1. KLASTER
Program Murah Untuk Rakyat
4
Program #3:
Air Bersih Untuk Rakyat
Program #6:
Peningkatan Kehidupan
Masyarakat Miskin Perkotaan
BAHAN INFORMASI
MENTERI PEKERJAAN UMUM
PADA PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAH
PENGUATAN KELEMBAGAAN TKPK DAERAH
Tanggal 15 November 2011
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

2. 01 SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT :
KLASTER 4
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

3. SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT
Perpres No.13/2009 dilanjutkan Perpres No.15/2010 Keppres No.10/2011
KLASTER KLASTER KLASTER
KLASTER I
II III IV
Bantuan &
Perlindungan Pemberdayaa Pemberdayaa Program
Sosial n n Usaha Mikro Murah Untuk
Berbasis Masyarakat dan Kecil Rakyat
Keluarga
Meningkatkan Memberikan
Meningkatkan tabungan dan “sesuatu” dengan
Mengurangi beban
kemampuan menjamin harga murah,
masyarakat miskin
masyarakat miskin keberlanjutan sebagian dibantu
berusaha pemerintah
3

4. SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT
MASTER PLAN EKONOMI
Peningkatan
Kesejahteraan
RTH
Klaster-1 Klaster-2 Klaster-3
M 1. BEASISWA Masyarakat, serta
PROGRAM KREDIT
MISKIN Perluasan dan
2.JAMKESMAS PEMBERDAYA USAHA
AN RAKYAT Peningkatan
RTM 3.RASKIN
4.PKH MASYARAKAT Kesempatan
(PNPM)
(KUR)
RTS 5.BLT (Bila Kerja
M diperlukan)
6.Dll. Klaster-4
1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
RTH 2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
M MURAH
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
Pengurangan
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Angka
RTM 5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN Kemiskinan
NELAYAN
6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN
RTS MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
M
4

5. PERAN PU DALAM KEBIJAKAN KLASTER 4
KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN :
KLASTER IV
Keppres Nomor 10 / 2011 :
TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN
PERLUASAN PROGRAM PRO RAKYAT
PROGRAM #6
PROGRAM #3 Peningkatan Kehidupan
AIR Bersih Untuk Rakyat Masyarakat Miskin Perkotaan
Koordinator Pokja : Kementerian Koordinator Pokja : Kementerian
Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
Anggota : Kemendagri, Kemen Anggota : Kemendagri, Kemen
ESDM, Kemenkes, Kop & UMKM,
Kemenristek, Kemen Kemendiknas,
PDT, Bappenas Kemenkes,
Kemensos, BPS,
5

6. 02 PROGRAM 3
PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

7. SEKILAS PROGRAM #3
KONDISI PELAYANAN AIR MINUM TARGET PELAYANAN AIR MINUM 2015
Proporsi penduduk Nasional : 47,71 % Proporsi penduduk Nasional : 68,87 %
thdp sumber air thdp sumber air
Perkotaan : 49,82 % Perkotaan : 78,19 %
minum terlindungi minum terlindungi
Arahan Bapak (akses aman) Perdesaan : 61,60 %
(akses aman) Perdesaan : 45,72 %
Presiden RI :
Atasi krisis air di
daerah tandus
dan sulit air,
sehingga tidak
ada lagi krisis air
pada 2025
Total cakupan Nasional : 25,56 % Total cakupan Nasional : 41,03 %
pelayanan air pelayanan air
Perkotaan: 43,96 % Perkotaan 68,32 %
minum perpipaan minum perpipaan
Perdesaan : 11,54 % Perdesaan : 19,76 %
Ket :
1) Pelayanan air minum perpipaan di perkotaan sebagian besar dilayani
PDAM. Hasil audit BPKP menyimpulkan hanya 132 PDAM yang sehat
atau hanya 50 % dari 265 PDAM
2) Pengelolaan air minum di perdesaan dilakukan oleh kelompok
masyarakat setempat
7

8. SEKILAS PROGRAM #3
Target MDGs Sub Bidang Air Minum Per Provinsi Tahun 2015
2009 2015
Akses terhadap
Jumlah penduduk, Akses terhadap sumber
sumber air minum
NO. PROVINSI Sumber: BPS Agustus air minum layak (total),
layak (total) untuk
2009 sumber: Susenas 2009
MDGs 2015
(jiwa) (%) (%)
(1) (3) (2) (6)
WILAYAH I
1 Aceh 4.374.901 30,60% 50%
2 Sumatera Utara 13.282.201 51,04% 71%
3 Sumatera Barat 4.838.658 46,62% 70%
4 Riau 5.325.773 40,96% 70%
5 Jambi 2.841.734 51,19% 71%
6 Sumatera Selatan 7.239.190 48,53% 70%
7 Bengkulu 1.671.012 33,02% 50%
8 Lampung 7.508.573 40,29% 70%
9 Kep. Bangka Belitung 1.140.678 36,84% 52%
10 Kep. Riau 1.525.830 37,74% 50%
11 DKI Jakarta 9.234.978 34,81% 50%
12 Jawa Barat 41.597.759 40,51% 70%
13 Jawa Tengah 32.902.860 58,30% 75%
14 DI Yogyakarta 3.507.306 60,38% 80%
15 Jawa Timur 37.316.833 55,70% 73%
16 Banten 9.812.829 27,47% 45%
8

9. SEKILAS PROGRAM #3
Target MDGs Sub Bidang Air Minum Per Provinsi Tahun 2015
2009 2015
Akses terhadap
Jumlah penduduk, Akses terhadap sumber
sumber air minum
NO. PROVINSI Sumber: BPS Agustus air minum layak (total),
layak (total) untuk
2009 sumber: Susenas 2009
MDGs 2015
(jiwa) (%) (%)
(1) (3) (2) (6)
WILAYAH II
17 Bali 3.556.628 59,99% 75%
18 Nusa Tenggara Barat 4.445.475 44,96% 70%
19 Nusa Tenggara Timur 4.633.754 45,45% 70%
20 Kalimantan Barat 4.330.635 54,02% 72%
21 Kalimantan Tengah 2.090.462 36,89% 52%
22 Kalimantan Selatan 3.504.254 51,97% 70%
23 Kalimantan Timur 3.176.417 55,71% 73%
24 Sulawesi Utara 2.232.257 44,49% 70%
25 Sulawesi Tengah 2.487.149 44,36% 70%
26 Sulawesi Selatan 7.925.474 50,13% 70%
27 Sulawesi Tenggara 2.125.432 59,12% 74%
28 Gorontalo 985.873 44,85% 70%
29 Sulawesi Barat 1.050.292 42,92% 70%
30 Maluku 1.342.613 55,50% 71%
31 Maluku Utara 977.555 43,75% 70%
32 Papua Barat 746.147 48,08% 70%
33 Papua 2.104.262 35,44% 50%
INDONESIA 231.835.791 47,71% 68,87%
9

10. PELAKSANAAN PROGRAM #3
CLUSTERING % AKSES AIR MINUM VS % MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
%akses air bersih Kuadran IV Kuadran III
44 Kab/Kota 45 Kab/Kota
tersebar di 33 tersebar di 33
Prov. Prov.
47%
Kuadran II Kuadran I
144 Kab/Kota 215 Kab/Kota
tersebar di 31 tersebar di 27
Prov. Prov.
%kemiskinan
Catatan : - Total Kab/Kota = 448 Kab/Kota 13%
- Kuadran I : Akses Air Bersih <47%, Kemiskinan > 13% (Prioritas Penanganan 1)
- Kuadran II : Akses Air Bersih <47%, Kemiskinan < 13% (Prioritas Penanganan 2)
- Kuadran III : Akses Air Bersih >47%, Kemiskinan > 13% (Prioritas Penanganan 3)
- Kuadran IV : Akses Air Bersih >47%, Kemiskinan < 13% (Prioritas Penanganan 4)
10

11. PELAKSANAAN PROGRAM #3
MATRIKS PROGRAM AIR MINUM TAHUN 2011-2014
KEGIATAN SASARAN BIAYA PENGELOLA
(2011 – 2014) (Rp.)
PENYEDIAAN AIR BAKU 40 m3/det 7T
SPAM PERKOTAAN
 Peningkatan SPAM Kota/IKK 459 lokasi 29,9 T PDAM / UPTD
Eksisting
 IKK Baru 1.136 lokasi 16,3 T PDAM / UPTD
SPAM PERDESAAN
 Pamsimas 5.000 desa 2,1 T Masyarakat
 Rawan Air / Tertinggal / 1.750 desa2) 1,6 T Masyarakat
Terpencil, termasuk Desa Nelayan
 SPAM BJP *) 36.000 desa 8,4 T Individual
TOTAL 65,3 T
Ket.:
*) BJP : Bukan Jaringan Perpipaan  Pembangunan SPAM individual/komunal oleh
masyarakat. Pemerintah memberikan pembinaan teknis. 11

12. PELAKSANAAN PROGRAM #3
SKEMA KEBIJAKAN PENDANAAN SPAM
Unit Transmisi SR
Air Baku Produksi Distribusi HU
 APBD  APBD
KOTA APBN  PDAM  PDAM
 KPS  KPS
(APBN)  APBN (MBR)
IKK APBN APBN APBN (s.d Hidran
Umum)
APBN (s.d Hidran
APBN APBN
Desa Rawan Air Umum)
PAMSIMAS
DESA dengan air  APBN  APBN : 70 %
APBN  APBD  APBD : 10 %
baku mudah  Masyarakat  Masyarakat : 20 %
(Pamsimas)
Catatan :
 Semua sistem yang sudah ada (sudah jadi) dikelola oleh Pemda/PDAM/masyarakat
 Keikutsertaan Pemda/PDAM/Masyarakat dalam proses pembangunan adalah keharusan
 HU : Hidran Umum
 SR : Sambungan Rumah
 MBR : Masyarakat Berpenghasilan rendah
12

13. PELAKSANAAN PROGRAM #3
MATRIKS BANTUAN PEMBINAAN UNTUK PDAM
KONDISI PDAM BENTUK BANTUAN
PDAM SAKIT / KURANG SEHAT  Bantuan Teknis Penyehatan
 Restrukturisasi Hutang PDAM
 Pelatihan Pegawai PDAM
 Penurunan Kehilangan Air
PDAM SEHAT  Pinjaman Perbankan dengan Subsidi Bunga
(Perpres No. 29 Tahun 2009)
 Fasilitasi KPS
 Penurunan Kehilangan Air
13

14. PERAN TKPK PROVINSI
1. Menetapkan target capaian MDGs untuk masing-masing Kab./Kota
di wilayahnya;
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat
propinsi untuk pencapaian target MDGs;
3. Mengkoordinasikan dukungan berbagai alternatif pembiayaan
untuk percepatan pelayanan air bersih di wilayahnya termasuk CSR,
KPS, dan pinjaman perbankan;
4. Mengkoordinasikan upaya-upaya untuk penyehatan PDAM dan
penguatan kelembagaan komunitas dalam pengelolaan air minum.
14

15. PERAN TKPK KAB./KOTA
1. Mengidentifikasi lokasi/kantong-kantong MBR rawan air di tiap
Kab./Kota;
2. Melakukaan sinergi dan sinkronisasi lokasi MBR rawan air dengan
Kegiatan/Program PNPM;
3. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK yang berkelanjutan;
4. Mendorong peningkatan pelayanan bagi MBR dengan meringankan
biaya penyambungan melalui pengalokasian Dana Penyertaan
Modal Pemda untuk PDAM;
5. Melakukan evaluasi terhadap optimalisasi pemanfaatan sarana air
minum yang telah dibangun;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PDAM sesuai
prinsip-prinsip pengusahaan yang sehat.
15

16. PROGRAM 6
03 PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

17. KONSEP PNPM PERKOTAAN
Belajar
Melakukan Belajar Belajar
TUJUAN
Belajar Belajar Belajar
Perbaikan Aplikasi mampu Mengelola
Bersinergi membuat Kemitraan
Sikap, rencana Mengakses Pembanguna
diantara program Masyarakat-
Perilaku, dan kegiatan Sumber Daya n
Masyarakat kegiatan Pemda
Cara di Sekitar Permukiman
Pandang
Lembaga
KEGIATAN DAN
Masyarakat
PROGRAM
Peneladanan
yang Pembuatan Neighborhoo
Prinsip dan Pemanfaatan Channeling /
Representatif PJM Kegiatan d
Nilai Luhur dana BLM Replikasi
dan Pronangkis Development
Universal
Mengakar
(BKM)
17

18. KONSEP PNPM PERKOTAAN PLUS
Masyarakat miskin yang membentuk KEMEN KES
kawasan kumuh di perkotaan
PENATAAN KAWASAN KUMUH: KEMEN SOS
1. Peningkatan/pembangunan 1. Memberi akses pada
infrastruktur kawasan kebutuhan dasar: KEMEN
2. Peningkatan kualitas lingkungan • Bahan pangan pokok DIKNAS
permukiman: (Raskin) 1. Memberi akses pada
• Peningkatan infrastruktur • Pelayanan kesehatan sumber dana KEMEN
lingkungan (Jamkesmas) NAKRTRANS
• Dana bergulir
• Perbaikan perumahan • Pelayanan pendidikan • Kredit Usaha Rakyat
• Pengembangan Rusun Umum (beasiswa, dan 2. Chanelling pada LSM
3. Pengembangan Permukiman Baru program2 pendidikan perusahaan2 besar
4. Revitalisasi kawasan2 fungsional formal dan informal 3. Pelatihan KEMEN
lainnya) management KOP & UKM
Masyarakat miskin yang membentuk • Pembinaan perusahaan
kantong-kantong kumuh di keterampilan 4. Mendorong agar usaha BANK
permukiman (pelatihan) masyarakat menjadi
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
• dll.. bankable
PERMUKIMAN: SWASTA
2. Pembinaan keluarga
1. Peningkatan infrastruktur lingkungan
(PKH)
2. Perbaikan perumahan
3. Pembinaan kelembagaan BPN
(BKM)
Masy. miskin yang menggelandang
4. Kembalikedesa/
atau menetap di daerah-daerah illegal transmigrasi
KEMEN PERA
PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH 5. dll.
(apabila diperlukan) KEMEN PU
BINA BINA
LINGKUNGAN MANUSIA
BINA USAHA 18

19. PEMBENTUKAN LEMBAGA MASYARAKAT(BKM)
PERKOTAAN
PENYUSUNAN PROGRAM PJM PRONANGKIS
(P2KP)
PNPM
Keterangan :
PM : Pemberdayaan
TRIDAYA
1. Daya Pembangunan Sosial Masyarakat
2. Daya Pembangunan Lingkungan P : Pemerintah
3. Daya Pembangunan Ekonomi
PENATAAN KAWASAN KUMUH
1. Peningkatan / pembangunaninfrastrukturkawasan Kemen PU
2. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
 Peningkatan infrastruktur lingkungan
BINA LINGKUNGAN
 Perbaikan perumahan
PNPM PERKOTAAN – PLUS
 Pengembangan Rusun Umum Kemen PU,Pemda, BPN (BilaPerlu)
3. Pengembangan Permukiman Baru KemenPU,Kemenpera, Bank
4. Revitalisasi kawasan fungsional Kemen PU,
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN
1. Peningkatan infrastruktur lingkungan
2. Perbaikan rumah
PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH Kemensos
(apabila diperlukan)
Memberi akses kebutuhan dasar (Raskin, Jamkesmas, Kemenkes, Kemensos, Kemendiknas,
MANUSIA
BINA
beasiswa, pelatihan, dsb); Pembinaan Keluarga (PKH); Kemenakertrans, LSM
Pembinaan Kelembagaan (BKM); kembali ke desa
(transmigrasi, dsb.
Pemberdayaan Pembangunan Sosial
Memberi akses pada sumber dana (dana bergulir, Kemen Kop & UKM, Bank, Swasta
USAHA
KUR);Chanelling pada perusahaan besar; pelatihan
BINA
managemen perusahaan; mendorong agar usaha
masyarakat bankable.
Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi 19

20. PROSES PERENCANAAN
SPPIP
(Strategi Pembangunan Permukiman dan
RTRW KOTA Infrastruktur Perkotaan)
INPUT
Program 1 2 3 4 5
Bangkim
INPUT PLP
PBL
PAM
RPKPP RPIJM
(Rencana Pembangunan Kawasan (Rencana Program Investasi
Permukiman Prioritas) Jangka Menengah)
20