SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Usulan Nama Domain DESA.ID
Gerakan Desa Membangun (GDM)
  http://desamembangun.or.id
       @desamembangun
Ketimpangan
Akses Desa-Kota




          Konten   Konten
          Rural    Urban
Tasik              Yogya
                                              Banyumas
             11 Desa             7 Desa
                                               27 Desa




Ciamis
                     GDM                           Sulsel
                                                   4 Desa
9 Desa             128 Desa
         Kebumen
                                                    Riau
          2 Desa
                                                   13 Desa
                                    Bandung
                       Cilacap       1 Desa
                       5 Desa
Majalengka                                     NTT
 37 Desa                                      2 Desa
Kelola Portal Desa untuk Mendorong Good and
   Clean Governance (Akuntabilitas Publik)
Mendayagunakan Open Source Software




Kades 2.0 Mandalamekar
http://mandalamekar.or.id
Pengarusutamaan Produk Desa   Kelola Informasi Bencana/Darurat




Pemberdayaan Desa 2.0         Dokumentasi Seni/Budaya Daerah
Dorong Internet Sehat, Bisnis Online dan
Tingkatkan Keterlibatan Perempuan di desa
Dinamika Desa
Penyeragaman tidak sesuai dengan situasi di Indonesia
yang sangat bhineka. UU No 5 tahun 1979 dianggap tidak
sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang mengakui dan
menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.

Pada UUD 1945 sudah dijelaskan negara Indonesia
menjamin pengakuan atas hak asal-usul, hal-hal yang
bersifat istimewa di hadapan (hak-hak) negara, dan
keberagaman sosial dan budaya masing-masing susunan
asli (baca desa atau disebut nama lainnya) yang ada.

Perubahan struktur pemerintahan merupakan konsekuensi
dari pengakuan (recognition) terhadap “desa atau disebut
dengan nama lain” sebagai lembaga otonom yang harus
diakui status dan hak-haknya secara khusus.
Dasar Yuridis
    1. UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2
    2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang
    Pemerintahan Daerah Pasal 1
    3. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang
    Pemerintah Desa Pasal 1
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
Pasal 1 ayat 20
Nama domain adalah nama internet penyelenggara negara,
orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan
dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau
susunan karakter yang bersifat unik, untuk menunjukan lokasi
tertentu dalam internet

Pasal 23
(1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau
masyarakat berhak memiliki nama domain, berdasarkan prinsip
pendaftar pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana
dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak
melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak
melanggar hak orang lain.
Pengelolaan Domain
PP No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan
Transaksi Elektronik ( PSTE ) Bab 8 tentang Pengelolaan
Domain Pasal 77 maka (1) Pendaftaran nama domain
berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
Kegiatan Donor Darah Warga Panjalu, Ciamis sebagai dukungan
 bagi usulan Domain DESA.ID (4/2/2013) bekerjasama dengan
                        PMI Ciamis
Jl Merdeka No 17
Purwokerto, BMS
http://desa.web.id
Twitter: @Desa_ID

More Related Content

What's hot (6)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docx
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docxPEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docx
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.docx
 
Kepad yth
Kepad ythKepad yth
Kepad yth
 
Surat permohonan barang
Surat permohonan barangSurat permohonan barang
Surat permohonan barang
 
Surat penerimaan siswa pindahan
Surat penerimaan siswa pindahanSurat penerimaan siswa pindahan
Surat penerimaan siswa pindahan
 
Internet Masuk Desa
Internet Masuk DesaInternet Masuk Desa
Internet Masuk Desa
 
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator Bandung
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator BandungPre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator Bandung
Pre Startup Proposal to Kementerian RISTEK-BRIN RI via Cubic Incubator Bandung
 

More from Yossy Suparyo

Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Yossy Suparyo
 
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayatiDampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Yossy Suparyo
 
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaPeta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Yossy Suparyo
 

More from Yossy Suparyo (20)

Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniModul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
 
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatTelevisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
 
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
 
To have or to be
To have or to beTo have or to be
To have or to be
 
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
 
SK Pokja Desa
SK Pokja DesaSK Pokja Desa
SK Pokja Desa
 
Strategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massaStrategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massa
 
Manfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi DesaManfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi Desa
 
Modul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang PelatihanModul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang Pelatihan
 
Strategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaStrategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website Desa
 
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaPenjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang Desa
 
Dokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang DesaDokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang Desa
 
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungLokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
 
Presentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa MembangunPresentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa Membangun
 
APBD Cilacap 2013
APBD Cilacap 2013APBD Cilacap 2013
APBD Cilacap 2013
 
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
 
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
 
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayatiDampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
 
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaPeta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
 

Recently uploaded

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
MaskuratulMunawaroh
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
DessyArliani
 

Recently uploaded (20)

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf
668579210-Visi-Gp-Berdasarkan-Tahapan-Bagja.pdf
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Presentasi GDM untuk Usulan Domain Desa.ID

  • 1. Usulan Nama Domain DESA.ID Gerakan Desa Membangun (GDM) http://desamembangun.or.id @desamembangun
  • 2. Ketimpangan Akses Desa-Kota Konten Konten Rural Urban
  • 3. Tasik Yogya Banyumas 11 Desa 7 Desa 27 Desa Ciamis GDM Sulsel 4 Desa 9 Desa 128 Desa Kebumen Riau 2 Desa 13 Desa Bandung Cilacap 1 Desa 5 Desa Majalengka NTT 37 Desa 2 Desa
  • 4. Kelola Portal Desa untuk Mendorong Good and Clean Governance (Akuntabilitas Publik)
  • 5. Mendayagunakan Open Source Software Kades 2.0 Mandalamekar http://mandalamekar.or.id
  • 6. Pengarusutamaan Produk Desa Kelola Informasi Bencana/Darurat Pemberdayaan Desa 2.0 Dokumentasi Seni/Budaya Daerah
  • 7. Dorong Internet Sehat, Bisnis Online dan Tingkatkan Keterlibatan Perempuan di desa
  • 8. Dinamika Desa Penyeragaman tidak sesuai dengan situasi di Indonesia yang sangat bhineka. UU No 5 tahun 1979 dianggap tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Pada UUD 1945 sudah dijelaskan negara Indonesia menjamin pengakuan atas hak asal-usul, hal-hal yang bersifat istimewa di hadapan (hak-hak) negara, dan keberagaman sosial dan budaya masing-masing susunan asli (baca desa atau disebut nama lainnya) yang ada. Perubahan struktur pemerintahan merupakan konsekuensi dari pengakuan (recognition) terhadap “desa atau disebut dengan nama lain” sebagai lembaga otonom yang harus diakui status dan hak-haknya secara khusus.
  • 9. Dasar Yuridis 1. UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 3. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa Pasal 1
  • 10. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 1 ayat 20 Nama domain adalah nama internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet Pasal 23 (1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain, berdasarkan prinsip pendaftar pertama. (2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.
  • 11. Pengelolaan Domain PP No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik ( PSTE ) Bab 8 tentang Pengelolaan Domain Pasal 77 maka (1) Pendaftaran nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
  • 12. Kegiatan Donor Darah Warga Panjalu, Ciamis sebagai dukungan bagi usulan Domain DESA.ID (4/2/2013) bekerjasama dengan PMI Ciamis
  • 13. Jl Merdeka No 17 Purwokerto, BMS http://desa.web.id Twitter: @Desa_ID