SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 45
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PKH
  TAHUN 2010 DAN RENCANA 2011




DIREKTUR JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
       KEMENTERIAN SOSIAL - RI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 1. Dilaksanakan mulai tahun 2007
 2. Tujuan PKH;
    Mendukung pencapaian tujuan MDGs
    Jangka pendek: mengurangi beban pengeluaran RTSM
    Jangka panjang: memutus rantai kemiskinan melalui
     perbaikan tingkat kesehatan & pendidikan
    Salah satu cikal bakal pengembangan kebijakan jaminan
     sosial.
  Sasaran dan Kriteria PKH
    RTSM yang memiliki anak balita
    RTSM yang memiliki anak usia sekolah yang belum
     menyelesaikan pendidikan dasar
    RTSM yang memiliki Bumil atau ibu nifas
TARGET PELAKSANAAN PKH
     Tahun     2007      2008      2009       2010      2011       2012       2013       2014       2015       2016       2017       2018

 Tahun 1                                                                      Exit*      Exit*      Exit*      Exit*      Exit*      Exit*
             392.000   392.000    392.000   392.000    392.000   392.000

 Tahun 2                                                                                 Exit*      Exit*      Exit*      Exit*      Exit*
                       224.000    224.000   224.000    224.000   224.000     224.000

 Tahun 3                                                                                            Exit*      Exit*      Exit*      Exit*
                                  120.000   120.000    120.000   120.000     120.000    120.000

 Tahun 4                                                                                                       Exit*      Exit*      Exit*
                                             90.000    90.000    90.000      90.000     90.000     90.000

 Tahun 5                                                                                                                  Exit*      Exit*
                                                       500.000   500.000     500.000    500.000    500.000    500.000

 Tahun 6                                                                                                                             Exit*
                                                                 500.000     500.000    500.000    500.000    500.000    500.000

 Tahun 7
                                                                             600.000    600.000    600.000    600.000    600.000    600.000
     Total
     RTSM    392.000   626.000    726.000   816.000   1.316.000 1.816.000 2.024.000 1.790.000 1.690.000 1.600.000 1.100.000         600.000
     Total
                1T       1,1 T     1,1 T      1,3 T       2. T     2.,79 T     3,17 T    2.,82 T     2,68 T     2,53 T     1,74 T     0.95 T
     Biaya
Catatan:
2.      Menggunakan asumsi rumah tangga sangat miskin sebesar 2,9 juta RTSM (Data PPLS 08 dari BPS)
3.      Target Peserta PKH adalah 80% dari 2,9 juta atau sebesar 2,4 juta yang akan selesai s.d. Tahun 2018
4.      Dana dihitung berdasarkan rata-rata bantuan tunai sebesar Rp. 1.380.000/RTSM/Tahun ditambah operasional sebesar 15%
LOKASI PELAKSANAAN PKH
Tahun 2007   Di 7 Prop, 48 Kab/Kota dan 337 Kec dengan 387.928 RTSM
             (DKI, Jabar, Jatim, Sumbar, Gorontalo, Sulut, NTT).
Tahun 2008   Dikembangkan di 6 Provinsi (NAD, Sumatera Utara, Banten,
             DIY, Kalsel, NTB) 18 Kab/Kota. 300 Kec dengan 244,951 RTSM,
             sehingga menjadi 13 Prop 70 Kab dan 637 Kec dengan 620.484
             RTSM
Tahun 2009   Pengembangan di 144 Kecamatan di 12 Prop dan 43 Kab (lokasi
             2007-2008) dengan 120.000 RTSM, sehingga menjadi 13 provinsi,
             70 kab/kota, 781 Kec dan 726.000 RTSM
Tahun 2010   Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 165 Kec dengan 96.300
             RTSM (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan
             Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan), sehingga menjadi
             20 Provinsi, 88 Kab/Kota, 946 Kec dan Total RTSM menjadi kurang
             lebih 816.000 RTSM, Operator / Data entry 488 , Pendamping 3669
ALOKASI PEMBAYARAN TAHUN 2009 (LOKASI
2007-2009)
                                    TAHAP I                   TAHAP II                   TAHAP III         JUMLAH BANTUAN
NO        PROVINSI
                         RTSM        NOMINAL         RTSM      NOMINAL          RTSM      NOMINAL            TAHAP I, II, III
 1 BANTEN                  16,367      7,307,459,000   27,215    18,348,368,000   26,972    12,900,722,000    38,556,549,000
 2 D.I. YOGYAKARTA         16,713      6,562,895,000   18,425     8,042,670,000   17,709     6,945,048,000    21,550,613,000
 3 DKI JAKARTA              7,027      3,163,036,000    7,005     3,145,579,000    6,726     2,968,053,000     9,276,668,000
 4 GORONTALO                8,825      3,831,068,000    9,174     4,248,099,000    8,981     3,957,667,000    12,036,834,000
 5 JAWA BARAT             147,898     63,621,064,000 199,420    112,016,022,000 196,344     86,318,122,000   261,955,208,000
 6 JAWA TIMUR             232,465     88,581,902,000 280,114    125,840,572,000 273,666 104,323,719,000      318,746,193,000
 7 KALIMANTAN SELATAN      12,384      5,073,779,000   14,732     7,207,625,000   14,272     5,857,462,000    18,138,866,000
 8 NAD                     11,201      5,246,511,000   13,276     7,324,200,000   13,157     6,289,450,000    18,860,161,000
 9 NUSA TENGGARA BARAT      5,325      2,351,353,000   11,973     9,474,131,000   11,834     5,842,315,000    17,667,799,000
10 NUSA TENGGARA TIMUR     65,776     30,720,338,000   69,287    35,621,582,000   68,232    33,100,017,000    99,441,937,000
11 SULAWESI UTARA          25,117     10,627,077,000   25,439    10,906,687,000   24,594    10,347,135,000    31,880,899,000
12 SUMATERA BARAT           5,162      2,318,990,000    8,005     5,287,258,000    8,351     3,992,842,000    11,599,090,000
13 SUMATERA UTARA          35,311     17,393,448,000   42,311    25,062,348,000   41,515    21,029,748,000    63,485,544,000
TOTAL                     589,571    246,798,920,000 726,376 372,525,141,000 712,353 303,872,300,000         923,196,361,000
REALISASI PEMBAYARAN TAHAP I TAHUN 2010
REALISASI PEMBAYARAN TAHAP II TAHUN 2010
ALOKASI PEMBAYARAN TAHAP III TAHUN 2010
ALOKASI PEMBAYARAN KAB/KOTA PENGEMBANGAN TAHUN
2010
KEGIATAN PKH
                KEGIATAN (PUSAT)                        ANGGARAN
TOTAL ANGGARAN PKH                                             1.601.523.989.000,-
BANTUAN RTSM (1.116.000), 4 thp dan 1 thp                      1.326.400.000.000,-
OPERASIONAL                                                          2.101.475.000,-
Rekuitmen Pendamping dan operator (580 orang                          744.984.000,-
pendamping dan 40 org op serta pdp pengganti)
Pelatihan Pendamping                                                4.400.515.000.-
Perlengkapan & Honor Pendamping & Operator                         107.510.455.000,-
SIM PKH & Sewa Jaringan                                            15.903.599.000,-
Penyaluran melalui PT. POS                                          91.807.116.000,-
Sosialisasi, Bintek dan Rakornas, prov & kab                       43.448.476.000,-
Pendukung Lainnya (administrasi, tenaga ahli, service                7.105.894.000,-
provider, monitoring, dan evaluasi )
KEGIATAN PKH
        KEGIATAN (DEKON)            ANGGARAN
TOTAL ANGGARAN PKH                         8.476.011.000,-
PMU PROV (25 Prov)                        1.564.900.000,-
PMU KAB (103 Kab)                          6.159.075.000,-
RAKOR PROV                                     752.036.000,-
KEGIATAN PKH 2010
 1. DATA PESERTA PKH
      1     Data Peserta PKH diambil data PPLS’08
            Dilakukan uji coba Self Targeting pada 2 Kecamatan (Kec. Sobang,
            Kab Lebak dan Kec. Ujung Tanah Kota Makasar) oleh Bank Dunia
            untuk memperbaiki sistem Data PKH
 2. VERIFIKASI KOMITMEN
  M       Pelatihan bagi petugas service provider pada wilayah
          pelaksanaan PKH
  e       Memperkuat koordinasi antar lintas terkait agar pelaksanaan
          verifikasi berjalan lancar
  l       Mempertegas tugas penghantaran dan penjemputan form
          verifikasi
KEGIATAN PKH 2010 ……. (lanjutan)
 1.   PEMBAYARAN
    1   Pembayaran PKH dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun
    d   Khusus untuk wilayah Pengembangan PKH tahun 2010 akan
        dilakukan melalui sistem Rekening Giro Pos
 2. BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN
    a) Bimbingan Teknis Reguler bagi Pendamping dan Operator di 70
        Kab/Kota
    b) Pelatihan/Diklat bagi Pendamping & Operator tahun 2010 dan
        Pendamping & Operator persiapan tahun 2011 sebanyak 1.039
        orang
    c) Pemantapan substansi Konsep PKH kepada Nara Sumber yang
        berasal dari lingkungan Kementerian Sosial RI
KEGIATAN PKH 2010 ……. (lanjutan)
 4. Rapat Koordinasi
   a) Rapat Koordinasi Nasional di wilayah Barat dan Timur
   b) Rapat Koordinasi Tingkat Pusat III tahun 2010
   c) Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi sebanyak 20 Provinsi
   d) Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota sebanyak 88 Kab/Kota
HASIL RAPAT KOORDINASI
1. Terbitnya Surat Edaran Kementerian Kesehatan dalam
   mendukung PKH ( Kartu PKH sebagai pengganti kartu
   Jamkesmas dan komitmen petugas Faskes)
2. Terbitnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen
   Mandikdas), tentang Beasiswa Miskin bagi peserta PKH dan
   komitmen guru melakukan verifikasi
3. Pendataan PPLS’11 berubah pardigma “Semangat Baru” dan
   Metodologi Baru untuk “Keluarga Kelas Bawah” berupa Data
   Unified
4. Diharapkan Pendamping PKH dapat menjadi petugas pencacah
   pada Pendataan PPLS’11
HASIL RAPAT KOORDINASI ………. (lanjutan)
 5. Sampai saat ini BPS tidak dapat melakukan pengesahan
    verifikasi data di luar PPLS’08 untuk dijadikan data
    pengganti RTSM Non Eligible
 6. Komitmen Kemendagri dan jajaran Dinas
    Kependudukan & Catatan Sipil dalam menerbitkan KTP/
    Kartu Identitas bagi peserta PKH
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1. SUMBER DAYA MANUSIA
  a)       Sumber Daya Manusia PKH saat ini terdiri:
            Pendamping sebanyak       : 4.105 orang
            Operator & Data Entry     : 560 orang
            Operator Pusat            : 10 orang
            Korwil Propinsi           : 18 Orang
            Korwil Regional           : 2 Orang
            Tenaga Ahli MIS           : 3 Orang
  1        Kebutuhan Pendamping diambil rasio rata-rata 1 (satu)
           Pendamping untuk kurang lebih 200 RTSM
DAMPAK PKH ……………………………… 1
1. Bidang Kesehatan
   Menurunkan angka kematian Ibu dan Anak
   Mendorong daerah menyiapkan fasilitas kesehatan
   Integrasi dengan program lain seperti Jamkesmas
2. Bidang Pendidikan
   Integrasi dengan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM)
   Mendorong daerah menyiapkan fasilitas pendidikan
   Mendorong dalam pelayanan pendidikan lain seperti kejar paket,
     SLB
DAMPAK PKH ……………………………… 2
1. Pemerintah Daerah
   Mendorong daerah dalam penyiapan dana dampingan (cost
     sharing)
   Integrasi dalam Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan
     Daerah (TKPKD)
KENDALA & HAMBATAN
 A   Lemahnya koordinasi program, baik di tingkat pusat maupun
     daerah
 a   Masih terdapat data Exclusion dan Inclusion Error pada peserta
     PKH
 2   Data peserta PKH yang tidak sama dengan data Jamkesmas
     Distribusi & pick up formulir verifikasi PKH belum sesuai
     dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan
     Sosialisasi PKH kurang maksimal, khususnya pada tingkat
     Kecamatan
RENCANA PENGEMBANGAN PKH 2010 - 2011
Tahun 2010      Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 165 Kec,
                96.300 RTSM (Bengkulu, Kep Riau,
                Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali,
                       Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan).
Tahun 2011      Direncanakan akan dikembangkan pada
                di 5 Provinsi Baru, 25 Kab/Kota dengan
                jumlah RTSM 300.000 RTSM
Target sampai tahun 2011 sebanyak 1,116.000 RTSM
LOKASI PENGEMBANGAN PKH 2011 (sesuai komitmen Kepala Daerah)
LOKASI PENGEMBANGAN PKH 2011 (Estimasi penambahan )
RENCANA KEGIATAN PKH 2011
 1. DATA PESERTA PKH
    Akan dilakukan pengembangan uji coba Self Targetting di
    600 Kecamatan wilayah Pengembangan PKH 2011 oleh
    Bank Dunia untuk memperbaiki Data PKH
 3. Akan dilakukan uji coba pencetakan dokumen formulir
    PKH di 10 Kab/Kota untuk meng-efektifkan proses
    verifikasi
 4. Akan diteruskan upaya melibatkan BRI dalam
    penyaluran bantuan PKH melalui sistem Bank
RENCANA 2011
Laporan pkh direktur jamkesos-15.11.10
Laporan pkh direktur jamkesos-15.11.10
INPRES NO. 3 TAHUN 2010
SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PERMASALAHAN
DALAM PELAKSANAAN PKH
MEMPERBAIKI PROSEDUR VERIFIKASI
  PENYEMPURNAAN MEKANISME VERIFIKASI OLEH
   SERVICE PROVIDER
  PENYEMPURNAAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN
   FORMULIR VERIFIKASI KEPADA SERVICE PROVIDER
  PENYEMPURNAAN MEKANISME ANAK PESERTA PKH
   (ANAK PUTUS SEKOLAH, ANAK JALANAN, PEKERJA
   ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS)
   MENDAPATKAN PELAYANAN

                                                 28
 MEMPERCEPAT PROSES PEMBAYARAN
   PENYEMPURNAAN MEKANISME PENGEMBALIAN
    FORMULIR VERIFIKASI
   PENYEMPURNAAN MEKANISME PEMBAYARAN DAN
    PENCAIRAN ANGGARAN AGAR DILAKSANAKAN 4
    KALI SETAHUN




                                         29
 KOORDINASI
    PENYEMPURNAAN MEKANISME AGAR SELURUH ANAK
     MENDAPATKAN PELAYANAN
    PENYEDIAAN RUMAH SINGGAH BAGI ANAK-ANAK
     DILOKASI TERDEKAT PKH
    KETERSEDIAAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN
     PELAYANAN KESEHATAN (VAKSIN & OBAT) BAGI ANAK
     PKH
    PENYEDIAAN FASILITAS PENDUKUNG DI DAERAH
    PENINGKATAN JUMLAH PENDAMPING DENGAN
     MENURUNKAN RATIO PENDAMPINGAN
    PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PKH


                                                     30
TINDAK LANJUT INPRES NO 3 TAHUN 2010
No.         Kegiatan               Target            Kegiatan yang    Ket
                                                      dilaksanakan

1.    Penyempurnaan
      pelaksanaan PKH
      A. Memperbaiki
      prosedur verifikasi
      1. Penyempurnaan      Tersedianya formulir    Rapat –rapat eval. Telah
      formulir verifikasi   verifikasi yang         Eksternal instansi menghasilkan
                            mencakup semua          terkait            Draft
                            kemungkinan status                         Formulir
                            anak (termasuk anak                        Verifikasi
                            putus sekolah, anak                        yang
                            jalanan, pekerja anak                      mencakup
                            dan anak                                   status anak.
                            berkebutuhan khusus)
                                                                              31
2. Memperbaiki jadual         Tersedianya        jadwal Rapat   ev Tersedianya
pencetakan formulir           pencetakan formulir yang external dg jadwal
                              sudah          mengalami PT POS      pencetakan
                              penyempurnaan                        formulir.
3. Menyempurna kan               tersusunnya mekanisme sda             Tersedianya
mekanisme pelaksanaan         pelaksanaan      distribusi              Draft
distribusi formulir ke unit   formulir verifikasi yang                 mekanisme
pelayanan                     sudah           mengalami                pelaksanaan
                              penyempurnaan ke unit                    distribusi
                              pelayanan                                form verifk.
4. Menyempunakan              1. Tersedianya informasi      Bintek     Tersedianya
pelaksanaan verifikasi thd    hasil verifikasi kehadiran    service        data
peserta PKH                   ibu hamil di puskesmas dan   provider,    informasi
                              kehadiran anak balita di                     hasil
                              puskesmas                                 verifikasi
                                                                        kehadiran
                                                                       bumil dan
                                                                         balita di
2. Tersedianya informasi     sda        Tersedianya
                    hasil verifikasi kehadiran              inform     hasil
                    anak sekolah di satuan                  verifikasi
                    pendidikan.                             kehadiran anak
                                                            sekolah      di
                                                            satuan
                                                            pendidikan
5. Melakukan        Tersedianya pegawai yang     Bintek     Jumlah tenaga
pelatihan           handal dalam melakukan       Service    penyedia
pelaksanaan         verifikasi pada unit         provider   layanan
verifikasi kepada   pelayanan (puskesmas dan                pendidikan dan
pegawai di unit     sekolah/madrasah) melalui               kesehatan yang
pelayanan           kegiatan pelatihan                      akan    mengisi
                    pelaksanaan verifikasi                  form verifikasi
                    kepada pegawai di unit
                    pelayanan
B. Mempercepat
proses pembayaran
1. Menyempurnakan      Tersusunnya mekanisme        Rapat     SOP      cetak
mekanisme              pengembalian      formulir   eksternal kirim     dari
pengembalian form      verifikasi   dari     unit   dengan PT POS.
verifikasi dari unit   pelayanan ke UPPKH           POS dan
pelayanan ke kantor                                 kementeri
UPPKH                                               an
                                                    keuangan

2. Menyempurnakan      tersusunnya mekanisme        Rapat       Tersedianya
mekanisme              pembayaran      termasuk     eksternal   jadwal
pembayaran termasuk    pencairan anggaran agar      dengan      pembayaran 4
pencairan anggaran     pembayaran          dapat    kementeri   kali
agar pembayaran        dilaksanakan 4 kali dalam    an
dapat dilaksanakan 4   setahun yaitu Maret, Juni,   keuangan
kali setahun           September dan Desember
3………….
C. Memperbaiki
koordinasi antar
Kementerian dan PEMDA
1. Menyusun mekanisme       Tersusunnya         Rapat       Tersedianya
verifikasi untuk anak       mekanisme agar      internal    mekanisme
jalanan dan pekerja anak    anak jalanan dan    dan         pengembalian anak
yang sedang dipersiapkan    pekerja anak siap   external,   jalanan ke satuan
untuk kembali ke satuan     kembali ke          instansi    pendidikan
pendidikan                  satuan              terkait
                            pendidikan
2. Menyiapkan Rumah         Tersedianya         Sda         Tersedianya data
singgah bagi anak jalanan   rumah singgah                   Rumah Singgah bagi
dan pekerja anak dilokasi   bagi anak di                    anak dilokasi PKH dari
terdekat dimana PKH         lokasi terdekat,                5 Provinsi. Saat ini
dilaksanakan.               dimana PKH                      sedang tahap
                            dilaksanakan                    inventarisasi data
                                                            Rumah singgah dari
                                                            provinsi lokasi PKH.
1.    SE Menteri Diknas RI No.
3. Menyusun        Tersedianya mekanisme   Sda         90/MPN/LL/2009 tgl 25
mekanisme untuk    yang memastikan anak                Juni 2009 perihal prioritas
                                                       beasiswa miskin untuk
memastikan agar    dari keluarga peserta               anak PKH
anak dari klg      PKH dapat diterima            2.    Surat Dirjen
                                                       Mandikdasmen Dir. Bina
PKH dapat          kembali disatuan                    TK dan SD No.
diterima kembali   pendidikan.                         728/C2/KU/2010 tgl 19 juli
                                                       2010
di satuan                                        3. Sedang menunggu
pendidikan.                                            tanggapan surat yang
                                                       dikeluarkan sekjen
                                                       Depsos No ……/Per-
                                                       Sekjen/2010 tentang
                                                       mekanisme yang
                                                       memastikan anak
                                                       keluarga PKH dapat
                                                       diterima kembali di
                                                       satuan pendidikan.
4. Penyusunan          Tersedianya        Sda   1. SE Menteri Diknas RI
mekanisme yang      mekanisme yang                 No. 90/MPN/LL/2009
memastikan anak    memastikan anak                 tgl 25 Juni 2009 perihal
dari keluarga     dari keluarga peserta            prioritas beasiswa
peserta PKH        PKH memperoleh                  miskin untuk anak PKH
memperoleh        bantuan pendidikan            2. Surat Dirjen
bantuan                                            Mandikdasmen Dir. Bina
pendidikan                                         TK dan SD No.
pendidika                                          728/C2/KU/2010 tgl 19
                                                   juli 2010
                                                3. Sedang menunggu
                                                   konfirmasi balasan dari
                                                   Depdiknas terkait
                                                   mekanisme yang
                                                   memastikan anak
                                                   keluarga PKH
                                                   memperoleh bantuan
                                                   Pendidikan.
5. Melaksanakan
keputusan Menkes   Memastikan agar    1. Rapat      Surat Dirjen BKM No.
tentang Pedoman    anak peserta PKH   eksternal/R   IR. 02.02/B.III/2977/2010
Pelaksanaan        memperoleh         akor pusat    tgl 5 Agt 2010 perihal
Jamkesmas untuk    jaminan            2.            duk. Sektor kesehatan
memastikan agar    Jamkesmas          Pemantanta    terhadap PKH
anak PKH                              uan melalui
memperoleh                            Spotchek/ev
Jamkesmas                             aluasi PKH
6. Menyediakan vaksin,   Tersedianya vaksin, obat- Spotcheck   1. Surat Dirjen
obat-obatan dan          obatan dan pelayanan       PKH           BKM No. IR.
pelayanan kesehatan      kesehatan dasar dan KB                   02.02/B.III/2
                                                                  977/2010 tgl
dasar da KB bagi anak    bagi anak keluarga peserta
                                                                  5 Agt
keluarga peserta PKH     PKH                                      2010perihal
                                                                  duk. Sektor
                                                                  kes thdp
                                                                  PKH
                                                               2. Sedang
                                                                  memantau
                                                                  menunggu
                                                                  konfirmasi
                                                                  dari irjen
                                                                  BKM
7. Penyusunan rencana       Tersusunnya           Rakor PKH      Adanya data
penyediaan fasilitas        rencana penyediaan    Tingkat        sharing
pendukung pelaksanaan       fasilitas pendukung   Nasional,      APBD
PKH di daerah               pelaksanaan PKH di    Provinsi dan   terhadap
                            daerah                Kabupaten      PKH.




8. Penyusunan rencana       Tersusunnya         Penyusunan       Estimasi
tindak peningkatan jumlah   rencana      tindak Perencanaan      kebutuhan
pendamping                  peningkatan jumlah PKH               Pendamping
                            pendamping


9. Penyusunan rencana    Tersusunnya              Rapat          TOR
tindak dan penyempurnaan rencana tindak dan       external       Sosialisasi
pelaksanaan PKH          penyempurnaan            dengan         PKH
                         pelaksanaan              Kominfo
                         sosialisasi PKH
BENTUK DUKUNGAN DAERAH
 NO   PROVINSI/KAB/KOTA   JENIS KEGIATAN                    BIAYA (RP)
 1    JAWA BARAT
      Kota Bogor          -Sarana Ruang Kerja di Kantor     50 juta
                          Dinas.
                          -Kegiatan Monev dan Pembinaan
                          PKH :
                          3.Honor Monev bagi kegiatan dan
                          Operator
                          4.Penyediaan sarana ATK
                          5.Transport Pengganti bagi para
                          pendamping operator
                          6.Biaya Penggandaan
                          7.Belanja Makan minum untuk
                          rakor tk Kota dan Sekretariat.
BENTUK DUKUNGAN DAERAH
NO   PROVINSI/KAB/KOTA   JENIS KEGIATAN                         BIAYA (RP)

2    JATIM
     Bojonegoro          -Sarana Ruang Kerja di Kantor Dinas
                         dan Fasilitas ruangan kerja lengkap.
                         -Dana Kegiatan di Dinas
                         Nakertransos :                         70 juta
                          a. ATK dan APK
                         b. Honor Penjaga, Operator,
                         c. Peningkatan pembangunan ruang
                         operator lantai 2
                         d. Kegiatan koordinasi/rapat-rapat
                         operasional lain
                         e. Biaya Listrik,air dan telpon

                         - Dana APBD di Bappeda untuk
                         operasional Tim Koord Tk Kabupaten     90 Juta
                         dan 17 Kec.
BENTUK DUKUNGAN DAERAH
NO   PROVINSI/KAB/KOTA   JENIS KEGIATAN                   BIAYA (RP)
     Jombang             1. Anggaran rapat Tim Koor,     157 Juta
                            operator dan Pendamping PKH
                         2. Transport Pendamping 8 bulan
                            @ 25.000,0/org
                         3. Biaya Bimb, Pemantapan
                            Komitmen dan penguatan
                            ekonomi peserta PKH 700
                            orang
                         4. Biaya Monev
                         5. Koordinasi dan Konsultasi
                         6. ATK
3    BALI
     Karang Asem         Dana Monitoring 2011
Rekap Dana Sharing APBD Jawa Timur
  2.   JATIM   1.Ponorogo      125.000.000,-   150.000.000,-                    22.000.000,-
               2.Tulungagung    50.000.000,-    50.000.000,-
               3.Kediri         75.000.000,-   150.000.000,-
               4.Jember         48.750.000,-    38.749.000,-    60.050.000,-
               5.Banyuwangi     300.000.000               0               0
               6.Bondowoso      75.000.000,-    75.000.000,-    60.000.000,-    45.000.000,-
               7.Situbondo      92.000.000,-   154.000.000,-   220.000.000,-   130.000.000,-
               8.Probolinggo              0    675.000.000,-   675.000.000,-   500.000.000,-
               9.Pasuruan                 0               0     21.000.000,-
               10.Sidoarjo                0    374.000.000,-   250.000.000,-   237.320.000,-
               11.Mojokerto    100.000.000,-   217.000.000,-                   200.000.000,-
               12.Jombang       20.000.000,-   188.087.200,-
               13.Madiun                  0               0
               14.Ngawi                   0     50.000.000,-                    50.000.000,-
               15.Bojonegoro    30.000.000,-    40.000.000,-                    65.000.000,-
               16.Tuban        113.000.000,-    92.750.000,-                   115.000.000,-
               17.Lamongan     150.000.000,-   215.000.000,-                   100.000.000,-
               18.Gresik                  0    100.000.000,-                   263.000.000,-
               19.Bangkalan     50.000.000,-    56.000.000,-    40.000.000,-    50.000.000,-
               20.Sampang       95.052.500,-   120.000.000,-    74.965.000,-    87.365.000,-
               21.Sumenep      103.025.000,-   155.120.225,-   155.120.000,-   150.000.000,-


                               1.425.827.500   2.900.706.425
Anakku, Harapan Bangsaku
                           45

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Laporan pkh direktur jamkesos-15.11.10

JPS Gemilang Pemprov NTB.pdf
JPS Gemilang Pemprov NTB.pdfJPS Gemilang Pemprov NTB.pdf
JPS Gemilang Pemprov NTB.pdfGdeAdnyana1
 
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011Ivonne Srikandi
 
PAPARAN PKP edit.pptx
PAPARAN PKP  edit.pptxPAPARAN PKP  edit.pptx
PAPARAN PKP edit.pptxIsmailSSiMSi
 
PRESENTASI PROYEK_sw.pptx
PRESENTASI PROYEK_sw.pptxPRESENTASI PROYEK_sw.pptx
PRESENTASI PROYEK_sw.pptxssuserd8b43d
 
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016udhi purnomo
 
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0Pandu Widiarto
 
RAB Optimalisasi Jaringan Distribusi SPAM Zona 1, 3 dan 4.pdf
RAB Optimalisasi Jaringan Distribusi SPAM Zona 1, 3 dan 4.pdfRAB Optimalisasi Jaringan Distribusi SPAM Zona 1, 3 dan 4.pdf
RAB Optimalisasi Jaringan Distribusi SPAM Zona 1, 3 dan 4.pdfSitiAminah502116
 
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 201920150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019Advisory Specialist for P2KP
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptEstyRokhyani1
 
Sekilas tentang beasiswa lpdp.08 10-2012.23.23 final banget 2
Sekilas tentang beasiswa lpdp.08 10-2012.23.23 final banget 2Sekilas tentang beasiswa lpdp.08 10-2012.23.23 final banget 2
Sekilas tentang beasiswa lpdp.08 10-2012.23.23 final banget 2Abdul Hadi Ilman
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okcamat darul ihsan
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okcamat darul ihsan
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okcamat darul ihsan
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okcamat darul ihsan
 

Ähnlich wie Laporan pkh direktur jamkesos-15.11.10 (20)

JPS Gemilang Pemprov NTB.pdf
JPS Gemilang Pemprov NTB.pdfJPS Gemilang Pemprov NTB.pdf
JPS Gemilang Pemprov NTB.pdf
 
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011
 
Form 4 lap ikhtisar keu desa swdr 2015
Form 4 lap ikhtisar keu desa swdr 2015Form 4 lap ikhtisar keu desa swdr 2015
Form 4 lap ikhtisar keu desa swdr 2015
 
PAPARAN PKP edit.pptx
PAPARAN PKP  edit.pptxPAPARAN PKP  edit.pptx
PAPARAN PKP edit.pptx
 
4. njop pbb
4. njop pbb4. njop pbb
4. njop pbb
 
Yantupin
YantupinYantupin
Yantupin
 
Emonev 2020
Emonev 2020Emonev 2020
Emonev 2020
 
Perhubungan
PerhubunganPerhubungan
Perhubungan
 
PRESENTASI PROYEK_sw.pptx
PRESENTASI PROYEK_sw.pptxPRESENTASI PROYEK_sw.pptx
PRESENTASI PROYEK_sw.pptx
 
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
LAPORAN REALISASI APB DESA 2016
 
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
 
RAB Optimalisasi Jaringan Distribusi SPAM Zona 1, 3 dan 4.pdf
RAB Optimalisasi Jaringan Distribusi SPAM Zona 1, 3 dan 4.pdfRAB Optimalisasi Jaringan Distribusi SPAM Zona 1, 3 dan 4.pdf
RAB Optimalisasi Jaringan Distribusi SPAM Zona 1, 3 dan 4.pdf
 
PAPARAN RAT KJK PEMK
PAPARAN RAT KJK PEMKPAPARAN RAT KJK PEMK
PAPARAN RAT KJK PEMK
 
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 201920150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
 
Sekilas tentang beasiswa lpdp.08 10-2012.23.23 final banget 2
Sekilas tentang beasiswa lpdp.08 10-2012.23.23 final banget 2Sekilas tentang beasiswa lpdp.08 10-2012.23.23 final banget 2
Sekilas tentang beasiswa lpdp.08 10-2012.23.23 final banget 2
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_okEvaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
 

Mehr von khoiril anwar

Peta politik indonesia 1977 2014
Peta politik indonesia 1977   2014Peta politik indonesia 1977   2014
Peta politik indonesia 1977 2014khoiril anwar
 
Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019khoiril anwar
 
Kebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energiKebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energikhoiril anwar
 
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMBANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMkhoiril anwar
 
Using google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy stepsUsing google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy stepskhoiril anwar
 
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenPengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemenkhoiril anwar
 
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen KesehatanPengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatankhoiril anwar
 
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenProgram Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemenkhoiril anwar
 
Efek Samping Kosmetik
Efek Samping KosmetikEfek Samping Kosmetik
Efek Samping Kosmetikkhoiril anwar
 
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen MakananPendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanankhoiril anwar
 
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen MakananKeamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanankhoiril anwar
 
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...khoiril anwar
 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan MakananBadan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan Makanankhoiril anwar
 
Registrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk BiologiRegistrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk Biologikhoiril anwar
 
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat TradisionalTata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisionalkhoiril anwar
 
Biografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpediaBiografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpediakhoiril anwar
 

Mehr von khoiril anwar (20)

Dcs DPR Pemilu 2019
Dcs DPR Pemilu 2019Dcs DPR Pemilu 2019
Dcs DPR Pemilu 2019
 
Peta politik indonesia 1977 2014
Peta politik indonesia 1977   2014Peta politik indonesia 1977   2014
Peta politik indonesia 1977 2014
 
Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019
 
Survey parpol 2019
Survey parpol 2019Survey parpol 2019
Survey parpol 2019
 
Kebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energiKebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energi
 
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMBANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
 
Using google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy stepsUsing google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy steps
 
Menilai Pesan Iklan
Menilai Pesan IklanMenilai Pesan Iklan
Menilai Pesan Iklan
 
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenPengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
 
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen KesehatanPengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenProgram Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
 
Efek Samping Kosmetik
Efek Samping KosmetikEfek Samping Kosmetik
Efek Samping Kosmetik
 
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen MakananPendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
 
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen MakananKeamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
 
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan MakananBadan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
 
Registrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk BiologiRegistrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk Biologi
 
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat TradisionalTata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
 
Biografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpediaBiografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpedia
 
HMIpedia
HMIpediaHMIpedia
HMIpedia
 

Laporan pkh direktur jamkesos-15.11.10

  • 1. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PKH TAHUN 2010 DAN RENCANA 2011 DIREKTUR JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL - RI
  • 2. PROGRAM KELUARGA HARAPAN 1. Dilaksanakan mulai tahun 2007 2. Tujuan PKH;  Mendukung pencapaian tujuan MDGs  Jangka pendek: mengurangi beban pengeluaran RTSM  Jangka panjang: memutus rantai kemiskinan melalui perbaikan tingkat kesehatan & pendidikan  Salah satu cikal bakal pengembangan kebijakan jaminan sosial.  Sasaran dan Kriteria PKH  RTSM yang memiliki anak balita  RTSM yang memiliki anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar  RTSM yang memiliki Bumil atau ibu nifas
  • 3. TARGET PELAKSANAAN PKH Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tahun 1 Exit* Exit* Exit* Exit* Exit* Exit* 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000 392.000 Tahun 2 Exit* Exit* Exit* Exit* Exit* 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 Tahun 3 Exit* Exit* Exit* Exit* 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Tahun 4 Exit* Exit* Exit* 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Tahun 5 Exit* Exit* 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Tahun 6 Exit* 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Tahun 7 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Total RTSM 392.000 626.000 726.000 816.000 1.316.000 1.816.000 2.024.000 1.790.000 1.690.000 1.600.000 1.100.000 600.000 Total 1T 1,1 T 1,1 T 1,3 T 2. T 2.,79 T 3,17 T 2.,82 T 2,68 T 2,53 T 1,74 T 0.95 T Biaya Catatan: 2. Menggunakan asumsi rumah tangga sangat miskin sebesar 2,9 juta RTSM (Data PPLS 08 dari BPS) 3. Target Peserta PKH adalah 80% dari 2,9 juta atau sebesar 2,4 juta yang akan selesai s.d. Tahun 2018 4. Dana dihitung berdasarkan rata-rata bantuan tunai sebesar Rp. 1.380.000/RTSM/Tahun ditambah operasional sebesar 15%
  • 4. LOKASI PELAKSANAAN PKH Tahun 2007 Di 7 Prop, 48 Kab/Kota dan 337 Kec dengan 387.928 RTSM (DKI, Jabar, Jatim, Sumbar, Gorontalo, Sulut, NTT). Tahun 2008 Dikembangkan di 6 Provinsi (NAD, Sumatera Utara, Banten, DIY, Kalsel, NTB) 18 Kab/Kota. 300 Kec dengan 244,951 RTSM, sehingga menjadi 13 Prop 70 Kab dan 637 Kec dengan 620.484 RTSM Tahun 2009 Pengembangan di 144 Kecamatan di 12 Prop dan 43 Kab (lokasi 2007-2008) dengan 120.000 RTSM, sehingga menjadi 13 provinsi, 70 kab/kota, 781 Kec dan 726.000 RTSM Tahun 2010 Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 165 Kec dengan 96.300 RTSM (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan), sehingga menjadi 20 Provinsi, 88 Kab/Kota, 946 Kec dan Total RTSM menjadi kurang lebih 816.000 RTSM, Operator / Data entry 488 , Pendamping 3669
  • 5. ALOKASI PEMBAYARAN TAHUN 2009 (LOKASI 2007-2009) TAHAP I TAHAP II TAHAP III JUMLAH BANTUAN NO PROVINSI RTSM NOMINAL RTSM NOMINAL RTSM NOMINAL TAHAP I, II, III 1 BANTEN 16,367 7,307,459,000 27,215 18,348,368,000 26,972 12,900,722,000 38,556,549,000 2 D.I. YOGYAKARTA 16,713 6,562,895,000 18,425 8,042,670,000 17,709 6,945,048,000 21,550,613,000 3 DKI JAKARTA 7,027 3,163,036,000 7,005 3,145,579,000 6,726 2,968,053,000 9,276,668,000 4 GORONTALO 8,825 3,831,068,000 9,174 4,248,099,000 8,981 3,957,667,000 12,036,834,000 5 JAWA BARAT 147,898 63,621,064,000 199,420 112,016,022,000 196,344 86,318,122,000 261,955,208,000 6 JAWA TIMUR 232,465 88,581,902,000 280,114 125,840,572,000 273,666 104,323,719,000 318,746,193,000 7 KALIMANTAN SELATAN 12,384 5,073,779,000 14,732 7,207,625,000 14,272 5,857,462,000 18,138,866,000 8 NAD 11,201 5,246,511,000 13,276 7,324,200,000 13,157 6,289,450,000 18,860,161,000 9 NUSA TENGGARA BARAT 5,325 2,351,353,000 11,973 9,474,131,000 11,834 5,842,315,000 17,667,799,000 10 NUSA TENGGARA TIMUR 65,776 30,720,338,000 69,287 35,621,582,000 68,232 33,100,017,000 99,441,937,000 11 SULAWESI UTARA 25,117 10,627,077,000 25,439 10,906,687,000 24,594 10,347,135,000 31,880,899,000 12 SUMATERA BARAT 5,162 2,318,990,000 8,005 5,287,258,000 8,351 3,992,842,000 11,599,090,000 13 SUMATERA UTARA 35,311 17,393,448,000 42,311 25,062,348,000 41,515 21,029,748,000 63,485,544,000 TOTAL 589,571 246,798,920,000 726,376 372,525,141,000 712,353 303,872,300,000 923,196,361,000
  • 8. ALOKASI PEMBAYARAN TAHAP III TAHUN 2010
  • 9. ALOKASI PEMBAYARAN KAB/KOTA PENGEMBANGAN TAHUN 2010
  • 10. KEGIATAN PKH KEGIATAN (PUSAT) ANGGARAN TOTAL ANGGARAN PKH 1.601.523.989.000,- BANTUAN RTSM (1.116.000), 4 thp dan 1 thp 1.326.400.000.000,- OPERASIONAL 2.101.475.000,- Rekuitmen Pendamping dan operator (580 orang 744.984.000,- pendamping dan 40 org op serta pdp pengganti) Pelatihan Pendamping 4.400.515.000.- Perlengkapan & Honor Pendamping & Operator 107.510.455.000,- SIM PKH & Sewa Jaringan 15.903.599.000,- Penyaluran melalui PT. POS 91.807.116.000,- Sosialisasi, Bintek dan Rakornas, prov & kab 43.448.476.000,- Pendukung Lainnya (administrasi, tenaga ahli, service 7.105.894.000,- provider, monitoring, dan evaluasi )
  • 11. KEGIATAN PKH KEGIATAN (DEKON) ANGGARAN TOTAL ANGGARAN PKH 8.476.011.000,- PMU PROV (25 Prov) 1.564.900.000,- PMU KAB (103 Kab) 6.159.075.000,- RAKOR PROV 752.036.000,-
  • 12. KEGIATAN PKH 2010 1. DATA PESERTA PKH 1 Data Peserta PKH diambil data PPLS’08 Dilakukan uji coba Self Targeting pada 2 Kecamatan (Kec. Sobang, Kab Lebak dan Kec. Ujung Tanah Kota Makasar) oleh Bank Dunia untuk memperbaiki sistem Data PKH 2. VERIFIKASI KOMITMEN M Pelatihan bagi petugas service provider pada wilayah pelaksanaan PKH e Memperkuat koordinasi antar lintas terkait agar pelaksanaan verifikasi berjalan lancar l Mempertegas tugas penghantaran dan penjemputan form verifikasi
  • 13. KEGIATAN PKH 2010 ……. (lanjutan) 1. PEMBAYARAN 1 Pembayaran PKH dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun d Khusus untuk wilayah Pengembangan PKH tahun 2010 akan dilakukan melalui sistem Rekening Giro Pos 2. BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN a) Bimbingan Teknis Reguler bagi Pendamping dan Operator di 70 Kab/Kota b) Pelatihan/Diklat bagi Pendamping & Operator tahun 2010 dan Pendamping & Operator persiapan tahun 2011 sebanyak 1.039 orang c) Pemantapan substansi Konsep PKH kepada Nara Sumber yang berasal dari lingkungan Kementerian Sosial RI
  • 14. KEGIATAN PKH 2010 ……. (lanjutan) 4. Rapat Koordinasi a) Rapat Koordinasi Nasional di wilayah Barat dan Timur b) Rapat Koordinasi Tingkat Pusat III tahun 2010 c) Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi sebanyak 20 Provinsi d) Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota sebanyak 88 Kab/Kota
  • 15. HASIL RAPAT KOORDINASI 1. Terbitnya Surat Edaran Kementerian Kesehatan dalam mendukung PKH ( Kartu PKH sebagai pengganti kartu Jamkesmas dan komitmen petugas Faskes) 2. Terbitnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen Mandikdas), tentang Beasiswa Miskin bagi peserta PKH dan komitmen guru melakukan verifikasi 3. Pendataan PPLS’11 berubah pardigma “Semangat Baru” dan Metodologi Baru untuk “Keluarga Kelas Bawah” berupa Data Unified 4. Diharapkan Pendamping PKH dapat menjadi petugas pencacah pada Pendataan PPLS’11
  • 16. HASIL RAPAT KOORDINASI ………. (lanjutan) 5. Sampai saat ini BPS tidak dapat melakukan pengesahan verifikasi data di luar PPLS’08 untuk dijadikan data pengganti RTSM Non Eligible 6. Komitmen Kemendagri dan jajaran Dinas Kependudukan & Catatan Sipil dalam menerbitkan KTP/ Kartu Identitas bagi peserta PKH
  • 17. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. SUMBER DAYA MANUSIA a) Sumber Daya Manusia PKH saat ini terdiri:  Pendamping sebanyak : 4.105 orang  Operator & Data Entry : 560 orang  Operator Pusat : 10 orang  Korwil Propinsi : 18 Orang  Korwil Regional : 2 Orang  Tenaga Ahli MIS : 3 Orang 1 Kebutuhan Pendamping diambil rasio rata-rata 1 (satu) Pendamping untuk kurang lebih 200 RTSM
  • 18. DAMPAK PKH ……………………………… 1 1. Bidang Kesehatan  Menurunkan angka kematian Ibu dan Anak  Mendorong daerah menyiapkan fasilitas kesehatan  Integrasi dengan program lain seperti Jamkesmas 2. Bidang Pendidikan  Integrasi dengan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM)  Mendorong daerah menyiapkan fasilitas pendidikan  Mendorong dalam pelayanan pendidikan lain seperti kejar paket, SLB
  • 19. DAMPAK PKH ……………………………… 2 1. Pemerintah Daerah  Mendorong daerah dalam penyiapan dana dampingan (cost sharing)  Integrasi dalam Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
  • 20. KENDALA & HAMBATAN A Lemahnya koordinasi program, baik di tingkat pusat maupun daerah a Masih terdapat data Exclusion dan Inclusion Error pada peserta PKH 2 Data peserta PKH yang tidak sama dengan data Jamkesmas Distribusi & pick up formulir verifikasi PKH belum sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan Sosialisasi PKH kurang maksimal, khususnya pada tingkat Kecamatan
  • 21. RENCANA PENGEMBANGAN PKH 2010 - 2011 Tahun 2010 Dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 165 Kec, 96.300 RTSM (Bengkulu, Kep Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan). Tahun 2011 Direncanakan akan dikembangkan pada di 5 Provinsi Baru, 25 Kab/Kota dengan jumlah RTSM 300.000 RTSM Target sampai tahun 2011 sebanyak 1,116.000 RTSM
  • 22. LOKASI PENGEMBANGAN PKH 2011 (sesuai komitmen Kepala Daerah)
  • 23. LOKASI PENGEMBANGAN PKH 2011 (Estimasi penambahan )
  • 24. RENCANA KEGIATAN PKH 2011 1. DATA PESERTA PKH Akan dilakukan pengembangan uji coba Self Targetting di 600 Kecamatan wilayah Pengembangan PKH 2011 oleh Bank Dunia untuk memperbaiki Data PKH 3. Akan dilakukan uji coba pencetakan dokumen formulir PKH di 10 Kab/Kota untuk meng-efektifkan proses verifikasi 4. Akan diteruskan upaya melibatkan BRI dalam penyaluran bantuan PKH melalui sistem Bank
  • 28. INPRES NO. 3 TAHUN 2010 SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PKH MEMPERBAIKI PROSEDUR VERIFIKASI  PENYEMPURNAAN MEKANISME VERIFIKASI OLEH SERVICE PROVIDER  PENYEMPURNAAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN FORMULIR VERIFIKASI KEPADA SERVICE PROVIDER  PENYEMPURNAAN MEKANISME ANAK PESERTA PKH (ANAK PUTUS SEKOLAH, ANAK JALANAN, PEKERJA ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS) MENDAPATKAN PELAYANAN 28
  • 29.  MEMPERCEPAT PROSES PEMBAYARAN  PENYEMPURNAAN MEKANISME PENGEMBALIAN FORMULIR VERIFIKASI  PENYEMPURNAAN MEKANISME PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN AGAR DILAKSANAKAN 4 KALI SETAHUN 29
  • 30.  KOORDINASI  PENYEMPURNAAN MEKANISME AGAR SELURUH ANAK MENDAPATKAN PELAYANAN  PENYEDIAAN RUMAH SINGGAH BAGI ANAK-ANAK DILOKASI TERDEKAT PKH  KETERSEDIAAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN (VAKSIN & OBAT) BAGI ANAK PKH  PENYEDIAAN FASILITAS PENDUKUNG DI DAERAH  PENINGKATAN JUMLAH PENDAMPING DENGAN MENURUNKAN RATIO PENDAMPINGAN  PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PKH 30
  • 31. TINDAK LANJUT INPRES NO 3 TAHUN 2010 No. Kegiatan Target Kegiatan yang Ket dilaksanakan 1. Penyempurnaan pelaksanaan PKH A. Memperbaiki prosedur verifikasi 1. Penyempurnaan Tersedianya formulir Rapat –rapat eval. Telah formulir verifikasi verifikasi yang Eksternal instansi menghasilkan mencakup semua terkait Draft kemungkinan status Formulir anak (termasuk anak Verifikasi putus sekolah, anak yang jalanan, pekerja anak mencakup dan anak status anak. berkebutuhan khusus) 31
  • 32. 2. Memperbaiki jadual Tersedianya jadwal Rapat ev Tersedianya pencetakan formulir pencetakan formulir yang external dg jadwal sudah mengalami PT POS pencetakan penyempurnaan formulir. 3. Menyempurna kan tersusunnya mekanisme sda Tersedianya mekanisme pelaksanaan pelaksanaan distribusi Draft distribusi formulir ke unit formulir verifikasi yang mekanisme pelayanan sudah mengalami pelaksanaan penyempurnaan ke unit distribusi pelayanan form verifk. 4. Menyempunakan 1. Tersedianya informasi Bintek Tersedianya pelaksanaan verifikasi thd hasil verifikasi kehadiran service data peserta PKH ibu hamil di puskesmas dan provider, informasi kehadiran anak balita di hasil puskesmas verifikasi kehadiran bumil dan balita di
  • 33. 2. Tersedianya informasi sda Tersedianya hasil verifikasi kehadiran inform hasil anak sekolah di satuan verifikasi pendidikan. kehadiran anak sekolah di satuan pendidikan 5. Melakukan Tersedianya pegawai yang Bintek Jumlah tenaga pelatihan handal dalam melakukan Service penyedia pelaksanaan verifikasi pada unit provider layanan verifikasi kepada pelayanan (puskesmas dan pendidikan dan pegawai di unit sekolah/madrasah) melalui kesehatan yang pelayanan kegiatan pelatihan akan mengisi pelaksanaan verifikasi form verifikasi kepada pegawai di unit pelayanan
  • 34. B. Mempercepat proses pembayaran 1. Menyempurnakan Tersusunnya mekanisme Rapat SOP cetak mekanisme pengembalian formulir eksternal kirim dari pengembalian form verifikasi dari unit dengan PT POS. verifikasi dari unit pelayanan ke UPPKH POS dan pelayanan ke kantor kementeri UPPKH an keuangan 2. Menyempurnakan tersusunnya mekanisme Rapat Tersedianya mekanisme pembayaran termasuk eksternal jadwal pembayaran termasuk pencairan anggaran agar dengan pembayaran 4 pencairan anggaran pembayaran dapat kementeri kali agar pembayaran dilaksanakan 4 kali dalam an dapat dilaksanakan 4 setahun yaitu Maret, Juni, keuangan kali setahun September dan Desember
  • 35. 3…………. C. Memperbaiki koordinasi antar Kementerian dan PEMDA 1. Menyusun mekanisme Tersusunnya Rapat Tersedianya verifikasi untuk anak mekanisme agar internal mekanisme jalanan dan pekerja anak anak jalanan dan dan pengembalian anak yang sedang dipersiapkan pekerja anak siap external, jalanan ke satuan untuk kembali ke satuan kembali ke instansi pendidikan pendidikan satuan terkait pendidikan 2. Menyiapkan Rumah Tersedianya Sda Tersedianya data singgah bagi anak jalanan rumah singgah Rumah Singgah bagi dan pekerja anak dilokasi bagi anak di anak dilokasi PKH dari terdekat dimana PKH lokasi terdekat, 5 Provinsi. Saat ini dilaksanakan. dimana PKH sedang tahap dilaksanakan inventarisasi data Rumah singgah dari provinsi lokasi PKH.
  • 36. 1. SE Menteri Diknas RI No. 3. Menyusun Tersedianya mekanisme Sda 90/MPN/LL/2009 tgl 25 mekanisme untuk yang memastikan anak Juni 2009 perihal prioritas beasiswa miskin untuk memastikan agar dari keluarga peserta anak PKH anak dari klg PKH dapat diterima 2. Surat Dirjen Mandikdasmen Dir. Bina PKH dapat kembali disatuan TK dan SD No. diterima kembali pendidikan. 728/C2/KU/2010 tgl 19 juli 2010 di satuan 3. Sedang menunggu pendidikan. tanggapan surat yang dikeluarkan sekjen Depsos No ……/Per- Sekjen/2010 tentang mekanisme yang memastikan anak keluarga PKH dapat diterima kembali di satuan pendidikan.
  • 37. 4. Penyusunan Tersedianya Sda 1. SE Menteri Diknas RI mekanisme yang mekanisme yang No. 90/MPN/LL/2009 memastikan anak memastikan anak tgl 25 Juni 2009 perihal dari keluarga dari keluarga peserta prioritas beasiswa peserta PKH PKH memperoleh miskin untuk anak PKH memperoleh bantuan pendidikan 2. Surat Dirjen bantuan Mandikdasmen Dir. Bina pendidikan TK dan SD No. pendidika 728/C2/KU/2010 tgl 19 juli 2010 3. Sedang menunggu konfirmasi balasan dari Depdiknas terkait mekanisme yang memastikan anak keluarga PKH memperoleh bantuan Pendidikan.
  • 38. 5. Melaksanakan keputusan Menkes Memastikan agar 1. Rapat Surat Dirjen BKM No. tentang Pedoman anak peserta PKH eksternal/R IR. 02.02/B.III/2977/2010 Pelaksanaan memperoleh akor pusat tgl 5 Agt 2010 perihal Jamkesmas untuk jaminan 2. duk. Sektor kesehatan memastikan agar Jamkesmas Pemantanta terhadap PKH anak PKH uan melalui memperoleh Spotchek/ev Jamkesmas aluasi PKH
  • 39. 6. Menyediakan vaksin, Tersedianya vaksin, obat- Spotcheck 1. Surat Dirjen obat-obatan dan obatan dan pelayanan PKH BKM No. IR. pelayanan kesehatan kesehatan dasar dan KB 02.02/B.III/2 977/2010 tgl dasar da KB bagi anak bagi anak keluarga peserta 5 Agt keluarga peserta PKH PKH 2010perihal duk. Sektor kes thdp PKH 2. Sedang memantau menunggu konfirmasi dari irjen BKM
  • 40. 7. Penyusunan rencana Tersusunnya Rakor PKH Adanya data penyediaan fasilitas rencana penyediaan Tingkat sharing pendukung pelaksanaan fasilitas pendukung Nasional, APBD PKH di daerah pelaksanaan PKH di Provinsi dan terhadap daerah Kabupaten PKH. 8. Penyusunan rencana Tersusunnya Penyusunan Estimasi tindak peningkatan jumlah rencana tindak Perencanaan kebutuhan pendamping peningkatan jumlah PKH Pendamping pendamping 9. Penyusunan rencana Tersusunnya Rapat TOR tindak dan penyempurnaan rencana tindak dan external Sosialisasi pelaksanaan PKH penyempurnaan dengan PKH pelaksanaan Kominfo sosialisasi PKH
  • 41. BENTUK DUKUNGAN DAERAH NO PROVINSI/KAB/KOTA JENIS KEGIATAN BIAYA (RP) 1 JAWA BARAT Kota Bogor -Sarana Ruang Kerja di Kantor 50 juta Dinas. -Kegiatan Monev dan Pembinaan PKH : 3.Honor Monev bagi kegiatan dan Operator 4.Penyediaan sarana ATK 5.Transport Pengganti bagi para pendamping operator 6.Biaya Penggandaan 7.Belanja Makan minum untuk rakor tk Kota dan Sekretariat.
  • 42. BENTUK DUKUNGAN DAERAH NO PROVINSI/KAB/KOTA JENIS KEGIATAN BIAYA (RP) 2 JATIM Bojonegoro -Sarana Ruang Kerja di Kantor Dinas dan Fasilitas ruangan kerja lengkap. -Dana Kegiatan di Dinas Nakertransos : 70 juta a. ATK dan APK b. Honor Penjaga, Operator, c. Peningkatan pembangunan ruang operator lantai 2 d. Kegiatan koordinasi/rapat-rapat operasional lain e. Biaya Listrik,air dan telpon - Dana APBD di Bappeda untuk operasional Tim Koord Tk Kabupaten 90 Juta dan 17 Kec.
  • 43. BENTUK DUKUNGAN DAERAH NO PROVINSI/KAB/KOTA JENIS KEGIATAN BIAYA (RP) Jombang 1. Anggaran rapat Tim Koor, 157 Juta operator dan Pendamping PKH 2. Transport Pendamping 8 bulan @ 25.000,0/org 3. Biaya Bimb, Pemantapan Komitmen dan penguatan ekonomi peserta PKH 700 orang 4. Biaya Monev 5. Koordinasi dan Konsultasi 6. ATK 3 BALI Karang Asem Dana Monitoring 2011
  • 44. Rekap Dana Sharing APBD Jawa Timur 2. JATIM 1.Ponorogo 125.000.000,- 150.000.000,- 22.000.000,- 2.Tulungagung 50.000.000,- 50.000.000,- 3.Kediri 75.000.000,- 150.000.000,- 4.Jember 48.750.000,- 38.749.000,- 60.050.000,- 5.Banyuwangi 300.000.000 0 0 6.Bondowoso 75.000.000,- 75.000.000,- 60.000.000,- 45.000.000,- 7.Situbondo 92.000.000,- 154.000.000,- 220.000.000,- 130.000.000,- 8.Probolinggo 0 675.000.000,- 675.000.000,- 500.000.000,- 9.Pasuruan 0 0 21.000.000,- 10.Sidoarjo 0 374.000.000,- 250.000.000,- 237.320.000,- 11.Mojokerto 100.000.000,- 217.000.000,- 200.000.000,- 12.Jombang 20.000.000,- 188.087.200,- 13.Madiun 0 0 14.Ngawi 0 50.000.000,- 50.000.000,- 15.Bojonegoro 30.000.000,- 40.000.000,- 65.000.000,- 16.Tuban 113.000.000,- 92.750.000,- 115.000.000,- 17.Lamongan 150.000.000,- 215.000.000,- 100.000.000,- 18.Gresik 0 100.000.000,- 263.000.000,- 19.Bangkalan 50.000.000,- 56.000.000,- 40.000.000,- 50.000.000,- 20.Sampang 95.052.500,- 120.000.000,- 74.965.000,- 87.365.000,- 21.Sumenep 103.025.000,- 155.120.225,- 155.120.000,- 150.000.000,- 1.425.827.500 2.900.706.425