1. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PKH
TAHUN 2010 DAN RENCANA 2011
DIREKTUR JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL - RI
2. PROGRAM KELUARGA HARAPAN
1. Dilaksanakan mulai tahun 2007
2. Tujuan PKH;
Mendukung pencapaian tujuan MDGs
Jangka pendek: mengurangi beban pengeluaran RTSM
Jangka panjang: memutus rantai kemiskinan melalui
perbaikan tingkat kesehatan & pendidikan
Salah satu cikal bakal pengembangan kebijakan jaminan
sosial.
Sasaran dan Kriteria PKH
RTSM yang memiliki anak balita
RTSM yang memiliki anak usia sekolah yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar
RTSM yang memiliki Bumil atau ibu nifas
3. TARGET PELAKSANAAN PKH
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tahun 1 Exit* Exit* Exit* Exit* Exit* Exit*
392.000 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000
Tahun 2 Exit* Exit* Exit* Exit* Exit*
224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000
Tahun 3 Exit* Exit* Exit* Exit*
120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Tahun 4 Exit* Exit* Exit*
90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Tahun 5 Exit* Exit*
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Tahun 6 Exit*
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Tahun 7
600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Total
RTSM 392.000 626.000 726.000 816.000 1.316.000 1.816.000 2.024.000 1.790.000 1.690.000 1.600.000 1.100.000 600.000
Total
1T 1,1 T 1,1 T 1,3 T 2. T 2.,79 T 3,17 T 2.,82 T 2,68 T 2,53 T 1,74 T 0.95 T
Biaya
Catatan:
2. Menggunakan asumsi rumah tangga sangat miskin sebesar 2,9 juta RTSM (Data PPLS 08 dari BPS)
3. Target Peserta PKH adalah 80% dari 2,9 juta atau sebesar 2,4 juta yang akan selesai s.d. Tahun 2018
4. Dana dihitung berdasarkan rata-rata bantuan tunai sebesar Rp. 1.380.000/RTSM/Tahun ditambah operasional sebesar 15%
4. LOKASI PELAKSANAAN PKH
Tahun 2007 Di 7 Prop, 48 Kab/Kota dan 337 Kec dengan 387.928 RTSM
(DKI, Jabar, Jatim, Sumbar, Gorontalo, Sulut, NTT).
Tahun 2008 Dikembangkan di 6 Provinsi (NAD, Sumatera Utara, Banten,
DIY, Kalsel, NTB) 18 Kab/Kota. 300 Kec dengan 244,951 RTSM,
sehingga menjadi 13 Prop 70 Kab dan 637 Kec dengan 620.484
RTSM
Tahun 2009 Pengembangan di 144 Kecamatan di 12 Prop dan 43 Kab (lokasi
2007-2008) dengan 120.000 RTSM, sehingga menjadi 13 provinsi,
70 kab/kota, 781 Kec dan 726.000 RTSM
Tahun 2010 Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 165 Kec dengan 96.300
RTSM (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan), sehingga menjadi
20 Provinsi, 88 Kab/Kota, 946 Kec dan Total RTSM menjadi kurang
lebih 816.000 RTSM, Operator / Data entry 488 , Pendamping 3669
5. ALOKASI PEMBAYARAN TAHUN 2009 (LOKASI
2007-2009)
TAHAP I TAHAP II TAHAP III JUMLAH BANTUAN
NO PROVINSI
RTSM NOMINAL RTSM NOMINAL RTSM NOMINAL TAHAP I, II, III
1 BANTEN 16,367 7,307,459,000 27,215 18,348,368,000 26,972 12,900,722,000 38,556,549,000
2 D.I. YOGYAKARTA 16,713 6,562,895,000 18,425 8,042,670,000 17,709 6,945,048,000 21,550,613,000
3 DKI JAKARTA 7,027 3,163,036,000 7,005 3,145,579,000 6,726 2,968,053,000 9,276,668,000
4 GORONTALO 8,825 3,831,068,000 9,174 4,248,099,000 8,981 3,957,667,000 12,036,834,000
5 JAWA BARAT 147,898 63,621,064,000 199,420 112,016,022,000 196,344 86,318,122,000 261,955,208,000
6 JAWA TIMUR 232,465 88,581,902,000 280,114 125,840,572,000 273,666 104,323,719,000 318,746,193,000
7 KALIMANTAN SELATAN 12,384 5,073,779,000 14,732 7,207,625,000 14,272 5,857,462,000 18,138,866,000
8 NAD 11,201 5,246,511,000 13,276 7,324,200,000 13,157 6,289,450,000 18,860,161,000
9 NUSA TENGGARA BARAT 5,325 2,351,353,000 11,973 9,474,131,000 11,834 5,842,315,000 17,667,799,000
10 NUSA TENGGARA TIMUR 65,776 30,720,338,000 69,287 35,621,582,000 68,232 33,100,017,000 99,441,937,000
11 SULAWESI UTARA 25,117 10,627,077,000 25,439 10,906,687,000 24,594 10,347,135,000 31,880,899,000
12 SUMATERA BARAT 5,162 2,318,990,000 8,005 5,287,258,000 8,351 3,992,842,000 11,599,090,000
13 SUMATERA UTARA 35,311 17,393,448,000 42,311 25,062,348,000 41,515 21,029,748,000 63,485,544,000
TOTAL 589,571 246,798,920,000 726,376 372,525,141,000 712,353 303,872,300,000 923,196,361,000
10. KEGIATAN PKH
KEGIATAN (PUSAT) ANGGARAN
TOTAL ANGGARAN PKH 1.601.523.989.000,-
BANTUAN RTSM (1.116.000), 4 thp dan 1 thp 1.326.400.000.000,-
OPERASIONAL 2.101.475.000,-
Rekuitmen Pendamping dan operator (580 orang 744.984.000,-
pendamping dan 40 org op serta pdp pengganti)
Pelatihan Pendamping 4.400.515.000.-
Perlengkapan & Honor Pendamping & Operator 107.510.455.000,-
SIM PKH & Sewa Jaringan 15.903.599.000,-
Penyaluran melalui PT. POS 91.807.116.000,-
Sosialisasi, Bintek dan Rakornas, prov & kab 43.448.476.000,-
Pendukung Lainnya (administrasi, tenaga ahli, service 7.105.894.000,-
provider, monitoring, dan evaluasi )
11. KEGIATAN PKH
KEGIATAN (DEKON) ANGGARAN
TOTAL ANGGARAN PKH 8.476.011.000,-
PMU PROV (25 Prov) 1.564.900.000,-
PMU KAB (103 Kab) 6.159.075.000,-
RAKOR PROV 752.036.000,-
12. KEGIATAN PKH 2010
1. DATA PESERTA PKH
1 Data Peserta PKH diambil data PPLS’08
Dilakukan uji coba Self Targeting pada 2 Kecamatan (Kec. Sobang,
Kab Lebak dan Kec. Ujung Tanah Kota Makasar) oleh Bank Dunia
untuk memperbaiki sistem Data PKH
2. VERIFIKASI KOMITMEN
M Pelatihan bagi petugas service provider pada wilayah
pelaksanaan PKH
e Memperkuat koordinasi antar lintas terkait agar pelaksanaan
verifikasi berjalan lancar
l Mempertegas tugas penghantaran dan penjemputan form
verifikasi
13. KEGIATAN PKH 2010 ……. (lanjutan)
1. PEMBAYARAN
1 Pembayaran PKH dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun
d Khusus untuk wilayah Pengembangan PKH tahun 2010 akan
dilakukan melalui sistem Rekening Giro Pos
2. BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN
a) Bimbingan Teknis Reguler bagi Pendamping dan Operator di 70
Kab/Kota
b) Pelatihan/Diklat bagi Pendamping & Operator tahun 2010 dan
Pendamping & Operator persiapan tahun 2011 sebanyak 1.039
orang
c) Pemantapan substansi Konsep PKH kepada Nara Sumber yang
berasal dari lingkungan Kementerian Sosial RI
14. KEGIATAN PKH 2010 ……. (lanjutan)
4. Rapat Koordinasi
a) Rapat Koordinasi Nasional di wilayah Barat dan Timur
b) Rapat Koordinasi Tingkat Pusat III tahun 2010
c) Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi sebanyak 20 Provinsi
d) Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota sebanyak 88 Kab/Kota
15. HASIL RAPAT KOORDINASI
1. Terbitnya Surat Edaran Kementerian Kesehatan dalam
mendukung PKH ( Kartu PKH sebagai pengganti kartu
Jamkesmas dan komitmen petugas Faskes)
2. Terbitnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen
Mandikdas), tentang Beasiswa Miskin bagi peserta PKH dan
komitmen guru melakukan verifikasi
3. Pendataan PPLS’11 berubah pardigma “Semangat Baru” dan
Metodologi Baru untuk “Keluarga Kelas Bawah” berupa Data
Unified
4. Diharapkan Pendamping PKH dapat menjadi petugas pencacah
pada Pendataan PPLS’11
16. HASIL RAPAT KOORDINASI ………. (lanjutan)
5. Sampai saat ini BPS tidak dapat melakukan pengesahan
verifikasi data di luar PPLS’08 untuk dijadikan data
pengganti RTSM Non Eligible
6. Komitmen Kemendagri dan jajaran Dinas
Kependudukan & Catatan Sipil dalam menerbitkan KTP/
Kartu Identitas bagi peserta PKH
17. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1. SUMBER DAYA MANUSIA
a) Sumber Daya Manusia PKH saat ini terdiri:
Pendamping sebanyak : 4.105 orang
Operator & Data Entry : 560 orang
Operator Pusat : 10 orang
Korwil Propinsi : 18 Orang
Korwil Regional : 2 Orang
Tenaga Ahli MIS : 3 Orang
1 Kebutuhan Pendamping diambil rasio rata-rata 1 (satu)
Pendamping untuk kurang lebih 200 RTSM
18. DAMPAK PKH ……………………………… 1
1. Bidang Kesehatan
Menurunkan angka kematian Ibu dan Anak
Mendorong daerah menyiapkan fasilitas kesehatan
Integrasi dengan program lain seperti Jamkesmas
2. Bidang Pendidikan
Integrasi dengan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM)
Mendorong daerah menyiapkan fasilitas pendidikan
Mendorong dalam pelayanan pendidikan lain seperti kejar paket,
SLB
19. DAMPAK PKH ……………………………… 2
1. Pemerintah Daerah
Mendorong daerah dalam penyiapan dana dampingan (cost
sharing)
Integrasi dalam Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD)
20. KENDALA & HAMBATAN
A Lemahnya koordinasi program, baik di tingkat pusat maupun
daerah
a Masih terdapat data Exclusion dan Inclusion Error pada peserta
PKH
2 Data peserta PKH yang tidak sama dengan data Jamkesmas
Distribusi & pick up formulir verifikasi PKH belum sesuai
dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan
Sosialisasi PKH kurang maksimal, khususnya pada tingkat
Kecamatan
21. RENCANA PENGEMBANGAN PKH 2010 - 2011
Tahun 2010 Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 165 Kec,
96.300 RTSM (Bengkulu, Kep Riau,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan).
Tahun 2011 Direncanakan akan dikembangkan pada
di 5 Provinsi Baru, 25 Kab/Kota dengan
jumlah RTSM 300.000 RTSM
Target sampai tahun 2011 sebanyak 1,116.000 RTSM
24. RENCANA KEGIATAN PKH 2011
1. DATA PESERTA PKH
Akan dilakukan pengembangan uji coba Self Targetting di
600 Kecamatan wilayah Pengembangan PKH 2011 oleh
Bank Dunia untuk memperbaiki Data PKH
3. Akan dilakukan uji coba pencetakan dokumen formulir
PKH di 10 Kab/Kota untuk meng-efektifkan proses
verifikasi
4. Akan diteruskan upaya melibatkan BRI dalam
penyaluran bantuan PKH melalui sistem Bank
28. INPRES NO. 3 TAHUN 2010
SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PERMASALAHAN
DALAM PELAKSANAAN PKH
MEMPERBAIKI PROSEDUR VERIFIKASI
PENYEMPURNAAN MEKANISME VERIFIKASI OLEH
SERVICE PROVIDER
PENYEMPURNAAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN
FORMULIR VERIFIKASI KEPADA SERVICE PROVIDER
PENYEMPURNAAN MEKANISME ANAK PESERTA PKH
(ANAK PUTUS SEKOLAH, ANAK JALANAN, PEKERJA
ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS)
MENDAPATKAN PELAYANAN
28
29. MEMPERCEPAT PROSES PEMBAYARAN
PENYEMPURNAAN MEKANISME PENGEMBALIAN
FORMULIR VERIFIKASI
PENYEMPURNAAN MEKANISME PEMBAYARAN DAN
PENCAIRAN ANGGARAN AGAR DILAKSANAKAN 4
KALI SETAHUN
29
30. KOORDINASI
PENYEMPURNAAN MEKANISME AGAR SELURUH ANAK
MENDAPATKAN PELAYANAN
PENYEDIAAN RUMAH SINGGAH BAGI ANAK-ANAK
DILOKASI TERDEKAT PKH
KETERSEDIAAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN
PELAYANAN KESEHATAN (VAKSIN & OBAT) BAGI ANAK
PKH
PENYEDIAAN FASILITAS PENDUKUNG DI DAERAH
PENINGKATAN JUMLAH PENDAMPING DENGAN
MENURUNKAN RATIO PENDAMPINGAN
PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PKH
30
31. TINDAK LANJUT INPRES NO 3 TAHUN 2010
No. Kegiatan Target Kegiatan yang Ket
dilaksanakan
1. Penyempurnaan
pelaksanaan PKH
A. Memperbaiki
prosedur verifikasi
1. Penyempurnaan Tersedianya formulir Rapat –rapat eval. Telah
formulir verifikasi verifikasi yang Eksternal instansi menghasilkan
mencakup semua terkait Draft
kemungkinan status Formulir
anak (termasuk anak Verifikasi
putus sekolah, anak yang
jalanan, pekerja anak mencakup
dan anak status anak.
berkebutuhan khusus)
31
32. 2. Memperbaiki jadual Tersedianya jadwal Rapat ev Tersedianya
pencetakan formulir pencetakan formulir yang external dg jadwal
sudah mengalami PT POS pencetakan
penyempurnaan formulir.
3. Menyempurna kan tersusunnya mekanisme sda Tersedianya
mekanisme pelaksanaan pelaksanaan distribusi Draft
distribusi formulir ke unit formulir verifikasi yang mekanisme
pelayanan sudah mengalami pelaksanaan
penyempurnaan ke unit distribusi
pelayanan form verifk.
4. Menyempunakan 1. Tersedianya informasi Bintek Tersedianya
pelaksanaan verifikasi thd hasil verifikasi kehadiran service data
peserta PKH ibu hamil di puskesmas dan provider, informasi
kehadiran anak balita di hasil
puskesmas verifikasi
kehadiran
bumil dan
balita di
33. 2. Tersedianya informasi sda Tersedianya
hasil verifikasi kehadiran inform hasil
anak sekolah di satuan verifikasi
pendidikan. kehadiran anak
sekolah di
satuan
pendidikan
5. Melakukan Tersedianya pegawai yang Bintek Jumlah tenaga
pelatihan handal dalam melakukan Service penyedia
pelaksanaan verifikasi pada unit provider layanan
verifikasi kepada pelayanan (puskesmas dan pendidikan dan
pegawai di unit sekolah/madrasah) melalui kesehatan yang
pelayanan kegiatan pelatihan akan mengisi
pelaksanaan verifikasi form verifikasi
kepada pegawai di unit
pelayanan
34. B. Mempercepat
proses pembayaran
1. Menyempurnakan Tersusunnya mekanisme Rapat SOP cetak
mekanisme pengembalian formulir eksternal kirim dari
pengembalian form verifikasi dari unit dengan PT POS.
verifikasi dari unit pelayanan ke UPPKH POS dan
pelayanan ke kantor kementeri
UPPKH an
keuangan
2. Menyempurnakan tersusunnya mekanisme Rapat Tersedianya
mekanisme pembayaran termasuk eksternal jadwal
pembayaran termasuk pencairan anggaran agar dengan pembayaran 4
pencairan anggaran pembayaran dapat kementeri kali
agar pembayaran dilaksanakan 4 kali dalam an
dapat dilaksanakan 4 setahun yaitu Maret, Juni, keuangan
kali setahun September dan Desember
35. 3………….
C. Memperbaiki
koordinasi antar
Kementerian dan PEMDA
1. Menyusun mekanisme Tersusunnya Rapat Tersedianya
verifikasi untuk anak mekanisme agar internal mekanisme
jalanan dan pekerja anak anak jalanan dan dan pengembalian anak
yang sedang dipersiapkan pekerja anak siap external, jalanan ke satuan
untuk kembali ke satuan kembali ke instansi pendidikan
pendidikan satuan terkait
pendidikan
2. Menyiapkan Rumah Tersedianya Sda Tersedianya data
singgah bagi anak jalanan rumah singgah Rumah Singgah bagi
dan pekerja anak dilokasi bagi anak di anak dilokasi PKH dari
terdekat dimana PKH lokasi terdekat, 5 Provinsi. Saat ini
dilaksanakan. dimana PKH sedang tahap
dilaksanakan inventarisasi data
Rumah singgah dari
provinsi lokasi PKH.
36. 1. SE Menteri Diknas RI No.
3. Menyusun Tersedianya mekanisme Sda 90/MPN/LL/2009 tgl 25
mekanisme untuk yang memastikan anak Juni 2009 perihal prioritas
beasiswa miskin untuk
memastikan agar dari keluarga peserta anak PKH
anak dari klg PKH dapat diterima 2. Surat Dirjen
Mandikdasmen Dir. Bina
PKH dapat kembali disatuan TK dan SD No.
diterima kembali pendidikan. 728/C2/KU/2010 tgl 19 juli
2010
di satuan 3. Sedang menunggu
pendidikan. tanggapan surat yang
dikeluarkan sekjen
Depsos No ……/Per-
Sekjen/2010 tentang
mekanisme yang
memastikan anak
keluarga PKH dapat
diterima kembali di
satuan pendidikan.
37. 4. Penyusunan Tersedianya Sda 1. SE Menteri Diknas RI
mekanisme yang mekanisme yang No. 90/MPN/LL/2009
memastikan anak memastikan anak tgl 25 Juni 2009 perihal
dari keluarga dari keluarga peserta prioritas beasiswa
peserta PKH PKH memperoleh miskin untuk anak PKH
memperoleh bantuan pendidikan 2. Surat Dirjen
bantuan Mandikdasmen Dir. Bina
pendidikan TK dan SD No.
pendidika 728/C2/KU/2010 tgl 19
juli 2010
3. Sedang menunggu
konfirmasi balasan dari
Depdiknas terkait
mekanisme yang
memastikan anak
keluarga PKH
memperoleh bantuan
Pendidikan.
38. 5. Melaksanakan
keputusan Menkes Memastikan agar 1. Rapat Surat Dirjen BKM No.
tentang Pedoman anak peserta PKH eksternal/R IR. 02.02/B.III/2977/2010
Pelaksanaan memperoleh akor pusat tgl 5 Agt 2010 perihal
Jamkesmas untuk jaminan 2. duk. Sektor kesehatan
memastikan agar Jamkesmas Pemantanta terhadap PKH
anak PKH uan melalui
memperoleh Spotchek/ev
Jamkesmas aluasi PKH
39. 6. Menyediakan vaksin, Tersedianya vaksin, obat- Spotcheck 1. Surat Dirjen
obat-obatan dan obatan dan pelayanan PKH BKM No. IR.
pelayanan kesehatan kesehatan dasar dan KB 02.02/B.III/2
977/2010 tgl
dasar da KB bagi anak bagi anak keluarga peserta
5 Agt
keluarga peserta PKH PKH 2010perihal
duk. Sektor
kes thdp
PKH
2. Sedang
memantau
menunggu
konfirmasi
dari irjen
BKM
40. 7. Penyusunan rencana Tersusunnya Rakor PKH Adanya data
penyediaan fasilitas rencana penyediaan Tingkat sharing
pendukung pelaksanaan fasilitas pendukung Nasional, APBD
PKH di daerah pelaksanaan PKH di Provinsi dan terhadap
daerah Kabupaten PKH.
8. Penyusunan rencana Tersusunnya Penyusunan Estimasi
tindak peningkatan jumlah rencana tindak Perencanaan kebutuhan
pendamping peningkatan jumlah PKH Pendamping
pendamping
9. Penyusunan rencana Tersusunnya Rapat TOR
tindak dan penyempurnaan rencana tindak dan external Sosialisasi
pelaksanaan PKH penyempurnaan dengan PKH
pelaksanaan Kominfo
sosialisasi PKH
41. BENTUK DUKUNGAN DAERAH
NO PROVINSI/KAB/KOTA JENIS KEGIATAN BIAYA (RP)
1 JAWA BARAT
Kota Bogor -Sarana Ruang Kerja di Kantor 50 juta
Dinas.
-Kegiatan Monev dan Pembinaan
PKH :
3.Honor Monev bagi kegiatan dan
Operator
4.Penyediaan sarana ATK
5.Transport Pengganti bagi para
pendamping operator
6.Biaya Penggandaan
7.Belanja Makan minum untuk
rakor tk Kota dan Sekretariat.
42. BENTUK DUKUNGAN DAERAH
NO PROVINSI/KAB/KOTA JENIS KEGIATAN BIAYA (RP)
2 JATIM
Bojonegoro -Sarana Ruang Kerja di Kantor Dinas
dan Fasilitas ruangan kerja lengkap.
-Dana Kegiatan di Dinas
Nakertransos : 70 juta
a. ATK dan APK
b. Honor Penjaga, Operator,
c. Peningkatan pembangunan ruang
operator lantai 2
d. Kegiatan koordinasi/rapat-rapat
operasional lain
e. Biaya Listrik,air dan telpon
- Dana APBD di Bappeda untuk
operasional Tim Koord Tk Kabupaten 90 Juta
dan 17 Kec.
43. BENTUK DUKUNGAN DAERAH
NO PROVINSI/KAB/KOTA JENIS KEGIATAN BIAYA (RP)
Jombang 1. Anggaran rapat Tim Koor, 157 Juta
operator dan Pendamping PKH
2. Transport Pendamping 8 bulan
@ 25.000,0/org
3. Biaya Bimb, Pemantapan
Komitmen dan penguatan
ekonomi peserta PKH 700
orang
4. Biaya Monev
5. Koordinasi dan Konsultasi
6. ATK
3 BALI
Karang Asem Dana Monitoring 2011