OPTIMAL PPh 21

PEMOTONGAN /
PEMUNGUTAN
Pajak Penghasilan
Brevet Perpajakan WD

PAJAK PENGHASILAN
Subjek
Pajak
• Orang Pribadi
• Badan
DIKENAKAN
Yang diterima
atau diperoleh
dalam tahun
pajak berjalan
Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya selama 1 tahun pajak atau untuk penghasilan dalam
bagian tahun pajak
Atas
PENGHASILAN

OBJEK
Pajak Penghasilan
Penghasilan
Add Title
• Imbalan Bunga KUP
• Surplus BI
•Selisih kurs
•Selisih revaluasi
•Premi asuransi
•Iuran anggota
•Ph. Syariah
•Tambahan kekayaan
Pembebasan utang
Penghasilan
Final
Bukan
Penghasilan
• Jasa Konstruksi
• Bunga Deposito &
Tabungan
• Obligasi
• Pengalihan Tanah &/
Bangunan
• Sewa Tanah &/
Bangunan
• Transaksi Saham
• Modal Ventura
• Bunga Koperasi
• Deviden OP
• Trans Derifativ
• bantuan, sumbangan, hibah
• Warisan, penyertaan modal,
natura, klaim asuransi
• Deviden badan (berasal dari dana
cadangan, kepemilikan saham
25%)
• Iuran dana pensiun, bagian laba
CV, penghasilan dari modal di
dana pensiun
Bukan Objek
Pajak
Objek
Pajak
Penghasilan
Normal
PPh
Final

SUBJEK PAJAK
Yang Dikenai Pajak
SUBJEK PAJAK
• Warisan yang belum terbagi sebagai
satu kesatuan, menggantikan yang
berhak
 Orang Pribadi
 Badan
 B U T
Yang dikenai Pajak Penghasilan
S P Luar NegeriS P Dalam Negeri
OP berada/bertempat tinggal di
Indonesia > 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan ; dalam satu tahun
pajak berada di Indo dan berniat
tinggal di Indo
Badan yang didirikan / bertempat
kedudukan di Indonesia
OP berada/bertempat tinggal di
Indonesia < 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan
&
Badan yang TIDAK didirikan /
bertempat kedudukan di Indonesia
Penghasilan
Pembedaan
Yg peroleh
Melalui BUT
Tidak melalui
BUT

PELUNASAN
Pajak Penghasilan Dalam Suatu Tahun
Current
payment
Estimated
tax
Witholding
tax
Tujuan : Kelancaran Kas Negara, Meringankan Beban Wajib Pajak
Dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak melalui
pembayaran angsuran
Dipotong / Dipungut
Pihak Lain
Pelunasan kekurangan
pembayaran pada akhir
tahun
Pajakyangterutangdalam1tahun
Dapatdilunasidengancara:

JENIS WITHOLDING
Objek Penjelasan
PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &
sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas
tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian
barang
PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,
deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 15 Pajak yang dikenakan kepada badan yang menggunakan Norma
Penghitungan Khusus Deemed Profit

KONSEP WITHOLDING
Jenis
Pajak
Objek Bukti Meka-
nisme

MEKANISME WITHOLDING
PEMOTONG
(Witholder)
Pemberi Hasil
MEMBAYAR
YANG DIPOTONG
(Subjek Pajak)
Penerima Penghasilan
OBJEK PEMOTONGAN
Psl 4 (1) & (2) UU PPh
BUKAN OBJEK
Psl 4 (3) UU PPh
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
 POTONG/PUNGUT
 SETOR
 LAPOR
Bukti
Potong
SSP
SPT MASA

LANDASAN HUKUM
• Ketentuan Formal Pembayaran,
Pelaporan, dll.
KUP
• Pasal 21
PPh
• PMK-252/PMK.03/2008
• PMK-206/PMK.03/2012
• PMK-162/PMK.011/2012
PMK
• PER-31/PJ/2012
PER-DJP

PPh Pasal 21
Pemotongan Pajak
• Atas Penghasilan
Sehubungan dengan
• Pekerjaan, Jasa, dan
kegiatan
Yang Dilakukan
• OP Subjek Pajak Dalam
Negeri
Penghasilan
OP
SPDN
Objek PPh
21
SPLN
Objek PPh
26
Badan
Objek PPh
23

PEMOTONG PPh Pasal 21
Pemberi Kerja
OP/Badan, Bayar
gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dll
Sehubungan
Pekerjaan / jasa
Yang dilakukan
Pegawai / bukan
pegawai
Bendahara
Pemerintah, bayar
Gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dll
Dengan nama dan dalam
bentuk apapun
Sehubungan dengan
Pekerjaan atau jabatan,
Jasa dan kegiatan
Dana Pensiun
Yang membayar
Uang pensiun
Dan THT/JHT
OP Usaha/Badan
Bayar
Honorarium, komisi,
fee
Sehub dengan
Jasa Tenaga ahli
Kepada peserta
dklat/magang
Penyelenggara
Kegiatan
(pem, org nas, dll)
Yang Membayar
Honorarium, hadiah,
penghargaan
Kepada WP OP DN

OBJEK PPh Pasal 21
Yang Dipotong PPh Pasal 21
Penghasilan
Dipotong
PPh 21Ph Pgw
Tetap
Ph
Pensiunan
Ph
Pemutusan
Hub Kerja
Ph Pegawai
tidak tetap
Imbalan
Bukan
Pegawai Imbalan
Peserta
Kegiatan
Honorarium
komisaris
Jaspro
Mantan
Pegawai
Penarikan
Dana
Pensiun
TERMASUK
Natura/Kenikmatan dari :
• WP PPh Final,
• WP Norma Penghitungan Khusus

SIAPA
Yang Dipotong PPh Pasal 21
Pegawai
Pesangon
Peserta Kegiatan
Termasuk pegawai tetap dan pegawai
tidak tetap
Termasuk penerima THT, JHT, maupun
yang diterima oleh ahli warisnya
Perlombaan, rapat, kepanitiaan, magang,
diklat, dll
Pegawai
Bukan
Pegawai
Penerima
Pesangon
Peserta
Kegiatan
Rincian Bukan
Pegawai :
• Pemain musik,
pembawa acara, dll
• Olahragawan
• Penasihat, pengajar
• Pengarang, peneliti
• Pemberi jasa sgl
• Agen iklan
• Pengawas/pengelola
proyek
• Pembawa pesanan/
perantara
• Petugas penjaja
barang dagangan
• PDL Asuransi
• Distributor MLM
• Tenaga Ahli
Tenaga Ahli:
pengacara, akuntan, arsitek, dokter,
konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris

NON
Non Objek non subjek
Objek
Subjek
Iuran
Pensiun,
Beasiswa
Santunan
Asuransi
Zakat/ sumb.
keagamaan
BUKAN
Merupakan
Tidak melakukan pemotongan PPh Pasal
21
Jenis Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21
Non Subjek
Non Objek
Kantor
Perwakilan
Asing
Orang
Pribadi
Natura/
Kenikmatan
Organisasi
International
• Orang Pribadi yang tidak
melakukan pekerjaan
bebas/kegt usaha yang
mempekerjakan pembantu
BIC Vs BIK

FAKTOR LAINNYA
Biaya Jabatan, PTKP,
BIAYA JABATAN
5% X
Penghasilan
Bruto
(Gaji & Tunjangan)
Maksimal
Setahun
6.000.000
Sebulan
500.000
BIAYA PENSIUN
5% X
Penghasilan
Bruto
(Gaji & Tunjangan)
Maksimal
Setahun
2.400.000
Sebulan
200.000
Bekerja
Penerima Pensiun
PTKP
• 24.300.00 untuk WP
• 2.030.000 untuk status
kawin
• 2.030.000 untuk
tanggungan maksimal 3

PTKP
Penghasilan Tidak Kena Pajak
WP OP :
Penghasilan
Kena Pajak
=
Penghasilan
Neto
- PTKP
Keterangan
PTKP BARU
Mulai 1-1-2009
SETAHUN
(Rp)
SEBULAN
(Rp)
Untuk Diri Pegawai (Tk/-) 24.300.000 2.025.000
Untuk Diri Pegawai Yg Kawin/Nikah (K/-) 26.325.000 2.193.750
Untuk Pegawai Yg Kawin & Memiliki 1
Tanggungan (K/1)
28.350.000 2.362.500
Tanggungan (K/2)
30.375.000 2.531.250
Tanggungan (K/3)
32.400.000 2.700.000

PTKP
Diri Wajib
Pajak
Sedarah Semenda
Lurus 1o Kesamping 1o Lurus 1o Kesamping 1o
Ayah
Ibu
Anak Kandung
Saudara Kandung
Kakak
Adik
Mertua
Anak Tiri
Anak Angkat
Saudara Ipar
Kakak Ipar
Adik Ipar

PTKP KARYAWATI KAWIN
Bagi Diri
Sendiri
Tidak
menunjukkan
Surat
Keterangan
Sendiri +
Tangg
meneran
gkan
Suami
Tidak
menerima
Penghasilan
Menunjukkan
Ketr Tertulis
minimal dari
kecamatan
PTKP yang dapat
dikurangkan :
meneran
gkan
Suami
Tidak
menerima
Penghasilan
Karyawati
Tidak Kawin
Bagi karyawan / karyawati yang tidak kawin
Disamping PTKP bagi diri sendri dapat ditambah PTKP
bagi anggota keluarga sedarah yang menjadi
tanggungannya

Contoh Case PTKP :
Gede Manyun status kawin mempunyai 2 (dua) orang
anak kandung, menanggung seorang adik
kandung, mengurusi mertua sebagai pensiunan yang
sedang sakit, pada bulan Agustus 2015 ini, Anak
Pertama dan Anak ke-2 baru berumur 3 Tahun dan 4
bulan. Gege Manyun juga memiliki seorang anak tiri
umur 5 tahun dari istri pada pernikahan sebelumnya
dan Gede Manyun mengangkat anak dari panti
asuhan yang berumur 5 Th (semuanya anggota
keluarga telah masuk KK kecuali anak angkat).Apa
status PTKPnya?

Jawab Case PTKP :
PTKP Gede Mayun :
Diri sendiri : Rp 36.000.000
Kawin : Rp 3.000.000
Tanggungan : 2 ( 2 x Rp 3.000.000)
Anak Kandung ke-1 : ya ( Sedarah garis lurus -Masuk
KK)
Anak Kandung ke-2 : tidak (baru 4 bulan )
Anak Tiri : Iya (Semenda -masuk KK)
Anak Angkat : Tidak ( belum masuk KK)
Adik Kandung : Tidak (sedarah ke samping)
Ibu Mertua : Tidak ( Masuk Pensiunan-masih
berpenghasilan)
Jadi PTKP ( K/2)
(36.000.000+3.000.000+3.000.000+ 3.000.000)=Rp 45.000.000

Contoh Case PTKP :
Indah status wanita kawin mempunyai 2 (dua) orang
anak kandung, Indah menanggung anak, Ibu
kandung,karena suami penghasilan minim.Apa status
PTKPnya?
Dewi status wanita kawin mempunyai 2 (dua) orang
anak kandung, Indah menanggung anak, pada tanggal
5 Januari 2015 dinyatakan Hidup Berpisah di
pengadilan. Apa status PTKPnya pada tahun 2014?

Jawab Case PTKP :
PTKP Indah: TK/0 (suami berpenghasilan)
PTKP Dewi: TK/0 (perubahan melewati awal tahun)

Jika kita terlambat, maka
Negara juga terlambat
memperoleh pemasukan
dari sektor PPh Pasal 21
Negara tidak ingin kita
terlambat melakukan
pemotongan PPh Pasal 21

Kapan saatnya harus memotong PPh Pasal 21?
Bagi Penerima Penghasilan :
• Pada saat
diterimanya pembayaran
• Pembayaran belum diterima
tapi haknya sudah diakui
oleh penerima penghasilan

Kapan saatnya harus memotong PPh Pasal 21?
Bagi Pemberi Penghasilan :
• Pada saat
dilakukan pembayaran
• Pada saat
terutangnya penghasilan
(pemberi kerja mengakui
ada pembebanan biaya)

Tempat
Terutangnya
PPh Pasal 21

Tempat Terutangnya PPh Pasal 21
UU PPh tidak mengatur adanya sentralisasi
pemotongan PPh Pasal 21
Berdasarkan SE 23 tahun 2000, disebutkan bahwa
pemotongan dilakukan oleh kantor pusat, cabang,
perwakilan/unit, tempat pembayaran imbalan
ketenagakerjaan.

Contoh :
Suatu Perusahaan yang terletak di Jakarta, dan
memiliki cabang di Surabaya, Bandung, dan Medan
Maka kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal
21 harus dilakukan di kantor pusat dan masing-masing
kantor cabang.

Tarif * Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Rumus Penghitungan PPh Pasal 21
WD Tax Centre

DPP dalam penghitungan PPh
Pasal 21 sangat bervariasi,
bergantung pada
subjek penerima
penghasilannya.
DPP
WD Tax Centre

Tarif Dasar
Pengenaan Pajak
WD Tax Centre

1.Untuk Penghasilan Kena Pajak (PhKP)
≤ 50 jt
Dikenai tarif PPh sebesar
5%
WD Tax Centre

2.Untuk PhKP > 50 sd ≤ 250 jt
15%
WD Tax Centre

3.Untuk PhKP > 250 sd ≤ 500 jt
25%
WD Tax Centre

4.Untuk PhKP > 500 jt
30%
WD Tax Centre

Penting!
Bagi Non Pemilik NPWP,
tarif yang dikenakan akan
lebih tinggi
20%
WD Tax Centre

Tarif PPh + (20%*Tarif PPh)
Rumus Tarif PPh Non Pemilik NPWP:
WD Tax Centre

Contoh
Bagi wajib pajak yang penghasilan hingga 50jt dan
memiliki NPWP dikenakan tarif PPh 5%,
sedangkan bagi yang berpenghasilan sama
Non Pemilik NPWP akan dikenakan tarif PPh
= Tarif PPh + (20%*Tarif PPh)
= 5% + (20%*5%)
= 5% + 1%
= 6 %

Penghitungan tarif PPh
Pasal 21 dilakukan dengan
cara menerapkan tarif
progresif Pasal 17 UU PPh.

Jika punya penghasilan 600jt, maka penghitungan
tarifnya
50jt*5% = 2,5 jt
200jt*15% = 30jt
250jt*25% = 62,5jt
100jt*30% = 30jt (+)
PPh 600jt = 125jt
Contoh

Cara singkat penghitungan tarif PPh Pasal 21
adalah menggunakan Penghitungan efektif
PPh Pasal 21.
WD Tax Centre

1.Jika PhKP ≤ 50jt
Maka penghitungan
efektifnya:
5%*PhKP
WD Tax Centre

2.Jika PhKP >50jt sd ≤250jt
Maka penghitungan efektifnya:
(15%*PhKP) - 5jt

3.Jika PhKP >250jt sd ≤500jt
(25%*PhKP) - 30jt
WD Tax Centre

4.Jika PhKP >500jt
(30%*PhKP) - 55jt
WD Tax Centre

Contoh
Jika seseorang PhKP-nya 600jt, maka
penghitungan PPh terutang dengan
penghitungan efektifnya adalah
(30%*600jt) - 55jt = 125jt
dan hasilnya sama dengan cara
penghitungan progressive sebelumnya.
WD Tax Centre

TARIF PAJAK PENGHASILAN
• > 500 Juta 30%
• >250 Juta –
500 Juta 25%
• > 50 Juta –
250 Juta 15%
• 0 – 50
Juta 5%
Penghasilan Kena Pajak
T A R I F
Bagi yang tidak memiliki NPWP dipotong
20% lebih tinggi dari tarif normal

Pengenaan
PPh Pasal
21
Pegawai
Tetap
Pegawai
Tidak Tetap
Penerima
Pensiun
Bukan
Pegawai
Kewajiban
Subjektif
Penghasilan
Teratur
Penghasilan
Tidak Teratur
• Gaji bulanan (iuran pensiun, premi, natura, tunjangan, dll
• mingguan, rapel, lembur
• Nonorarium pegawai tetap
• Jasa produksi, gratifikasi, tantiem, bonus, premi tahunan,
THR, dan penghasilan lainnya
• Harian
• Satuan
• Borongan
• bulanan
• Berkala
• Permintaan sekaligus
• Jasa produksi, pesangon
• Honorarium
• Hadiah
• Distributor MLM
SETAHUN
KURANG
SETAHUN
• Mulai bekerja awal tahun
• Mulai bekerja setelah awal tahun
• Permulaan tahun, berakhir dalam suatu tahun, pindah kerja
tahun berjalan, pindah tugas tahun berjalan

PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
BERKESINAMBUNGAN
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
(50% X Ph Bruto) Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Ph NETO - PTKP
SEKALIGUS
BERKALA
Ph BRUTO – 200 RIBU
PP 68 Th 2010
Ph BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) – PTKP hr
Ph Bruto Kumulatif
BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1)
((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan)
Kumulatif syarat ber NPWP dan satu pemberi
kerja
PESERTA KEGIATAN
Ph BRUTO(>7jt) – PTKP
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,
PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
Ph Bruto

PEGAWAI
TETAP
Mekanisme
Penghitungan PPh
Pasal 21

Pegawai Tetap
• Gaji Tunjangan Premi Dibayar
Pemberi Kerja
• Dikurangi
• Biaya Jabatan
• Iuran Pensiun THT/JHT Yang
Dibayar Sendiri
Penerima Pensiun
• Uang Pensiun Berkala
• Dikurangi :
• Biaya Pensiun
PENGHASILAN BRUTO
Penghasilan Neto
DIKURANGI PTKP
DIKALI Tarif Pasal 17

IURAN PENSIUN
Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan
Keterangan Iuran Pensiun Premi
asuransi
Dibayar Sendiri Pengurang Bukan Pengurang
Dibayar Pemberi
Kerja
Bukan Objek PPh Objek PPh

58
Mis. Iuran pensiun Rp. 100.000/bln
Status K/0
Penghitungan PPh Pasal 21
Tiap Masa/Bulan selain Desember (estimasi)
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN
YG BERSIFAT TERATUR DALAM
1 BULAN (Contoh Bulan Januari)
Penghasilan Bruto :
- GAJI
- TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/THN
ATAU Rp 500.000,-/BLN
- IURAN PENSIUN
- IURAN THT/JHT
PENGHASILAN NETO Disetahunkan (x 12)
PENGHASILAN KENA PAJAK
(5%xRp2.500.000)+Rp100.000)=
Rp125.000+Rp100.000 =
Rp225.000
PTKP
X TARIF PS.17 UU PPh
12
DIKURANGI
Rp2.500.000,-
Rp2.275.000,-
- Rp26.325.000
Rp 975.000
Rp975.000 X 5%=Rp 48.750
12 12
Rp 4.063 = PPh bln Januari
Contoh untuk Gaji + Tunjangan
Bulan Januari
PENGHASILAN NETO 1 bulan
Rp2.275.000 X 12 = Rp27.300.000

59
Masa Desember (realisasi)
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN
YG BERSIFAT TERATUR DALAM
1 BULAN (Contoh Bulan Januari)
Penghasilan Bruto :
- GAJI
- TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/THN
ATAU Rp 500.000,-/BLN
- IURAN PENSIUN
PENGHASILAN KENA PAJAK
(5%xRp30.000.000)+Rp1.200.000)=
Rp1.500.000+Rp1.200.000 =
Rp2.700.000
PTKP
X TARIF PS.17 UU PPh
DIKURANGI
Rp30.000.000,-
Rp27.300.000,-
- Rp26.325.000
Rp 975.000
Rp975.000 X 5%=Rp 48.750
PPh bln Des = Rp48.750 – (Rp4.063 X 11)
= Rp4.057
Contoh untuk Gaji + Tunjangan
Bulan Januari s.d Desember
PENGHASILAN NETO selama 1 Tahun
PPh bln Des = PPh terutang – PPh dipot Jan s.d Nop

PASAL 21 SEBULAN
PASAL 21 SETAHUN Dibagi Banyak Bulan
PASAL 21 SETAHUN Dikali Tarif Pasal 17
DIKURANGI
PTKP
Lihat keadaan awal
tahun
Penghasilan Neto
Disetahunkan
Lihat kewajiban
subjektifnya
DIKURANGI
Biaya Jabatan
Iuran Terkait Pensiun
Biaya Pensiun
Penghasilan Bruto
Penghasilan Teratur Gaji, Tunj, dll
SETIAP MASA PAJAK MASA PAJAK TERAKHIR
PASAL 21 TERUTANG
PASAL 21 SETAHUN
DIKURANGI
yang sudah dipotong
pada tahun tersebut
PASAL 21 SETAHUN Dikali Tarif Pasal 17
DIKURANGI
PTKP
Lihat keadaan awal
tahun
Penghasilan Neto Setahun
Ph bruto setahun
DIKURANGI : Faktor
Pngurang
DIKURANGI
Biaya Jabatan
Iuran Terkait Pensiun
Biaya Pensiun
Penghasilan Bruto
Penghasilan Teratur + Ph Tidak Teratur

VARIASI PENGHITUNGAN
Pasal 21 Pegawai Tetap
Jenis variasi Konsep Perhitungan Lainnya
MASA/Bulan Selain Desember/selain masa pegawai tetap berhenti
1. Penghasilan bkn atas
pembayaran per bulan,
gaji 1 minggu x 4, gaji 1 hr
x 26, PPh terutang
nantinya perminggu : 4,
per hari : 26
2. Peg yg punya NPWP di th
berjalan, sanksi 20% lebih
besar atas PPh dpt
dijadikan pengurang saat
bulan dia berNPWP
Penghasilan
teratur
Pengh bruto-(bi jabatan+iuran pensiun=pengh neto.
Pengh neto disetahunkan (x 12)-PTKP=Peng Kena Pajak.
Pengh Kena Pajak x Tarif Pasal 17=PPh terutang,
kemudian dibagi 12.
Pengh. Teratur
Dirapel (kenaikan
gaji)
Perhit normal penghasilan bruto setlh dirapel per bulan,
PPh terutang perbulan X jumlah bln rapel, dikurangi PPh
yg telah dipot dlm bulan rapel
Penghasilan Tidak
Teratur (Bonus,
THR)
a) Pengh teratur yg disetahunkan + pengh tdk
teratur=pengh bruto, ikuti prosedur normal didptkan
pph atas Pengh Teratur + Tdk teratur
b) PPh atas pengh tdk teratur=Perhit a) dikurangi
perhit pengh teratur saja
Masa/bulan Desember/masa peg tetap berhenti (Masa pajak terakhir)
Penghasilan total
setahun/selama
bln bekerja
Total Pengh bruto (baik teratur & tdk teratur) dihit pph
sesuai prosedur.
PPh yg dipot masa Des/masa berhenti = PPh terutang
total – PPh yg tlh dipot Jan s.dNop/masa seblmnya.

Pasal 21 Pegawai Tetap (lanjutan)
Pegawai baru
bekerja di th
berjalan
pengh neto sethn = pengh neto 1 bln x jmlh bln
s.d Desember
Kewajiban subjektif sejak
awal tahun
Penghasilan neto disetahunkan
Kewajiban subjektif tidak di
awal tahun
Pegawai berhenti
pada tahun
berjalan
saat bln berhenti, pengh neto dihit s.d bln
berhenti
1. Kewajiban subjektif sejak
awal tahun
2. Timbul Lebih Bayar
Saat berhenti, penghasilan neto s.d bulan berhenti
disetahunkan
Kewajiban subjektif tidak di
awal tahun
Pegawai yg
dipindahtugaskan
1. pengh neto bln di ktr lama + pengh neto ktr baru,
disetahunkan baru dikurangi PTKP,
2. PPh ktr baru = PPh total – PPh ktr lama
Pindah ke cabang /lokasi
usaha lainnya
Penghasilan
diperoleh dlm
mata uang asing
Penghasilan bruto dikalikan Kurs KMK sebelum
dilakukan perhitungan

Pasal 21 Pegawai Tetap (lanjutan)
Pegawai yang
menerima tunjangan
pajak
Tunjangan digabungkan ke penghasilan bruto
sebesar PPh yang terutang dan penghasilan
pegawai yg diterima tanpa pengurangan PPh
Atas tunjangan pajak dapat
dibiayakan oleh Pemberi
Kerja
PPh Pegawai
ditanggung
perusahaan
Perhitungan sesuai perhitungan normal, namun
Pphnya dibayarkan oleh perusahaan tanpa
mengurangi penghasilan pegawai
Atas PPh yang ditanggung
Pemberi Kerja tidak dpt
dibiayakan
Pegawai menerima
natura / kenikmatan
dr Pemberi Kerja yg
dikenakan PPh
Final/menggunakan
Norma Perhit Pengh
Neto
Sehubungan PPh Badan pemberi kerja dikenakan PPh
Final/Norma Perhit Pengh Neto maka atas
natura/kenikmatan merupakan objek PPh dan
dimasukkan/digabung ke penghasilan bruto utk perhit
PPh pegawai
Atas natura/kenikmatan
yang diterima pegawai dari
Pemberi kerja selain ini,
bukan objek PPh bagi
Pegawai, namun tidak dapat
dibiayakan oleh pemberi
kerja

Langkah Menghitung PPh Pasal 21
1. Ph Bruto Sebulan (Penghasilan yang menjadi Objek PPh
Pasal 21)
2. Ph Bruto Sebulan - (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun dan
THT) = Ph Netto Sebulan
3. Ph Netto Sebulan x 12 = Ph Netto Setahun
4. Ph Netto Setahun - PTKP = Ph KP
5. Ph KP x Tarif Pasal 17 UU PPh = PPh Pasal 21 Setahun
6. PPh Pasal 21 Setahun : 12 = PPh 21 Pasal Sebulan

1. Bekerja Sejak Bulan Januari
Ph Netto Setahun = Ph Netto Sebulan x 12
PPh Pasal 21 Sebulan = PPh Pasal 21 Setahun : 12

2. Bekerja di Pertengahan Tahun (Setelah
Bulan Januari)
Ph Netto Setahun = Ph Netto Sebulan x Σ Bulan Sejak
Masuk Kerja sampai Desember (n bulan)
PPh Pasal 21 Sebulan = PPh Pasal 21 Setahun : n bulan

Misal masuk kerjanya dari bulan Maret maka :
Ph Netto Setahun
= Ph Netto Sebulan x Σ Bulan Sejak Masuk Kerja
sampai Desember (n bulan)
= Ph Netto Sebulan x Σ Maret-Desember
= Ph Netto Sebulan x 10
PPh Pasal 21 Sebulan
= PPh Pasal 21 Setahun : n bulan
= PPh Pasal 21 Setahun : 10

3. WNA Bekerja di Pertengahan Tahun
Ph Netto Setahun = Ph Netto Sebulan x 12

Variasi Penghitungan PPh Pasal 21 Masa :
1. Pegawai yang berkerja sejak awal tahun
2. Pegawai yang berkerja di pertengahan tahun baik
pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya di mulai
dari awal tahun tahun maupun pegawai yang
kewajiban pajak subjektifnya di mulai setelah awal
tahun/pertengahan tahun
3. Pegawai yang menerima rapel
4. Pegawai yang menerima bonus

Contoh
Ahmad Zakaria sudah menikah & tanpa
tanggungan (K/0), bekerja di PT ISL sebagai
pegawai tetap sejak tahun 2015 dengan gaji 25
juta/bulan. Ahmad ikut program Jamsostek
sesuai ketentuan yang berlaku, JKK 0,1% gaji
dan JPK 0,3% gaji. Ahmad juga mengikuti
program Pensiun dengan membayar sendiri
iuran setiap bulan sebesar Rp 200.000. Pada
Bulan Maret 2015 Ahmad menerima THR
sebesar Rp 15.000.000. Hitunglah PPh
terhutang bulan Januari dan Maret 2015

Penghitungan Ph Bruto Sebulan
Gaji = 10.000.000,-
JKK = 0,1% Gaji
= 0,1 x 10.000.000,-
= 10.000,-
JPK = 0,3% Gaji
= 0,3 x 10.000.000,-
= 30.000,-
Ph Bruto Sebulan = Gaji + JKK + JPK
= 10.000.000,- + 10.000,- + 30.000,-
= 10.040.000,-

Penghitungan Ph Netto Setahun
Ph Bruto Sebulan = 10.040.000,-
Biaya Jabatan = 5% Ph Bruto Sebulan
= 5 % x 10.040.000,-
= 500.200,-
Karena maksimal biaya jabatan yang boleh diperhitungkan adalah 500.000,-
, maka biaya jabatan sebesar 500.200,- tidak berlaku dan yang dipakai ialah
500.000,-.
Iuran THT yang ditanggung oleh Ahmad sendiri = 200.000,-
Ph Netto Sebulan = Ph Bruto Sebulan – (Biaya Jabatan + Iuran
THT)
= 10.040.000,- – (500.000,- +
200.000,-)
= 9.340.000,-
Ph Netto Setahun = 9.340.000,- x 12
= 112.080.000,-

Penghitungan Ph KP
Ph Netto Setahun= 112.080.000,-
PTKP K/0 = 26.325.000,-
Ph KP = Ph Netto Setahun – PTKP K/0
= 112.080.000,- – 26.325.000,-
= 85.755.000,-
PPH Pasal 21 Setahun
5% x Rp50.000.000,-= 2.500.000,-
15% x Rp35.775.000,-= 5.363.250,- (+)

Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan
Ph KP = 85.755.000,-
PPh Pasal 21 Setahun = Tarif Pasal 17 UU PPh x Ph KP
• 5% x 50.000.000,- = 2.500.000,-
• 15% x 35.775.000,- = 5.363.250,- (+)
= 7.863.250,-
= 7.863.250,- : 12
= 655.271,-
Jika Ahmad belum memiliki NPWP maka ia akan dikenakan PPh Pasal 21
lebih tinggi 20%, sehingga ia harus membayar
= 120% * PPh Pasal 21 Sebulan (Normal)
= 120% * 655.271,-
= 786.325,-

Secara Prinsip Penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap
yang masuk kerja tengah tahun tidak membawa 1721 A1
sama dengan pegawai tetap yang masuk kerja sejak awal
tahun, yang berbeda ialah faktor pengali/faktor pembagi
dalam penghitungan Ph Netto Setahun.

Contoh
Budiyanta sudah menikah & tanpa
tanggungan (K/0), bekerja di PT ISL
sebagai pegawai tetap sejak 1 Juli 2013
dengan gaji 10 juta/bulan. Budiyanta ikut
program Jamsostek sesuai ketentuan yang
berlaku, JKK 0,1% gaji dan JPK 0,3% gaji.

Gaji = 10.000.000,-
JKK = 0,1% Gaji
= 0,1 x 10.000.000,-
= 10.000,-
JPK = 0,1% Gaji
= 0,1 x 10.000.000,-
= 30.000,-
Ph Bruto Sebulan = Gaji + JKK + JPK
= 10.000.000,- + 10.000,- + 30.000,-
= 10.040.000,-

= 5 % x 10.040.000,-
= 500.200,-
500.000,-.
Iuran THT yang ditanggung oleh Budiyanta sendiri = 200.000,-
THT)
= 10.040.000,- – (500.000,- +
200.000,-)
= 9.340.000,-
Ph Netto Setahun = 9.340.000,- x 6 (dihitung dari Juli-Desember)
= 56.040.000,-

Penghitungan Ph KP
PTKP K/0 = 26.325.000,-
= 56.040.000,- – 26.325.000,-
= 29.715.000,-

Ph KP = 29.715.000,-
• 5% x 29.715.000,- = 1.485.750,-
= 1.485.750,- : 6
= 247.625,-

Contoh
Tn Badu sudah menikah & tanpa
dengan gaji 10 juta/bulan. Badu ikut
program Jamsostek sesuai ketentuan yang
Sebelumnya Tn Badu bekerja di PT ACI
dengan Ph dalam 1721 A1:
• Ph. Neto Rp 56.040.000,-
• PPh 21 terutang Rp1.485.750 ,-

= 5 % x 10.040.000,-
= 500.200,-
500.000,-.
Iuran THT yang ditanggung oleh Tn Badu sendiri = 200.000,-
THT)
= 10.040.000,- – (500.000,- + 200.000,-)
= 9.340.000,-
Ph Netto Setahun = 9.340.000,- x 6 (dihitung dari Juli-Desember)
= 56.040.000,-

Penghitungan Seluruh Ph Netto Setahun
Ph Netto Setahun (saat bekerja di PT ISL) = 56.040.000,-
Ph Netto Sebelumnya (saat bekerja di PT ACI) = 56.040.000,- (+)
Jumlah Seluruh Ph Netto Setahun = 112.080.000,-

Penghitungan Ph KP
PTKP K/0 = 26.325.000,-
= 112.080.000,- – 26.325.000,-
= 85.755.000,-

Ph KP = 85.755.000,-
• 5% x 50.000.000,- = 2.500.000,-
• 15% x 35.775.000,- = 5.363.250,- (+)
= 7.863.250,-
PPh Pasal 21 terutang di masa sebelumnya = 1.485.750,- (-)
PPh Pasal 21 terutang di tempat sekarang= 6.377.500,-
PPh Pasal 21 Sebulan = 6.377.500,- : 6
= 1.062.917,-

Contoh
David Raisita sudah menikah & tanpa
dengan gaji 20 juta/bulan.

Gaji = 20.000.000,-
Ph Bruto Sebulan = Gaji + JKK + JKP
= 20.000.000,- + 0 + 0
= 20.000.000,-

= 5 % x 20.000.000,-
= 1.000.000,-
, maka biaya jabatan sebesar 1.000.000,- tidak berlaku dan yang dipakai
ialah 500.000,-.
THT)
= 20.000.000,- – (500.000,- + 0,-)
= 19.500.000,-
Ph Netto Setahun = 19.500.000,- x 12
= 234.000.000,-

Penghitungan Ph KP
Ph Netto Setahun = 234.000.000,-
PTKP K/0 = 26.325.000,-
= 234.000.000,- – 26.325.000,-
= 207.675.000,-

Ph KP = 207.675.000,-
• 5% x 50.000.000,- = 2.500.000,-
•15% x 157.675.000,- = 23.651.250,-
= 26.151.250
= 1.485.750,- : 12
= 2.179.271,-

Contoh
Ahmad Zakaria sudah menikah & tanpa
tanggungan (K/0), bekerja di PT ISL sebagai
pegawai tetap dengan gaji 10 juta/bulan. Ahmad
ikut program Jamsostek sesuai ketentuan yang
Sejak Juni 2013 Ahmad menerima kenaikan gaji
menjadi 15 juta/bulan dengan berlaku surut sejak
Januari 2013 sehingga Ahmad mendapatkan rapel
25 juta (5 {bulan Januari-Mei} x 5 juta)

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Rapel
Dengan cara penghitungan seperti yang dijelaskan sebelumnya, didapatkan PPh
Pasal 21 per bulan untuk Ahmad saat belum ada kenaikan gaji (gaji 10 juta)
yaitu sebesar
= 655.271,-
Selanjutnya dengan cara penghitungan yang sama maka dihitung PPh Pasal 21
untuk masa pajak Januari-Mei 2013 atas dasar penghasilan setelah kenaikan gaji,
didapatkan PPh Pasal 21 per bulan untuk Ahmad setelah ada kenaikan gaji (gaji
15 juta) yaitu sebesar
= 1.393.271,-

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Rapel
PPh Pasal 21 terutang seharusnya (gaji 15 juta)
= 1.393.271,- x 5
= 6.966.354,-
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong di masa sebelumnya (Januari-Mei/gaji 10
juta)
= 655.271,- x 5
= 3.276.354,-
PPh Pasal 21 atas Rapel
= 6.966.354,- – 3.276.354,-
= 3.690.000,-

• Penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Bonus/Tidak
Teratur BERBEDA dengan Penghitungan PPh Pasal 21
Penghasilan Teratur
• Penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Teratur akan
diestimasi/dihitung disetahunkan.
• Penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Bonus/Tidak
Teratur tidak diestimasi/dihitung disetahunkan.

Penghasilan Teratur
Gaji, upah, segala macam tunjangan serta imbalan dengan
nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan
ketentuan yang diberikan oleh pemberi kerja, termasuk uang
lembur.

Penghasilan Tidak Teratur
Penghasilan bagi pegawai tetap selain yang sifatnya teratur
yang diterima 1 kali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara
lain berupa bonus, THR, jasa produksi, tantim, gratifikasi atau
imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Rumus PPh Pasal 21 atas Bonus
= PPh Pasal 21 atas Gaji & Bonus - PPh Pasal 21 atas
Gaji

Contoh
Tn. Erwanto belum menikah & tanpa tanggungan
(TK/0), bekerja di PT ISL sebagai pegawai tetap
dengan gaji 10 juta/bulan. Ahmad ikut program
Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku, JKK
1,0% gaji dan JPK 0,3% gaji. Ia juga ikut iuran
THT yang besarnya 2% gaji.
Karena kinerjanya yang bagus, pada bulan Januari
ia mendapatkan bonus sebesar10 juta.

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun atas Gaji dan Bonus
Dengan cara penghitungan seperti yang dijelaskan sebelumnya,
didapatkan PPh Pasal 21 setahun atas gaji dan bonus untuk
Tn. Erwanto sebesar
= 9.525.250,-.

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun atas Gaji
Selanjutnya dengan cara penghitungan seperti yang dijelaskan
sebelumnya, didapatkan PPh Pasal 21 setahun atas gaji saja
untuk Tn. Erwanto sebesar
= 8.025.250,-

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus Saja (Penghasilan
Tidak Teratur)
= PPh Pasal 21 atas Gaji & Bonus - PPh Pasal 21 atas Gaji
= 9.525.250,- – 8.025.250,-
= 1.500.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan atas Gaji Saja
(Penghasilan Teratur)
= PPh Pasal 21 atas Gaji : 12
= 8.025.250,- : 12
= 668.771,-

Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Bulan Ini
= PPh Pasal 21 atas Gaji (Penghasilan Tetap) + PPh Pasal 21
atas Bonus Saja (Penghasilan Tidak Tetap)
= 668.771,- + 1.500.000,-
= 2.168.771,-

BULANAN
Contoh dan penyelesaian penghitungan ?
Fajar Ariwibowo pada tahun 2013 bekerja pada
perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji
sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran
pensiun sebesar Rp100.000,00. Fajar Ariwibowo
menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan
Januari penghasilan Fajar Ariwibowo dari PT Jaya
Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21
Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana,
menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan
Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program
Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi
Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah
masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana
menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar
3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran
Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.
Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program
pensiun untuk pegawainya.
Agustina Indri adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT
Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000,00. Agustina Indri membayar iuran pensiun
ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00
sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Agustina Indri berdomisili yang
diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.
Pada bulan Juli 2013 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur
(overtime) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut
Nasrun Bramantyo pada tahun 2013 bekerja sebagai pegawai
tetap pada perusahaan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh
gaji yang dibayar harian sebesar Rp150.000,00. Nasrun Bramantyo
kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk
program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi
Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah
masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT
Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan
sebesar 3,70% dari gaji dan Nasrun Bramantyo membayar iuran
pensiun Rp25.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji
SOAL
PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk
Budi Karyanto ke dana pensiun, yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00,
sedangkan Budi Karyanto membayar iuran
pensiun sebesar Rp50.000,00

BONUS
Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar
Rp2.500.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh bonus sebesar
Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh penghasilan
berupa gaji sebesar Rp2.500.000,00 dan bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko
Qurnain membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00
Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh
gaji sebesar Rp2.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan
Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh
pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji.
Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00%
dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2013 Ken Prameswari memperoleh bonus sebesar
Rp4.000.000,00 sehingga pada bulan April 2013 Ken Prameswari menerima pembayaran
berupa gaji sebesar sebesar Rp2.750.000,00 dan bonus sebesar Rp4.000.000,00

BARU & BERHENTI
Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam sebagai
pegawai tetap sejak 1 September 2013.
Budiyanta menikah tetapi belum punya anak.
Gaji sebulan adalah sebesar Rp8.000.000,00 dan
iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar
Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk
bulan September 2013 dalam hal Budiyanta
hanya memperoleh penghasilan berupa gaji
Arip Marwanto yang berstatus belum menikah
adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di
Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 2013, yang
bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam
Utama.
•Gaji Arip Marwanto setiap bulan memperoleh sebesar Rp3.500.000,00
dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana
Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT
Mahakam Utama Arip Marwanto hanya menerima penghasilan berupa
gaji saja

Bulanan
» Fajar Ariwibowo pada tahun 2013 bekerja pada
perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji
sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun
sebesar Rp100.000,00. Fajar Ariwibowo menikah tetapi
belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan
Fajar Ariwibowo dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji.
• Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana,
menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00.
PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan
Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh
pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30%
dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua
setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto
membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap
bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program
pensiun untuk pegawainya.

BONUS
Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu
Jaya dengan memperoleh gaji sebesar
Rp2.500.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2013
Joko Qurnain memperoleh bonus sebesar
Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 2013
Joko Qurnain memperoleh penghasilan berupa gaji
sebesar Rp2.500.000,00 dan bonus sebesar
Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko Qurnain
membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
sebesar Rp60.000,00

BARU & BERHENTI
Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam
sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2013.
Budiyanta menikah tetapi belum punya anak.
Gaji sebulan adalah sebesar Rp8.000.000,00
dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan
sebesar Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal
21 untuk bulan September 2013 dalam hal
Budiyanta hanya memperoleh penghasilan
berupa gaji

BARU & BERHENTI
Arip Marwanto yang berstatus belum menikah adalah
pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta -
DIY. Sejak 1 Oktober 2013, yang bersangkutan berhenti
bekerja di PT Mahakam Utama.
• Gaji Arip Marwanto setiap bulan memperoleh
sebesar Rp3.500.000,00 dan yang bersangkutan
membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang
pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan.
Selama bekerja di PT Mahakam Utama Arip
Marwanto hanya menerima penghasilan berupa gaji
saja

PEGAWAI
TIDAK
TETAP
Mekanisme
Penghitungan PPh
Pasal 21

PEGAWAI TIDAK TETAP
» Pegawai Tidak
Tetap/Tenaga Kerja
Lepas adalah pegawai
yang hanya menerima
penghasilan apabila
˃ pegawai yang bersangkutan
bekerja, berdasarkan jumlah hari
bekerja, jumlah unit hasil
pekerjaan yang dihasilkan
˃ atau penyelesaian suatu jenis
pekerjaan yang diminta oleh
pemberi kerja

MEKANISME PENGHITUNGAN
Upah/Uang Saku Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah
Upah Kumulatif satu bulan
melebihi Rp 8.200.000
Upah/Uang Saku Harian
≤ 300.000 > 300.000
Tidak Dipotong Dikurangi 300.000
Dipotong 5%
Upah kumulatif > Rp3 jt s.d. Rp8,2 jt sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
Tarif PPh 21 = 5%
Dikali 12
Dikurangi PTKP Setahun
Dikenakan Tarif Ps 17
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan

CONTOH
Soal dan Penyelesaiannya
HARIAN
• Nurcahyo
dengan status
belum menikah
pada bulan
Januari 2015
bekerja sebagai
buruh harian PT
Cipta Mandiri
Sejahtera. la
bekerja selama
12 hari dan
menerima upah
harian sebesar
Rp300.000,00
Harian
• Nanang
Hermawan
(belum
menikah) pada
bulan Maret
2015 bekerja
pada
perusahaan PT
Tani Jaya,
menerima upah
sebesar
Rp400.000,00
per hari
Borongan
• Mawan
mengerjakan
dekorasi
sebuah rumah
dengan upah
borongan
sebesar
Rp450.000,00,
pekerjaan
diselesaikan
dalam 2 hari.

BUKAN
PEGAWAI
Mekanisme
Penghitungan PPh
Pasal 21

BUKAN PEGAWAI
Mekanisme Penghitungan
BERKESINAMBUNGAN
Pasal 13 (1)
Dasar Penghitungan
(50% X Ph Bruto)
- PTKP Bulanan (kumulatif )
BERKESINAMBUNGAN
Dasar Penghitungan
(50% X Ph Bruto)
TIDAK
Berkesinambungan
Dasar Penghitungan
(50% X Ph Bruto)
X Tarif Pasal 17
Pasal 13 (1) Per-31 th 2012 :
Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan
dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh
Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya

Contoh :
Kadek (belum menikah) adalah seorang
arsitek paruh waktu(freelance) sebagai
tenaga ahli yang bekerja pada perusahaan
PT ABC dan memperoleh honor sbb :
bulan Januari sebesar Rp 100.000.000,
bulan Pebruari sebesar Rp 110.000.000
bulan Maret sebesar Rp 120.000.000
bulan April sebesar Rp 100.000.000
bulan Mei sebesar Rp 50.000.000
bulan Juni sebesar Rp 100.000.000
Apa Jenis Pajaknya? Berapa PPh Terutang?
Siapa Pemotong Pajak?

Jawab:
Jenis Pajak : PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai
Pemotong : PT ABC

LAINNYA
Mekanisme
Penghitungan PPh
Pasal 21

PESERTA KEGIATAN
Jumlah Ph Bruto
Pembayaran utuh dan
tidak terpecah
Dikali Tarif Pasal 17
Sony Amaros adalah
seorang atlet
bulutangkis
professional Indonesia
yang bertempat
tinggal di Jakarta. la
menjuarai turnamen
Indonesia Grand Prix
Gold dan memperoleh
hadiah sebesar
Rp200.000.000,00

lainnya
Dewan komisaris
Ph Bruto
Mantan Pegawai
Jasa Produksi, Tantiem,
Gratifikasi Dan Bonus Atau
Imbalan Lain Yang Tidak Teratur
Peserta Prog
Pensiun
Status pegawai
Menarik dana pensiun
X Tarif Pasal 17
Penghasilan Bruto Komulatif

PPh PASAL 21 FINAL
Honor
Kpd PNS,
TNI, Polri
Gol II
0%
APBN /
APBD
Gol IV
15%
Gol III
5%
Terdapat Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final yang
dikenakan terhadap jenis penghasilan
Honorarium ke
PNS dari
APBN/APBD
Dari
Ketentuan
Ph Bruto Tarif
• 0-50 JT 0%
• 50 JT-100 JT 5%
• 100-500 JT 15%
• >500 JT 25%
Dibayar sekaligus
• Pesangon dari pemberi kerja
• tebusan pensiun, THT JHT dari
dana pensiun/Jamsostek

SAAT TERUTANGNYA
Bagi Penerima
Penghasilan
Saat Dilakukan Pembayaran Atau
Saat Terutangnya Penghasilan
Bagi Pemotong
Untuk setiap masa pajak
Akhir Bulan Dilakukannya
Pembayaran Atau Akhir Bulan
Terutangnya Penghasilan

HAK dan KEWAJIBAN
KEWAJIBAN
1. Pemotong & terpotong Wajib
mendaftarkan NPWP di KPP sesuai
wilayah kerjanya
2. Pegawai, penerima pensiun, bukan
pegawai wajib membuat surat pernyataan
tanggungan keluarga pada mulai bekerja/
mulai pensiun
3. Menyerahkan perubahan tanggungan paling
lama sebelum mulai awal tahun
4. Pemotong PPh Pasal 21 &/26 Wajib
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR
dan MELAPOR setiap bulan kalender
5. Pemotong Wajib membuat & menyimpan
catatan/kertas kerja pengitungan Pasal 21
6. Pemotong WAJIB membuat dan memberikan
BUKTI POTONG kepada terpotong
Hak
1. Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21
dapat diperhitungkan dengan SPT
Masa Pajak berikutnya

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
Menggunakan SSP atas nama pemotong
BAYAR
• Paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya
• Disetor ke Bank/Kantor POS
Bila Jatuh Pd Hari Libur Penyetoran
Pada Hari Kerja Berikutnya
LAPOR
Pelaporan menggunakan SPT Masa PPh
Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya.
• Dilampiri Bukti Potong
TERLAMBAT
Sanksi
administrasi
bunga 2% per
bulan
Pasal 9 ayat
(2a)
TERLAMBAT
Sanksi
administrasi denda
100.000
Pasal 7 (1)

OPTIMAL PPh 21

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie OPTIMAL PPh 21

Ähnlich wie OPTIMAL PPh 21 (20)

Mehr von YABES HULU

Mehr von YABES HULU (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

OPTIMAL PPh 21