7. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat; 8. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis; 9. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; 10.

1. Peraturan Terkait Penyusunan
dan Penilaian AMDAL
Wahyu Yun Santoso
Fakultas Hukum UGM
Hp. 081578657800
Email: wahyu.yuns@yahoo.com

2. Peraturan terkait dlm Proses AMDAL (s/d Maret 2012?)
Dftr RK Wajib AMDAL
Keterlibatan Masy dlm AMDAL & IZIN LINGK.
Per.Men. LH
No 17/2012
Per. Men LH
No.5 / 2012
1
2
PP 27 /2012
Izin Lingk
UU 32/2009
PPLH
Tata Kerja Komisi
Penilai AMDAL
Per.Men LH
No 16 /2012
3
4
Pedoman Penyusunan AMDAL
Per. Men LH
No 5 / 2008
5
Per Men LH
No.24 /2009
Pr.Men LH No 15 / 2010
Tata cara LisensiKomisi Pnilai
AMDAL
Panduan Penilaian
Dokumen AMDAL

3. PermenLH No. 16 Tahun 2012
• Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
• Meliputi: dokumen AMDAL, formulir UKL-UPL, dan SPPL
• Dokumen AMDAL dan formulir UKL-UPL sbg syarat pengajuan
izin lingkungan
• SPPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL
• Dokumen AMDAL adalah media integrasi:
a.
b.
ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (best available technology),
kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik
(best achievable technology) dan relevansi opsi pengelolaan yang
tersedia dengan kondisi lokal.
Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang
relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi
penaatan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis
(critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup

4. Kriteria Kelayakan Lingkungan
• Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
• Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
• Kepentingan pertahanan keamanan.
• Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting
dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya,
tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap
prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha
dan/atau Kegiatan.
• Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting
sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling
mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak
penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif.

5. Kriteria Kelayakan Lingkungan
• Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung
jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan
ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan
pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
• Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial
atau pandangan masyarakat.
• Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau
mengganggu entitas ekologis
• Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar
rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.
• Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal
terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
dimaksud.

6. PermenLH 17 Tahun 2012
• Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL
a. masyarakat terkena dampak;
b. masyarakat pemerhati lingkungan; dan
c. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
dalam proses Amdal.
• Pengikutsertaan dalam bentuk:
a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan
b. konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan
dokumen KA.
c. Keikutsertaan dalam Komisi Penilai AMDAL bg masy terkena
dampak (dipilih sendiri oleh masyarakat terkena dampak, dlm
jumlah yg proporsional)
d. Pengumuman izin lingkungan (permohonan dan pemberian izin)

7. STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENILAI AMDAL *)
PERLU MEMILIKI LISENSI  Per. Men. LH 15 Th 2010
Menteri LH /
Gub / Bpt / WK
BERASAL DARI
Instansi LH : Pst/Prov/Kab/Kota
Ketua Komisi
Sekretaris Komisi
(PP 27-2012, Psl 56 ayt (2)
Ketua di Pusat  Eselon I
Ketua di Prov/Kab/Kt  Eselon II
Sekrts di Pusat  Eselon II
Sekrtrs di Prov/Kab/Kt  Eselon III
Anggota Komisi
Per.Men LH 5-2008, Psl 3 ayt (2 &3)
(PP 27 Psl 56, ayat 3)
•Ahli dari Instansi Teknis yg membidangi usaha
•Instansi LH
•Ahli lain dan Bid. Ilmu terkait
(PP 27 Psl 60, ayat 1)
Ketua Tim Teknis
Anggota Tim Teknis
Ketua  Sekretaris Komisi (ex-officio)
Anggota : - Wkl Instansi LH
- Wkl Instansi yg membidangi RK
- Ahli terkait RK
- Ahli terkait dampak lingkungan RK
Per. Men LH 5-2008, Psl 4
Kepala Sekretariat
Anggota Sekretariat
Kepala Sekretariat:
• Pusat : Eselon III
• Daerah : Eselon IV
*) Dibentuk oleh Menteri/Gub/Bpt/WK
(PP 27-2012, Psl 61 ayt(2)

8. Tugas Pokok Sekretariat, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal
Sekretariat
KPA
Tim Teknis
Uji Administrasi
Dokumen KA (QA/QC)
QA/QC Dok. KA Mencakup:
Uji Tahap Proyek
Catatan:
•Penilaian dokumen
Amdal dan hasil
perbaikannya
dilakukan oleh Tim
Teknis.
•KPA fokus pada
penilaian kelayakan
lingkungan
Komisi Penilai
Amdal
•Kesesuaian RTRW
•Tahapan Kegiatan
Uji Kualitas Dokumen
•Uji konsistensi
•Uji keharusan
•Uji relevansi
•Uji Kedalaman
Uji Administrasi Dokumen ANDAL &
RKL-RPL (QA/QC)
Uji Kualitas Dokumen (QA/QC
Dok. Andal & RKL-RPL)
•Uji konsistensi
•Uji keharusan
•Uji relevansi
•Uji Kedalaman
Telaahaan atas
kelayakan/ketidaklayakan LH
•
Surat Persetujuan KA
oleh Ketua KPA
•
Penilaian atas kelayakan/
ketidaklayakan LH
Surat Rekomendasi
Kelayalan/Ketidaklayakan LH oleh
Ketua KPA

9. Susunan Komisi Penilai Amdal
Komisi Penilai Amdal
Pusat
Komisi Penilai Amdal
Provinsi
Komisi Penilai Amdal
Kabupaten/Kota
1 Ketua
1 Ketua
1 Ketua
2 Sekretaris
2 Sekretaris
2 Sekretaris
Ketua dan sekretaris
berasal dari instansi
lingkungan hidup
Pusat untuk komisi
penilai Amdal Pusat
3 Anggota:
18 Unsur
(PP 27-2012, Psl 56,ayat 3a)
Ketua dan sekretaris
berasal dari instansi
lingkungan hidup
Provinsi untuk komisi
penilai Amdal Provinsi
3 Anggota:
15 Unsur
(PP 27-2012, Psl 56,ayat 3b)
Sumber: Pasal 56 PP No.27 Th.2012
Ketua dan sekretaris
berasal dari instansi
lingkungan hidup
Kab/Kota untuk komisi
penilai Amdal Kab/Kota
3 Anggota:
12 Unsur
(PP 27-2012, Psl 56,ayat 3c)

10. DITOLAK
(perlu diperbaiki)
PERSETUJUAN K.A. / PENOLAKAN
KOMISI
PENILAI AMDAL
TIM TEKNIS
KOMISI
PENILAI AMDAL
MEMENUHI
SYARAT ?
Admnstrs Lengkap
Diberi TANDA TERIMA
Setelah digandakan (LH 5/2008 Psl 31)
PENILAIAN
K.A.ANDAL
TIM AHLI ?
UJI ADMINISTRATIF
T
HASIL PENILAIAN
perlu diperbaiki !
LAPOR
SEKRETARIAT
KOMISI
PENILAI AMDAL
PEMRAKARSA
DAPAT DISEPAKATI atau DITOLAK
Y
o
o
o
o
o
K.A. disusun sebelum ANDAL, RKL, RPL
K.A. diajukan kepada Menteri/Gub/Bpt/Wk
K.A. telah lengkap administrasi , Komisi Penilai AMDAL
menugaskan Tim Teknis untuk menilainya
Penilaian K.A. melibatkan pemrakarsa
Penilaian harus dilakukan < 30 hari terhitung sejak
diterima dan dinyatakan lengkap administrasi
< 30 HARI KERJA
PP No.27-2012 Pasal 21-24

11. Menteri LH/
Gubernur
Bpt / WK
Kptsn Kelayakan L. + Izin L.
Kptsn Tdk Layak Ling
DITOLAK
(perlu diperbaiki)
10 HARI KERJA
KOMISI
PENILAI AMDAL
MEMENUHI
SYARAT ?
PENILAIAN
ANDAL-RKLRPL
Hasil Penilaian Tim Teknis
UJI ADMINISTRATIF
T
Y
TIM TEKNIS
KOMISI
PENILAI AMDAL
PENILAIAN
ANDAL-RKLRPL
TIM AHLI ?
Admnstrs Lengkap
TANDA TERIMA stlh digandakan
LH 5-2008, Psl 31
DITOLAK
(perlu diperbaiki)
LAPOR
SEKRETARIAT
KOMISI
PENILAI AMDAL
PEMRA
KARSA
REKOMENDASI KELAYAKAN LINGK /
REKOMENDASI TIDAK LAYAK LINGK
< 75 HARI KERJA
PP No.27-2012,Psl 28-31

12. Pertimbangan dalam Menetapkan
Rekomendasi Hasil Penilaian Andal dan RKL-RPL
PP 27/2012 Pasal 29 ayat (4)
•
Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak
dari aspek: tata ruang, geofisikkimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan
kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan
pasca-operasi usaha dan/atau kegiatan;
•
Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik
sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi
sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat
positif dengan yang bersifat negatif
•
kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung
jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan
dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan
teknologi, sosial, dan kelembagaan
Dalam PP 27/1999 pasal 22 ayat (1): Kriteria tidak layak lingkungan
(a)dampak besar dan penting negatif tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi,
(b)biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif > manfaat dampak
besar dan penting positif

13. 10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (1)
1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta
sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan;
3. Kepentingan pertahanan keamanan;
4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak
dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan
kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan
pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai
sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga
diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang
bersifat negatif;
6. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung
jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan
ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan
pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;

14. 10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (2)