![Kertas
Diskusi:
Menggugat
Penerapan
Produk
Rekayasa
Genetik
[PRG]
di
Indonesia
Benih
PRG
dan
Persamalahannya
Apa
yang
dikuatirkan
banyak
orang
termasuk
kami
(KONPHALINDO)
sekitar
awal
tahun
90an
bahwa
produk
rekayasa
genetik
(PRG)
akan
menyerbu
ke
negara
sedang
berkembang
termasuk
Indonesia.
Kini,
hanya
dalam
tempo
satu
dekade
saja
kekuatiran
itu
telah
menjadi
kenyataan
apalagi
benih
PRG
mulai
disebut-‐sebut
akan
menjadi
komoditi
strategis
di
sektor
pertanian
guna
mengatasi
persoalan
ketahanan
pangan
nasional.
Kehadiran
benih
PRG
seakan
memberi
jawaban
menjanjikan
untuk
mengatasi
krisis
pangan
masa
depan.
Sejumlah
ilmuwan
muda,
pengusaha
dan
pejabat
pemerintah
pun
memuji
dan
menaruh
harapan
pada
bidang
teknologi
rekayasa
genetika
benih
tersebut,
bahkan
secara
diam-‐diam
mereka
telah
mempersiapkan
ujicoba
beberapa
jenis
benih
PRG
tertentu
untuk
dilepas
ke
alam.
Akhirnya,
benih
PRG
tertentu
secara
material
dinyatakan
sudah
layak
sesuai
“laboratorium”
dan
dijamin
aman
untuk
dilepas
ke
alam.
Maka,
teknik
rekayasa
genetika
untuk
benih
pangan
persoalannya
beralih
urusannya
dari
tangan
“laboratorium”
ke
tangan
pengusaha
dan
para
pejabat
pemerintahan,
atau
urusan
komersial,
hukum
dan
politik.
Persoalan
pelepasan
benih
PRG
akan
berhubungan
dengan
aturan-‐aturan
sosial
dan
hukum-‐hukum
alam,
tidak
heran
apabila
kehadiran
benih
PRG
kemudian
menuai
kontroversi
di
kalangan
masyarakat
terkait
dengan
masalah
ketimpangan
ekonomi,
dampak
lingkungan,
dan
ketidakjelasan
perangkat
hukum
yang
mengatur
pelepasan
benih
PRG
ke
pasar.
Ketidakjelasan
perangkat
hukum
mengatur
pelepasan
benih
PRG
telah
disalahgunakan.
Misalnya,
dicurigai
saat
ini
ujicoba
benih
PRG
sudah
dilaksanakan
di
beberapa
daearah.
Sayangnya
informasi
mengenai
tahap
ujicoba
itu
sangat
terbatas,
apalagi
berharap
untuk
mendapatkan
laporan
hasil
ujicoba
lapangan
itu
semakin
jauh,
tidak
mudah
bisa
diakses
oleh
publik.
Padahal,
informasi
sumber
benih
PRG,
jenis
benih,
kode
benih,
dan
lokasi
ujicoba
benih
PRG
di
lapangan
merupakan
hak
yang
harus
diketahui
oleh
publik.
Pejabat
pemerintah
kuatir
dengan
persoalan
kegagalan
panen,
kemudian
merancang
program
ketahanan
pangan
nasional. 1
Dalam
program
ketahanan
1
Masterplan
Percepatan
dan
Perluasan
Pembangunan
Ekonomi
Indonesia
(MP3EI)
2011-‐2025,
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian,
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Naisonal/Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional.](https://image.slidesharecdn.com/kertasdiskusitransgenikindonesia-130225214826-phpapp01/85/Kertas-diskusi-transgenik-indonesia-1-320.jpg)
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie PRG_MengatasiKrisisPangan
Ähnlich wie PRG_MengatasiKrisisPangan (20)
Mehr von Wahyu Yuns
Mehr von Wahyu Yuns (20)
PRG_MengatasiKrisisPangan
- 1. Kertas Diskusi: Menggugat Penerapan Produk Rekayasa Genetik [PRG] di Indonesia Benih PRG dan Persamalahannya Apa yang dikuatirkan banyak orang termasuk kami (KONPHALINDO) sekitar awal tahun 90an bahwa produk rekayasa genetik (PRG) akan menyerbu ke negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Kini, hanya dalam tempo satu dekade saja kekuatiran itu telah menjadi kenyataan apalagi benih PRG mulai disebut-‐sebut akan menjadi komoditi strategis di sektor pertanian guna mengatasi persoalan ketahanan pangan nasional. Kehadiran benih PRG seakan memberi jawaban menjanjikan untuk mengatasi krisis pangan masa depan. Sejumlah ilmuwan muda, pengusaha dan pejabat pemerintah pun memuji dan menaruh harapan pada bidang teknologi rekayasa genetika benih tersebut, bahkan secara diam-‐diam mereka telah mempersiapkan ujicoba beberapa jenis benih PRG tertentu untuk dilepas ke alam. Akhirnya, benih PRG tertentu secara material dinyatakan sudah layak sesuai “laboratorium” dan dijamin aman untuk dilepas ke alam. Maka, teknik rekayasa genetika untuk benih pangan persoalannya beralih urusannya dari tangan “laboratorium” ke tangan pengusaha dan para pejabat pemerintahan, atau urusan komersial, hukum dan politik. Persoalan pelepasan benih PRG akan berhubungan dengan aturan-‐aturan sosial dan hukum-‐hukum alam, tidak heran apabila kehadiran benih PRG kemudian menuai kontroversi di kalangan masyarakat terkait dengan masalah ketimpangan ekonomi, dampak lingkungan, dan ketidakjelasan perangkat hukum yang mengatur pelepasan benih PRG ke pasar. Ketidakjelasan perangkat hukum mengatur pelepasan benih PRG telah disalahgunakan. Misalnya, dicurigai saat ini ujicoba benih PRG sudah dilaksanakan di beberapa daearah. Sayangnya informasi mengenai tahap ujicoba itu sangat terbatas, apalagi berharap untuk mendapatkan laporan hasil ujicoba lapangan itu semakin jauh, tidak mudah bisa diakses oleh publik. Padahal, informasi sumber benih PRG, jenis benih, kode benih, dan lokasi ujicoba benih PRG di lapangan merupakan hak yang harus diketahui oleh publik. Pejabat pemerintah kuatir dengan persoalan kegagalan panen, kemudian merancang program ketahanan pangan nasional. 1 Dalam program ketahanan 1 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-‐2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Naisonal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2. pangan tersebut mengajukan penggunaan benih PRG sebagai salah satu jawaban persoalan ketahanan pangan. Alasannya benih PRG tertentu tersebut memiliki keunggulan terhadap serangan bakteri, serangga atau hama yang sering menyebabkan kegagalan panen. Lembaga pemerintah yang diserahkan tanggungjawab untuk menguji kelayakan produk rekayasa genetika atau transgenik adalah Komisi Keamanan Hayati dan Pangan. Menurut Ketua Komisi Keamanan Hayati dan Pangan (KKHP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang disampaikan kepada media cetak nasional, baru enam benih PRG yang direkomendasikan, dan benih PRG yang sudah siap dilepas ke alam bebas atau dipasarkan itu antara lain: benih PRG jagung, benih PRG padi, dan benih PRG tebu. Apabila ditelusuri ke belakang, ternyata benih PRG yang diumumkan di atas sebetulnya sudah lama dipersiapkan untuk dilepas ke alam atau dipasarkan namun tertahan masalah hukum yang mengatur pelepasannya. Karena belum ada peraturan teknis mengatur tata cara pelapasan benih PRG di Indonesia, dengan alasan itulah pada 5 Oktober 2011 Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT/140.10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan varietas.2 Peraturan Menteri Nomor: 61 tahun 2011 yang baru ini bukan hanya mengatur aspek teknis mengenai tata cara pelepasan benih PRG ke pasar atau ke alam, namun lebih jauh lagi Permentan ini memberikan “jalan terbuka” dan pengakuan atau legitimasi terhadap penerapan benih PRG di wilayah Indonesia. Dengan demikian keragu-‐raguan dan perdebatan mengenai teknik rekayasa genetika benih pangan pun dianggap selesai, dan dinyatakan sudah layak dan aman sesuai rekomendasi KKHP, sesuai syarat pelepasannya merujuk tata-‐cara yang disebutkan dalam Permentan. Dibalik Permentan PRG itu sendiri masih tersimpan keragu-‐raguan di kalangan ilmuwan, pada kenyataannya mereka masih kesulitan menjelaskan resiko dan dampak yang ditimbulkan dikemudian hari terhadap mahluk hidup dan ekosistemnya. Namun kekuatan modal perusahaan pangan multinasional mendominasi proses politik pertanian nasional maka pandangan sosial dan lingkungan kurang dihiraukan. Seterusnya, mereka mencoba meyakinkan kepada semua orang bahwa benih PRG adalah jawaban masa depan pertanian yang menjanjikan. Bagaimanapun, penerapan benih PRG akan membawa persoalan baru di kalangan petani miskin dan persoalan tak kelihatan seperti ancaman keanekaragaman plasma nutfa di alam. Maka, suka atau tidak suka, persoalan 2 Catatan: Permentan ini sebetulnya bukan produk hukum baru tetapi perbaikan Permentan sebelumnya, yakni Permentan Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas.
- 3. pelepasan benih PRG ke alam bebas atau ke pasar perlu dilakukan pengamatan dan pengawasan lebih ketat. Sementara persoalan kelembagaan untuk melaksanakan tugas pengamatan dan pengawasan itu sendiri masih rentang untuk diselewengkan dan disalahgunakan. PRG untuk pangan sudah dilegalkan di wilayah Indonesia, akan tetapi perangkat-‐perangkat lainnya seperti kontrol sosial dan mekanisme penyelesaian pelanggaran belum berfungsi sebagaimana diharapkan. Karane itulah, kami mengambil inisiasi menyusun kertas diskusi ini, yg diberi judul “Menggugat Pelepasan Benih PRG di Indonesia”. Tujuan dari kertas diskusi ini guna membangun konsolidasi di kalangan pemerhati penerapan transgenik, membangun kerjasama antar pemerhati lingkungan dan para petani, serta pihak-‐pihak yang peduli masalah keberlanjutan ekologi dan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Diharapkan terbangun kesadaran di kalangan pemerhati lingkungan dan organisasi atau kelompok petani mencermati dan mengawasi ancaman pelepasan benih PRG di wilayah Indonesia. Menggugat Penerapan Kehati-‐hatian Kecaman dan tudingan terhadap bioteknologi modern pun seolah-‐olah sudah tak beralasan lagi saat ini, seperti dikuatirkan para peduli lingkungan, sejak Negara-‐negara peserta konvensi Keanekaragaman Hayati mengakui dan menandatangani sebuah dokumen bernama Protokol Cartagena yang khusus mengatur masalah Keamanan Hayati. Indonesia sebagai salah satu negara peserta konvensi Keanekaragaman Hayati, dan turut-‐serta menandatangani dokumen tersebut, dan dinyatakan secara politik dengan meratifikasi Protokol Kartagena menjadi Undang-‐undang No. 21 tahun 2004. Selanjutnya, setahun kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (PRG). Segala kekuatiran dan bahaya penerapan bioteknologi atau PRG di Indonesia seakan sudah diantisipasi dan dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah ini, hal itu disebutkan dalam Pasal 3, Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2005, yang bunyinya sebagai berikut: “Pengaturan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah ini menggunakan pendekatan kehati-‐hatian dalam rangka mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan pangan dan/atau pakan dengan didasarkan pada metode ilmiah yang sahih serta mempertimbangkan kaidah agama, etika, sosial budaya, dan estetika”. Walaupun penerapan PRG telah diakui dalam hukum Indonesia dan dinyatakan aman berdasarkan rekomendasi penelitian para ahli namun hal itu
- 4. tidak serta-‐merta berarti benih PRG itu sudah bisa bebas dilepas ke pasar atau alam, tetapi masih harus mempertimbangkan kaidah agama, etika, sosial budaya dan estetika dalam proses pengambilan keputusan. Sayangnya, pendapat agama, etika, sosial budaya dan estika itu masih belum diperhitungkan justru sebaliknya sering disalahgunakan untuk kepentingan komersialisasi pelepasan benih PRG itu sendiri. Penerapan kata kehati-‐hatian itu sendiri masih memicu multitafsir dan perlu dirumuskan kembali. Alasannya, penerapan kata kehati-‐hatian saat ini masih sebatas pencantuman dalam regulasi dan bersifat administrasi saja, pada kenyataannya masih sulit digunakan untuk mengukur dampak-‐dampak yang akan ditimbulkan, atau apakah bentuk kehidupan yang baru itu sungguh-‐ sungguh aman ketika dilepas ke alam dan apakah aman dikonsumsi manusia. Bagaimanapun, kecerobohan dan kelalaian selalu mengintai dan menyertai benih PRG, hal itu bisa terjadi mulai dari pekerjaan di laboratorium sampai paska panen. Jadi, kesannya penerapan kehati-‐hatian di Indonsia lebih dititikberatkan pada aspek struktur kelembagaan yakni, Komisi Keamanan Hayati PRG, dan Balai Kliring Keamanan Hayati.3 Kehadiran kelembagaan KKH dan BCH kesannya sudah cukup kuat, bahkan dianggap telah mewakili dan memenuhi syarat kehati-‐hatian keamanan hayati di Indonesia. Sayangnya, pengertian kehati-‐hatian itu belum memaksukan pertimbangan suara-‐suara lain sesuai perintah Pasal 3, PP 21 tahun 2005. Sebagian besar pemahaman kalangan masyarakat Indonesia melihat benih PRG itu seakan bukan lagi bentuk kehidupan, dan semua seakan berpikir bisa dikendalikan dan ditarik kembali jika tidak aman. Pandangan seperti itu ternyata menyesatkan sama sekali, kata Elenita C. Dano peneliti berasal dari Davao City, Filipina. Ia telah melakukan penelitian yang ekstensif khususnya isu-‐ isu yang mempengaruhi konservasi dan pengembangan sumberdaya genetika tumbuhan berbasis komunitas di kawasan Asia Tenggara. Menurut dia, transgenik itu dapat menyebabkan perubahan-‐perubahan baik ekologi maupun sosial yang tidak dapat ditarik kembali. Buruknya, perilaku pengusaha transgenik Indonesia itulah yang dikuatirkan karena mencoba menerobos pagar kehatian-‐hatian tersebut dengan berbagai cara antara lain, mengaburkan identitas benih PRG seakan benih biasa, dan harusnya masih tahap ujicoba tetapi sudah dilepas kepada petani, misalnya, cermati kasus kapas transgenik di Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan persoalan itu perlu dipertimbangkan dan diperkuat jaringan pemerhati terhadap persoalan pelepasan benih PRG di Indonesia. 3 Struktur Kelembagaan KKH dan BCH diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2010 tentang
- 5. Pro Transgenik dan Pro Organik Dikuatirkan penerapan pertanian nasional ke depan akan didominasi teknologi transgenik modern atau benih PRG. Sudah tentu hal itu akan membawa konsekuensi terhadap persoalan sosial karena menciptakan kelas baru dan keberpihakan terhadap benih PRG, artinya keberhasilan benih PRG akan ditindaklanjuti dengan peningkatan sebaran luasan lahan penanamannya. Kelemahan, sampai saat ini belum ada informasi pasti mengenai jumlah luas lahan yang dialokasikan untuk penanaman benih PRG. Tidak ada batasannya, dan persoalan inilah yang dikuatirkan sebab benih biji-‐bijian PRG akan hidup berdampingan, dan dikuatirkan dari waktu ke waktu benih PRG akan mendominasi dan sebaliknya benih-‐benih lokal akan punah. Sementara sisi lain para petani tanaman organik akan berisiko tanamannya tercemar oleh tanaman benih PRG yang tumbuh di sekitarnya, karena benangsari dapat berpindah dan menempuh perjalanan sampai jauh akibat terbawa angin atau berkat bantuan serangga dan burung. Hidup berdampingan sebagai sebuah kebijakan sangatlah berisiko, menurut Elenita. Bukti-‐bukti menunjukkan bahwa tanaman konvensional tercemar transgenik, meski tanaman transgenik itu ditanam secara eksperimental atau ujicoba dalam skala terbatas dan belum disetujui untuk penanaman komersial. Pengamanan benih PRG semakin ruwet di beberapa daerah Indonesia khususnya Pulau Jawa, misalnya, kepemilikan lahan petani dari waktu semakin kecil dan jarak antar lahan pertanian berdekatan. Bahkan lahan pertanian ada yang berbatasan dengan kawasan perlindungan plasma nutfa. Pencemaran transgenik pada tanaman konvensional, kerabat liar dan kerabat gulmanya, tak terhindari dan dapat menimbulkan ancaman serius pada keanekaragaman hayati dan sumber genetika untuk keamanan pangan jangka panjang. Dikuatirkan status varietas biji-‐bijian benih di alam liar maupun yang dikelola petani sangat rentan tercemar benih PRG. Sementara pertanian organik di Indonesia masih tahap sedang berkembang, dan belum dilihat sebagai pesaing utama pertanian transgenik. Namun demikian prospek petani untuk terjun ke pertanian organik mungkin akan terbatas akibat meluasnya budidaya benih PRG. Bagaimanapun, produk-‐produk pertanian organik ke depan akan memegang peran penting untuk menentang atau mengsaingi luasan dan dampak yang ditimbulkan oleh PRG. Sayangnya, pemerintah masih menutup sebelah mata terhadap produk pertanian organik, dan melindungi varietas plasma nutfanya namun persoalan ini diserahkan kepada kebutuhan dan mekanisme pasar. Lemah Mekanisme Sosial Kontrol
- 6. Pengawasan terhadap pelepasan PRG masih lemah di kalangan masyarakat kita, secara terprogram pengawasan keamanan hayati lebih bersumber pada kapasitas kerja kelembagaan antara lain: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pertanian, serta lembaga yang baru dibentuk yaitu, Komisi Keamanan Hayati dan Balai Kliring Keamanan Hayati. Selain kelembagaan pemerintah media cetak, lembaga independen dan organisasi petani kenyataannya masih terbatas kapasitasnya untuk melakukan kajian-‐kajian lapangan mengenai dampak pelepasan benih PRG di wilayah Indonesia. Keseimbangan informasi mengenai pendekatan kehati-‐hatian penerapan PRG pun dirasakan kurang berimbang bahkan cenderung memberian informasi yang menyesatkan terhadap produk transgenik. Sebagai contoh, Ketua Komisi Keamanan Pangan dan Hayati Indonesia dan Asosiasi Benih Indonesia menilai persoalan benih PRG sudah aman dan mengalihkan benih PRG kepersoalan monopoli perusahaan asing, dan berharap pemerintah bisa membuka ruang untuk memproduksi benih rekayasa genetik dalam negeri. Yang dipertentangkan bukan mengenai substansi bahaya dan kehati-‐hatian dari benih PRG itu sendiri tetapi telah bergeser kepada isu politik ekonomi yakni monopoli impor PRG, dan mereka pun mengusulkan jalan keluarnya mendesak pemerintah untuk menghasilkan benih PRG dalam negeri. Hal yang tak bisa diingkari mengapa penerapan PRG Indonesia didominasi pemikiran bioteknologi, dan sisi lain lemah kontrol sosial terhadap Komisi Keamanan Pangan dan Hayati Indonesia (KKPHI). Beberapa faktor penyebab lemahnya kontrol sosial terhadap KKPHI antara lain: belum ada kesamaan pandangan di kalangan masyarakat khususnya LSM soal penerapan teknologi transgenik di Indonesia. Masih terbatas kegiatan kajian maupun investigasi lapangan mulai dari tahap kegiatan laboratorium sampai pelepasan PRG di Indonesia. Belum terbangun jaringan kerja antar LSM, organisasi petani dan media cetak guna memberikan pelayanan informasi berimbang kepada masyarakat mengenai bahaya dibalik pelepasan PRG di Indonesia. Usulan Rencana Aksi Mengingat masih banyak hal penting yang harus segera dikerjakan, perlu dikaji dan dipertegas sehubungan dengan penerapan benih PRG serta perangkat pendukung lainnya, untuk itulah kami menawarkan usulan rencana aksi ke depan, yaitu: 1. Melakukan kajian pemetaan terhadap perusahaan-‐perusahaan GMO dan LMO yang bergerak atau beroperasi di Indonesia, dan jenis benih yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia.
- 7. 2. Melakukan kajian dan investigasi ke lokasi-‐lokasi pelepasan benih PRG, dan memberikan masukan kepada KKH dan BCH terkait dengan perkembangan fakta lapangan. 3. Melakukan diskusi terfokus dengan kelompok petani-‐petani pengguna benih transgenik dan benih non-‐transgenik, untuk mengindentifikasi pola pemanfaatan dan perubahan sosial dan ekosistem pertaniannya. 4. Melakukan diskusi dengan KKH dan BCH hasil investigasi lapangan, dan mendesak membuat batasan-‐batasan kehati-‐hatian yang lebih nyata lagi seperti pembatasan luasan penyebaran GMO dan LMO di wilayah Indonesia. 5. Memperbanyak dan menyebarluaskan laporan investigasi atau studi lapangan kepada media publik, pihak terkait, dan kalangan masyarakat. 6. Membangun jaringan kerja di kalangan LSM, organisasi petani, media publikasi dan akademisi guna membatasi penyebaranluasan pertanian transgenik dan memperkuat pertanian organik di wilayah Indonesia. 7. Memperkuat jaringan kerja dengan unsur-‐unsur yang berkaitan dengan kaidah agama, etika, sosial budaya, dan estetika. -‐-‐ *** -‐-‐ Kertas Diskusi ini disusun oleh Ruddy Gustave, KONPHALINDO (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Alam Indonesia), Desember 2011. Alamat Sekretariat: Jalan: Slamet Riyadi IV, RT 10/RW 04, No. 49-‐50, Kelurahan Kebun Manggis, Jatinegara, Jakarta Timur 13150 Phone/Fax: 021-‐8564164; Mobile: 0856 1154094 Email: konphalindo@gmail.com
- 8. Bacaan lebih lanjut: Biosafety and Environment; An Introduction to The Cartagena Protocol on Biosafety, UNEP & CBD, published June 2003. National Biosafety Framework of The Republic of Indonesia, Ministry of Environment of The Republic of Indonesia Cooperating with UNEP -‐ GEF Project for The Development of National Biosafety Framework in Indonesia, 2004. Buku Putih Indonesia 2005 – 2025, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Ketahanan Pangan, Diterbitkan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi Indonesia, 2006. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Undang-‐Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protokol on Biosafety on The Convention on Biological Diversity. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujuan, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Kpts/KB.430/2/2001 tentang Pelepasan Secara Terbatas Kapas Transgenik Bt DP 5690B sebagai varietas unggul dengan nama NuCOTN 35B (Bollagard) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.430/1/2002 tentang Lanjutan Pelepasan Secara Terbatas Kapas Transgenik Bt DP 5690B sebagai varietas unggul dengan nama NuCOTN 35B (Bollgard) sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Kpts/KB.430/2/2001. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KB.430/2/2003 tentang Pelepasan Secara Terbatas Kapas Transgeni Bt DP 5690B sebagai varietas unggul dengan nama NuCOTN 35B (Bollgard).