Rancangan undang-undang ini membahas regulasi terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung pembangunan TIK secara efektif, efisien, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna terciptanya kesejahteraan rakyat. Rancangan undang-undang ini mengatur berbagai aspek seperti definisi istilah, penyelenggaraan

1. PERSANDINGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI (TIK)
Draft R2 Draft Usulan Mastel
RANCANGAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..... TAHUN 2010 NOMOR ..... TAHUN 2010
TENTANG TENTANG
KONVERGENSI TELEMATIKA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa tujuan pembangunan nasional Menimbang: a. bahwa tujuan pembangunan nasional
adalah untuk mewujudkan masyarakat adalah untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur yang merata materiil adil dan makmur yang merata materiil
dan spiritual berdasarkan Pancasila dan spiritual berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar Negara dan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pembangunan nasional adalah b. bahwa penyelenggaraan TIK juga
suatu proses yang berkelanjutan yang berperan untuk memperkukuh
harus senantiasa mengikuti berbagai persatuan dan kesatuan bangsa,
dinamika yang terjadi di masyarakat; mencerdaskan kehidupan bangsa,
memperlancar kegiatan masyarakat,
mendukung terciptanya tujuan
pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, serta meningkatkan
hubungan antarbangsa;
c. bahwa penyelenggaraan telematika c. bahwa penyelenggaraan teknologi
mempunyai arti strategis guna informasi dan komunikasi mempunyai
mempercepat peningkatan daya saing arti strategis guna meningkatkan
nasional yang berkelanjutan, produktivitas nasional dalam upaya
membangun karakter dan budaya yang mempercepat peningkatan daya saing
memperkuat jati diri bangsa dan nasional yang berkelanjutan,
memperkuat ketahanan informasi membangun karakter dan budaya yang
nasional; memperkuat jati diri bangsa dan
1

2. memperkuat ketahanan nasional;
d. bahwa penyelenggaraan telematika d. bahwa pengaruh perkembangan TIK di
juga berperan untuk memperkukuh era konvergensi yang demikian pesat
persatuan dan kesatuan bangsa, telah mengakibatkan perubahan yang
mencerdaskan kehidupan bangsa, mendasar dalam penyelenggaraan
memperlancar kegiatan masyarakat, dan cara pandang terhadap TIK yang
mendukung terciptanya tujuan secara langsung telah mempengaruhi
pemerataan pembangunan dan hasil- lahirnya bentuk-bentuk perbuatan
hasilnya, serta meningkatkan hukum baru;
hubungan antarbangsa;
e. bahwa pengaruh perkembangan e. bahwa globalisasi telah menempatkan
telematika di era konvergensi yang Indonesia sebagai bagian dari
demikian pesat telah mengakibatkan masyarakat informasi dunia sehingga
perubahan yang mendasar dalam mengharuskan dibentuknya
penyelenggaraan dan cara pandang pengaturan mengenai konvergensi TIK
terhadap telematika yang secara di tingkat nasional sehingga
langsung telah mempengaruhi lahirnya pembangunan TIK dapat dilakukan
bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; secara efektif, efisien, merata, dan
menyebar ke seluruh lapisan
masyarakat guna terciptanya
kesejahteraan rakyat;
f. bahwa globalisasi telah menempatkan f. bahwa berdasarkan pertimbangan
Indonesia sebagai bagian dari sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
masyarakat informasi dunia sehingga huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan
mengharuskan dibentuknya huruf f, perlu membentuk Undang-
pengaturan mengenai konvergensi Undang tentang Konvergensi TIK;
telematika di tingkat nasional sehingga
pembangunan telematika dapat
dilakukan secara efektif, efisien,
merata, dan menyebar ke seluruh
lapisan masyarakat guna terciptanya
kesejahteraan rakyat;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan
huruf f, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Konvergensi
Telematika;
2

3. Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28F dan Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28F dan
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
dan dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
KONVERGENSI TELEMATIKA. TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (TIK)
BAB I BAB I
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Konvergensi Telematika adalah perpaduan 1. TIK adalah perpaduan teknologi dan rantai nilai
teknologi dan rantai nilai (value chain) dari (value chain) dari industri telekomunikasi, teknologi
penyediaan dan pelayanan telematika. informasi, penyiaran, konten yang memungkinkan
terciptanya penyediaan dan pelayanan TIK secara
terpadu.
2. Telematika adalah telekomunikasi dan teknologi 2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran,
informasi. pengiriman, dan/atau penerimaan setiap informasi
dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar,
suara bunyi melalui sistem kawat, sistem optik,
sistem elektromagnetik atau sistem lainnya yang
memungkinkan terjadinya pemancaran, pengiriman,
dan/atau penerimaan informasi.
3. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
pengiriman, dan/atau penerimaan setiap informasi mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, memproses, mengumumkan, menganalisis,
suara bunyi melalui sistem kawat, sistem optik, dan/atau menyebarkan informasi.
sistem elektromagnetik atau sistem lainnya yang
memungkinkan terjadinya pemancaran, pengiriman,
3

4. dan/atau penerimaan informasi.
4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk 4. Penyelenggara TIK adalah perorangan, badan
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, hukum Indonesia, atau dinas khusus.
memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi.
5. Penyelenggara Telematika adalah perorangan, 5. Penyelenggaraan TIK adalah kegiatan penyediaan
badan hukum Indonesia, atau dinas khusus. dan pelayanan TIK.
6. Penyelenggaraan Telematika adalah kegiatan 6. Penyelenggaraan Jaringan TIK adalah kegiatan
penyediaan dan pelayanan telematika. penyediaan fasilitas jaringan TIK meliputi
keseluruhan fasilitas dan elemen jaringan (yang
dapat berupa stasiun bumi, kabel serat optik,
saluran telekomunikasi dan sentral switching,
perangkat transmisi komunikasi radio, BTS,
sehingga membentuk jaringan untuk menyalurkan
beragam layanan aplikasi TIK, dari ujung ke ujung
(end-to-end)
7. Penyelenggaraan Fasilitas Jaringan Telematika 7. Penyelenggaraan Layanan Fasilitas (Pendukung)
adalah kegiatan penyediaan fasilitas jaringan Jaringan TIK adalah kegiatan penyediaan
telematika meliputi keseluruhan fasilitas dan elemen konektivitas dasar dan elemen pendukung
jaringan (misalnya stasiun bumi, kabel serat optik, (bandwidth, menara, duct, sistem billing dll), yang
saluran telekomunikasi dan sentral switching, dibutuhkan dalam penyelenggaraan TIK.
perangkat transmisi komunikasi radio, BTS, dan
menara transmisi) sehingga membentuk jaringan
untuk menyalurkan beragam layanan aplikasi
telematika.
8. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Telematika 8. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi TIK adalah
adalah kegiatan penyediaan konektivitas dasar dan kegiatan penyediaan layanan aplikasi TIK yang
bandwidth yang mendukung beragam aplikasi dan terdiri jasa komunikasi suara, data dan gambar dan
memungkinkan komunikasi antar jaringan. aplikasi pendukung kegiatan bisnis, dan aplikasi
penyebaran konten dan aplikasi informasi.
9. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Telematika 9. Aplikasi TIK adalah jasa-jasa yang timbul dari
adalah kegiatan penyediaan layanan aplikasi pemanfaatan jaringan TIK berupa jasa komunikasi,
telematika yang terdiri dari aplikasi pendukung penyiaran dan transaksi.
kegiatan bisnis (aplikasi server untuk e-commerce,
teleponi, PaaS, dsb.) dan aplikasi penyebaran
konten (aplikasi server untuk web-TV, IPTV, VoD,
musik, dsb.) dan informasi (aplikasi server untuk
portal, koran online, e-magazine, dsb.).
4

5. 10. Aplikasi adalah layanan dasar dan/atau layanan nilai 10. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai.
tambah yang ditambahkan pada layanan jaringan.
11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai. 11. Pelanggan adalah perseorangan atau non-
perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan
TIK, layanan jaringan TIK dan/atau layanan aplikasi
TIK berdasarkan kontrak.
12. Pelanggan adalah perseorangan atau non- 12. Pemakai adalah perseorangan atau non-
perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan
telematika, layanan jaringan telematika dan/atau TIK, layanan jaringan TIK dan/atau layanan aplikasi
layanan aplikasi telematika berdasarkan kontrak. TIK tidak berdasarkan kontrak.
13. Pemakai adalah perseorangan atau non- 13. Alat TIK adalah setiap alat perlengkapan yang
perseorangan yang menggunakan fasilitas jaringan digunakan dalam penyelenggaraan TIK.
telematika, layanan jaringan telematika dan/atau
layanan aplikasi telematika tidak berdasarkan
kontrak.
14. Alat Telematika adalah setiap alat perlengkapan 14. Perangkat TIK adalah sekelompok alat TIK yang
yang digunakan dalam penyelenggaraan telematika. digunakan dalam penyelenggaraan TIK.
15. Perangkat Telematika adalah sekelompok alat 15. Kewajiban Pelayanan Universal adalah kewajiban
telematika yang digunakan dalam penyelenggaraan penyediaan layanan TIK oleh penyelenggara TIK
telematika. agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah
terpencil dan/atau belum berkembang mendapatkan
akses layanan TIK dapat dipenuhi.
16. Kewajiban Pelayanan Universal adalah kewajiban 16. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan
penyediaan layanan telematika oleh penyelenggara tanggung jawabnya di bidang TIK.
telematika agar kebutuhan masyarakat terutama di
daerah terpencil dan/atau belum berkembang
mendapatkan akses layanan telematika dapat
dipenuhi.
17. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan 17. Orang adalah orang perseorangan, baik warga
tanggung jawabnya di bidang telematika. negara Indonesia, warga negara asing, maupun
badan hukum.
18. Orang adalah orang perseorangan, baik warga
negara Indonesia, warga negara asing, maupun
badan hukum.
5

6. BAB II BAB II
ASAS DAN TUJUAN ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2 Pasal 2
Telematika diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan TIK diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata,
kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika,
persaingan sehat, perlindungan, keseimbangan, persaingan sehat, perlindungan, keseimbangan,
kemandirian, dan tanggung jawab. kemandirian, dan tanggung jawab.
Pasal 3 Pasal 3
Telematika diselenggarakan dengan tujuan untuk TIK diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung
mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat
memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan dan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,
merata, membangun karakter dan budaya yang membangun karakter dan budaya yang memperkuat jati
memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan kebudayaan diri bangsa, meningkatkan kebudayaan dan pendidikan,
dan pendidikan, mendukung kegiatan pemerintahan, mendukung kegiatan pemerintahan, mempercepat
mempercepat peningkatan daya saing nasional, serta peningkatan daya saing nasional, serta meningkatkan
meningkatkan hubungan antarbangsa. hubungan antarbangsa.
BAB III BAB III
PEMBINAAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Umum Umum
Pasal 4 Pasal 4
(1) Telematika dikuasai oleh Negara dan (1) TIK dikuasai oleh Negara dan pembinaannya
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Pembinaan telematika yang meliputi penetapan (2) Pembinaan TIK yang meliputi penetapan
kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
pengendalian, diarahkan untuk meningkatkan pengendalian, diarahkan untuk meningkatkan
penyelenggaraan telematika yang kompetitif dan penyelenggaraan TIK yang kompetitif dan berdaya
berdaya saing sesuai dengan tujuan saing sesuai dengan tujuan pembangunan TIK
pembangunan telematika nasional. nasional.
6

7. (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud (3) Dalam penetapan kebijakan, Pemerintah
pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan membuat Cetak Biru (blueprint) dan Peta
terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan Jalan (road map) l pembangunan industri TIK
pandangan yang berkembang dalam masyarakat Nasional.
serta perkembangan global.
(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara
menyeluruh dan terpadu dengan
memperhatikan pemikiran dan pandangan yang
berkembang dalam masyarakat serta
perkembangan global.
Pasal 5 Pasal 5
Pembinaan telematika yang meliputi penetapan (1) Pembinaan TIK yang meliputi penetapan
kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
dilaksanakan oleh Menteri. Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.
(2) Fungsi pengaturan dalam Pembinaan TIK
dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
perkembangan keadaan, kecenderungan global
dan perkembangan teknologi dilimpahkan kepada
badan regulasi.
(3) Susunan, tugas dan tanggung jawab badan
regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 6 Pasal 6
Menteri bertindak sebagai penanggung jawab Menteri bertindak sebagai penanggung jawab
administrasi telematika di Indonesia. administrasi TIK di Indonesia.
Bagian Kedua Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat Peran Serta Masyarakat
Pasal 7 Pasal 7
(1) Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat (1) Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan dalam pembinaan dan penyelenggaraan TIK.
7

8. telematika.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian
penyampaian pemikiran dan pandangan yang pemikiran dan pandangan yang berkembang di
berkembang di masyarakat mengenai arah masyarakat mengenai arah pengembangan TIK
pengembangan telematika dalam rangka dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan,
penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengawasan, dan pengendalian di bidang TIK.
dan pengendalian di bidang telematika.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga mandiri
diatur dengan Peraturan Pemerintah. yang dibentuk untuk maksud tersebut.
(4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak
di bidang usaha TIK termasuk penyelenggara
telekomunikasi, penyelenggara penyiaran, asosiasi
produsen peralatan teknologi informasi dan
komunikasi, asosiasi pengguna, asosiasi profesi,
lembaga konsumen dan kamar dagang industri
serta masyarakat intelektual di bidang teknologi
informasi dan komunikasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV BAB IV
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Umum Umum
Pasal 8 Pasal 8
(1) Penyelenggaraan Telematika terdiri atas: (1) Penyelenggaraan TIK terdiri atas:
a. Penyelenggaraan Telematika yang bersifat a. Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Umum
komersial; dan (publik).
b. Penyelenggaraan Telematika yang bersifat non- b. Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Khusus.
komersial. c. Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Sendiri
atau Perorangan.
(2) Penyelenggaraan Telematika yang bersifat (2) Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Umum
komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Publik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
8

9. huruf a meliputi: a meliputi:
a. Penyelenggaraan Fasilitas Jaringan Telematika; a. Penyelenggaraan Jaringan TIK;
b. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Telematika; b. Penyelenggaraan Layanan Fasilitas
dan (Pendukung) Jaringan TIK ;
c. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Telematika. c. Penyelenggaraan Layanan Aplikasi TIK; dan
d. Penyelenggaraan Layanan (Penyedia) Konten
TIK
(3) Penyelenggaraan Telematika yang bersifat non- (3) Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Khusus
komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
huruf b meliputi Penyelenggaraan Telematika untuk meliputi Penyelenggaraan TIK untuk keperluan:
keperluan: a. pertahanan dan keamanan nasional; dan
a. pertahanan dan keamanan nasional; b. dinas khusus;
b. kewajiban pelayanan universal;
c. dinas khusus; dan
d. perorangan.
(4) Penyelenggaraan Telematika memperhatikan hal- (4) Penyelenggaraan TIK Untuk Keperluan Sendiri atau
hal sebagai berikut: Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. kepentingan pertahanan dan keamanan huruf c adalah meliputi Penyelenggaraan TIK untuk
nasional; keperluan sendiri atau perorangan. (tidak untuk
b. kepentingan pengguna; keperluan komersial)
c. perkembangan teknologi;
d. profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas;
serta
e. peran serta masyarakat.
(5) Khusus untuk penyelenggara fasilitas jaringan (5) Penyelenggaraan TIK memperhatikan hal-hal
telematika, memperhatikan juga prinsip pemakaian sebagai berikut:
bersama fasilitas jaringan. a. kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional;
b. kepentingan pengguna;
c. perkembangan teknologi;
d. optimalisasi pemanfaatan jaringan TIK secara
bersama (sharing use) dalam rangka efisiensi
nasional .
e. pemanfaatan TIK diarahkan untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing bangsa.
f. terwujudnya interoperabilitas dan
interkonetivitas antar jaringan dan layanan TIK.
g. ketersediaan jaringan dan layanan TIK ke
seluruh wilayah negara dengan mutu kualitas
9

10. layanan yang memadai.
h. pengembangan industri kreatif yang sesuai
dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta
kearifan lokal.
i. distribusi dan pemanfaatan konten yang
bertanggung jawab.
j. penggunaan teknologi informasi secara
bertanggung jawab
k. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang
berbasis pengetahuan (knowledge based
society).
l. profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas;
serta peran serta masyarakat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
telematika diatur dengan Peraturan Pemerintah. TIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua Bagian Kedua
Penyelenggara Penyelenggara
Pasal 9 Pasal 9
(1) Penyelenggaraan Telematika sebagaimana (1) Penyelenggaraan TIK sebagaimana dimaksud
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan
b dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang huruf c. dilakukan oleh badan hukum Indonesia
bidang usahanya mencakup penyelenggaraan yang bidang usahanya mencakup penyelenggaraan
telematika sesuai ketentuan peraturan perUndang- TIK sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. undangan.
(2) Penyelenggaraan Telematika sebagaimana (2) Penyelenggaraan TIK sebagaimana dimaksud
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c d, dapat dilakukan
dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum oleh perseorangan atau badan hukum Indonesia
Indonesia yang bidang usahanya mencakup yang bidang usahanya mencakup penyelenggaraan
penyelenggaraan telematika sesuai ketentuan TIK sesuai ketentuan peraturan perundang-
peraturan perUndang-undangan. undangan.
Pasal 9 (baru)
(1) Penyelenggara Jaringan TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat
menyelenggarakan Layanan Fasilitas (Pendukung)
Jaringan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10

11. 8 ayat (1) huruf b, Layanan Aplikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
(2) Penyelenggara Jaringan TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat
menyelenggarakan Layanan Konten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d.
(3) Penyelenggara Aplikasi TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat
memproduksi materi yang diperlukan untuk
keperluannya sendiri atau menggunakan materi
yang diproduksi oleh pihak lainnya.
(4) Penyelenggara Aplikasi TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c., dalam
melakukan kegiatannya dapat menggunakan
jaringan yang dimiliki dan dioperasikan oleh
Penyelenggara Jaringan TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
Pasal 10 Pasal 10
(1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian (1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian
dan/atau pemeliharaan fasilitas jaringan telematika, dan/atau pemeliharaan fasilitas jaringan TIK,
penyelenggara telematika dapat memanfaatkan penyelenggara TIK dapat memanfaatkan atau
atau melintasi tanah negara dan/atau bangunan melintasi tanah negara dan/atau bangunan yang
yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah. dimiliki atau dikuasai Pemerintah.
(2) Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara (2) Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku pula terhadap sungai, danau, atau ayat (1) berlaku pula terhadap sungai, danau, atau
laut, baik permukaan maupun dasar. laut, baik permukaan maupun dasar.
(3) Pembangunan, pengoperasian dan/atau (3) Pembangunan, pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas jaringan telematika pemeliharaan fasilitas jaringan TIK sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan
dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari setelah mendapatkan persetujuan dari instansi
instansi Pemerintah yang berwenang dengan Pemerintah yang berwenang dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perUndang- memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-
undangan. undangan.
11

12. Pasal 11 Pasal 11
(1) Penyelenggara telematika dapat memanfaatkan (1) Penyelenggara TIK dapat memanfaatkan atau
atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik melintasi tanah dan/atau bangunan milik
perseorangan atau badan hukum untuk tujuan perseorangan atau badan hukum untuk tujuan
pembangunan, pengoperasian, dan/atau pembangunan, pengoperasian, dan/atau
pemeliharaan fasilitas jaringan telematika. pemeliharaan fasilitas jaringan TIK
(2) Pembangunan, pengoperasian dan/atau (2) Pembangunan, pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas jaringan telematika pemeliharaan fasilitas jaringan TIK sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah
setelah terdapat kesepakatan antara para pihak terdapat kesepakatan antara para pihak
berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, berdasarkan prinsip-prinsip non-diskriminasi,
transparansi, dan kewajaran harga. transparansi, dan kewajaran harga.
Pasal 12 Pasal 12
(1) Setiap penyelenggara telematika wajib membayar (1) Setiap penyelenggara TIK wajib membayar biaya
biaya hak penyelenggaraan telematika yang diambil hak penyelenggaraan TIK yang merupakan
dari persentase pendapatan kotor (gross revenue). kompensasi atas pembinaan penyelenggaraan TIK
dan perizinan yang diperolehnya dan besarannya
dihitung dari persentase pendapatan
penyelenggara.
(2) Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan (2) Biaya hak penyelenggaraan TIK merupakan
telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan
TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V BAB V
PERIZINAN PERIZINAN
Pasal 13 Pasal 13
(1) Penyelenggaraan Telematika sebagaimana (1) Penyelenggaraan TIK sebagaimana dimaksud
dimaksud dalam Pasal 8 wajib mendapat izin dari dalam Pasal 8 wajib mendapat izin dari Menteri.
Menteri.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
12

13. dengan memperhatikan: dikelompokan menjadi :
a. tata cara yang yang sederhana; a. Izin Individu;
b. proses yang transparan, adil, dan tidak b. Izin Kelas; atau
diskriminatif; dan c. Izin bebas (exemption)
c. Penyelesaian dalam waktu yang singkat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan (3) Izin Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tata cara perizinan penyelenggaraan telematika huruf a diberlakukan bagi Penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Jaringan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Peraturan Pemerintah. ayat (2) huruf a.
(4) Izin kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diberlakukan bagi Penyelenggaraan
Fasilitas (Pendukung) Jaringan TIK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b; dan
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.
(5) Izin bebas (exemption license) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan bagi
penyelenggaraan Konten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.
(6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan memperhatikan:
a. tata cara yang yang sederhana;
b. Proses yang transparan, adil, dan tidak
diskriminatif; dan
c. penyelesaian dalam waktu yang singkat.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tata cara perizinan penyelenggaraan TIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 14 Pasal 14
Penyelenggara telematika yang menyelenggarakan lebih Note: seluruh isi pasal 14 dihapus.
dari satu jenis penyelenggaraan telematika wajib
melakukan pemisahan sistem pembukuan secara jelas
dan tegas terhadap setiap jenis penyelenggaraan
telematika.
13

14. BAB VI BAB VI
KETENTUAN TEKNIS KETENTUAN TEKNIS
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Umum Umum
Pasal 15 Pasal 15
Penyelenggara telematika wajib memenuhi ketentuan Penyelenggara TIK wajib memenuhi ketentuan teknis
teknis telematika terhadap penggunaan: TIK terhadap penggunaan:
a. spektrum frekuensi radio; a. spektrum frekuensi radio;
b. orbit satelit; b. orbit satelit;
c. nomor; dan c. nomor; dan
d. alat dan/atau perangkat telematika. d. alat dan/atau perangkat TIK.
Bagian Kedua Bagian Kedua
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Pasal 16 Pasal 16
(1) Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, (1) Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan,
pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pengaturan, pengawasan, dan pengendalian
penggunaan spektrum frekuensi radio. penggunaan spektrum frekuensi radio.
(2) Fungsi penetapan kebijakan spektrum frekuensi (2) Fungsi penetapan kebijakan spektrum frekuensi
radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perencanaan dan pengalokasian spektrum perencanaan dan pengalokasian spektrum
frekuensi radio. frekuensi radio.
(3) Perencanaan dan pengalokasian spektrum (3) Perencanaan dan pengalokasian spektrum
frekuensi radio dilaksanakan dengan frekuensi radio dilaksanakan dengan
memperhatikan: memperhatikan:
a. perkembangan teknologi; a. perkembangan teknologi;
b. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio; b. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio
c. penggunaan spektrum frekuensi radio saat ini sebagai sumber daya alam terbatas;
dan kebutuhan di masa yang akan datang; dan c. penggunaan spektrum frekuensi radio saat ini
d. kepentingan pertahanan dan keamanan dan kebutuhan di masa yang akan datang; dan
nasional, keselamatan dan penanggulangan d. Kepentingan pertahanan dan keamanan
keadaan marabahaya (safety and distress), nasional, keselamatan dan penanggulangan
pencarian dan pertolongan (Search and keadaan marabahaya (safety and distress),
Rescue/SAR), kesejahteraan masyarakat dan pencarian dan pertolongan (Search and
kepentingan umum. Rescue/SAR), kesejahteraan masyarakat dan
kepentingan umum.
14

15. Pasal 17 Pasal 17
(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib
mendapat izin dari Menteri. mendapat izin dari Menteri.
(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai
dengan peruntukannya, efisien dan efektif serta dengan peruntukannya, efisien dan efektif serta
tidak saling mengganggu. tidak saling mengganggu.
Pasal 18 Pasal 18
Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib
biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, yang membayar biaya hak penggunaan spektrum
besarannya didasarkan atas jenis dan lebar pita frekuensi radio, yang besarannya didasarkan atas
frekuensi radio. jenis dan lebar pita frekuensi radio.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya hak
penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang merupakan
pendapatan negara bukan pajak diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 19 Pasal 19
Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal
berbendera asing yang berada di wilayah perairan berbendera asing yang berada di wilayah perairan
Indonesia di luar peruntukannya, kecuali: Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta
benda, bencana alam, keadaan marabahaya, benda, bencana alam, keadaan marabahaya,
penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu
lintas pelayaran; lintas pelayaran;
b. disambungkan ke jaringan telematika yang b. disambungkan ke jaringan TIK yang dioperasikan
dioperasikan oleh penyelenggara telematika; atau oleh penyelenggara TIK; atau
c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit
yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam penyelenggaraan telematika yang berlaku dalam penyelenggaraan TIK untuk
untuk dinas bergerak pelayaran. dinas bergerak pelayaran.
15

16. Pasal 20 Pasal 20
Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh
pesawat udara sipil asing yang berada di wilayah udara pesawat udara sipil asing yang berada di wilayah udara
Indonesia di luar peruntukannya, kecuali: Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta nasional, keselamatan jiwa manusia dan harta
benda, bencana alam, keadaan marabahaya, benda, bencana alam, keadaan marabahaya,
penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu penanggulangan wabah, dan keselamatan lalu
lintas penerbangan; lintas penerbangan;
b. disambungkan ke jaringan telematika yang b. disambungkan ke jaringan TIK yang dioperasikan
dioperasikan oleh penyelenggara telematika; atau oleh penyelenggara TIK; atau
c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit
yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dalam penyelenggaraan yang berlaku dalam penyelenggaraan
telekomunikasi penerbangan. telekomunikasi penerbangan.
Pasal 21 Pasal 21
Pemberian izin penggunaan Alat dan/atau Perangkat Pemberian izin penggunaan Alat dan/atau Perangkat
Telematika yang menggunakan spektrum frekuensi radio TIK yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk
untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan
dengan memperhatikan asas timbal balik. memperhatikan asas timbal balik.
Pasal 22 Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi
penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur
dengan Peraturan Pemerintah. dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga Bagian Ketiga
Penggunaan Orbit Satelit Penggunaan Orbit Satelit
Pasal 23 Pasal 23
(1) Penggunaan orbit satelit wajib mendapat izin dari (1) Penggunaan orbit satelit wajib mendapat izin dari
16

17. Menteri. Menteri.
(2) Orbit satelit harus digunakan secara optimal, efektif (2) Orbit satelit harus digunakan secara optimal, efektif
dan efisien. dan efisien.
(3) Mekanisme penggunaan orbit satelit dilaksanakan (3) Mekanisme penggunaan orbit satelit dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
undangan dan aturan internasional. undangan dan aturan internasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan orbit (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan orbit
satelit diatur dengan Peraturan Pemerintah. satelit diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat Bagian Keempat
Penggunaan Nomor Penggunaan Nomor
Pasal 24 Pasal 24
(1) Penggunaan nomor dalam penyelenggaraan (1) Penggunaan nomor dalam penyelenggaraan TIK
telematika dilaksanakan melalui sistem penomoran. dilaksanakan melalui sistem penomoran.
(2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada (2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada (3) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa penomoran teleponi, ayat (1) yang merupakan penomoran elektronik
pengalamatan protokol internet, atau pemetaan dapat berupa penomoran teleponi, pengalamatan
nomor elektronik. protokol internet, atau pemetaan nomor elektronik.
(4) Penetapan pemberian alokasi nomor dilakukan oleh (4) Penetapan pemberian alokasi nomor dilakukan oleh
Menteri. Menteri.
(5) Pemberian alokasi nomor dilakukan secara terbuka, (5) Pemberian alokasi nomor dilakukan secara terbuka,
transparan dan tidak diskriminatif. transparan dan tidak diskriminatif dengan
memperhatikan kebutuhan pelayanan.
(6) Pengguna nomor wajib membayar biaya hak
penggunaan nomor.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan
nomor dan besaran biaya hak penggunaan nomor nomor diatur dengan Peraturan Pemerintah.
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima Bagian Kelima
Alat dan/atau Perangkat Telematika Alat dan/atau Perangkat TIK
Pasal 25 Pasal 25
(1) Setiap Alat dan/atau Perangkat Telematika yang (1) Setiap Alat dan/atau Perangkat TIK yang dibuat,
dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dirakit, dimasukkan, untuk digunakan di wilayah
17

18. dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Negara Republik Indonesia wajib memenuhi
Indonesia wajib memenuhi ketentuan teknis, kecuali ketentuan teknis, kecuali untuk Alat dan/atau
untuk Alat dan/atau Perangkat Telematika yang sifat Perangkat TIK yang sifat dan peruntukannya
dan peruntukannya tertentu. tertentu.
(2) Verifikasi atas pemenuhan ketentuan teknis Alat (2) Verifikasi atas pemenuhan ketentuan teknis Alat
dan/atau Perangkat Telematika sebagaimana dan/atau Perangkat TIK sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pada ayat (1) dilaksanakan melalui sertifikasi.
sertifikasi.
(3) Alat dan/atau Perangkat Telematika yang (3) Alat dan/atau Perangkat TIK yang digunakan oleh
digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke kapal berbendera asing dari dan ke wilayah
wilayah perairan Indonesia dan/atau yang perairan Indonesia dan/atau yang dioperasikan di
dioperasikan di wilayah perairan Indonesia, tidak wilayah perairan Indonesia, tidak wajib memenuhi
wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
pada ayat (1).
(4) Alat dan/atau Perangkat Telematika yang (4) Alat dan/atau Perangkat TIK yang digunakan oleh
digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara
ke wilayah udara Indonesia dan/atau yang Indonesia dan/atau yang dioperasikan di wilayah
dioperasikan di wilayah udara Indonesia, tidak wajib udara Indonesia, tidak wajib memenuhi ketentuan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
ayat (1).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan teknis
Alat dan/atau Perangkat Telematika serta Alat Alat dan/atau Perangkat TIK serta Alat dan/atau
dan/atau Perangkat Telematika yang sifat dan Perangkat TIK yang sifat dan peruntukannya
peruntukannya tertentu sebagaimana dimaksud tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. dengan Peraturan Pemerintah.
(6) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memperhatikan sertifikat yang telah
diterbitkan secara internasional oleh lembaga yang
berwenang.
Bagian Keenam Bagian Keenam
Kualitas Layanan Kualitas Layanan
Pasal 26 Pasal 26
(1) Penyelenggara Telematika wajib memenuhi standar (1) Penyelenggara TIK wajib memenuhi standar
kualitas layanan. minimum kualitas layanan dan ketersediaan layanan
sesuai dengan izin yang dimilikinya.
(2) Ketentuan mengenai standar kualitas layanan (2) Ketentuan mengenai standar kualitas layanan dan
18

19. ditetapkan oleh Menteri. ketersediaan layanan ditetapkan oleh Menteri.
(3) Penyediaan jaringan TIK untuk ketersediaan
layanan dilakukan dengan membangun sendiri dan
atau memanfaatkan jaringan milik penyelenggara
TIK lainnya dengan cara menyewa atau
pemanfaatan bersama.
BAB VII BAB VII
KETENTUAN EKONOMI KETENTUAN EKONOMI
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Tarif Tarif
Bagian Kesatu
(prinsip ekonomi)
Pasal 27 baru
Penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip berdayaguna dan
berhasilguna dalam rangka meningkatkan
produktivitas nasional dan dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat secara luas.
Pasal 27 Pasal 27
(1) Besaran tarif penyelenggaraan telematika (1) Besaran tarif penyelenggaraan TIK ditetapkan oleh
ditetapkan oleh penyelenggara telematika penyelenggara TIK berdasarkan formula yang
berdasarkan formula yang ditetapkan oleh ditetapkan oleh Pemerintah setelah melalui
Pemerintah. pembahasan dan disepakati oleh penyelenggara
TIK.
(2) Penentuan tarif penyelenggaraan telematika (2) Penentuan tarif penyelenggaraan TIK sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
prinsip: a. adil dan non-diskriminasi;
a. adil dan non-diskriminasi; b. berbasis pada biaya; dan
b. berbasis pada biaya; dan c. tidak mengandung subsidi silang.
c. tidak mengandung subsidi silang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif
penyelenggaraan telematika diatur dengan penyelenggaraan TIK diatur dengan Peraturan
Peraturan Pemerintah. Pemerintah.
19

20. (4) Penentuan tarif penyelenggaraan TIK untuk
Kewajiban Pelayanan Universal ditetapkan dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi dan
kemampuan masyarakat setempat yang
penggolonganya ditetapkan oleh pemerintah.
Pasal 28 Pasal 28
Note: seluruh isi pasal 28 dihapus.
(1) Penyelenggara telematika wajib mempublikasikan (lihat pasal 34)
tarif layanannya secara transparan dan mudah
diakses oleh Pengguna.
(2) Penyelenggara telematika wajib memiliki sistem
perekaman dan/atau pencatat penagihan tarif yang
tersertifikasi sesuai ketentuan peraturan
perUndang-undangan.
(3) Penyelenggara telematika wajib memberikan rincian
tagihan kepada Pengguna apabila diminta.
Bagian Kedua Bagian Kedua
Persaingan Usaha Persaingan Usaha
Pasal 29 Pasal 29
(1) Setiap penyelenggara telematika dilarang (1) Setiap penyelenggara TIK dilarang melakukan
melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya
terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
tidak sehat.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan memperhatikan karakter spesifik undangan dengan memperhatikan karakter spesifik
dari industri Telematika. dari industri TIK.
Pasal 30 Pasal 30
Note: seluruh isi pasal 30 dihapus.
(1) Setiap penyelenggara telematika dapat melakukan
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan
usaha dengan penyelenggara telematika lainnya.
(2) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
20

21. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
(3) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-
undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan,
peleburan atau pengambilalihan usaha dalam
penyelenggaraan telematika diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga Bagian Ketiga
Interkoneksi Konektivitas
Pasal 31 Pasal 30
(1) Setiap penyelenggara telematika berhak (1) Setiap penyelenggara TIK wajib menjamin
mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara interoperabilitas jaringannya dengan penyelenggara
telematika lainnya. TIK lainnya.
(2) Setiap penyelenggara telematika wajib menjamin (2) Setiap penyelenggara TIK berhak mendapatkan
interoperabilitas dengan penyelenggara telematika interkoneksi dari penyelenggara TIK lainnya.
lainnya.
(3) Setiap penyelenggara telematika wajib (3) Setiap penyelenggara TIK wajib menyediakan
menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara
penyelenggara telematika lainnya. TIK lainnya.
(4) Pelaksanaan hak dan kewajiban interkoneksi (4) Pelaksanaan hak dan kewajiban interkoneksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip : ayat (3) dilakukan berdasarkan prinsip :
a. apa saja ke apa saja (any-to-any); a. apa saja ke apa saja (any-to-any);
b. transparan; b. pengutamaan pelayanan dengan kualitas yang
c. non-diskriminasi; memadai.
d. persaingan usaha yang sehat; dan c. dampak biaya interkoneksi terhadap tariff
e. kerja sama yang saling menguntungkan. kepada masyarakat.
d. transparan;
e. non-diskriminasi;
f. persaingan usaha yang sehat; dan
g. kerja sama yang saling menguntungkan.
(5) Setiap penyelenggara telematika wajib (5) Setiap penyelenggara TIK wajib mempublikasikan
mempublikasikan daftar penawaran interkoneksi daftar penawaran interkoneksi secara terbuka dan
21

22. secara terbuka dan dapat diakses oleh semua dapat diakses oleh semua pihak.
pihak.
(6) Tarif interkoneksi telematika dihitung berdasarkan (6) Tarif interkoneksi TIK dihitung berdasarkan biaya.
biaya.
(7) Pemerintah mengawasi pelaksanaan interkoneksi
antar penyelenggara TIK.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai interkoneksi (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai interkoneksi TIK
telematika diatur dengan Peraturan Pemerintah. diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat Bagian Keempat
Pemanfaatan Infrastruktur Bersama Pemanfaatan Infrastruktur Bersama
Pasal 32 Pasal 32 > menjadi Pasal 31
(1) Setiap penyelenggara telematika wajib (1) Setiap penyelenggara TIK dapat menyediakan
menyediakan fasilitas jaringan miliknya untuk fasilitas jaringan miliknya untuk dipakai-bersama
dipakai-bersama dengan penyelenggara telematika dengan penyelenggara TIK lainnya.
lainnya.
(2) Pelaksanaan kewajiban pemakaian bersama (2) Pelaksanaan pemakaian bersama fasilitas jaringan
fasilitas jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
(1) dilakukan berdasarkan prinsip: berdasarkan prinsip:
a. terbuka, transparan dan non-diskriminasi; a. terbuka, transparan dan non-diskriminasi;
b. pemanfaatan sumber daya secara efisien; b. pemanfaatan sumber daya secara efisien;
c. keserasian sistem serta alat dan/atau perangkat c. keserasian sistem serta alat dan/atau perangkat
telematika; TIK;
d. peningkatan mutu pelayanan; d. peningkatan mutu pelayanan;
e. persaingan usaha yang sehat; dan e. tanggung jawab dan pemenuhan kewajiban
f. kerjasama yang saling menguntungkan. penyelenggaraan sesuai dengan izin yang
dimiliki
f. persaingan usaha yang sehat; dan
g. kerjasama yang saling menguntungkan.
(3) Setiap penyelenggara telematika wajib memberikan (3) Setiap penyelenggara TIK wajib memberikan
persyaratan dan penawaran pemakaian bersama persyaratan dan penawaran pemakaian bersama
fasilitas jaringan secara terbuka dan dapat diakses fasilitas jaringan secara terbuka dan dapat diakses
oleh semua pihak. oleh semua pihak.
(4) Tarif pemakaian bersama fasilitas jaringan dihitung Ayat (4) dihapus.
berdasarkan biaya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian
bersama fasilitas jaringan diatur dengan Peraturan bersama fasilitas jaringan dibahas dan disepakati
22

23. Pemerintah. bersama oleh Penyelenggara dan dituangkan dalam
Perjanjian Kerjasama.
BAB VIII BAB VIII
KETENTUAN SOSIAL KETENTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen
Pasal 33 Pasal 33 > menjadi Pasal 32
(1) Setiap Pengguna mempunyai hak yang sama untuk (1) Setiap Pengguna mempunyai hak yang sama untuk
menggunakan layanan Telematika dengan menggunakan layanan TIK dengan memperhatikan
memperhatikan ketentuan peraturan perUndang- ketentuan peraturan perUndang-undangan.
undangan.
(2) Penyelenggara telematika dalam memberikan (2) Penyelenggara TIK dalam memberikan layanannya
layanannya wajib menjamin: wajib menjamin:
a. perlakuan yang sama bagi semua Pengguna; a. perlakuan yang sama bagi semua Pengguna;
b. pemenuhan standar kualitas layanan serta b. pemenuhan standar kualitas layanan serta
standar penyediaan sarana dan prasarana; dan standar penyediaan sarana dan prasarana; dan
c. kebebasan Pengguna memilih Penyelenggara c. kebebasan Pengguna memilih Penyelenggara
Telematika lain untuk pemenuhan kebutuhan TIK lain untuk pemenuhan kebutuhan layanan
layanan telematika. TIK.
(3) Pengguna berhak mendapatkan layanan Telematika (3) Pengguna berhak mendapatkan layanan TIK sesuai
sesuai dengan informasi mengenai kualitas dan dengan informasi mengenai kualitas dan harga
harga yang ditawarkan oleh Penyelenggara yang ditawarkan oleh Penyelenggara TIK.
Telematika.
(4) Setiap Penyelenggara Telematika dalam (4) Setiap Penyelenggara TIK dalam memberikan
memberikan layanan wajib memberikan informasi layanan wajib memberikan informasi yang lengkap
yang lengkap dan transparan mengenai layanan dan transparan mengenai layanan yang diberikan.
yang diberikan.
(5) Ketentuan berlangganan antara Penyelenggara (5) Ketentuan berlangganan antara Penyelenggara TIK
Telematika dan Pengguna harus jelas dan dan Pengguna harus jelas dan transparan.
transparan.
(6) Pengguna dapat mengajukan keluhan kepada (6) Pengguna dapat mengajukan keluhan kepada
Penyelenggara atas layanan Telematika. Penyelenggara atas layanan TIK.
(7) Penyelenggara Telematika wajib menyelesaikan (7) Penyelenggara TIK wajib menyelesaikan keluhan
keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai
sesuai standar pelayanan penyelesaian keluhan. standar pelayanan penyelesaian keluhan.
(8) Ketentuan mengenai standar pelayanan (8) Ketentuan mengenai standar pelayanan
23

24. penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 34 Pasal 34 > menjadi Pasal 33
(1) Penyelenggara Telematika wajib (1) Penyelenggara TIK wajib mencatat/merekam secara
mencatat/merekam secara rinci pemakaian layanan rinci pemakaian layanan TIK yang digunakan oleh
Telematika yang digunakan oleh Pengguna. Pengguna.
(2) Penyelenggara Telematika wajib memberikan (2) Penyelenggara TIK wajib memberikan
catatan/rekaman pemakaian layanan Telematika catatan/rekaman pemakaian layanan TIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
permintaan Pengguna. permintaan Pengguna.
(3) Menteri melakukan pengecekan keakuratan (3) Menteri melakukan pengecekan keakuratan
pencatatan/perekaman pemakaian layanan pencatatan/perekaman pemakaian layanan TIK.
Telematika.
(4) Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman (4) Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman
pemakaian layanan Telematika sebagaimana pemakaian layanan TIK sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pemerintah.
(5) Kewajiban mencatat/merekam pemakaian layanan
TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
terjadinya layanan.
Pasal 35 Pasal 35 > menjadi Pasal 34
(1) Pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan (1) Pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan
tuntutan ganti rugi kepada Penyelenggara tuntutan ganti rugi kepada Penyelenggara TIK atas
Telematika atas kesalahan dan/atau kelalaian kesalahan dan/atau kelalaian Penyelenggaraan TIK
Penyelenggaraan Telematika yang menimbulkan yang menimbulkan kerugian sesuai ketentuan
kerugian sesuai ketentuan peraturan perUndang- peraturan perUndang-undangan.
undangan.
(2) Penyelenggara Telematika wajib memberikan ganti (2) Penyelenggara TIK wajib memberikan ganti rugi
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
Penyelenggara Telematika dapat membuktikan Penyelenggara TIK dapat membuktikan bahwa
bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan
kesalahan dan/atau kelalaiannya. dan/atau kelalaiannya.
24

25. (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah kerugian langsung yang diderita oleh
pelanggan/pengguna TIK atas kesalahan atau
kelalaian penyelenggara TIK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengajuan dan penyelesaian ganti rugi diatur pengajuan dan penyelesaian ganti rugi diatur
dengan Peraturan Pemerintah. dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua Bagian Kedua
Layanan yang Diutamakan Layanan yang Diutamakan
Pasal 36 Pasal 36 > menjadi Pasal 35
(1) Setiap penyelenggara Telematika wajib memberikan (1) Setiap penyelenggara TIK wajib memberikan
layanan yang diutamakan untuk pengiriman, layanan yang diutamakan untuk pengiriman,
penyaluran, dan penyampaian informasi yang penyaluran, dan penyampaian informasi yang
memuat: memuat:
a. pertahanan dan keamanan nasional; a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda; b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
c. bencana alam; c. bencana alam;
d. marabahaya; dan/atau d. marabahaya; dan/atau
e. wabah penyakit. e. wabah penyakit.
(2) Untuk menunjang layanan yang diutamakan (2) Untuk menunjang layanan yang diutamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penyelenggara Telematika wajib untuk membangun Penyelenggara TIK wajib untuk membangun
dan/atau memperbaiki fasilitas Telematika. dan/atau memperbaiki fasilitas TIK.
Bagian Ketiga Bagian Ketiga
Layanan yang Dilarang Layanan yang Dilarang
Pasal 37 Pasal 37 > menjadi Pasal 36
Penyelenggara Telematika dilarang menyediakan Penyelenggara TIK dilarang menyediakan dan/atau
dan/atau menyalurkan layanan yang bertentangan menyalurkan layanan yang bertentangan dengan
dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan/atau
dan/atau ketertiban umum. ketertiban umum.
Bagian Keempat Bagian Keempat
Kewajiban Pelayanan Universal Kewajiban Pelayanan Universal
25

26. Pasal 38 Pasal 38 > menjadi Pasal 37
(1) Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal (1) Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal
menjadi tanggung jawab Pemerintah. menjadi tanggung jawab Pemerintah.
(2) Penyelenggara Telematika wajib memberikan dana (2) Penyelenggara TIK wajib memberikan dana
kontribusi dalam pelaksanaan Kewajiban Pelayanan kontribusi dalam pelaksanaan Kewajiban Pelayanan
Universal yang besarannya diambil dari persentase Universal yang besarannya diambil dari persentase
pendapatan sesuai ketentuan peraturan pendapatan sesuai ketentuan peraturan
perUndang-undangan. perUndang-undangan.
(3) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Universal (3) Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Universal
dilakukan secara terbuka dan transparan. ditetapkan oleh Pemerintah melalui pelelangan
yang diikuti oleh Penyelenggara TIK, atau pihak
lainnya di luar Penyelenggara TIK
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, besaran Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal, besaran
kontribusi dari Penyelenggara Telematika, kontribusi dari Penyelenggara TIK, pengelolaan
pengelolaan dana kontribusi serta skema dana kontribusi serta skema pelaksanaan
pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pemerintah.
(5) Kewajiban memberikan dana kontribusi
sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berlaku bagi
penyelenggaraan dengan ijin bebas dan
penyelenggara TIK dengan besaran pendapatan
tertentu.
(6) Dana kontribusi penyelenggaraan kewajiban
pelayanan universal merupakan dana titipan dari
penyelenggara TIK kepada pemerintah dan
digunakan untuk pembangunan sektor TIK.
(7) Seleksi Penyelenggara Kewajiban Pelayanan
Universal dilakukan secara terbuka dan transparan.
BAB IX BAB IX
BADAN REGULASI BADAN REGULASI
Pasal 39 Pasal 39 > menjadi Pasal 38
(1) Menteri dapat melimpahkan fungsi pengaturan, (1) Fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian
pengawasan, dan pengendalian kepada Badan dilimpahkan kepada Badan Regulasi.
26

27. Regulasi guna menumbuhkembangkan industri
Telematika.
(2) Badan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada prinsip keterbukaan, (1) didasarkan pada prinsip independensi,
transparansi, keadilan, dan non-diskriminasi dalam keterbukaan, transparansi, keadilan, dan non-
melaksanakan fungsi pengaturan, pengawasan, dan diskriminasi dalam melaksanakan fungsi
pengendalian terhadap Penyelenggaraan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian
Telematika. terhadap Penyelenggaraan TIK.
(3) Badan Regulasi terdiri atas komite regulasi dan (3) Badan Regulasi sebagaimana mana dimaksud pada
Pemerintah. ayat 1 terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia dan
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
(4) Badan Regulasi dipimpin oleh seorang Ketua (4) Badan Regulasi dipimpin oleh seorang Ketua
merangkap anggota yang berasal dari unsur merangkap anggota yang berasal dari unsur
Pemerintah dan seorang Wakil Ketua merangkap Pemerintah dan seorang Wakil Ketua merangkap
anggota yang berasal dari unsur masyarakat. anggota yang berasal dari unsur masyarakat.
(5) Ketua dan Wakil Ketua Badan Regulasi (5) Ketua dan Wakil Ketua Badan Regulasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam
rapat pleno komite regulasi dan ditetapkan oleh rapat pleno komite regulasi dan ditetapkan oleh
Menteri. Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Regulasi (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Regulasi
diatur dengan Peraturan Menteri. diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB X BAB X
KEPENTINGAN NASIONAL KEPENTINGAN NASIONAL
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Pengamanan Pengamanan
Pasal 40 Pasal 40 > menjadi Pasal 39
(1) Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional (1) Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional
perlu dilindungi dalam kegiatan Penyelenggaraan perlu dilindungi dalam kegiatan Penyelenggaraan
Telematika oleh semua Penyelenggara Telematika. TIK oleh semua Penyelenggara TIK.
(2) Penyelenggara Telematika wajib menjaga integritas, (2) Penyelenggara TIK wajib menjaga integritas,
ketersediaan dan kerahasiaan dari sumber daya ketersediaan dan kerahasiaan dari sumber daya
sistem informasi/konten dari Pengguna yang sistem informasi/konten dari Pengguna yang
diproses, diteruskan, didistribusikan atau mengalami diproses, diteruskan, didistribusikan atau mengalami
bentuk pengolahan lainnya melalui fasilitas bentuk pengolahan lainnya melalui jaringan dan
Penyelenggara Telematika sesuai dengan fasilitas Penyelenggara TIK sesuai dengan
persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Menteri. persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.
27

28. (3) Penyelenggara Telematika harus memenuhi semua (3) Penyelenggara TIK harus memenuhi semua
persyaratan yang terkait dengan peraturan persyaratan yang terkait dengan peraturan
keamanan sesuai ketentuan peraturan perUndang- keamanan sesuai ketentuan peraturan perUndang-
undangan. undangan.
Pasal 41 Pasal 41 > menjadi Pasal 40
(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
dapat menimbulkan gangguan fisik dan dapat menimbulkan gangguan fisik dan
elektromagnetik terhadap Penyelenggaraan elektromagnetik terhadap Penyelenggaraan TIK.
Telematika.
(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan
pencurian informasi dan/atau data Pengguna pencurian informasi dan/atau data Pengguna
layanan Telematika. layanan TIK.
(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan
memasuki, mengubah dan/atau merusak layanan memasuki, mengubah dan/atau merusak layanan
Penyelenggaraan Telematika. Penyelenggaraan TIK.
Pasal 42 Pasal 42 > menjadi Pasal 41
(1) Penyelenggara Telematika wajib melakukan (1) Penyelenggara TIK wajib melakukan pengamanan
pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan
dalam jaringan Telematika yang digunakan untuk TIK yang digunakan untuk penyelenggaraan TIK.
penyelenggaraan Telematika.
(2) Ketentuan mengenai pengamanan dan (2) Ketentuan mengenai pengamanan dan
perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah. diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua Bagian Kedua
Kerahasiaan Informasi dalam Penyelenggaraan Kerahasiaan Informasi dalam Penyelenggaraan
Telematika TIK
Pasal 43 Pasal 43 > menjadi Pasal 42
(1) Penyelenggara Telematika wajib merahasiakan (1) Penyelenggara TIK wajib merahasiakan informasi
informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh yang dikirim dan/atau diterima oleh Pengguna
Pengguna layanan Telematika melalui jaringan layanan TIK melalui jaringan TIK yang
Telematika yang diselenggarakannya. diselenggarakannya.
(2) Penyelenggara Telematika yang tidak mematuhi (2) Penyelenggara TIK yang tidak mematuhi ketentuan
28