Dokumen tersebut membahas tentang patologi birokrasi. Patologi birokrasi adalah ketimpangan yang terjadi dalam sistem dan mekanisme birokrasi, seperti sikap menyisih berlebihan, taat pada aturan tanpa fleksibilitas, dan desakan otoritas. Dokumen ini menjelaskan faktor-faktor penyebab patologi birokrasi seperti rekrutmen yang tidak tepat, korupsi, serta lemahnya peng

1. PATOLOGI
BIROKRASI

2. Apa itu patologi birokrasi?
 Istilah Patologi diadopsi dari ilmu
kedokteran, yang berarti sesuatu
yang berhubungan dengan penyakit
dan seluk beluknya.
 Patologi birokrasi (bureopathology)
berarti himpunan atas ketimpangan-
ketimpangan yang terjadi dalam
jalannya sistem dan mekanisme
birokrasi

3.  Victor A Thompson menggambarkan fitur
patologi birokrasi (bureopathology) sebagai
sebuah sikap menyisih berlebihan,
pemasangan taat pada aturan atau
rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur,
perlawanan terhadap perubahan, dan
desakan picik atas hak-hak dari otoritas
dan status
 Patologi birokrasi kerap kali muncul di
negara-negara berkembang

4. Karakter Birokrasi di negara-
negara berkembang
a. administrasi publiknya bersifat elitis, otoriter, menjauh
atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya serta
paternalistik.
b. birokrasinya kekurangan sumber daya manusia (dalam
hal kualitas) untuk menyelenggarakan pembangunan
dan over dalam segi kuantitas
c. birokrasi di negara berkembang lebih berorientasi
kepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan
masyarakat
d. ditandai adanya formalisme. Yakni, gejala yang lebih
berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi
formal dibanding yang sesungguhnya terjadi
e. birokrasi di negara berkembang acapkali bersifat
otonom. Artinya lepas dari proses politik dan
pengawasan publik. Administrasi publik di negara
berkembang umumnya belum terbiasa bekerja dalam
lingkungan publik yang demokratis.

5. Sebab Patologi Birokrasi
 Secara umum terdapat dua
penyebab:
a. Faktor internal dalam birokrasi
b. Faktor eksternal yang
berpengaruh

6. Faktor eksternal
1. Bureocratic Patrimonial
 Andrew Mc Intyre : elit memberi hadiah
kepada bawahan untuk melanggengkan
kekuasaannya.
 Gagasan ini diibaratkan sebagai sebuah
piramida yang mengandung unsur patron-
client.
2. Politisasi birokrasi
 Birokrat larut dengan kepentingan-
kepentingan politik dan rezim yang
berkuasa.
 Contohnya ialah birokrasi pada masa Orde
Baru.

7. Faktor internal (1)
1. Kesalahan dalam sistem
rekrutmen
 Terdapat kecurangan dalam sistem
rekrutmen (hubungan
kekeluargaan, nepotisme dsb)
2. Lemahnya pengawasan

8. Faktor internal (2)
3. Faktor uang (Hasrat kepentingan pribadi
vs kepentingan rakyat)
 Setiap satuan di dalam birokrasi public
harus mampu menghayati bahwa money
follows function ( uang mengikuti fungsi),
bukan fungsi mengikuti uang. Selama ini
yang terjadi adalah dimana ada uang di
situlah para pegawai atau pejabat bekerja.
Terkadang, tugas dan fungsi direkayasa
untuk mendapatkan jatah alokasi uang
negara.

9. Bentuk-bentuk Patologi
 Sondang P Siagian (1988) membagi patologi
birokrasi menjadi 11 penyakit, antara lain:
 Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab
 Pengaburan masalah
 Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme
 Indikasi mempertahankan status quo
 Empire bulding (membina kerajaan)
 Ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko
 Ketidakpedulian pada kritik dan saran
 Takut mengambil keputusan
 Kurangnya kreativitas dan eksperimentasi
 Kredibilitas yang rendah, kurang visi yang
imajinatif,
 Minimnya pengetahuan dan keterampilan, dll

10. Bentuk Patologi lain:
 Red Tapeprosedur memutar dan
panjang berbelit-belit.
 KKN yang tersistem rapi dan
berulang-ulang
 Abuse of Power Power tends to corrupt,
absolute power corrupt absolutely ( Lord Acton)
 Wrong StaffingPenempatan kerja yang
tidak sesuai dengan kompetensinya dapat
menimbulkan masalah pada manajemen kantor
serta dapat mengakibatkan kegagalan dalam
pencapaian tujuan organisasi

11.  overleaping tugas pokok dan
fungsi
 Terjadi penumpukan dan
penggandaan kerja dalam lingkup
yang sudah ditetapkan. Kemudian
ditambah dengan adanya beban
kerja yang tidak dibagi habis ke
seluruh staf, sehingga ada staff
yang tidak memiliki tugas atau job
desk yang jelas.
 pengelolaan anggaran hanya
bersifat sebagai catatan
administrasi saja, jadi sering
tidak sesuai operasional

12. Contoh kasus:Potret Buram
Penerimaan CPNS
 Pola rekrutmen CPNS dipenuhi
dengan tindakan KKN
 Birokrasi terlibat dalam jual beli
kursi, main mata harga jabatan, dan
penyelewengan kekuasaan
 KKN tidak dilakukan secara terbuka,
namun dilakukan dengan
mekanisme tertutup (reureunceupan)
dengan mekanisme “sama-sama
mengerti”.

13. Lanjutan: Potret Buram
Penerimaan CPNS
 Akibatnya birokrasi lemah dari
segi kualitas intelektual dan
mentalitas.
 Alih-alih menjadi abdi
masyarakat yang melayani
publik dengan baik, yang terjadi
sebaliknya birokrasi menjadi
“pemeras” hak-hak publik

14. Sebagai renungan
1. identifikasi kebutuhan PNS berdasarkan
keahlian dan keterampilan dan kualifikasi
perekrrutan yang sesuai dengan formasi
dan kualitas.
2. jadikanlah penerimaan CPNS yang akan
datang sebagai bagian dari reformasi
birokrasi, atau revolusi budaya kerja
birokrasi.
3. mau tidak mau seleksi penerimaan CPNS
baru, perlu memperhatikan aspek
kompetensi nyata, baik untuk kepentingan
bangsa Indonesia hari ini, maupun
kebutuhan bangsa Indonesia di masa
yang akan datang

15. Terima Kasih