKAT.

7. 3. PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAI
PERSIAPAN UNTUK KARIR POLITIK
LANJUTAN.
EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH
MERUPAKAN WAHANA YANG BANYAK
DIMANFAATKAN UNTUK MENAPAK KARIR
POLITIK YANG LEBIH TINGGI, TENTUNYA
YANG BERPRESTASI DAN BERKEPRIBADIAN
MENONJOL.
4. STABILITAS POLITIK.
= DESENTRALISASI AKAN MENCIPTAKAN
POLITIK YANG STABIL.
= POLITIK YANG TIDAK STABIL TIMBUL
KARENA PEMERINTAHAN YANG
SENTRALISTIK [ LIHAT KASUS2 DAERAH ].

8. 5. KESETARAAN POLITIK.
= BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH AKAN
MEWUJUDKAN KESETARAAN POLITIK BERBAGAI
KOMPONEN MASYARAKAT.
= PARTISIPASI POLITIK YANG LUAS MENGANDUNG
MAKNA KESETARAAN POLITIK, KARENA PEMDA
MEMBERIKAN PELUANG TERJADINYA KESETARAAN
POLITIK.
= ROBERT DAHL [1981], MENGEMBANGKAN TEORI
DEMOKRASI SECARA EMPIRIK, IA MENGATAKAN :
DEMOKRASI LOKAL AKAN MENDORONG
MASYARAKAT IKUT SERTA DALAM KEHIDUPAN
POLITIK.
= DESENTRALISASI AKAN MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK; NAMUN ADA ORANG2 YANG
MENDOMINASI EKONOMI LOKAL, JUGA AKAN
SANGAT MENENTUKAN PROSES POLITIK LOKAL.

9. 6. AKUNTABILITAS PUBLIK.
= JOHN STUART MILL MENGATAKAN :
ELEMEN YANG TAK DAPAT DINAFIKAN
DALAM DEMOKRASI DAN DESENTRALISASI
ADALAH AKUNTABILITAS PUBLIK. ARTINYA
SIPEMEGANG JABATAN PUBLIK HARUS
MAMPU MEMPERTANGGUNG JAWABKAN
SEGALA BENTUK PILIHAN KEBIJAKAN
PUBLIK DAN POLITIKNYA.
= KAITANNYA DENGAN DESENTRALISASI
ADALAH, MANAKALA DEMOKRASI
MEMBERIKAN PELUANG KEPADA
MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI
DALAM SEGALA BENTUK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

10. = PARTISIPASI DAPAT DIWUJUDKAN
PADA TAHAP AWAL PEMBUATAN
KEBIJAKAN PUBLIK, TERUTAMA
DALAM PEMBENTUKAN AGENDA
PUBLIK, KEMUDIAN DALAM
PERUMUSAN, IMPLEMENTASI DAN
EVALUASI KEBIJAKAN.
= JIKA KEBIJAKAN DIRUMUSKAN
HANYA OLEH SEKELOMPOK KECIL
ORANG, MAKA MASYARAKAT AKAN
TERALIENASI.

11. • BEBERAPA CATATAN PENTING:
• KATA KUNCI DARI OTONOMI DAERAH
ADALAH KEWENANGAN.
• DENGAN KEWENANGAN DAERAH AKAN
MENJADI KREATIF DALAM MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH.
• NAMUN ORIENTASI PEMBANGUNAN INI
JANGAN DITAFSIRKAN DENGAN
MELAKUKAN PUNGUTAN, TERUTAMA
UNTUK MEMPERBESAR PAD, UNTUK
MENGHINDARKAN PEMDA MENJADI TIDAK
POPULER.

12. • PERLU DISADARI BAHWA TIDAK
ADA SATU PEMERINTAHPUN
YANG POPULER DENGAN
MENARIK PUNGUTAN ATAU
PAJAK.
• JIKA HAL INI DIKAITKAN
DENGAN KURANGNYA
PELAYANAN PUBLIK, MAKA
KELUHAN2 DAN KERESAHAN
MASYARAKAT AKAN TIMBUL.

13. • ADA USAHA2 STIGMATISASI [ANGGAPAN2
YANG TIDAK PANTAS ] TERHADAP OTODA,
SEHINGGA MENGGANGGU IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN, MISALNYA :
= PERSOALAN APAPUN YANG MUNCUL,
SELALU OTONOMI YANG DIKAMBING
HITAMKAN.
= KLAIM TERHADAP SUMBER DAYA ALAM
TIDAK DIMILIKI OLEH DAERAH, KARENA
SELALU DIMONOPOLI OLEH PUSAT.
= OTONOMI DIANGGAP ANCAMAN TERHADAP
INTEGRASI NASIONAL, MISALNYA :
KEBIJAKAN DAERAH YANG DIANGGAP
BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN
PUSAT, CENDERUNG DIVONIS SALAH,
BUKAN DILURUSKAN.

14. • OTODA DIHARAPKAN MERUPAKAN
WAHANA EFEKTIF UNTUK MENJAGA
TERPELIHARANYA NEGARA
KESATUAN, DENGAN MEMBERIKAN
PELUANG UNTUK MENGEMBANGKAN
DIRI SESUAI DENGAN POTENSI YANG
DIMILIKI DAERAH.
• STIGMATISASI JUGA DATANG DARI
LEGISLATIF, YANG BERPENDAPAT
TELAH TERJADI PENYELAHGUNAAN
DAU OLEH DAERAH. INI MERUPAKAN
KAMPANYE NEGATIF UNTUK
MENDISKREDITKAN OTONOMI.

15. • PERUBAHAN PARADIGMA:
= PADA WAKTU ORDE BARU, PEMERINTAHAN
INDONESIA TELAH TERGIRING KEARAH PARADIGMA
PEMBANGUNAN, SEBAGAI ACUAN LANDASAN NILAI
KEBIJAKAN PEMERINTAH.
= LANDASAN PEMIKIRANNYA ADALAH KETIKA
PEMERINTAHAN SOEKARNO TERJADI KEMEROSOTAN
EKONOMI SERTA TINGKAT KEMISKINAN YANG
SANGT TINGGI.
= TETAPI, AKIBAT KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG
DIKENDALIKAN SECARA TERPUSAT,
KETERGANTUNGAN DAERAH KEPADA PUSAT
SEMAKIN KUAT, SEHINGGA HUBUNGAN PUSAT DAN
DAERAH BERSIFAT PATRONASI.

16. = BERLAKUNYA UU 22/1999 DAN UU
25/1999, TELAH MERUBAH
PARADIGMA TERSEBUT, MENJADI
PARADIGMA PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN, DENGAN
MELETAKKAN PEMBANGUNAN DIATAS
LANDASAN NILAI PELAYANAN PUBLIK.
= DENGAN PARADIGMA BARU
TERSEBUT, DIHARAPKAN TIDAK ADA
LAGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
YANG MENGANDUNG NILAI KETIDAK
ADILAN DAN YANG MENAFIKAN
KREATIFITAS MASYARAKAT.

17. BEBERAPA UU YANG PERNAH
BERLAKU :
= UU NO. 1/1945.
= UU NO, 22/1848.
= UU NO. 44/1950.
= UU NO. 1/1957.
= PENETAPAN PRESIDEN NO.6/1959.
= UU NO. 18/ 1965.
= UU NO. 5/1974.
= UU NO. 22/1999.
= UU NO. 32/2004, YG BERLAKU SAAT
INI.

18. • HAL2 POKOK TENTANG OTODA.
= PSL 18 UUD 45 MENYATAKAN BHW
PEMBAGIAN DAERAH INDONESIA ATAS
DAERAH BESAR DAN KECIL.
= UUD 45 MERUPAKAN LANDASAN YG KUAT
UTK MENYELENGGARAKAN OTONOMI, YG
KEMUDIAN DIATUR DG TAP MPR NO.
XV/MPR/1998, MELIPUTI : PENGATURAN,
PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER
DAYA YG BERKEADILAN, SERTA
PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH.
= OTODA DILAKSANAKAN DG MEMBERIKAN
KEWENANGAN YG LUAS , NYATA DAN
BERTANGGUNG JAWAB.

19. = YG DIMAKSUD OTONOMI YG LUAS
ADALAH KEWENANGAN SEMUA
BIDANG PEMERINTAHAN, KECUALI
BIDANG POLITIK LUAR NEGERI,
HANKAM, PERADILAN, MONETER DAN
FISKAL SERTA AGAMA.
= OTONOMI YG BERTANGGUNG
JAWAB ADALAH PENINGKATAN
PELAYANAN MASYARAKAT YG
SEMAKIN BAIK, PENGEMBANGAN
DEMOKRASI, BERKEADILAN DAN
PEMERATAAN SERTA MEMELIHARA
HUBUNGAN YG SERASI ANTARA
PUSAT DAN DAERAH.

20. PRINSIP2 OTODA YG DIPEDOMANI :
= MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI, KEADILAN,
PEMERATAAN SERTA POTENSI KEANEKARAGAMAN
DAERAH.
= DIDASARKAN PD OTONOMI LUAS, NYATA DAN
BERTANGGUNG JAWAB.
= SESUAI DG KONSISTENSI NEGARA, SERTA
MENJAMIN KESERASIAN HUBUNGAN PUSAT DAN
DAERAH SERTA HUBUNGAN ANTAR DAERAH.
= HRS LEBIH MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH,
DPL TIDAK ADA LAGI WILAYAH ADM. PD DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA.
= PD KAWASAN2 KHUSUS BERLAKU KETENTUAN
PERATURAN DAERAH OTONOM.

21. = HARUS LEBIH MENINGKATKAN PERANAN
DAN FUNGSI LEGISLATIF DAERAH.
= AZAS DEKONSENTRASI [SBG DAERAH
ADMINISTRASI]DAN DESENTRALISASI
DILETAKKAN PD DAERAH PROPINSI.
= AZAS TUGAS PERBANTUAN, SELAIN DARI
PEMERINTAH PUSAT KPD DAERAH, JUGA
DARI PEMDA KE DESA, DISERTAI DG
PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA
SERTA SDM YG BERTANGGUNG JAWAB.
= DENGAN AZAS DESENTRALISASI, DAERAH
BERWENANG MENENTUKAN DAN
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN ATAS
PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN
ASPIRASI MASYARAKAT.

22. • KOMPLEKSITAS PERSOALAN OTODA.
= LATAR BELAKANG PERSOALAN OTODA INI DIMULAI
DARI TERJADINYA PERGESERAN KEKUASAAN DARI
SOEKARNO KE SOEHARTO. KETIKA ITU TERJADI
BEBERAPA PEMBERONTAKAN DAERAH SBG WUJUD
KETIDAK PUASAN DAERAH.
= DIBUTUHKAN WAKTU YG RELATIF LAMA MENATA
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH. KEMUDIAN
LAHIRLAH UU NO. 5/1974 DAN UU NO. 5/1979, AKAN
TETAPI IMPLEMENTASINYA BERGESER KEARAH
WATAK YG DOMINATIF DAN REPRESIF.
= KEKUASAAN NEGARA YG BERLANGSUNG TANPA
TENTANGAN INI, MENEMPATKAN MASYARAKAT
DALAM KETERTINDASAN.

23. = KEMUDIAN LAHIRLAH REFORMASI
DG SEMANGAT DEMOKRATISASI YG
TINGGI, TERUTAMA TUNTUTAN AKAN
OTONOMI DAERAH.
= DESENTRALISASI INI SECARA
POLITIK, TELAH MEMBALIKKAN ARAH
SELURUH LOGIKA KEKUASAAN, DG
MENGURANGI KEKUASAAN PUSAT
SECARA SANGAT SIGNIFIKAN. DARI
SINILAH LAHIRNYA KOMPLEKSITAS
OTODA, TERUTAMA YG BERKAITAN
DG HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH.

24. • KOMPLEKSITAS YG TIMBUL :
1. DALAM HAL HUBUNGAN KEKUASAAN, PD LEVEL
MANAKAH LOCUS KEKUASAAN SEHARUSNYA
BERADA, DIPUSAT ATAU DIDAERAH?
= JIKA DI PUSAT YG LEBIH IDEAL, BAGAIMANA PUSAT
MENDELEGASIKAN SEBAGIAN KEKUASAANNYA PADA
DAERAH?
= JIKA DI DAERAH, BAGAIMANA PUSAT MENGELOLA
ASPEK2 EKSTERNAL KEKUASAAN ITU.
DG DEMIKIAN TIMBUL PERTANYAAN, FORMAT
KETATANEGARAAN SEPERTI APA YG IDEAL BAGI
INDONESIA, APAKAH SISTEM FEDERAL, ATAU TETAP
BERTAHAN DG SISTEM UNITARIAN.
KEREPOTAN AKAN MUNCUL KETIKA MENGHADAPI
STATUS “DAERAH ISTIMEWA” DAN “DAERAH
KHUSUS”.

25. 2. KOMPLEKSITAS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH. PERSOALAN INI PALING MENENTUKAN.
KEDUANYA MEMPUNYAI KELEMAHAN MENYANGKUT
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN :
= PD TINGKAT DAERAH TERDAPAT PERSOALAN
AKUNTABILITAS DAN REPONSIBILITAS, SERTA
SISTEM YG MENJAMIN SETIAP SEN UANG RAKYAT
DIKELOLA SECARA BERTANGGUNG JAWAB.
= DESENTRALISASI KERAPKALI DIARTIKAN
DESENTRALISASI KORUPSI, KARENA BERPINDAHNYA
LOCUS KEKUASAAN KE DAERAH.
= PD TINGKAT PUSAT TERDAPAT RIVALITAS YG
SANGAT TINGGI ANTAR DEPARTEMEN, SEHINGGA
DAERAH HRS “ MEMBELI UANG”, YAITU
MENGALOKASIKAN SEJUMLAH DANA UNTUK MELOBI
PUSAT, AGAR UANG UNTUK DAERAH BISA LEBIH
BESAR, WALAUPUN HARUS DILAKUKAN DG
MEMANIPULASI DATA KONDISI DAERAH.

26. 3. TERJADI DESENTRALISASI SEMU, KARENA LOGIKA
KEPARTAIAN YG MASIH SANGAT SENTRALISTIS.
= PENDELEGASIAN WEWENANG OLEH EKSEKUTIF
TIDAK DIIKUTI OLEH LEGISLATIF.
= PEJABAT POLITIK DIDAERAH LEBIH BANYAK
TUNDUK PD KOMANDO DPP PARTAINYA, DARIPADA
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
DIDAERAHNYA.
= JIKA MEREKA MENJADI PIMPINAN WILAYAH, SERTA
TERJADI STERILISASI DARI FUNGSI DEKONSENTRASI,
MAKA PEJABAT POLITIK TERSEBUT LEBIH CONDONG
PD SESEMBAHAN BARU, YAITU KETUA DPP
PARTAINYA.

27. 4. PERSOALAN PENATAAN POLITIK
LOKAL:
= HAL INI MENJADI RUANG DAN
GELANGGANG BARU DINAMIKA
POLITIK LOKAL. NAMUN KARENA
REGULASI POLITIK SAAT INI, JUSTRU
MENCIPTAKAN REKRUITMEN POLITIK
DG KEMAMPUAN YG KURANG
MEMADAI.
= AKIBATNYA, JIKA KANDIDAT
TERSEBUT NANTINYA MEMILIKI
LEGITIMASI TINGGI, TAPI RENDAH
DALAM KAPABILITAS.
= SEBALIKNYA BAGI MEREKA2 YG
PUNYA KAPABILITAS TINGGI, TAPI

28. 5. MENGUATNYA “DAERAHISME”.
= TERJADI KARENA PERUBAHAN YG
TERLALU CEPAT DARI SENTRALISME
KE DESENTRALISASI, YG BERIMPIT
PULA DG LIBERALISME POLITIK.
= KONDISI INI DIPERPARAH OLEH
KONDISI HUBUNGAN PUSAT DAN
DAERAH DIMASA SILAM, YG TAK
BERHASIL MENUNTASKAN
KEKECEWAAN DAERAH TERHADAP
MEKANISME KEKUASAAN, TERUTAMA
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA.

29. = AKIBAT HAL DIATAS, LAHIRLAH
PERLAWANAN YG SEMULA SAMAR2,
KEMUDIAN BERUBAH KEARAH
GERAKAN SEPARATISME.
= MENGUATNYA “DAERAHISME”
MENYEBABKAN TIMBUL ISU “PUTRA
DAERAH”, SEBAGAI INDIKATOR
INTERAKSI POLITIK DITINGKAT
LOKAL. INDIKATOR INI DAPAT
MEMPERTEGAS RAPUHNYA
BANGUNAN NASIONALISME.

30. 6. UPAYA MEMFORMAT
HUBUNGAN ANTAR LEVEL
PEMERINTAHAN DITINGKAT
LOKAL.
= OTODA BENAR2 DILETAKKAN
DI LEVEL KABUPATEN DAN
KOTA, SEDANGKAN PROPINSI,
SELAIN MERUPAKAN DAERAH
OTONOMI JUGA MEMPUNYAI
KEWENANGAN DEKONSENTRASI.

31. 7. DAERAH CENDERUNG “ OVER EXERCISE
OF POWER “.
= TERJADI KLAIM EKSKLUSIF ATAS
EKSPLOITASI DAN EKSPLORASI SDA.
= BELUM ADA KESADARAN BAHWA SDA,
SELALU MEMILIKI KONTEKS YG MELAMPAUI
ENTITAS DAN ADMINISTRATIF
[ENTITAS=KSTN YG LAHIR].
= SEHARUSNYA PENGELOLAAN YG
TERENCANA SECARA INTEGRATIF TERKAIT
JUGA DENGAN KEPENTINGAN DAERAH LAIN.
HAL INI JUSTRU AKAN LEBIH
MENGUNTUNGKAN SEMUA PIHAK.

32. 8. PROBLEMA HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF
DIDAERAH.
= BERJALAN SEREMPAK DENGAN PERGESERAN SEBAGIAN
KEKUASAAN DARI EKSEKUTIF KE LEGISLATIF.
= PD LEVEL DAERAH, TERDAPAT DUA LOCUS BARU
KEKUASAAN:
- DAERAH MEMPEROLEH KEKUASAAN SEBAGAI AKIBAT
PERGESERAN KEKUASAAN DARI PUSAT KE DAERAH.
- LEGISLATIF MEMPEROLEH LIMPAHAN KEKUASAAN DARI
EKSEKUTIF.
= LEMBAGA LEGISLATIF YG DIMASA ORDE BARU DISEBUT
SEBAGAI “RUBBER STAMP”, SECARA CEPAT BERUBAH
MENJADI LEMBAGA YG SANGAT MENENTUKAN DAN
MENAKUTKAN.
= KETIKA BERHADAPAN DENGAN LEMBAGA EKSEKUTIF YG
SANGAT MATANG DENGAN PENGETAHUAN/PROFESIONAL,
BANYAK ANGGOTA DPRD HANYA DIANGGAP SEBAGAI
“BAYI2 POLITIK”.

33. = AKAN TETAPI DENGAN KEKUASAAN
YG BESAR TERSEBUT, ANGGOTA
LEGISLATIF DAPAT
MENGEKSPRESIKANNYA SECARA
SERIUS.
= KARENA ITU PULA SERING TERJADI
PERMAINAN ANTARA LEGISLATIF
DENGAN EKSEKUTIF. MEREKA DUDUK
MANIS, SAMBIL MEMBAGI SUMBER
DAYA YG BISA MEREKA RAMBAH.
= TAK SATUPUN DARI KEADAAN
DIATAS YG MENGUNTUNGKAN
RAKYAT.

34. 9. DESENTRALISASI YG DISEBUT SEBAGAI
DEMOKRATISASI, TELAH MEMBENTUK TEMPURAN2 :
= MASYARAKAT DENGAN KESADARAN POLITIK YG
JAUH LEBIH TINGGI SEBAGAI KONSEKUENSI
TERSEDIANYA RUANG PARTISIPASI, BERHADAPAN
DENGAN NEGARA DI TINGKAT LOKAL, TELAH
MEMPEROLEH PENGUATAN DENGAN ADANYA
DESENTRALISASI POLITIK.
= OPTIMISME BAHWA DESENTRALISASI BISA
MENDEKATKAN PENYEDIA LAYANAN PUBLIK KEPADA
RAKYAT, NAMUN PADA SISI LAIN JUGA
MENDEKATKAN PENINDAS [NEGARA] PADA YG
DITINDAS [RAKYAT].
= KONFLIK ANTARA NEGARA DAN RAKYAT DI
TINGKAT LOKAL, JUSTRU MENGUAT SETELAH OTODA
BERJALAN.

35. 10. SETELAH JENUH DENGAN
KUNGKUNGAN UNIFORMASI YG
SANGAT ETHNOSENTRIS DAN
MODERN-BIAS, KOMUNITAS LOKAL
MEMPEROLEH HAWA SEGAR SEIRING
DESENTRALISASI DAN LIBERALISASI
POLITIK.
= KADANGKALA KOMUNITAS LOKAL
BERPEGANG PADA ROMANTIKA MASA
SILAM, DENGAN KEINGINAN
MENGEMBALIKAN KEDIGJAAN MASA
LALU, TAPI SULIT TERPENUHI
KARENA KONTEKS SOSIAL
KEMASYARAKATAN TELAH JAUH
BERUBAH.

36. • POINT2 PENTING YG MELAHIRKAN UU 22/99.
= POLITIK SENTRALISTIK. TERJADI
OPERASIONALISASI POLITIK “STICK AND
CARRATS”, UTK MENJAMIN KEPATUHAN
DAERAH, DG DAYA MENGHUKUM YG EFEKTIF
UTK MENDAPATKAN LOYALITAS DAERAH.
= NAMUN KRN KEMEROSOTAN EKONOMI,
KEKUATAN PUSAT MEMUDAR, KEPASTIAN
MEMBELI LOYALITAS DAERAH MEROSOT.
= TUNTUTAN DAERAH MENGUAT.
= ADANYA DESAKAN BERBAGAI KEKUATAN UTK
PEMENCARAN KEKUASAAN.
= DAYA MAAF DAERAH SUDAH SAMPAI KE TITIK
NADIR.
= GAGASAN OTODA DAN BAHKAN
“FEDERALISME” MUNCUL.

37. = MUNCULNYA PEMBERONTAKAN DAERAH
YG DISEBABKAN:
- KETIMPANGAN EKONOMI ANTARA JAWA
DAN LUAR JAWA.
- KEKECEWAAN THD SISTEM SENTRALISTIS,
TETAPI ADA BIROKRAT YG MENHALANGI
PROSES DESENTRALISASI.
- TERJADINYA KONFLIK INTERNAL MILITER,
MENYATU DG KEPEMIMPINAN SIPIL DAN
SOLIDARITAS KULTURAL.
- PERDEBATAN DASAR NEGARA ANTARA
ISLAM DAN NASIONAL, SEHINGGA KONFLIK
MAKIN TAJAM.

38. = SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN
YG SEMAKIN TERSENTRALISIR,
MEMPERLEBAR DIKOTOMI STRUKTUR
EKONOMI YG FUNDAMENTAL ANTARA JAWA
DAN LUAR JAWA.
= KONTROL POLITIK SOEHARTO,
MELAHIRKAN PERILAKU NEGARA YG BIAS-
ELIT, MELUMPUHKAN POTENSI DAERAH.
= SENTRALISASI TERHADAP
INFRASTRUKTUR POLITIK LOKAL, DGN
PENYATUAN ORGANISASI2 SEPERTI SPSI,
PGRI, HKTI, KADIN DAN PWI DIBAWAH
PAYUNG GOLKAR.
= MILITER SEMAKIN AKTIF TERLIBAT DALAM
“DAY TO DAY POLITIK”, YG MENUMBUHKAN
SUASANA KETAKUTAN.

39. = SENTRALISASI YG BERLANJUT INI DISEBABKAN OLEH :
- PD TINGKAT NASIONAL, ELIT POLITIK TDK
MEMBUTUHKAN DUKUNGAN POLITIK DAERAH DALAM
MENGAMBIL KEBIJAKAN DEMI KELANGSUNGAN
KEKUASAANNYA.
- PD TINGKAT DAERAH, MASYARAKAT POLITIK LOKAL
TERALIENASI DARI MEKANISME POLITIK YG MENASIONAL.
= KEKUASAAN POLITIK ORBA BERAKAR PD PENGGUNAAN
MEKANISME KEKERASAN, TERUTAMA MELALUI INTELIJEN
MILITER DAN KOPKAMTIB.
= KLIENTELISME EKONOMI BERLANGSUNG.
= IDEOLOGI PARTIKULARISTIK TELAH MELEGITIMASI
OTORITARIANISME, SEPERTI HALNYA PELAKSANAAN
DEMOKRASI PANCASILA, HAM DAN LAIN2 TELAH
MEMBANGUN KEABSAHAN POLITIK ORBA SECARA MORAL.
= JARINGAN KORPORATISME, TELAH MENGONTROL
MOBILISASI POLITIK MASYARAKAT.

40. • DERAJAT STABILISASI POLITIK
DESENTRALISASI :
= MENGAKOMODASI 4 HAL YG PALI NG
SENSITIF DALAM POLITIK, YAITU:
+ SHARING OF POWER,
+ SHARING OF REVENUE,
+ EMPOWERING LOCAL CAPASITY,
+ PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN
TERHADAP IDENTITAS DAERAH.
= HAL DIATAS SELALU MENJADI GANJALAN
HUBUNGAN POLITIK PUSAT DAN DAERAH,
YG BERAKIBAT PD SISTEM SECARA MAKRO,
CONTOHNYA DOM ACEH.

41. = MEWUJUDKAN SISTEM YG STABIL, MAKA
PEMBERIAN OTODA YG SE-LUAS2NYA
MERUPAKAN JAWABAN YG TAK
TERHINDARKAN DLM PROSES
DEMOKRATISASI SISTEM SECARA
KESELURUHAN :
- SHARING OF POWER MEMUNGKINKAN
TERJADINYA PELUNAKAN SEJUMLAH
PARAMETER PRIMORDIAL.
- SHARING OF REVENUE AKAN MEMBERIKAN
KEPUASAAN EKONOMI BAGI DAERAH2,
WALAUPUN BISA TERJADI KETIMPANGAN
ANTAR DAERAH, KARENA FUNGSI
PENGUASAAN SDA YG BERBEDA.

42. • BEBERAPA CATATAN KRITIS.
= PEMBERIAN KEKUASAAN POLITIK KEPADA DAERAH
HRS DIPARALELKAN DG PENGEMBANGAN
DEMOKRASI DITINGKAT LOKAL, WALAUPUN
BERISIKO THD INTEGRASI BANGSA :
1. TKT KEMAJEMUKAN YG TINGGI DG KEKUATAN
SEBANDING, BISA BERUJUNG PD KONFJIK LINTAS
PARAMETER PRIMORDIAL.
2. DOMINASI OLEH SATU ATAU DUA KELOMPOK BISA
MENJURUS KE DISKRIMINASI, BAHKAN PENINDASAN
THD KELOMPOK PRIMORDIAL KECIL, KECUALI
DITEGAKKANNYA HAK2 MINORITAS MELALUI
MEKANISME DEMOKRASI.
3. PENGELOLAAN SDA BISA MENIMBULKAN KONFLIK
HORISONTAL, KARENA MENGANDUNG NILAI DAN
PELUANG EKONOMI YG BESAR.

43. 4. PEMAHAMAN BERDIMENSI TUNGGAL
EKONOMI, BERISIKO MENINGKATKAN
EKSPLOITASI SDA TANPA KENDALI,
TERLEBIH JIKA DIKAITKAN DG
PENINGKATAN PAD, BERAKIBAT PD
PEMUSNAHAN POTENSI SDA.
SUSTAINABILITAS AKAN BERADA DALAM
PERJUDIAN BESAR, NASIB GENERASI
MENDATANG DAN BAHKAN DUNIA MENJADI
TARUHAN, TERUTAMA PENGELOLAAN SDA
HUTAN.
VESTED INTEREST PENGUASA DAERAH
CUKUP KUAT KEARAH INI.
ARGUMEN2 DIATAS AKAN DG CEPAT
MENDERIVASI KEUNTUNGAN EKONOMI
JANGKA PENDEK, YG DIBAYAR DG SANGAT
MAHAL DLM JANGKA PANJANG.

44. 5. KETERBATASAN PENGALAMAN DAN KELEMAHAN
MANAJEMEN SERTA KEALPAAN TEHNOLOGI,
MENYEBABKAN KETERGANTUNGAN DAERAH KEPADA
KEKUATAN LAIN, SEPERTI KEKUATAN KAPITALIS.
6. PENGALIHAN KEKUASAAN KE DAERAH DPT
BERAKIBAT TERJADINYA KONSOLIDASI PARAMETER
PRIMORDIAL, YG MENJURUS KEARAH SEMANGAT
KEDAERAHAN SECARA BERLEBIHAN.
PENGALAMAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
MISALNYA. TELAH MELAHIRKAN ISU PUTRA DAERAH.
HAL INI MENGANCAM PROFESIONALISME DAN
PRINSIP KESAMAAN. LEBIH LANJUT DPT
MENGANCAM KE INDONESIAAN KITA.

45. 7. PERGESERAN KEKUASAAN DAN LOKUS
POLITIK DARI BIROKRASI KE LEGISLATIF,
JUGA MERUPAKAN POTENSI KONFLIK, ATAU
DPT MERUPAKAN PELUANG KOLABORASI.
KONTESTASI KEKUASAAN ATAUPUN
KOLABORASI ANTAR KEKUASAAN
TERSEBUT, DPT MENJURUS KE HANYA
PEMUASAN HASRAT EKONOMI KEDUA KUBU.
8. SUBSTANSI BAHWA OTONOMI
MERUPAKAN KENISCAYAAN TAK BOLEH
DIKORBANKAN.
ADA GEJALA ANTI OTONOMI DI PUSAT, KRN
KETAKUTAN KEHILANGAN PENGARUH DAN
JUGA KEHILANGAN LAHAN EKONOMI.

46. 9. OTODA MERUPAKAN JAWABAN THD
PERSOALAN KEDAERAHAN,
PENGEMBANGAN DEMOKRASI, KEADILAN
DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.
BUDAYA INDONESIA YG SUPER MAJEMUK
DAN PARAMETER PEMBEDA YG TUMPANG
TINDIH, DPT SALING MEMPERKUAT, TAPI
JUGA TERJADI “CROSS-CUTTING
AFFILIATION” YG RENDAH.
HASRAT DAEAH MENJAUH DARI PUSAT,
AKAN TERATASI DG OTODA. IA MERUPAKAN
RACIKAN OBAT BAGI SEMUA PERSOALAN
KEDAERAHAN

47. • PADA ERA REFORMASI, HABIBIE HRS
MEMBANGUN LEGITIMASI POLITIK MELALUI
PROSES YG DEMOKRATIS.
• KESULITAN BERAWAL DARI SINI, KARENA
SUMBER KEKUASAAN BARU [PROSES
DEMOKRATISASI] BLM DIPUNYAI.
• HABIBIE JUSTRU DIBESARKAN OLEH ORBA,
SEHINGGA IA TDK BERHASIL MEMBANGUN
CITRA SEBAGAI REZIM BARU YG ANTI ORBA.
• DG TEKANAN PUBLIK, PILIHAN KEBIJAKAN
DESENTRALISASI MENJADI PILIHAN JANGKA
PENDEK. JIKA HIPOTESIS INI TERBUKTI,
BERARTI KEBIJAKAN DESENTRALISASI
HANYALAH SEKEDAR SEBUAH PILIHAN, KRN
TDK MAMPU MENGAMBIL PILIHAN YG LAIN.

48. • KESIMPULAN SEMENTARA.
= FENOMENA APA YG MEMUNGKINKAN OTODA TETAP
SBG PILIHAN?
= KEBERLANJUTAN DESENTRALISASI HANYA BISA
TERBANGUN TATKALA STAKEHOLDERS
MENYEPAKATI BHW DESENTRALISASI ADALAH “THE
ONLY GAME IN THIS COUNTRY”.
= PEMERINTAH PUSAT HRS MEMBANGUN
LEGITIMASINYA DARI BASIS POLITIK DAERAH,
SEDANGKAN PD LEVEL DAERAH, KEBERLANJUTAN
DEMOKRATISASI MERUPAKAN PRASYARAT MUTLAK.
= PD LEVEL PUSAT, SISTEM POLITIK, KEPARTAIAN
DAN PEMILU, MEMAKSA POLITISI NASIONAL UNTUK
MENGHARGAI DAERAH, DEMI KEBERLANJUTAN
DESENTRALISASI SEBAGAI PILIHAN KEBIJAKAN.

49. • OTODA DAN PERUBAHAN SOSIAL:
= PERUBAHAN SOSIAL DARI DIMENSI BUDAYA, EKONOMI
DAN POLITIK, MERUPAKAN DIMENSI YG MEMBERI WARNA:
- DARI DIMENSI POLITIK, DESENTRALISASI MEMBERIKAN
IMPLIKASI CORAK PEMBANGUNAN YG BERPINDAH KE
DAERAH;
- FAKTOR2 PERUBAHAN TDK LEPAS DARI KEHIDUPAN
MASYARAKAT YG LEBIH DEMOKRATIS, DALAM
MEWUJUDKAN “GOOD GOVERNANCE”, “PEMBERDAYAAN
CIVIL SOCIETY” DAN “PENGHARGAAN HAM”.
- MASIH MUNCUL “DEPRIVASI RELATIF”, SEHINGGA
TUNTUTAN2 MENGARAH KE PEMBERONTAKAN.
= KESADARAN POLITIK MASYARAKAT, MENYEBABKAN
TIMBUL WAWASAN UNTUK MENGONTROL PUSAT.
= KONFLIK HORIZONTAL JUGA DAPAT MUNCUL KRN
BERBAGAI KEPENTINGAN YG SALING BEREBUT PRIORITAS.

50. • MENUJU SOLUSI TERBAIK.
= SALAH SATU KARAKTERISTIK DESENTRALISASI
ADALAH MEMBERIKAN KEKUASAAN KEPADA
DAERAH, DG TETAP MENJAGA WIBAWA PUSAT.
= HAL2 YG PERLU DITEMPUH :
+ PEMPROV HRS MENUNJUKKAN KEMAMPUAN
MANAJERIAL, TDK MENUNJUKKAN DIRI SBG
PENGAWAS DAN PENGUASA.
+ MAMPU MEREDAM POTENSI KONFLIK, TERUTAMA
DLM PENGELOLAAN SDA.
+ MEREVISI PSL2 UU YG MENIMBULKAN
DISHARMONI, SESUAI AMANAT PSL 18 UUD 1945.
+ DESENTRALISASI HRS TETAP DLM KERANGKA
NKRI, KRN ITULAH PRINSIP “HIERARKI” ANTARA
PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA TETAP ADA,
WALAU SOLUSI INI BANYAK DITENTANG DAERAH
TERUTAMA YG MERASA DIUNTUNGKAN SECARA
EKONOMIS [ PEMILIKAN SDA ].

51. + PEMDA HRS MAMPU MENAMPUNG
ASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN MEMBERIKAN RUANG PUBLIK, AGAR
KUALITASNYA MENINGKAT.
+ RESPONSIFITAS INI PERLU UTK
MENGARAHKAN POTENSI MASYARAKAT
KEARAH YG POSITIF.
+ MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT
SECARA BOTTOM UP SERTA MENETAPKAN
KEBIJAKAN YG TDK MERUGIKAN
MASYARAKAT.
+ BERUPAYA MEREDAM KEKECEWAAN
MASYARAKAT YG MENJURUS KEARAH
TINDAKAN DESTRUKTIF SERTA MENGARAH
PD TUNTUTAN2 YG LEBIH KERAS.

52. • RESENTRALISASI.
= UU 32/2004, SECARA NORMATIF DINILAI
MENGAKHIRI ERA OTODA. PENILAIAN
DIDASARKAN PD SEMANGAT PENYUSUNAN
DAN KANDUNGANNYA DLM MEREVISI UU
22/1999.
= PERTARUNGAN KEPENTINGAN PUSAT DAN
DAERAH BERAKHIR. PUSAT KEMBALI
SUKSES MENANCAPKAN SENTRALISASI, DG
ARGUMENTASI PERJALANAN OTODA
SELAMA INI CENDERUNG KEBABLASAN.
= REVISI BAHKAN DIKATAKAN UTK
MENGATUR KEMBALI KEWENANGAN YG
SELAMA INI TDK JELAS.
= KATA2 MENGATUR KEMBALI INI
HANYALAH “EUFIMISME” [UNGKAPAN
PELEMBUT], SBG UPAYA MEREDUKSI
MAKNA OTODA.

53. = REDUKSI YG PALING MENONJOL ADALAH TTG
MAKNA :
+ DLM UU 22/99, OTODA DIDEFINISIKAN SBG
KEWENANGAN UTK MENGATUR DAN MENGURUS
KEPENTINGAN MASYARAKAT LOKAL MENURUT
PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI
MASYARAKAT, SESUAI PERATURAN PER-UU-AN [ PSL
1 AYAT h ].
= DLM UU 32/2004, DEFINISI ITU DIREDUKSI MENJADI ;
HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DAERAH
OTONOM, UTK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI
URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN
MASYARAKAT LOKAL, SESUAI PERATURAN PER-UU-
AN [PSL 1 AYAT 5].

54. = JADI, SECARA IMPLISIT PENGHAPUSAN
KALIMAT : “MENURUT PRAKARSA SENDIRI
BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT”,
MENGINDIKASIKAN MATINYA INISIATIF DAN
KEMAMPUAN LOKAL.
= SELAIN ITU PEMISAHAN “URUSAN
PEMERINTAHAN” DAN “KEPENTINGAN
MASYARAKAT”, MENGANDAIKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BERBEDA DG KEPENTINGAN
MASYARAKAT SETEMPAT.
= PADAHAL, FILOSOFI DAN TUJUAN DASAR
OTODA ADALAH MENDEKATKAN FUNGSI
PELAYANAN PEMERINTAH KPD
MASYARAKAT.

55. • PERMASALAHAN GOOD GOVERNANCE DAN
OTODA.
= SISTEM CHECK AND BALANCE ANTARA
EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF BELUM
MENUNJUKKAN TRANSPARANSI YG
SEIMBANG. HAL INI TERASA SAMPAI KE
PEMERINTAHAN DESA, ANTARA KEPDES
DAN BPD.
= PENGEMBANGAN NETWORKING ANTAR
PEMDA2 BELUM TERLAKSANA, TERUTAMA
SALING KETERGANTUNGAN EKONOMI,
SERTA MOBILITAS EKONOMI YG SEHAT,
ANTARA DAERAH SURPLUS DAN DAERAH
DEFISIT.

56. = NETWORKING ANTAR PILAR2 GG DAN
ANTAR DAERAH, MERUPAKAN PERWUJUDAN
INTEGRITAS NASIONAL NAMUN ADA
PERKEMBANGAN PERMASALAHAN YG
MENJURUS KEARAH DISINTEGRASI
DIBIDANG POLITIK, SOSIAL DAN KEAMANAN:
+ DIBIDAN POLITIK TERJADI KETIDAK-
STABILAN KARENA KONFLIK ELIT YG
MELIBATKAN GRASSROOT.
+ INI TERJADI KARENA PERGESERAN DARI
SISTEM AUTORITARIAN KE SISTEM
DEMOKRATIS.
+ KOMPROMI DAN KONSENSUS TDK
TERJADI, KARENA PINTU DIALOG TAK
TERBUKA; WARNA YG MUNCUL ADALAH
LOYALITAS/FANATISME BUTA.

57. = DIBIDANG SOSIAL, TERJADI SOCIAL
DISOBIDIENCE, SUATU PEMBANGKANGAN
SOSIAL, SEPERTI:
- PELANGGARAN HUKUM
- KONFLIK KOMUNAL DLL.
= DIBIDANG KEAMANAN, ADA POTENSI
KEARAH DISINTEGRASI NASIONAL :
- SEPARATISME DAN INSURGENSI [KONFLIK
VERTIKAL], SEPERTI ACEH.
- KONFLIK KOMUNAL.
- SOCIAL DISCONTENT, YAITU KETIDAK
PUASAN MASYARAKAT TERHADAP
BERBAGAI KEBIJAKAN PEMERINTAH.

58. • OTODA ADALAH SEBAGAI UPAYA
DEMOKRATISASI DAN
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT, NAMUN ;
= KREATIFITAS DAERAH BELUM
BERKEMBANG.
= KETERGANTUNGAN DAERAH PD
PUSAT MASIH BESAR.
= KKN MASIH TUMBUH.
= PEMDA HARUS MELIBATKAN
PRAKARSA, KREATIFITAN DAN PERAN
SERTA MASYARAKAT UTK MENCAPAI
KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF.

59. • PENYELENGGARAAN PEMDA DIHARAPKAN
MEMENUHI KRITERIA GOOD GOVERNANCE SERTA
REKRUTMEN SDM YG TEPAT DAN BAIK.
• KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF SERTA
NETWORKING, DIHARAPKAN MENCIPTAKAN SALING
KETERGANTUNGAN ANTARN DAERAH YG BERSIFAT
POSITIF DAN SALING MEMPERKUAT. JIKA INI
TERCAPAI , TERCIPTALAH KONDISI IDEAL
PENYELENGGARAAN OTODA [PSL 18 UUD 1945].
• NETWORKING ANTAR DAERAH DPT BERUPA:
= SHARING OF EXPERIENCES,
= SHARING OF BENEFIT DAN
= SHARING OF BURDENS [ BIAYA BERSAMA ].

60. • GOOD GOVERNANCE SBG FAKTOR DOMINAN
KEBERHASILAN OTODA, DG CIRI2 :
1. KOMPETENSI.
PEJABAT DAERAH ADALAH ORANG2 YG
BENAR2 MEMILIKI KEAHLIAN DAN
PENDIDIKAN, PENGALAMAN, MORALITAS
DAN DEDIKASI, YG BERARTI THE RIGHT MAN
ON THE RIGHT PLACE.
2. TRANSPARANSI.
PRINSIP MERIT SISTEM, REWARD AND
PUNISHMENT, MERUPAKAN OPTIMALISASI
KEBERHASILAN OTODA.

61. 3. AKUNTABILITAS.
SETIAP KEBIJAKAN DAN KEPUTUSAN HRS
DPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADA
PUBLIK DAN HUKUM.
4. PARTISIPASI.
MERUPAKAN PERPADUAN UPAYA PEMDA
DAN MASYARAKAT. PEMDA HRS MAMPU
MENDORONG PRAKARSA DAN KREATIFITAS
DAN PERAN SERTA MASYARAKAT.
5. RULE OF LAW.
ADA KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM
YG JELAS.
6. SOCIAL JUSTICE.
PRINSIP KESETARAAN DAN KEADILAN BAGI
MASYARAKAT.

62. • REFORMASI MENUNTUT ADANYA
PERUBAHAN PARADIGMA, DIMANA
GOOD GOVERNANCE
MENGGAMBARKAN MASYARAKAT YG
DEMOKRATIS.
• PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE
SEBAIKNYA DIPAHAMI PADA
PROPORSI SEPERTI ITU, YAITU
DEMOKRATISASI PD LEVEL DAERAH.
• SEKALI LAGI, PEMBAHARUAN TATA
PEMERINTAHAN DAERAH, WALAUPUN
ADA HIRARKI, HRS MENGGUNAKAN
NETWORKING DLM PENERAPAN
SISTEM YG DEMOKRATIS.

63. • KONSEP NASIONALISME HRS
DIPAHAMI DAN DILETAKKAN DLM
KONSEP OTODA, SEHINGGA TDK
TERPERANGKAP PD ISU PUTRA
DAERAH.
• PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PENYELESAIAN
KONFLIK DG KEKERASAN,
DIHARAPKAN MULAI
BERKURANG, KONFLIK
DIHARAPKAN DISELESAIKAN

64. • OTODA DISUSUN BERDASARKAN
PARADIGMA PLURALISME. OTONOMI
LUAS YG DIBERIKAN, AKAN
MEMPERKUAT INTEGRASI NASIONAL.
• ANALISIS INDUKTIF DAN
PENGALAMAN EMPIRIK,
DISINTEGRASI JUSTRU TERJADI
KARENA SISTEM YG OTORITER. ADA
KECENDERUNGAN PEMERINTAH AKAN
MENINGGALKAN PARADIGMA
PLURALISME, DAN KEMBALI KE
PARADIGMA KESERAGAMAN,
KETUNGGALAN DAN KETERPUSATAN.

65. • OTODA HRS LEBIH MENEKANKAN
DISTRIBUSI PELAYANAN PUBLIK.
• SECARA EKSPLISIT DAN IMPLISIT, HRS
DISUSUN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
[SPM] DLM SEMUA BIDANG PELAYANAN
PEMERINTAHAN. SAMPAI SAAT INI, PEMDA
DAN DPRD MASIH BERTINDAK TANPA
PEDOMAN, TERUTAMA KEWENANGAN
MENGALOKASIKAN ANGGARAN.
• REFORMASI POLITIK ADALAH UNTUK
MEWUJUDKAN KEKUASAAN YG SEIMBANG,
ADA CHECK AND BALANCE DIVISION OF
POWER, ANTARA LEGISLATIF, EKSEKUTIF
DAN YUDIKATIF.

66. • ADA BEBERAPA SARAN :
= MEMBENTUK SEMACAM BADAN PENGEMBANGAN
OTODA DG TUJUAN PEMBERDAYAAN DAERAH DLM
MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA.
= MENGEREM DAERAH YG KEBABLASAN DAN
MENDORONG DAERAH YG KETINGGALAN.
= MENGEVALUASI ISI DAN IMPLEMENTASI UU OTODA,
TETAPI YG PENTING MEMBERI WAKTU KEPADA
DAERAH UTK DAPAT MELAKSANAKAN OTODA DLM
WAKTU YG CUKUP [ MISALNYA 5 THN.]
= MEMBUKA RUANG PUBLIK BAGI MASYARAKAT
UNTUK BERPARTISIPASI.
= MEMANFAATKAN JASA SERVICE PROVIDER LOKAL
UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN TEHNIS KPD PEMDA.

67. = MEMANFAATKAN JASA MITRA DLM
MENYUSUN ANGGARAN KINERJA,
SESUAI DG ALOKASI SUMBER DAYA
YG REALISTIS, SESUAI PRIORITAS
MASYARAKAT, BERSAMA-SAMA DG
DPRD.
= PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KEMAMPUAN
MASYARAKAT, UTK MEMANTAU
KINERJA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
YG BERKEADILAN.

68. DESENTRALISASI
DAN
OTONOMI DAERAH
IG. ADIWIDJAJA, S.Sos., M.Si