1. Muhammad Hidayanto 11520135
Ramdhan Laba Ole 11520091
Domingbus P. Huki 11520092
Nobertus Roland.H 11520102
Gusti Arifinsyah 11520097

2.  Partai politik sebagai jembatan penghubung
antara negara dan rakyat
 Indonesia dengan tradisi politiknya yang relatif
masih muda , tetapi telah merekam jejak sejarah
yang dapat dikatakan luar biasa dinamis
berkenaan dengan sejarah partai dan sistem
kepartaiannya
 Kelahiran ribuan kelompok kepentingan dan NGO
menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik.

3.  Bagaimana pengaruh Partai Politik sebagai
kekuatan politik ?
 Bagaimana Peta Perjalanan Partai Politik di
Indonesia diawal kemerdekaan sampai sekarang
ini ?

4.  Pandangan klasik , kelemahan partai pada dasarnya
merupakan fungsi dari sistem politik yang pada
dasarnya juga masih lemah.
 Sistem partai yang lemah akan sangat mudah
dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan-
kekuatan disintegratif masyarakat masing-masing
 Huntington mengklarifikasikan pertumbuhan dan
perkembangan partai ke dalam empat tahap, yakni,
tahap faksionalisasi, tahap polarisasi, tahap perluasaan
(ekspansi), dan tahap pelembagaan

5.  Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik
adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-
cita.
 Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh
kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.
 Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan
fungsinya sesuai harkat pada saat kelahirannya
 Sebaliknya di negara otoriter, partai lebih banyak
menjalankan kehendak penguasa

6.  Partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili
rakyat banyak, karena kehidupan politik modern telah
menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya
globalisasi dibidang ekonomi dan bidang-bidang
lainnya, baik nasional maupun internasional
 Anggota Partai Politik sering korup, cenderung
mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada
kepentingan umum dan mengutamakan kedekatan
dengan pusat-pusat kekuasaan

7.  Terdapat dua kubu yang bersaing sengit terkait
pandangan mereka tentang partai politik, yakni kubu
Soekarno dkk, dan kubu Hatta dan Syharir
 Dalam membangun sistem politik yang mapan, tahun
1950 para politisi sepakat mengadopsi sistem
pemerintahan parlementer
 Pengamat politik: momentum demokrasi parlementer
itu adalah momentum di mana sebenarnya partai-
partai politik memiliki kesempatan yang sangat luas
untuk merumuskan jati dirinya, memposisikan diri ke
dalam sistem politik, dan mendefinisikan fungsi yang
bisa mereka lakukan

8.  Namun, sayangnya partai-partai politik gagal
memanfaatkan ruang yang tersedia yang
dipergunakan untuk semata-mata perjuangan
merebut kekuasaan politk tanpa dilandasi agenda
bersama yang jelas dan terarah

9.  Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali menegaskan
bahwa eksistensi partai politik sangat tergantung
kemauan negara
 Peran dominan Presiden mulai muncul
 Partai kemudian dicoba untuk disederhanakan dengan
mengurangi jumlah partai
 Permainan politik Soekarno mengakibatkan kondisi
Indonesia makin tidak menentu
 Akhirnya, ketegangan yang sekian lama dipendam
mucul juga melalui Gerakan Gestapu (Gerakan
September Tiga Puluh).

10.  Orde Baru kemudian menggandeng idiom
“pembangunan sebagai panglima” yang bermakna
segala upaya dan kebijakan pemerintah lebih
diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah
ekonomi dan sosial
 Orde Baru menganggap Partai Politik sebagai biang
kerok instabilitas dan keributan-keributan di
Indonesia
 Soeharto membentuk Sekertariat Bersama dari
Organisasi-Organisasi Fungsional, Golkar, sebagai
kendaraan perang setelah difungsikan menjadi
semacam partai politik

11.  Targetnya jelas, Golkar harus menang, bagaimanapun
caranya
 Kemenangan pada Pemilu pertama dalam sejarah
Orde Baru merupakan hal yang sangat penting
artinya, karena akan menjadi legitimasi bagi program
penataan kehidupan politik selanjutnya, seperti
floating mass, fusi parpol, dan azas tunggal
 Di masa Orde Baru, Golkar selalu mendominasi
pemilu

12. Tahun PPP Golkar PDI
Pemilu
Suara Kursi Suara Kursi Suara Kursi
1971 14.833.750 96 34.348.367 236 5.516.894 30
1977 18.722.138 99 39.313.354 232 5.459.987 29
1982 20.871.880 94 48.334.724 242 5.919.702 24
1987 13.701.428 61 62.783.680 299 9.324.708 40
1992 16.624.647 62 66.599.331 282 14.565.556 56
1997 25.340.028 89 84.187.907 325 3.463.225 11

13.  Posisi partai menjadi dominan dan sentral dalam
menentukan merah-hitamnya kebijakan dalam sebuah
sistem politik, dengan menempatkan sebanyak mungkin
orang mereka dalam lembaga legislatif
 Partai juga menjadi kontributor terpenting dalam
mensuplai sumber daya manusia untuk menempati posisi
puncak dalam departemen pemerintahan
 Dari kacamata Schumpetarian yang cenderung
mekanistik-prosedural, pemilu memang menjadi satu
ritual yang tak terpisahkan dari demokrasi. Pemilu adalah
starting point bagi partai guna mendapatkan legitimasi
dari rakyat untuk membentuk pemerintahan. Pemilu juga
merupakan suatu realitas objektf untuk mengukur sejauh
mana suatu partai politik mendapat dukungan rakyat.

14.  Kehadiran partai politik perlu diletakkan dalam
kerangka yang lebih luas dan tidak terbatas pada
kelompok ideologis mereka saja
 Baik buruknya sistem kaderisasi dan regenerasi dalam
tubuh organisasi partai politik akan menentukkan
kualitas calon pemimpin bangsa.
 Persoalan kemunduran pengaruh partai politik
seyogyanya menjadi pacuan bagi partai politik untuk
berbenah

15. Terima Kasih Atas Perhatiannya