1. 1
BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pada zaman modern ini, masyarakat lebih memperhatikan dirinya sendiri dan
kepentingan kelompoknya. Seperti ketika dihadapkan pada pertanyaan, “Apa yang anda inginkan
di masa depan?”, setiap orang akan menjawab kekayaan atau keluarga yang bahagia. Dan jarang
sekali ada yang menjawab ingin membahagiakan orang lain, membantuyang miskin.Melalui
fakta yang ada, masih banyak terdapat rakyat miskin di suatu Negara dan mereka kurang
mendapat perhatian. Mereka masih hidup dalam linkungan yang buruk,kurang bersih, tidak
mendapatkan hidup yang layak, gizi yang buruk, dan mudah sekali terjangkit penyakit menular
berbahaya.Oleh karena itu, PBB membuat program Millennium Development Goals yang
bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dan juga penyetaraan penyediaan obat,
pelayanan kesehatan, dan memperoleh sumber daya alam dengan cukup.

2. 2
BAB 2
ISI
Definisi Millennium Development Goals
Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah
Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan
butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan
pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam
pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189
negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.
Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan
menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan
komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini
(MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan
kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin
dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan,
menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan
jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan
mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

3. 3
8 tujuan Millenium Development Goals
1.Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim
2.Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
3.Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4.Menurunkan angka kematian anak
5.Meningkatkan kesehatan ibu
6.Memerangi HIV, AIDS, Malaria serta penyakit lainnya
7.Memastikan Kelestarian Lingkungan
8. Mempromosikan hubungan global untuk pembangunan

4. 4
MDGs mempunyai 8 (delapan) tujuan dengan 18 target, mulai dari mengurangi
kemiskinan, penuntasan pendidikan dasar baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan,
menurunkan angka kematian balita, meningkatkan kesehatan ibu serta memastikan kelestarian
lingkungan hidup.
Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat
laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu
dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis
dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk
menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Tujuan
Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi
pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan
menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi
kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan programprogram pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama
mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun
1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai
tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang.
Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap
perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen
untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh
pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di
Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan.
Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang
sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.

5. 5
Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan
pembangunan millenium dibangun dari data-data pembentuk indikator itu. Walaupun laporan
tahunan MDG adalah laporan negara (baca: nasional), namun tidak dapat dipungkiri bahwa
ketersediaan data nasional sangat tergantung sekali tersedianya data pada level di bawahnya:
provinsi dan kabupaten/kota.Tersediakah?
Melihat gambaran bahwa data-data yang digunakan dalam mengevaluasi MDG ini
sebagian besar bersumber dari BPS, tidak dapat dipungkiri bahwa peran BPS menjadi sangat
penting dalam rangka menyusun laporan tahunan MDG. Namun harus dimaklumi, bahwa data
tersebut sebagiann besar merupakan hasil survei yang bersifat estimasi. Akan sangat lebih baik
lagi, kalau sekiranya sistim statistik nasional yang merupakan 'kolaborasi' dari data dasar yang
dikumpulkan oleh BPS, data sektoral oleh dinas/instansi, serta data khusus dari berbagai pihak
penyelenggara statistik lainnya dapat diwujudkan, sehingga gambaran evaluasi pencapaian MDG
ini benar-benar menghasilkan gambaran yang objektif. Terlebih-lebih di daerah, dalam lingkup
wilayah yang lebih kecil, 'kolaborasi' data terutama yang terkait dengan kebutuhan pembangunan
harus dilakukan. Kalau tidak sekarang, kaBulan lalu, headline di sebuah koran lokal mengangkat
judul „Data Pemprov Usang‟. Judul ini dikaitkan dengan „kegeraman‟ Gubernur saat rapat
dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajarannya, yang menilai bahwa
data-data yang disiapkan para anak buahnya itu banyak yang „usang‟.
Kegeraman Gubernur ini dapat dimaklumi mengingat beberapa kali pertemuan para
gubernur se Indonesia bersama Presiden SBY membahas berbagai agenda pembangunan, selalu
didukung oleh data terkini. Atas data tersebut, berbagai progres pembangunan dievaluasi, peta
masalah dilihat ulang, konsep perencanaan dan kebijakan pembangunan yang baru dirumuskan.
Persoalan data „usang‟ (mungkin sedikit lebih baik daripada data tidak ada sama sekali)
sering dialami oleh banyak pihak yang selalu menggunakan data sebagai landasan untuk bekerja.
Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit pula yang kurang peduli terhadap data.
Bahkan, kalaupun itu data terbaru dan sudah tersaji di depan mata, data hanya dibiarkan saja
sebagai onggokan angka-angka atau publikasinya menjadi penghias lemari di ruang kerja.

6. 6
Data.dan.Pembangunan
Siapa menguasai informasi (data) akan menguasai dunia. Jargon ini sangat tepat, ditengah
arus globalisasi tanpa batas. Informasi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk perencanaan
pembangunan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan.
Keberhasilan negara-negara maju sangat ditentukan oleh penguasaan informasi di segala bidang.
Mereka tahu persis apa potensi wilayahnya, mereka tahu persis bidang-bidang apa saja yang
menjadi prioritas, dan mereka tahu persis bagaimana mewujudkan visi, misi, dan program
mereka.
Ketika Deng Xio Ping mulai berkuasa, kondisi Cina tertinggal jauh dibandingkan
Indonesia. Tahun 2007, penulis pernah bertemu dengan seorang pengusaha restoran
berkebangsaan Amerika di Beijing yang mengatakan, „Ketika pertama kali saya mengunjungi
Beijing pada awal pemerintahan Deng Xio Ping, disini hanya ada beberapa restoran. Namun,
setelah Deng Xio Ping melakukan berbagai gebrakan pembangunan, ratusan restoran
bermunculan, industrinya melejit dengan pesat, Cina menjadi negara raksasa yang sangat
diperhitungkan dunia.‟ Pernyataannya ini bukan tidak beralasan. Keberhasilan Deng Xio Ping
dalam memajukan Cina dikarenakan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik dan informasi
yang selalu terkini. Setiap hari di sebuah channel khusus TV pemerintah, pencapaian
pembangunan Cina disiarkan secara terus menerus, dan didukung data terkini, sehingga semua
rakyatnya tahu program-program pembangunan dan keberhasilan yang telah dicapai negaranya.
Cina –yang bersama India populer sekarang sebagai Chindia- menjadi negara yang sangat
disegani
oleh
negara-negara
maju
lainnya
seperti
Amerika
Serikat
dan
Inggris.
Pemerintah kita sangat kaya dengan berbagai ide pembangunan, sayangnya tidak
didukung oleh data yang „kuat‟. Bagaimana mungkin kita akan menyusun program di bidang
kesehatan kalau kita tidak tahu persis bagaimana kondisi kesehatan masyarakat? Bagaimana
mungkin membangun sekolah di sebuah wilayah tanpa kita tahu seberapa jauh banyaknya
penduduk yang berusia sekolah di wilayah tersebut? Bagaimana kita akan mengembangkan
pariwisata kalau kita tidak tahu potensi apa yang tepat untuk dikembangkan? Bagaimana kita

7. 7
mengambil keputusan untuk menyusun program yang pro rakyat, kalau kita sendiri tidak tahu
bagaimana.kondisi.sosial.ekonomi.masyarakat?
Data.dasar,sektoral,dan.khusus
Dalam pengertian umum, data merupakan informasi/keterangan (kuantitatif maupun
kualitatif) menyangkut sesuatu. Dalam prakteknya, data lebih sering dikaitkan dengan informasi
yang bersifat kuantitatif saja, yang dalam pengertian lain dikenal dengan statistik. Di dalam UU
No.16 Tahun 1997, tentang Statistik, dikenal tiga jenis statistik menurut pemanfaatannya, yaitu
data.dasar,data.sektoral.dan.data.khusus.
Statistik dasar, pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi
pemerintah dan masyarakat, dengan ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan
penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan (dalam hal ini Badan Pusat Statistik).
Sedangkan statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Adapun statistik
khusus merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik
dunia usaha yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, atau
unsure.masyarakat.lainnya.
Khusus statistik dasar, BPS mengumpulkan datanya melalui sensus dan survei. Sensus
sendiri hanya ada tiga, Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Sementara
survei-survei yang dilakukan oleh BPS lebih bersifat lintas sektoral dengan mengangkat isu
nasional, sehingga pengumpulan data yang terkait dengan isu spesifik daerah atau spesifik
sektoral.menjadi.domainnya.instansi.sektoral.

8. 8
Keterpaduan ketiga statistik di atas, seyogyanya diharapkan akan mampu menciptakan
sistem statistik nasional yang saling teratur dan saling berkaitan. Namun pada kenyataannya,
penyelenggaraan statistik sering jalan sendiri-sendiri. Badan Pusat Statistik, sesuai dengan
kewewenangannya pernah membangun Sistem Rujukan Statistik (Sirusa), dimana setiap
penyelenggara statistik berkewajiban menyampaikan sinopsis atas kegiatan statistik yang
dilakukan, bagaimana metodologinya, data apa saja yang dihasilkan, serta lokasi kegiatannya
kepada BPS. Dengan sistem ini, setiap pengguna data dapat akses untuk mencari tahu mengenai
sumber data mana yang tepat untuk dihubungi. Sayangnya, sistem ini belum dipatuhi semua
penyelenggara.statistik.
Ketersediaan.Data.Sektoral
Di level nasional, sering kali keinginan departemen teknis untuk memiliki data sektoral
menjadi terkendala di dalam proses pengumpulan datanya. Ketika masih sentralistik, departemen
teknis di pusat masih memegang kendali atas kantor-kantor wilayah, sehingga secara hirarkhi
dapat memerintahkan pengumpulan data yang diperlukan dalam perencanaan program dan
pengambilan keputusan. Namun, di era otonomi, data yang diperlukan tersebut sangat sulit
didapat karena departemen teknis tidak lagi mempunyai perpanjangan tangan ke daerah.
Sehingga, ketersediaan data sektoral sangat tergantung sekali, apakah dinas di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota melakukan upaya-upaya pengumpulan data untuk keperluan sektornya.
Kalau tidak, maka akan sulit sekali bagi departemen/dinas teknis untuk menyusun sebuah
program yang benar-benar menyentuh persoalan masyarakat hingga wilayah terkecil.
Salah satu sumber data sektoral adalah BPS di daerah, provinsi maupun kabupaten/kota.
Walaupun demikian, data yang dikumpulkan melalui sensus maupun survei-survei merupakan
statistik dasar dengan ciri-ciri bersifat makro dan berskala nasional. Maka tidaklah
mengherankan ketika konsumen data datang ke BPS mencari data tentang sertifikasi guru, sudah
pasti data tersebut tidak tersedia, karena data jenis ini lebih tepat dimiliki oleh dinas pendidikan.

9. 9
Juga masih ada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) yang seharusnya
mempunyai peranan penting dalam penyediaan data regional, apakah menyangkut data sektoral
atau khusus. Badan ini harus didukung, tidak hanya kesiapan SDM yang memadai dalam
penanganan data/statistik, tetapi juga dari sisi anggaran untuk kegiatan yang harus dilakukan.
Peran.Bappeda
Bappeda sebenarnya mempunyai peran yang besar dalam perencanaan berbagai program
pembangunan. Dalam rangka itu pula, ada unit yang menangani data dan statistik di Bappeda
untuk merangkum seluruh data dari berbagai sumber untuk digunakan dalam penyusunan
rencana pembangunan. Tentunya, ketersediaan data yang dihimpun sangat tergantung atas sejauh
mana.unit.kerja.ini.sudah.menjalankan.fungsinya.
Salah satu kegiatan dimana Bappeda mempunyai peran kunci adalah kegiatan
Musrembangda. Masing-masing SKPD merumuskan berbagai rencana pembangunan dengan
mempertimbangkan potret kemajuan dan masalah di masing-masing dinasnya. Pada kegiatan ini,
semua data terkait dengan rencana pembangunan dipapar dan dikaji. Sudah barang tentu, kualitas
rencana pembangunan tersebut sangat ditentukan sejauh mana kelengkapan data yang dijadikan
sebagai.dasar.paparan.dan.kajian.
Berdasarkan pengamatan penulis, banyak sekali rencana program yang tidak didukung
oleh data, sehingga penentuan capaian program cenderung tidak berdasar sama sekali. Sudah
barang tentu, pentahapan program maupun penganggarannya menjadi sulit karena target
programnya.sendiri.tidak.terukur.

10. 10
Koordinasi.dan.komunikasi
Persoalan atas kelangkaan data ataupun persoalan data usang akan dapat dipecahkan
apabila masing-masing penyedia data dapat saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Sudah
barang tentu Bappeda sebagai koordinator dari semua „mesin‟ perencanaan pembangunan di
daerah.diharapkan.dapat.menjembataninya.
Di beberapa provinsi, ada forum khusus yang dimotori oleh Bappeda, dimana secara
berkala forum melakukan evaluasi terhadap data yang ada. Dalam forum ini dibahas berbagai
data capaian pembangunan dari berbagai sumber data, untuk kemudian secara objektif
mengambil kesepakatan terhadap data yang akan dijadikan dasar acuan penyusunan programprogram.pembangunan.berikutnya.
Sudah barang tentu, koordinasi dan komunikasi merupakan hal yang mudah diucapkan,
namun sering sulit dilaksanakan. Tinggal lagi, bagaimana komitmen semua pihak dapat
dibangun untuk tujuan tersebut, dan menyadari bahwa pemanfaatan data (usang) menjadi satu
hal yang patut mendapat perhatian. Kalau hal tersebut dapat terwujud, maka „kegeraman‟
Gubernur pada harian lokal tadi dapat berubah menjadi „senyum‟. Memang, membangun itu sulit
dan mahal, tapi lebih sulit dan mahal membangun tanpa data (yang tidak usang).
Kontroversi
Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun
2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban
pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan,
kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan
membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan
terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54

11. 11
triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang
Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi
pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan
MDGs.
Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development
(INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan
untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa
syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance)
yang tidak bermanfaat untuk Indonesia . Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia
gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan
pencapaian MDG pada tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN pada tahun
2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat
apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu
itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa
negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan
bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7
persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih
di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang
memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.

12. 12
Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
Target yang ingin dicapai:

Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.
Memastikan bahwa pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun
perempuan,akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh.Terdapat dua indikator yang
relevan. Pertama, untuk tingkat partisipasi di sekolah dasar,Indonesia telah mencapai angka
94,7%. Berdasarkan kondisi ini, kita dapat mencapai target100% pada 2015. Indikator kedua
berkaitan dengan kelulusan, yaitu proporsi anak yangmemulai kelas 1 dan berhasil mencapai
kelas 5 sekolah dasar. Untuk Indonesia, proporsitahun 2004/2005 adalah 81%. Namun, sekolah
dasar berjenjang hingga kelas enam. Karena itu, untuk Indonesia lebih pas melihat pencapaian
hingga kelas enam. Jumlahnya adalah 77% dengan kecenderungan terus meningkat. Artinya, kita
bisa mencapai target yang ditetapkan.Data kelulusan yang digunakan dalam laporan ini berasal
dari Departemen PendidikanNasional berdasarkan data pendaftaran sekolah. Berbeda dengan
Susenas (2004), yangmenghitung angka yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 95%.Indikator ketiga
untuk tujuan ini adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24tahun. Dalam hal ini, nampaknya
kita cukup berhasil dengan pencapaian 99,4%. Meskipun demikian, kualitas melek huruf yang
sesungguhnya mungkin tidak setinggi itu karena tes baca tulis yang diterapkan oleh Susenas
terbilang sederhana.

13. 13
BAB 3
PENUTUP
Kesimpulan
program MDG ini
semua orang

14. 14
TUGAS MATA KULIAH OMPK
MDGs
ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNIVERSAL
D
I
S
U
S
U
N
OLEH
1. DEWI FATMAWATI
2. JUJU JULIANTI
PROGRAM D III KEBIDANAN EKSTENSI
STIKEs MEDIKA CIKARANG
2012

15. 15