UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
SOP Menata Administrasi Harwat Kapal Patroli Polisi; Subditfasharkan Ditpolair
1. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SUBDITFASHARKAN
SOP (STANDART OPERATIONAL
PROCEDURE)
MENATA ADMINISTRASI HARWAT
KAPAL PATROLI POLISI
Jambi, Januari 2016
2. 2
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SUBDITFASHARKAN
SOP (STANDART OPERATIONAL
PROCEDURE)
MENATA ADMINISTRASI HARWAT KAPAL
PATROLI POLISI
URUTAN PERWABKU KAPAL YANG PERLU DISUSUN. HAL
INI SENGAJA DIBUAT SEBAGAI RUJUKAN UNTUK TERTIB
DAN LANCARNYA ADMINISTRASI /
PERANGGUNGJAWABAN KEUANGAN YANG AKAN DAN
TELAH DILAKSANAKAN. YANG PATUT DISUSUN ANTARA
LAIN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. NOTA DINAS DARI DAN PAL
2. SPRINPENGECEKANBERSAMA DENGAN CV REKANAN
3. BERITAACARA PENGECEKANBERSAMA DGN CV REKANAN NOTA
DINAS
4. REN BUT HARWAT KAPAL
5. LAPORANTAHAP 1 PEKERJAAN
6. LAPORANTAHAP 2 TERAKHIR PEKERJAAN
7. LAPORANSEA TRIAL UJI COBA KAPAL
8. BERITAACARA SERAHTERIMA KAPAL AKANDIHARWAT
3. 3
9. BERITAACARA PENYELESAIANPEKERJAANKAPAL YG
DIHARWAT
10. BERITA ACARASERAHTERIMA HASIL PEKERJAAN
Perlu menjadi perhatian bersama bahwa urutan perwabku
kapal yang perlu disusun. hal ini sengaja dibuat sebagai
rujukan untuk tertib dan lancarnya administrasi /
peranggungjabawan keuangan yang akan dan telah
dilaksanakan. yang patut disusun antara lain adalah sebagai
berikut :
1. NOTA DINAS DARI DAN PAL artinya Nota Dinas tentang laporan
kerusakan kapal dari masing-masing para Komandan Kapal yang
ditujukan kepada Direktur Polair dengan tembusan Kasubditfasharkan.
ND Laporan Kerusakan Kapal akan didisposisi Dirpolair, kemudian
disposisi Dir tersebut ditujukan kepada Kasubditfasharkan yang isinya
agar menjadi atensi, perhatian utama dan daftar inventarisasi kerusakan
kapal untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan (HARWAT) tahun
anggaran yang akan berjalan. Langkah berikutnya Kasubditfasharkan
menyiapkan dan mengkonsepkan personil yang ditunjuk untuk
melaksanakan kegiatan pengecekan kerusakan berdasarkan laporan
para Dan Kapal.
2. SPRIN PENGECEKAN BERSAMA DENGAN CV REKANAN, artinya
Surat perintah pengecekan tentang kerusakan kapal yang personilnya
gabungan dari subsatker (Satrolda, Subbagrenmin, Subditfasharkan,
Crew Kapal yang dicek) dan melibatkan tenaga ahli dari rekanan (PT,CV
dst) yang telah melaksanakan kegiatan harwat tahun anggaran
sebelumnya, atau rekanan yang memiliki kualifikasi tentang harwat
kerusakan kapal polair). Kasubditfasharkan dan staf masuk dalam surat
perintah tersebut. Setelah dilaksanakan kegiatan pengecekkan agar
membuat Laporan Pengecekkan Bersama Kerusakan Kapal, demikian
pula agar dibuatkan sejumlah biaya berdasarkan rencana kebutuhan
yang telah disusun oleh Kasubditfasharkan, dilanjutkan membuat
4. 4
pertanggung jawaban keuangannya (Perwabku) tentang kegiatan dan
laporan pengecekan bersama kerusakan kapal.
3. BERITA ACARA PENGECEKAN BERSAMA DGN CV REKANAN,
artinya berita acara pengecekan bersama yang dilaksanakan dan
melibatkan tim tenaga ahli yang memiliki kualifikasi tentang harwat
kapal polisi. Selain BA Pengecekan agar disiapkan Laporan pengecekan
terstruktur (pertama Pendahuluan yang meliputi umum, dasar, maksud
dan tujuan, kedua Pelaksanaan yang meliputi waktu dan tempat, biaya,
para pelaksana kegiatan (tim internal polair dan tim ahli rekanan),
sasaran kapal yang diperiksa, kriteria (tipe kapal) dan bagian yang
diperiksa (body kapal, mesin kapal, instalasi listrik, peralatan navigasi
kapal), yang ketiga adalah hasil yang dicapai yang meliputi kriteria body
kapal dengan matrik kolom dokumentasi, nama barang, jenis kerusakan,
taksiran harga, kemudian mesin kapal dengan matrik kolom
dokumentasi, nama barang, jenis kerusakan, taksiran harga, kemudian
Instalasi listrik kapal dengan matrik kolom dokumentasi, nama barang,
jenis kerusakan, taksiran harga, kemudian peralatan navigasi kapal
dengan matrik kolom dokumentasi, nama barang, jenis kerusakan,
taksiran harga. Kemudian yang menjadi perhatian bersama adalah
mencantumkan total biaya yang dibutuhkan atau jumlah rupiah yang
perlu disediakan. Total biaya untuk keseluruhan pekerjaan harwat kapal
tahun anggaran berjalan tercantumkan. Bagian penutup, adalah bagian
terakhir yang harus dituliskan diakhir pelaporan, tercantum juga tempat,
tanggal, bulan, tahun, pejabat pelapor, ditandatangani, dan tertulis nama
lengkat si pelapor.
4. REN BUT HARWAT KAPAL, artinya rencana kebutuhan yang telah
disusun oleh pihak rekanan yang wajib dibuat guna mengetahui hal-hal
apa saja yang akan dilakukan perbaikan, dan berapa alokasi dana yang
akan dilaksanakan. Rencana kebutuhan yang telah dibuat oleh pihak
rekanan sangat bermanfaat sebagai bahan kontrol, atau pengawasan
melekat, sejauh mana kegiatan harwat kapal yang telah dilaksanakan,
dan seperti apa realisasinya. Renbut harwat kapal ini juga bermanfaat
untuk tim pengawas kegiatan harwat dan tim penerima hasil pekerjaan,
apabila tidak sesuai maka hasil pekerjaan tersebut bisa tidak diterima
alias ditolak.
5. 5
5. LAPORAN TAHAP 1 PEKERJAAN artinya suatu produk laporan
tentang tahapan dan pelaksanaan kegiatan harwat kapal yang telah
dilaksanakan oleh pihak rekanan, yang wajib dibuat oleh tim pengawas
dan wajib dilaporkan kepada PPK (pejabat pembuat komitmen) dan juga
dilaporkan ke KPA. Produk laporan ini adalah pelaksanaan kegiatan
sampai batas awal kegiatan hingga pertengahan pelaksanaan kegiatan
harwat.
6. LAPORAN TAHAP 2 TERAKHIR PEKERJAAN artinya suatu produk
laporan tentang tahapan dan pelaksanaan kegiatan harwat kapal yang
telah dilaksanakan oleh pihak rekanan, yang wajib dibuat oleh tim
pengawas dan wajib dilaporkan kepada PPK (pejabat pembuat
komitmen) dan juga dilaporkan ke KPA. Produk laporan ini adalah
pelaksanaan kegiatan sampai batas pertengahan pelaksanaan kegiatan
harwat hingga akhir pelaksanaan kegiatan harwat atau penyelesaian.
7. LAPORAN SEA TRIAL UJI COBA KAPAL, artinya suatu produk
laporan yang wajib dibuat oleh Tim Pengawas kegiatan harwat kapal
yang melibatkan Komandan Kapal dan crew kapal, bahwa kapal yang
telah selesai melaksanakan kegiatan harwat dilaksanakan pengecekan
dan uji layak laut/ test laut. Laporan ditujukan kepada PPK dan KPA.
8. BERITAACARA SERAHTERIMA KAPAL AKAN DIHARWAT, artinya
berita acara penyerahan pekerjaan dari PPK kepada pihak rekanan
untuk dilakukan kegiatan harwat kapal. Berita acara ini segaja dibuat
sebagai legalisasi dan melengkapi administrasi penyerahan kegiatan
harwat kepada pihak ketiga (pemborong pemenang tender lelang harwat
kapal tahun anggaran berjalan).
9. BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN KAPAL YG
DIHARWAT, artinya sebuah produk berita acara yang harus dibuat
yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan, dan
wajib diserahkan kepada PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan
diketahui oleh PPK yang ditunjuk. Produk berita acara ini wajib
disampaikan kepada KPA (Dirpolair).
10. BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN artinya
sebuah produk berita acara yang harus dibuat yang menyatakan bahwa
pekerjaan telah selesai dilaksanakan, dan wajib diserahkan kepada
6. 6
pihak Polair dalam hal ini adalah PPK yang ditunjuk. Produk berita acara
ini wajib disampaikan kepada KPA (Dirpolair).
11. HARUS ADA FOTO SEBELUM DAN SESUDAH, artinya bahwa
dalam setiap laporan hendaknya didokumentasikan atau diambil
gambar benda yang akan diperbaiki, akan dipasangkan, gambar
sebelum dilaksankan kegiatan harwat, gambar pada saat pengerjaan
kegiatan harwat, gambar setelah penyelesaian kegiatan harwat,
gambar uji coba, atau gambar uji layak laut.
12. HARGA MELIHAT KONDISI PASAR SAAT ITU,,HATI-HATI
DIHARGA, artinya didalam penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri)
dan RENBUT HARWAT hendaknya berdasarkan referensi harga
pasaran yang sedang berjalan, referensi harga pabrikan, referensi harga
dealer,dan lain sebagainya
13. PEKERJAAN DIADMINISTRASI JANGAN DILAKSANAKAN PADA
HARI MINGGU, KRN HARI MINGGU LIBUR, SELEBIHNYA BOLEH,
artinya penanggalan dalam dokumen pelaporan, dokumen berita
acara, dokumen penyerahan pekerjaan dan penyelesaian jangan dipilih
pada hari libur kerja dan hari libur lainnya.
Demikian SOP (Standart Operational Procedure) ini dibuat dan disusun
sebagai bahan acuan didalam pelaksanaan tugas tentang kegiatan
perwabku harwat kapal patroli polisi, dan menjadi maklum.
Jambi , Januari 2016
KASUBDITFASHARKAN
DADANG DJOKO KARYANTO
AKBP NRP. 72120646
